Bencana Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin Mendesak Nasional
Nasional
59 menit yang lalu

Bencana Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin Mendesak

Sumatera Barat, katakabar.com - Kota Bukittinggi dan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dikenal sebagai kawasan wisata yang berada di dataran tinggi. Lantaran itu, tak mengherankan wilayah ini dikelilingi perbukitan dan tebing curam bisa saja mengacam setiap saat. Selain memiliki karakteristik topografi berupa lereng curam dan tebing yang rawan longsor, jalur nasional tersebut kerap mengalami kepadatan lalu lintas sehingga tingkat kerentanannya semakin tinggi. Masih jelas dalam ingatan belum lama ini, persis Kamis (30/7) sekitar pukul 19.40 WIB lalu, kembali terjadi tanah longsor di ruas Jalan Padang–Bukittinggi, tepatnya di Kilometer 66+700 kawasan Lembah Anai, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Akibatnya, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukitinggi dan sebaliknya, terhambat. Apalagi bila kawasan Lembah Anai yang merupakan akses utama penghubung Padang–Bukittinggi tertimbun longsor, dipastikan semua aktivitas terancam lumpuh. Mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik juga turut terganggu. Jika terus begini, pentingkah hadirnya jalan tol sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas di Sumatra Barat?. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menilai pengembangan Jalan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin sebagai kebutuhan strategis, tidak hanya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menyediakan koridor alternatif yang lebih andal ketika jalur Lembah Anai terdampak bencana. Rencana pembangunan ruas ini juga mencakup pembangunan terowongan (tunnel) sebagai solusi terhadap kondisi geografis kawasan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keandalan jaringan transportasi, menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur di Sumatera Barat terhadap risiko bencana di masa mendatang. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha rental kendraan Indonesia (DPD Aspera) Sumatera Barat, Rino Zulyadi, seklaigus pengusaha penyewaan (rental) mobil di Ranah Minang yang kerap melayani wisatawan mengaku, pembangunan jalan tol tentu sangat penting dan sangat urgent, sebab peristiwa serupa terus berulang. "Harapannya tentu pembangunan tol bisa segera terealisasi. Apalagi kami dengar tahapan pembangunan jalan tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin yang dilaksanakan PT Hutama Karya segera dilakukan. Warga Sumbar pastinya akan sangat mendukung," ungkapnya, Sabtu (1/8). Selain mengurangi kerawanan bencana seperti tanah longsor, lanjut Rino, keberadaan jalan tol pastinya akan memangkas jarak tempuh bagi masyarakat untuk bepergian ke kota wisata seperti Bukittinggi dan Padang Panjang. "Hadirnya jalan tol juga menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan sekaligus untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Apalagi jika nanti hadirnya tol di Sumbar ini, membuat jalur tol tran Sumatera (JTTS) bisa segera terealisasi sehingga akses dari Sumbar kemana-mana seperti ke Sumatera Utara, Riau, Jambi semakin mudah dan cepat," jelasnya. Menyinggung soal masih adanya penolakan dari sejumlah masyarakat dengan hadirnya jalan tol ini, Rino berharap semua bisa diselesaikan secara bijak. "Pastinya tidak ada warga di sini yang menolak pembangunan. Sosialisasi dan win win solution, tentu menjadi kunci agar semua masalah bisa teratasi, termasuk meredam ego masyarakat yang menolak hadirnya infrastruktur jalan tol ini," tutur Rino. Pengusaha SPBU asal Kota Padang, Khadafi aminkan Rino. Menurutnya, salah satu bukti pemerataan pembangunan adalah hadirnya jalan tol yang kini menjadi jalur transportasi utama yang sangat dibutuhkan siapapun. "Dengan hadirnya jalan tol nantinya, pasti akan membuka akses Sumbar lebih luas sehingga makin banyak wisatawan yang hadir karena jarak yang semakin dekat," bebernya. Di samping itu, sebagai pengusaha SPBU, dengan adanya jalan tol, pastinya pendistribusian BBM ke kawasan yang jauh dan daerah-daerah yang selama ini rawan bencana bisa lebih lebih mudah. "Adanya tol pasti akan menghemat jarak tempuh. Padang-Bukittinggu selama ini memakan waktu sampai 3 jam, dengan adanya tol maksimal bisa ditempuh antara 1 sampai 1,5 jam, tentu sangat hemat waktu. Semoga semuanya bisa terealisasi demi kemajuan Sumbar," sebutnya.

