pembangunan
Sorotan terbaru dari Tag # pembangunan
Politik
Politik
DPC PKB Rohul Bertemu Bupati Bahas Sinergi Pembangunan
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di ruang kerja yang penuh suasana kekeluargaan di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Rokan Hulu, jajaran Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Rokan Hulu melangkah bukan sekadar untuk bersilaturahmi. Mereka datang membawa niat tulus: menyatukan dukungan sekaligus menegaskan tanggung jawab mengawal jalannya pemerintahan demi kemaslahatan rakyat. Pertemuan berlangsung Rabu (16/9) dihadiri Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Gorneng, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Kominfo, Suharman Nst, S.Pi., M.M. Sementara dari barisan PKB hadir Ketua DPC, Ir. H. Hafith Syukri, M.M., Sekretaris, Arnold Syahputra B, S.H., M.H., Anggota DPRD, Alex Febrima, S.Pd., M.Si., beserta jajaran pengurus DPC dan PAC se-Kabupaten Rokan Hulu. Komunikasi terbuka antara kekuatan politik dan pemerintah bukan sekadar seremoni, itulah ruh pertemuan ini. Ketua DPC PKB Rohul, Hafith Syukri, menyampaikan bahwa kehadiran partai tidak boleh hanya terasa saat musim pemilihan. "PKB Rokan Hulu berdiri mendukung sepenuhnya program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang telah bergerak nyata," ujar Hafith tegas. "Kepuasan tidak boleh membuat kita lengah. Dukungan kami beriringan dengan tanggung jawab mengawal dan memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat, dan roda pemerintahan terus berjalan ke arah yang lebih baik," terangnya Pernyataan ini menegaskan posisi PKB: tidak sekadar membenarkan segala sesuatu yang terjadi, melainkan mendampingi sekaligus mengawasi agar arah pembangunan tetap setia pada kepentingan publik. Hafith menekankan membangun Rokan Hulu bukan tugas satu pihak saja. Sinergi antar pemerintah, partai politik, lembaga legislatif, dan seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan agar setiap langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga. Komunikasi yang terjalin terbuka, menurutnya, adalah jembatan agar persoalan yang muncul dapat dihadapi bersama, dicarikan solusi yang adil dan tepat. Bupati Rokan Hulu, Anton menyambut hangat kehadiran jajaran PKB. Baginya, keterbukaan dan kerjasama lintas elemen adalah fondasi kokoh yang menjaga jalannya pembangunan tetap stabil dan terarah. Pertukaran pandangan yang berlangsung hangat dan terbuka menjadi bukti: di Rokan Hulu, perbedaan peran bukan sekat, melainkan kekuatan untuk melangkah bersama. Audiensi ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan, ia menjadi janji bersama: pemerintahan yang berjalan transparan, didukung kekuatan politik yang bertanggung jawab, dan seluruh langkah pembangunan senantiasa dikawal demi kesejahteraan rakyat Rokan Hulu.
Lingkungan
Lingkungan
Respons Cepat Pembangunan Jembatan Panglima Sampul, Ketua PRABU Puji Kepemimpinan Nyata Plt Gubri
Pekanbaru, katakabar.com - Persatuan Sarjana Batak Muslim (PRABU) sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, atas komitmen dan gerak cepat Pemprov Riau dalam merealisasikan pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Persatuan Sarjana Batak Muslim (PRABU), Abdul Rouf, menilai kebijakan ini sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap urgensi kebutuhan dasar masyarakat pesisir. Ambruknya akses vital tersebut sebelumnya sempat melumpuhkan konektivitas antarwilayah serta berdampak langsung pada roda perekonomian warga lokal. "Ditengah efisiensi dan lumpuhnya keuangan daerah langkah berani dan tindakan nyata yang ditunjukkan Bapak SF Hariyanto sangat patut kita acungi jempol. Beliau tidak sekadar memberikan janji, tetapi langsung bergerak mengalokasikan perhatian dan anggaran prioritas agar Jembatan Panglima Sampul bisa segera dibangun kembali. Ini adalah kepemimpinan yang responsif dan solutif," tegas Abdul Rouf, Abdul Rouf menambahkan, keputusan percepatan pembangunan jembatan ini memberikan dampak multiplier yang sangat positif, yakni: - Pemulihan Ekonomi: Mengembalikan kelancaran arus distribusi barang, jasa, dan hasil bumi masyarakat Kepulauan Meranti. - Konektivitas Wilayah: Mempermudah akses mobilitas harian warga, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. - Simbol Pemerataan: Menegaskan hadirnya pemerintah provinsi dalam pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar di Riau. Menurut abdul Rouf, sikap proaktif Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menjadi angin segar bagi pembangunan infrastruktur strategis daerah. Keberanian mengambil keputusan cepat di tengah situasi keuangan yang sulit beliau memberikan dedikasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat yang terisolasi agar dapat kembali merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka, tidak perlu banyak media meliput beliau bekerja dengan hati nurani seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan masyarakat Riau. Organisasi intelektual muslim Batak ini menegaskan kesiapannya untuk terus mengawal dan mendukung berbagai program strategis Pemprov Riau demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Provinsi Riau.
