9 Maret 2026, 15:32

Desa

Sorotan terbaru dari Tag # Desa

Sinergi Multipihak Perkuat Aksi Iklim Berbasis Desa Lewat ProKlim di Sumsel Lingkungan
Lingkungan
Sabtu, 11 Juli 2026 | 07:31 WIB

Sinergi Multipihak Perkuat Aksi Iklim Berbasis Desa Lewat ProKlim di Sumsel

Palembang, katakabar.com -  Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS) menunjuk PT Sucofindo (Persero) sebagai mitra pelaksana Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk melakukan melakukan kegiatan field visit di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran langsung atas implementasi program di tingkat tapak sekaligus memastikan efektivitas intervensi dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Pokja Bidang Pengembangan Masyarakat Berketahanan Iklim Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH, Koko Wijanarka,  menegaskan ProKlim tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada penguatan mata pencaharian masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan program pasca implementasi. “Hal ini diharapkan dapat mendorong integrasi ProKlim ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Project Manager UNOPS, Kannikar Wanthana, menyampaikan program ini telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata di masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. “Fokus kami tidak hanya pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memastikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya. Di kegiatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan, Aries Safrizal, mengapresiasi pemilihan Sumatera Selatan sebagai lokasi implementasi ProKlim. Menurutnya, program ini sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Zero Net Emission. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab serta partisipasi masyarakat terhadap isu perubahan iklim global, sekaligus memperkuat langkah Sumatera Selatan menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan,” ucapnya. Sementara, Kepala Divisi Regional Barat PT Sucofindo (Persero), Urip Utama Putra, mengatakan kunjungan lapangan menjadi bagian penting memastikan keberhasilan program yang telah menjangkau 100 desa di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. “Pendekatan kolaboratif yang dilakukan dalam program ini telah mendorong peningkatan kapasitas masyarakat secara signifikan mencapai lebih dari 43 persen. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” sebutnya. Urip Utama Putra menjelaskan program difokuskan pada penguatan literasi iklim, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan yang praktis, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi program dilakukan melalui pengembangan pertanian adaptif dan agroforestry, pengelolaan sampah, penggunaan solar panel, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, hingga peningkatan kolaborasi multipihak. Hingga triwulan pertama 2026, program menunjukkan kemajuan positif dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diversifikasi produk, serta pengembangan bisnis melalui Business Model Canvas (BMC) dan digital marketing telah dilakukan di berbagai desa sasaran. Pada kategori penguatan literasi iklim, program telah menjangkau 2.036 peserta dengan keterlibatan perempuan sebesar 54,32 persen. Sementara itu, pada kategori penguatan literasi digital dan pengembangan UMKM, program menjangkau 215 peserta dengan keterlibatan perempuan mencapai 59,07 persen. Selain itu, sebanyak 70 rumah tangga sasaran di 10 desa prioritas juga menerima pendampingan teknis dan workshop pengembangan usaha, dengan 71,4 persen di antaranya merupakan usaha milik perempuan. Selama kegiatan field visit, para stakeholder dari KLH/BPLH, UNOPS, perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan Sekretaris Dinas LPH Provinsi Sumatera Selatan meninjau berbagai aksi nyata di lapangan, mulai dari penanaman pohon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga pengembangan UMKM yang menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal. “Kami mengunjungi beberapa lokasi intervensi, mulai dari lokasi penanaman pohon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, demonstrasi sistem pengelolaan sampah, melihat inovasi produk UMKM seperti opak, keripik, kopi, bawang goreng, jamur krispi, hingga produk non-pangan seperti kompos, maggot, eco-print, dan eco enzyme,” tandas Urip Utama Putra. Kegiatan field visit juga diisi dengan demonstrasi kesiapsiagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Megang Sakti IV yang menunjukkan praktik pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui patroli, sosialisasi, serta teknik pembuatan sekat bakar. “Melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan aksi iklim, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi multipihak, ProKlim di Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi model pengembangan desa tangguh iklim yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lainnya,” tambahnya.

PoweRRR Project, kolaborasi Baru GAPKI-Solidaridad Berdayakan 3.500 Perempuan Sawit di Desa Sawit
Sawit
Jumat, 24 Oktober 2025 | 18:00 WIB

PoweRRR Project, kolaborasi Baru GAPKI-Solidaridad Berdayakan 3.500 Perempuan Sawit di Desa