Buka Jalan Pembangunan: Pemkab dan DPRD Rohul Tuntaskan Dua Simpul Krusial Bersama BPKP Riau Riau
Riau
Selasa, 28 Juli 2026 | 20:37 WIB

Buka Jalan Pembangunan: Pemkab dan DPRD Rohul Tuntaskan Dua Simpul Krusial Bersama BPKP Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Suasana ruang rapat BPKP Perwakilan Riau terasa hangat penuh ketegasan. Bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi momen bersejarah di mana dua pilar Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hulu, yakni Eksekutif dan Legislatif berjalan beriringan, bahu-membahu pecahkan simpul selama ini menjadi kunci percepatan kemajuan daerah. Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., dan Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini duduk berdampingan, memimpin langsung delegasi besar yang hadir Selasa (28/7). Tujuan mereka satu: memastikan setiap langkah pengelolaan kekayaan daerah dan rencana pembiayaan besar berjalan di atas jalur hukum yang paling kokoh, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat. Dua hal menjadi fokus utama menggema di ruangan itu: kejelasan status aset Pasar Modern Pasir Pengaraian, serta kelancaran skema pinjaman daerah demi pembangunan RSUD dan Mal Pelayanan Publik bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pasar Modern: Antara Aset Rakyat dan Peluang Baru Pasar Modern yang menjulang di Pasir Pengaraian bukan sekadar bangunan beton. Ia adalah aset berharga yang menanti sentuhan baru untuk berdenyut lebih hidup, termasuk rencana hadirnya wahana rekreasi bagi keluarga. Tetapi ketidakjelasan status pengelolaan, apakah sepenuhnya di tangan Pemkab atau sudah diserahkan sepenuhnya ke Perumda Rokan Hulu Jaya? Inilah menjadi tembok pembatas bagi calon mitra kerja sama. "Kami tidak ingin ada keraguan sedikit pun saat menandatangani kesepakatan. Kepastian hukum adalah kunci agar investasi masuk dan warga segera menikmati fasilitas yang lebih baik," ungkap Anton nada tegas. Mendengar itu, Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, menawarkan jalan pintas yang cerdas: daripada memutar waktu dengan merevisi peraturan lama, lebih baik lahirkan Peraturan Daerah yang baru. "Bersama-sama, kita bisa selesaikan dalam waktu satu bulan. Ini jalan paling cepat dan kuat secara hukum," ujarnya disambut anggukan setuju. Pembiayaan Pembangunan: Kehati-hatian Demi Masa Depan Tak kalah penting, pertemuan ini juga menjadi ajang menyatukan pandangan soal pinjaman daerah. DPRD menyambut baik niat besar pemkab, namun meminta rincian yang terang: untuk apa saja dana digunakan, berapa lama waktu pengembalian, dan bagaimana dampaknya bagi keuangan daerah tahun-tahun mendatang. Kepala BPKP Perwakilan Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., M.Si., memuji keterbukaan dan kehati-hatian ini. Ia pun memaparkan arahan teknis: untuk Pasar Modern, proses lelang tetap menjadi wewenang Dinas Perkim dengan tim penilai independen, bukan langsung oleh Perumda agar kepentingan daerah tetap menjadi yang utama. Sementara soal pinjaman, transparansi rincian adalah jembatan paling kokoh untuk menyatukan pandangan antara pemkab dan dewan. Di penghujung pertemuan, tidak ada lagi keraguan. Ada kesepahaman yang utuh. Langkah selanjutnya sudah terlihat jelas: peraturan segera disiapkan, rincian disempurnakan, dan pintu bagi kemajuan Rokan Hulu kini terbuka lebar. Inilah wajah sinergi yang sesungguhnya bukan sekadar kesepakatan di atas kertas, melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap harta dan peluang yang dimiliki 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Rokan Hulu benar-benar berbuah manis bagi seluruh masyarakat.