Riau
Riau
Sambut HUT RI ke 81 2026, Kecamatan Mandau Gelar Pawai Pembangunan
Mandau, katakabar.com - Kecamatan Mandau gelar pawai pembangunan menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indinesia ke 81 Tahun 2026, Sabtu (15/8). Kegiatan pawai tersebuti dimulai dari Jalan Sudirman (Depan Bank Mega) menuju UPT Dukcapil Kecamatan Mandau. Pawai Pembangunan ini diikuti belasan ribu peserta dari seluruh Kelurahan dan Desa se Kecamatan Mandau guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 81. Pawai berlangsung semarak ini dilepas oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, SE.,M.IP., bersama Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP., M.Si. Kehadiran puluhan ribu peserta tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga menjadi gambaran kuatnya kebersamaan masyarakat Mandau dalam merayakan kemerdekaan. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis mengingatkan peringatan kemerdekaan tidak semestinya berhenti sebagai kegiatan seremonial. Momentum 17 Agustus harus menjadi ruang untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan tanggung jawab generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan. "Mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan, membangun daerah, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ekonomi masyarakat serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," serunya. Sepanjang Jalan Sudirman, kemeriahan semakin terasa. Peserta dari seluruh Kelurahan dan Desa se Kecamatan Mandau menampilkan beragam kreasi, budaya dan atribut bernuansa kemerdekaan. Anak-anak sekolah, pemuda, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat ikut semarakkan kegiatan pawai. Pawai ini menjadi bentuk antusiasme masyarakat merayakan HUT RI ke 81 Tahun 2026.
Nasional
Nasional
Bencana Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin Mendesak
Sumatera Barat, katakabar.com - Kota Bukittinggi dan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dikenal sebagai kawasan wisata yang berada di dataran tinggi. Lantaran itu, tak mengherankan wilayah ini dikelilingi perbukitan dan tebing curam bisa saja mengacam setiap saat. Selain memiliki karakteristik topografi berupa lereng curam dan tebing yang rawan longsor, jalur nasional tersebut kerap mengalami kepadatan lalu lintas sehingga tingkat kerentanannya semakin tinggi. Masih jelas dalam ingatan belum lama ini, persis Kamis (30/7) sekitar pukul 19.40 WIB lalu, kembali terjadi tanah longsor di ruas Jalan Padang–Bukittinggi, tepatnya di Kilometer 66+700 kawasan Lembah Anai, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Akibatnya, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukitinggi dan sebaliknya, terhambat. Apalagi bila kawasan Lembah Anai yang merupakan akses utama penghubung Padang–Bukittinggi tertimbun longsor, dipastikan semua aktivitas terancam lumpuh. Mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik juga turut terganggu. Jika terus begini, pentingkah hadirnya jalan tol sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas di Sumatra Barat?. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menilai pengembangan Jalan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin sebagai kebutuhan strategis, tidak hanya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menyediakan koridor alternatif yang lebih andal ketika jalur Lembah Anai terdampak bencana. Rencana pembangunan ruas ini juga mencakup pembangunan terowongan (tunnel) sebagai solusi terhadap kondisi geografis kawasan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keandalan jaringan transportasi, menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur di Sumatera Barat terhadap risiko bencana di masa mendatang. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha rental kendraan Indonesia (DPD Aspera) Sumatera Barat, Rino Zulyadi, seklaigus pengusaha penyewaan (rental) mobil di Ranah Minang yang kerap melayani wisatawan mengaku, pembangunan jalan tol tentu sangat penting dan sangat urgent, sebab peristiwa serupa terus berulang. "Harapannya tentu pembangunan tol bisa segera terealisasi. Apalagi kami dengar tahapan pembangunan jalan tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin yang dilaksanakan PT Hutama Karya segera dilakukan. Warga Sumbar pastinya akan sangat mendukung," ungkapnya, Sabtu (1/8). Selain mengurangi kerawanan bencana seperti tanah longsor, lanjut Rino, keberadaan jalan tol pastinya akan memangkas jarak tempuh bagi masyarakat untuk bepergian ke kota wisata seperti Bukittinggi dan Padang Panjang. "Hadirnya jalan tol juga menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan sekaligus untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Apalagi jika nanti hadirnya tol di Sumbar ini, membuat jalur tol tran Sumatera (JTTS) bisa segera terealisasi