Pasir Pengaraian, katakabar.com - Bupati Rokan Huku, H Sukiman buka resmi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan di convention hall Islamic Center Rokan Hulu, pada Minggu ( 21/7).

Usung tema, "Pengelolaan Keuangan Des yang Akuntabel, dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Di kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Anggota komisi XI  DPRD RI, Abdul Wahid, S.Pd.i, Kanwil DJPb direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Rifai Yusup, SST,Ak, MH, Kasi Pengelolaan Barang Bukti, dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Stefano Alexander Aron Marbun SH, MH, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, dan Pembangunan dan tata kelola Pemerintahan Desa BPKP Fauqi Achmad Kharir, Ak, M.Ec, Dev. Kemudian sebagai Moderator Plt. Inspektur Kabupaten Rokan Hulu Abe Efendi Aziem, SSTp, M.PA, CPPA.

Acara Workshop ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Muhammad Zaki SSTP, M.Si, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat dan kepala Desa se Kabupaten Rokan Hulu.

Bupati Rokan Hulu, H Sukiman awali sambutan ucapkan Selamat datang kepada Bapak Abdul Wahid anggota Komisi XI DPR RI dan rombongan semua dengan kunjungannya dapat membawa perubahan terutama tentang pengelolaan keuangan, dan pembangunan desa.

"Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pengorganisasi acara di kelas hari ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta memajukan pembangunan di tingkat desa" ujarnya.

Ditegaskan Sukiman, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa merupakan aspek yang sangat krusial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan program-program yang dilaksanakan di tingkat Desa sangat bergantung bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada baik itu berupa dana fasilitas maupun tenaga kerja.

"Jadi, evaluasi yang mendalam dan sistematis sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang kita jalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa," jelasnya.

Menurut Sukiman, melalui workshop ini dapat mengevaluasi berbagai aspek terkait pengeluaran keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa serta mencari solusi terbaik untuk setiap tantangan yang dihadapi.

"Kami berharap workshop ini dapat menjadi forum yang produktif di mana setiap peserta dapat berbagi pengalaman mengidentifikasi masalah serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di daerah kita," terangnya.

Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sambungnya, maka pemerintah telah mencanangkan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Desa.

"Untuk menyikapi dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah ini, maka pada tahun 2024 Pemerintah desa di Kabupaten Rokan Hulu bekerja sama dengan BPR Rokan Hulu sudah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi bendahara desa se Kabupaten Rokan Hulu tentang penerapan transaksi non tunai tersebut dengan sistem yang dikenal dengan Cash management system atau CMS yang terkoneksi dengan siskeudes online," sebut Sukiman. (Adv)