ION Percepat Pembangunan Infrastruktur Publik Digital Generasi Baru Indonesia Didukung Google.org Teknologi
Teknologi
Selasa, 14 Juli 2026 | 17:02 WIB

ION Percepat Pembangunan Infrastruktur Publik Digital Generasi Baru Indonesia Didukung Google.org

Jakarta, katakabar.com - Indonesia mengambil langkah besar mempercepat transformasi ekonomi digital melalui Indonesia Open Network (ION), sebuah inisiatif Digital Public Infrastructure (DPI) nasional yang membangun ekosistem perdagangan digital terbuka dan interoperabel. Melalui inisiatif ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi secara lebih kompetitif dalam ekonomi digital. Dikembangkan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), ION memperkuat inisiatif SAPA UMKM melalui PASAR SAPA, sebuah lapisan transaksi interoperabel yang mengubah platform tersebut menjadi ekosistem perdagangan digital berskala nasional. Sistem ini menghubungkan UMKM dengan pembeli, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta berbagai layanan pemerintah dalam satu jaringan yang saling terintegrasi. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION tidak membangun platform perdagangan baru. Sebaliknya, ION memungkinkan berbagai marketplace, aplikasi, dan penyedia layanan yang telah ada untuk saling terhubung melalui infrastruktur digital nasional yang terbuka. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses pasar, layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, hingga berbagai layanan digital lainnya tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengatakan inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan transformasi digital Indonesia. "Visi kami adalah memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tanpa memandang skala usaha maupun lokasi. Melalui SAPA UMKM dan Indonesia Open Network, kami membangun ekosistem terbuka yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, logistik, pembiayaan, layanan publik terintegrasi, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana Digital Public Infrastructure dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Maman. ION dibangun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi ekonomi digital Indonesia. Hingga kini, jutaan pelaku usaha mikro belum terhubung dengan perdagangan digital. Pelaku usaha di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Rantai pasok sektor pertanian masih terfragmentasi, sementara pelaku UMKM yang dipimpin perempuan serta pekerja sektor informal belum memperoleh akses yang merata terhadap layanan digital dan keuangan. Banyak pelaku usaha kecil juga masih harus menggunakan berbagai platform digital yang terpisah sehingga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing mereka. Seiring upaya Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penghapusan hambatan-hambatan tersebut menjadi salah satu prioritas nasional. Sebagai lapisan interoperabilitas nasional, ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, serta berbagai layanan digital melalui protokol terbuka. Prinsip utamanya sederhana: Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja. Daftar Sekali Jual ke Mana Saja Pelaku UMKM cukup mendaftar satu kali untuk kemudian dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli yang tergabung dalam jaringan ION. Mereka juga memperoleh akses terhadap layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya yang saling terhubung. Dengan memisahkan infrastruktur dari aplikasi, ION mendorong inovasi, meningkatkan persaingan yang sehat, mengurangi hambatan transaksi, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Untuk mempercepat implementasi, Indonesia Open Network hari ini juga mengumumkan dukungan Google.org terhadap fase inkubasi pembangunan infrastruktur perdagangan digital terbuka nasional Indonesia. Dukungan ini menjadi tonggak penting dalam membangun Digital Public Infrastructure yang inklusif, interoperabel, dan berbasis kecerdasan buatan bagi ekonomi digital Indonesia. Dalam kolaborasi ini, Google Cloud mendukung implementasi teknis ION melalui pemanfaatan teknologi open source mutakhir. Sementara itu, Google.org, sebagai organisasi filantropi Google, memberikan dukungan terhadap fase inkubasi guna mempercepat inklusi perdagangan digital bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mempertemukan