sehingga akses dari Sumbar kemana-mana seperti ke Sumatera Utara, Riau, Jambi semakin mudah dan cepat," jelasnya. Menyinggung soal masih adanya penolakan dari sejumlah masyarakat dengan hadirnya jalan tol ini, Rino berharap semua bisa diselesaikan secara bijak. "Pastinya tidak ada warga di sini yang menolak pembangunan. Sosialisasi dan win win solution, tentu menjadi kunci agar semua masalah bisa teratasi, termasuk meredam ego masyarakat yang menolak hadirnya infrastruktur jalan tol ini," tutur Rino. Pengusaha SPBU asal Kota Padang, Khadafi aminkan Rino. Menurutnya, salah satu bukti pemerataan pembangunan adalah hadirnya jalan tol yang kini menjadi jalur transportasi utama yang sangat dibutuhkan siapapun. "Dengan hadirnya jalan tol nantinya, pasti akan membuka akses Sumbar lebih luas sehingga makin banyak wisatawan yang hadir karena jarak yang semakin dekat," bebernya. Di samping itu, sebagai pengusaha SPBU, dengan adanya jalan tol, pastinya pendistribusian BBM ke kawasan yang jauh dan daerah-daerah yang selama ini rawan bencana bisa lebih lebih mudah. "Adanya tol pasti akan menghemat jarak tempuh. Padang-Bukittinggu selama ini memakan waktu sampai 3 jam, dengan adanya tol maksimal bisa ditempuh antara 1 sampai 1,5 jam, tentu sangat hemat waktu. Semoga semuanya bisa terealisasi demi kemajuan Sumbar," sebutnya.
Riau
Riau
Buka Jalan Pembangunan: Pemkab dan DPRD Rohul Tuntaskan Dua Simpul Krusial Bersama BPKP Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Suasana ruang rapat BPKP Perwakilan Riau terasa hangat penuh ketegasan. Bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi momen bersejarah di mana dua pilar Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hulu, yakni Eksekutif dan Legislatif berjalan beriringan, bahu-membahu pecahkan simpul selama ini menjadi kunci percepatan kemajuan daerah. Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., dan Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini duduk berdampingan, memimpin langsung delegasi besar yang hadir Selasa (28/7). Tujuan mereka satu: memastikan setiap langkah pengelolaan kekayaan daerah dan rencana pembiayaan besar berjalan di atas jalur hukum yang paling kokoh, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat. Dua hal menjadi fokus utama menggema di ruangan itu: kejelasan status aset Pasar Modern Pasir Pengaraian, serta kelancaran skema pinjaman daerah demi pembangunan RSUD dan Mal Pelayanan Publik bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pasar Modern: Antara Aset Rakyat dan Peluang Baru Pasar Modern yang menjulang di Pasir Pengaraian bukan sekadar bangunan beton. Ia adalah aset berharga yang menanti sentuhan baru untuk berdenyut lebih hidup, termasuk rencana hadirnya wahana rekreasi bagi keluarga. Tetapi ketidakjelasan status pengelolaan, apakah sepenuhnya di tangan Pemkab atau sudah diserahkan sepenuhnya ke Perumda Rokan Hulu Jaya? Inilah menjadi tembok pembatas bagi calon mitra kerja sama. "Kami tidak ingin ada keraguan sedikit pun saat menandatangani kesepakatan. Kepastian hukum adalah kunci agar investasi masuk dan warga segera menikmati fasilitas yang lebih baik," ungkap Anton nada tegas. Mendengar itu, Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, menawarkan jalan pintas yang cerdas: daripada memutar waktu dengan merevisi peraturan lama, lebih baik lahirkan Peraturan Daerah yang baru. "Bersama-sama, kita bisa selesaikan dalam waktu satu bulan. Ini jalan paling cepat dan kuat secara hukum," ujarnya disambut anggukan setuju. Pembiayaan Pembangunan: Kehati-hatian Demi Masa Depan Tak kalah penting, pertemuan ini juga menjadi ajang menyatukan pandangan soal pinjaman daerah. DPRD menyambut baik niat besar pemkab, namun meminta rincian yang terang: untuk apa saja dana digunakan, berapa lama waktu pengembalian, dan bagaimana dampaknya bagi keuangan daerah tahun-tahun mendatang. Kepala BPKP Perwakilan Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., M.Si., memuji keterbukaan dan kehati-hatian ini. Ia pun memaparkan arahan teknis: untuk Pasar Modern, proses lelang tetap menjadi wewenang Dinas Perkim dengan tim penilai independen, bukan langsung oleh Perumda agar kepentingan daerah tetap menjadi yang utama. Sementara soal pinjaman, transparansi rincian adalah jembatan paling kokoh untuk menyatukan pandangan antara pemkab dan dewan. Di penghujung pertemuan, tidak ada lagi keraguan. Ada kesepahaman yang utuh. Langkah selanjutnya sudah terlihat jelas: peraturan segera disiapkan, rincian disempurnakan, dan pintu bagi kemajuan Rokan Hulu kini terbuka lebar. Inilah wajah sinergi yang sesungguhnya bukan sekadar kesepakatan di atas kertas, melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap harta dan peluang yang dimiliki 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Rokan Hulu benar-benar berbuah manis bagi seluruh masyarakat.