Samarinda, katakabar.com - PoweRRR Project, kolaborasi baru GAPKI-Solidaridad, resmi dimulai lewat acara Kick-off Meeting di Samarinda, Kamis (23/10) kemarin. Proyek ini meliputi pelatihan budi daya kebun Good Agriculture Practices (GAP), literasi keuangan, kesadaran K3, dan pengasuhan anak, bakal jangkau sebanyak 3.500 perempuan hingga penghujung 2026 mendatang. Perempuan petani pemilik dan perempuan buruh tani sebagai pilot project dimulai di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur. Proyek ini mendapat dukungan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan saat audiensi di awal Oktober 2025 lalu di Jakarta. Lebih strategis lagi melibatkan serikat buruh yang tergabung dalam Jejaring Serikat Buruh JAPBUSI dan JAGA SAWITAN. Pengusaha, Buruh dan NGO bekerja sama. Ini bukti GAPKI sebagai organisasi yang terbuka melakukan aksi, dan inisiatif progresif, serta konsisten. Perempuan adalah pilar penting industri sawit. Mereka bagian dari 16 juta total pekerja sawit nasional menopang ragam aktivitas. Dari peran eksekutif, pekerja perusahaan hingga petani dan buruh tani. Industri sawit pun terus berupaya mewujudkan terwujudnya keadilan dan kesetaraan jender. “Ini bukan saja soal bagian dari pemenuhan standar sawit berkelanjutan dan kepatuhan hukum. Lebih dari itu, bukti nyata industri sawit penting dan penopang mimpi Indonesia Emas 2045,” uja Ketua Bidang Pengembangan SDM Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Sumarjono Saragih, dilansir dari laman agorfarm.co.id, Jumat (24/10). Menurut Sumarjono, perempuan berdaya, haknya dihormati, dipenuhi dan dilindungi. Ini jadi fondasi penting dan kontribusi nyata dari industri sawit yang ada di perdesaan. Sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, membangun dari desa.

Diskominfo Kepulauan Meranti Dorong Pengembangan Website Desa dan Inovasi Pencegahan Karhutla Riau
Riau
Selasa, 12 Agustus 2025 | 08:23 WIB

Diskominfo Kepulauan Meranti Dorong Pengembangan Website Desa dan Inovasi Pencegahan Karhutla

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhlisin, S.Kom, melakukan koordinasi terkait pengembangan website desa sekaligus mempublikasikan inovasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah tersebut. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Kominfo, Senin (11/8) kemarin. Kegiatan ini dihadiri para kepala desa dari Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi, Rangsang Barat, dan Tebing Tinggi Timur, beserta jajaran staf Dinas Kominfo. Menurut Muhlisin, website desa platform online yang menampung berbagai informasi tentang desa, mulai dari profil, berita, kegiatan, potensi desa, hingga layanan publik. Kehadiran website desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Dengan potensi sagu yang menjadi ciri khas Kepulauan Meranti, website desa juga bisa menjadi sarana promosi potensi lokal ke dunia luar,” ujarnya. Selain pengelolaan website, kata Muhlisin, pertemuan ini juga membahas inovasi pencegahan Karhutla. Pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk membentuk tim penanggulangan Karhutla di setiap desa. “Jika perlu, tim ini akan ditetapkan melalui SK, sehingga saat terjadi kebakaran, mereka bisa langsung terjun ke lapangan. Pembentukan tim ini penting agar penanganan cepat dan terorganisir,” tegasnya. Koordinasi ini, terangnya, bertujuan agar informasi yang dipublikasikan terkait desa bisa disajikan secara berimbang. Data yang dibagikan ke publik pun harus diseleksi sesuai ketentuan.

Pemkab Meranti Gelar Bimtek Siskeudes Kaur Keuangan Desa Riau
Riau
Selasa, 15 Juli 2025 | 22:10 WIB

Pemkab Meranti Gelar Bimtek Siskeudes Kaur Keuangan Desa

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti gelar bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Bagi Kaur Keuangan pengelolaan keuangan desa secara online lewat Siskeudes Link. Kegiatan yang diikuti Kaur Keuangan Desa se Kepulauan Meranti itu dilaksanakan di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selasa (15/7). Bupati Kepulauan Meranti melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, Sudandri Jauzah, saat membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kepulauan Meranti sebagai pelaksana. "Kegiatan ini bukti keseriusan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan," ujarnya. Menurut Sudandri, di Bimtek para Kaur Keuangan Desa diberikan aplikasi siskeudes versi terbaru yaitu V.207. Rilis 2, menggantikan aplikasi siskeudes V.207. Dengan adanya pembaharuan aplikasi itu, kata Sudandri, bakal ada menu baru yang tidak ditemukan di aplikasi sebelumnya. Hal itu bakal mempermudah kerja Kaur Keuangan, sebab terdapat penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yang mana akhirnya aplikasi sikeudes online dapat diwujudkan di Kabupaten Kepulauan Meranti. "Kepala daerah sangat mendukung kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan support kepada pemerintah desa dari pemerintah daerah," jelasnya. Selain itu, ucap Sudandri, di kegiatan juga diperkenalkan aplikasi baru dari Ditjen Pajak, yakni aplikasi Korteks. Lewat aplikasi tersebut, pelaporan pajak akan lebih mudah dan efisien, begitu juga ada aplikasi CMS atau Cash Management System dari Bank Riau Kepri Syariah yang mana untuk pembayaran gaji dan lainnya akan dilaksanakan secara non tunai.