Teknologi
Teknologi
ION Percepat Pembangunan Infrastruktur Publik Digital Generasi Baru Indonesia Didukung Google.org
Jakarta, katakabar.com - Indonesia mengambil langkah besar mempercepat transformasi ekonomi digital melalui Indonesia Open Network (ION), sebuah inisiatif Digital Public Infrastructure (DPI) nasional yang membangun ekosistem perdagangan digital terbuka dan interoperabel. Melalui inisiatif ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi secara lebih kompetitif dalam ekonomi digital. Dikembangkan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), ION memperkuat inisiatif SAPA UMKM melalui PASAR SAPA, sebuah lapisan transaksi interoperabel yang mengubah platform tersebut menjadi ekosistem perdagangan digital berskala nasional. Sistem ini menghubungkan UMKM dengan pembeli, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta berbagai layanan pemerintah dalam satu jaringan yang saling terintegrasi. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION tidak membangun platform perdagangan baru. Sebaliknya, ION memungkinkan berbagai marketplace, aplikasi, dan penyedia layanan yang telah ada untuk saling terhubung melalui infrastruktur digital nasional yang terbuka. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses pasar, layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, hingga berbagai layanan digital lainnya tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengatakan inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan transformasi digital Indonesia. "Visi kami adalah memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tanpa memandang skala usaha maupun lokasi. Melalui SAPA UMKM dan Indonesia Open Network, kami membangun ekosistem terbuka yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, logistik, pembiayaan, layanan publik terintegrasi, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana Digital Public Infrastructure dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Maman. ION dibangun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi ekonomi digital Indonesia. Hingga kini, jutaan pelaku usaha mikro belum terhubung dengan perdagangan digital. Pelaku usaha di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Rantai pasok sektor pertanian masih terfragmentasi, sementara pelaku UMKM yang dipimpin perempuan serta pekerja sektor informal belum memperoleh akses yang merata terhadap layanan digital dan keuangan. Banyak pelaku usaha kecil juga masih harus menggunakan berbagai platform digital yang terpisah sehingga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing mereka. Seiring upaya Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penghapusan hambatan-hambatan tersebut menjadi salah satu prioritas nasional. Sebagai lapisan interoperabilitas nasional, ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, serta berbagai layanan digital melalui protokol terbuka. Prinsip utamanya sederhana: Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja. Daftar Sekali Jual ke Mana Saja Pelaku UMKM cukup mendaftar satu kali untuk kemudian dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli yang tergabung dalam jaringan ION. Mereka juga memperoleh akses terhadap layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya yang saling terhubung. Dengan memisahkan infrastruktur dari aplikasi, ION mendorong inovasi, meningkatkan persaingan yang sehat, mengurangi hambatan transaksi, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Untuk mempercepat implementasi, Indonesia Open Network hari ini juga mengumumkan dukungan Google.org terhadap fase inkubasi pembangunan infrastruktur perdagangan digital terbuka nasional Indonesia. Dukungan ini menjadi tonggak penting dalam membangun Digital Public Infrastructure yang inklusif, interoperabel, dan berbasis kecerdasan buatan bagi ekonomi digital Indonesia. Dalam kolaborasi ini, Google Cloud mendukung implementasi teknis ION melalui pemanfaatan teknologi open source mutakhir. Sementara itu, Google.org, sebagai organisasi filantropi Google, memberikan dukungan terhadap fase inkubasi guna mempercepat inklusi perdagangan digital bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mempertemukan Pemerintah Indonesia, pemikir global, inovator teknologi, mitra industri, serta kapabilitas teknologi dan filantropi Google untuk membangun infrastruktur digital bersama yang memperluas peluang ekonomi tanpa mengorbankan keterbukaan, interoperabilitas, maupun kedaulatan digital nasional. Vice President of Engineering Google Cloud, Anil Bhansali, mengatakan Digital Public Infrastructure memiliki potensi transformatif bagi masyarakat. "Bagi perajin di desa, petani, maupun wirausahawan muda, Digital Public Infrastructure menjadi jalan raya digital yang mampu menekan biaya dan memperluas akses perdagangan. Pengalaman kami mendukung berbagai implementasi DPI di India hingga Afrika menunjukkan bahwa infrastruktur terbuka dapat memberdayakan pedagang kecil dan petani secara nyata. Bersama ION, Beckn Labs, dan World Bank, kami membantu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang paling membutuhkannya," jelasna. ION juga menggandeng Networks for Humanity (NFH) sebagai Knowledge Partner yang menghadirkan keahlian global dalam pengembangan ekosistem digital terbuka dan interoperabel. Selain itu, inisiatif ini didukung oleh koalisi Founding Ecosystem Partners yang terdiri atas Indosat Ooredoo Hutchison, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Remiges, Bajaj-Maxride, PlaceOrder, Haqdarshak, Integra Microsystems, Moving Tech Innovations, Infinys, dan Blitz. Berbagai organisasi lain dari Indonesia maupun internasional juga tengah bergabung seiring berkembangnya ekosistem ION. ION juga menjadi salah satu implementasi konkret dari Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Digital antara Pemerintah Indonesia dan India yang ditandatangani saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. Mengadopsi pengalaman Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dirancang secara khusus sesuai karakteristik ekonomi, kondisi geografis, serta prioritas pembangunan nasional Indonesia. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy, mengatakan bahwa kekuatan utama jaringan terbuka terletak pada kemampuannya menciptakan infrastruktur bersama yang memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu. "Dukungan Google.org dan komitmen para Founding Ecosystem Partners menunjukkan meningkatnya kepercayaan bahwa Digital Public Infrastructure yang terbuka dan interoperabel dapat menjadi katalis inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tambahnya. Sebagai pelengkap lapisan perdagangan nasional, ION juga menghadirkan ION Hyperlokal, yang bertujuan membangun ekonomi digital berbasis komunitas dengan menghubungkan desa, kecamatan, pasar tradisional, petani, penyedia logistik, serta pelaku usaha lokal ke dalam ekosistem perdagangan digital yang saling terintegrasi. Tahap implementasi awal akan dimulai di sejumlah wilayah terpilih, dengan fokus memperluas partisipasi ekonomi bagi UMKM, petani, pelaku usaha perempuan, dan pekerja sektor informal, sekaligus meningkatkan akses terhadap pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan penting lainnya. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network sekaligus Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menegaskan sektor swasta berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur digital generasi baru Indonesia. "Indonesia memiliki peluang untuk membangun salah satu ekonomi digital paling inklusif di dunia melalui investasi pada infrastruktur digital bersama, bukan platform yang terpisah-pisah. Implementasi Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip perdagangan digital terbuka dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional," ucapnya. Menuju Indonesia Emas 2045, Digital Public Infrastructure akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing nasional. Melalui pendekatan yang mengedepankan keterbukaan, interoperabilitas, dan kolaborasi, Indonesia Open Network berupaya memastikan ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga lebih adil, tangguh, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan Google.org, Pemerintah Indonesia, serta semakin banyak mitra ekosistem, ION tengah membangun fondasi ekonomi digital yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentang Indonesia Open Network (ION) Indonesia Open Network (ION) adalah Digital Public Infrastructure (DPI) nasional Indonesia untuk perdagangan digital yang interoperabel. Dibangun di atas protokol terbuka dan dirancang untuk interoperabilitas berbasis kecerdasan buatan (AI), ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, serta berbagai layanan digital melalui satu infrastruktur nasional bersama. Melalui prinsip "Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja.", ION memperluas akses pasar, memperkuat inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Tentang Google.org Google.org merupakan organisasi filantropi Google yang memanfaatkan inovasi, riset, dan sumber daya Google untuk mendorong kemajuan serta memperluas kesempatan bagi semua orang. Tentang Networks for Humanity Networks for Humanity (NFH) adalah lembaga pemikir (think tank) global, jaringan laboratorium inovasi, sekaligus pengembang infrastruktur digital universal. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mendorong pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terbuka, interoperabel, dan inklusif guna memperluas peluang serta memperkuat ekosistem digital di berbagai negara.
Lingkungan
Lingkungan
Pemerintah Dua Desa Goro Perbaiki Jembatan, Asa Pembangunan Permanen Direalisasikan
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Pesisir, bersama Pemerintah Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, inisiasi kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jembatan penghubung antardesa yang telah lama mengalami kerusakan. Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (10/7) itu dipimpin Kepala Desa Melai, Sulaiman, dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga dari Desa Melai dan Desa Mekar Baru. Jembatan yang menghubungkan Jalan Gembol, Dusun Melati, Desa Melai, dengan Jalan Tok Garang, Dusun Cempaka, Desa Mekar Baru, akses utama yang menghubungkan Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Pemerintah desa menyampaikan bahwa perbaikan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, sekaligus solusi sementara agar jembatan tetap dapat dilalui. Menurut pemerintah desa, ini merupakan kali ketiga masyarakat bersama pemerintah desa melakukan perbaikan secara swadaya karena pembangunan permanen yang diharapkan belum juga terealisasi. Setiap hari, jembatan tersebut dilalui oleh pelajar, ambulans, tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Rangsang Pesisir, aparatur pemerintah, serta masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, jembatan juga menjadi jalur distribusi hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Desa (Pemkab) Mekar Baru dan Melai berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dapat segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen mengingat statusnya sebagai jalan poros yang menghubungkan dua kecamatan dan memiliki fungsi strategis bagi pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kami berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama bagi berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perekonomian," ujar perwakilan pemerintah desa. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah bergotong royong serta memberikan bantuan tenaga, material, dan dukungan lainnya sehingga perbaikan sementara dapat terlaksana dengan baik. Melalui semangat kebersamaan tersebut, pemerintah desa berharap budaya gotong royong terus terjaga. Tetapi, pembangunan jembatan permanen tetap menjadi harapan besar masyarakat demi terciptanya akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mampu menunjang pembangunan di wilayah Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.
Nasional
Nasional
BLU Kemenkeu Perkuat Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan dan Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam pergelaran Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang dihelat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Angkat tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 pertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Kegiatan di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha. Partisipasi BPDP dalam forum ini bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. "JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas. Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," bebernya. Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP perkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan. Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Nusantara
Nusantara
Kolaborasi Abpednas dan Sucofindo Kick Off Pembangunan 70 Sumur Air Bersih Aceh hingga Merauke
Banda Aceh, katakabar.com - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) bersama PT Sucofindo (Persero) resmi melakukan kick off pembangunan sumur air bersih di Meunasah Gampong Lambleut, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Kegiatan ini menjadi titik awal pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Merauke, sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT ke 70 PT Sucofindo (Persero) pada 22 Oktober 2026 mendang. Program penyediaan air bersih bagi masyarakat ini implementasi Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto mewujudkan ketahanan dan kedaulatan air nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program bertajuk “Jaga Air Bersih untuk Desa”, pembangunan sarana air bersih akan dilakukan di 70 titik wilayah operasional PT Sucofindo (Persero) yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Inisiatif ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 3.500 hingga 7.000 masyarakat desa, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih. Ketua Umum Abpednas, sekaligus Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya), Indra Utama, menyampaikan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata sinergi dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui kolaborasi ini, Abpednas bersama PT Sucofindo (Persero) ingin memastikan pembangunan hadir hingga ke desa yang membutuhkan. Program ini juga menjadi kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan desa yang lebih merata,” ujarnya. Ia menambahkan inisiatif tersebut sejalan dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke 6 Clean Water and Sanitation, yang berfokus pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat secara berkelanjutan. Ketua Dewan Pengawas Abpednas, Prof. Dr. Reda Manthovani, menekankan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam program ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan akses layanan dasar di pedesaan,” kata Prof. Dr. Reda Manthovani. Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Sandry Pasambuna, menyampaikan pembangunan sumur air bersih ini bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kebermanfaatan sosial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance). “Memasuki usia ke 70 tahun, PT Sucofindo (Persero) ingin terus memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap kehadiran Sucofindo tidak hanya dirasakan melalui layanan bisnis, tetapi juga melalui dampak sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap pencapaian SDGs, khususnya akses air bersih dan pembangunan desa berkelanjutan,” beber Sandry. Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), PT Sucofindo (Persero) berperan memastikan aspek kualitas, keselamatan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar pada berbagai sektor pembangunan, termasuk mendukung penyediaan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program pembangunan sumur air bersih ini akan dilaksanakan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada momentum HUT ke 70 PT Sucofindo (Persero) pada 22 Oktober 2026. “Kami berharap kolaborasi antara PT Sucofindo (Persero) dan Abpednas dapat memperkuat sinergi antara BUMN, organisasi desa, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan,” harap Sandry Pasambuna.
Sumut
Sumut
Binus @Medan Perkuat Peran Penggerak Pengembangan Talenta Kota Medan
Medan, katakabar.com - Perkembangan sektor ekonomi kreatif yang kian pesat tempatkan generasi muda sebagai penggerak utama inovasi dan kewirausahaan di berbagai daerah. Tetapi, potensi tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pola pikir adaptif, inovatif, dan mampu mengelola ide secara sistematis agar berdampak nyata bagi masyarakat. Guna menghadapi dinamika tersebut, penguatan entrepreneurial mindset menjadi salah satu kunci penting agar generasi muda dapat beradaptasi dan menciptakan peluang di masa depan. Sebagai bentuk komitmen mendukung pengembangan kapabilitas generasi muda, Binus University melalui Binus @Medan sebagai Global Digitalpreneur Campus gelar kegiatan Studium Generale bertajuk “Entrepreneurial Mindset for Young Innovators”, di penghujung April 2026 lalu, di Xperience Space, Kampus Binus@Medan. Kegiatan ini bagian dari sinergi Binus sebagai institusi pendidikan dan pemangku kepentingan di pemerintahan Kota Medan. Mengawali rangkaian kegiatan Studium Generale, Rektor Binus University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA yang diwakili Tri Juniarty, S.Kom., M.M., Direktur Kampus Binus @Medan, menekankan pendidikan tinggi memiliki peran strategis tidak hanya dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir adaptif bagi generasi muda. “Kehadiran Binus @Medan bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang ingin bertumbuh bersama, bersama pemerintah daerah, mitra industri, institusi pendidikan, media, serta seluruh masyarakat Medan yang telah menyambut kehadiran BINUS dengan keterbukaan dan kehangatan,” ujarnya. Acara ini menghadirkan Wali kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai narasumber yang membagikan pandangan mengenai perkembangan ekonomi kreatif serta pentingnya membangun pola pikir kewirausahaan sejak dini. “Generasi muda harus berani berpikir berbeda, berani mencoba, dan mampu melihat peluang di tengah perubahan. Di era ekonomi kreatif dan digital seperti sekarang, mindset menjadi kunci utama agar kita tidak hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga bisa menciptakan inovasi,” jelas Rico. Dari sudut pandang institusi, Tri Juniarty, S.Kom., M.M., Direktur Kampus Binus @Medan, mengatakan kolaborasi kegiatan ini memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis pembangunan sumber daya manusia daerah. “Kami senantiasa berupaya menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kami berkomitmen menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, serta jiwa kewirausahaan, sehingga mampu menciptakan inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ucapnya. Dengan semangat yang diusung pada pergelaran ini Binus @Medan terus berkomitmen membangun ekosistem pembelajaran yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan generasi Global Digitalpreneur yang siap berinovasi dan menciptakan dampak nyata di masa depan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan lima Program Studi di Binus @Medan, yakni Computer Science, Information Systems, Desain Komunikasi Visual, Digital Business, serta International Trade, yang secara terintegrasi mendukung penguatan entrepreneurial mindset.