Pemerintah Indonesia, pemikir global, inovator teknologi, mitra industri, serta kapabilitas teknologi dan filantropi Google untuk membangun infrastruktur digital bersama yang memperluas peluang ekonomi tanpa mengorbankan keterbukaan, interoperabilitas, maupun kedaulatan digital nasional. Vice President of Engineering Google Cloud, Anil Bhansali, mengatakan Digital Public Infrastructure memiliki potensi transformatif bagi masyarakat. "Bagi perajin di desa, petani, maupun wirausahawan muda, Digital Public Infrastructure menjadi jalan raya digital yang mampu menekan biaya dan memperluas akses perdagangan. Pengalaman kami mendukung berbagai implementasi DPI di India hingga Afrika menunjukkan bahwa infrastruktur terbuka dapat memberdayakan pedagang kecil dan petani secara nyata. Bersama ION, Beckn Labs, dan World Bank, kami membantu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang paling membutuhkannya," jelasna. ION juga menggandeng Networks for Humanity (NFH) sebagai Knowledge Partner yang menghadirkan keahlian global dalam pengembangan ekosistem digital terbuka dan interoperabel. Selain itu, inisiatif ini didukung oleh koalisi Founding Ecosystem Partners yang terdiri atas Indosat Ooredoo Hutchison, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Remiges, Bajaj-Maxride, PlaceOrder, Haqdarshak, Integra Microsystems, Moving Tech Innovations, Infinys, dan Blitz. Berbagai organisasi lain dari Indonesia maupun internasional juga tengah bergabung seiring berkembangnya ekosistem ION. ION juga menjadi salah satu implementasi konkret dari Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Digital antara Pemerintah Indonesia dan India yang ditandatangani saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. Mengadopsi pengalaman Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dirancang secara khusus sesuai karakteristik ekonomi, kondisi geografis, serta prioritas pembangunan nasional Indonesia. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy, mengatakan bahwa kekuatan utama jaringan terbuka terletak pada kemampuannya menciptakan infrastruktur bersama yang memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu. "Dukungan Google.org dan komitmen para Founding Ecosystem Partners menunjukkan meningkatnya kepercayaan bahwa Digital Public Infrastructure yang terbuka dan interoperabel dapat menjadi katalis inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tambahnya. Sebagai pelengkap lapisan perdagangan nasional, ION juga menghadirkan ION Hyperlokal, yang bertujuan membangun ekonomi digital berbasis komunitas dengan menghubungkan desa, kecamatan, pasar tradisional, petani, penyedia logistik, serta pelaku usaha lokal ke dalam ekosistem perdagangan digital yang saling terintegrasi. Tahap implementasi awal akan dimulai di sejumlah wilayah terpilih, dengan fokus memperluas partisipasi ekonomi bagi UMKM, petani, pelaku usaha perempuan, dan pekerja sektor informal, sekaligus meningkatkan akses terhadap pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan penting lainnya. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network sekaligus Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menegaskan sektor swasta berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur digital generasi baru Indonesia. "Indonesia memiliki peluang untuk membangun salah satu ekonomi digital paling inklusif di dunia melalui investasi pada infrastruktur digital bersama, bukan platform yang terpisah-pisah. Implementasi Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip perdagangan digital terbuka dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional," ucapnya. Menuju Indonesia Emas 2045, Digital Public Infrastructure akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing nasional. Melalui pendekatan yang mengedepankan keterbukaan, interoperabilitas, dan kolaborasi, Indonesia Open Network berupaya memastikan ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga lebih adil, tangguh, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan Google.org, Pemerintah Indonesia, serta semakin banyak mitra ekosistem, ION tengah membangun fondasi ekonomi digital yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentang Indonesia Open Network (ION) Indonesia Open Network (ION) adalah Digital Public Infrastructure (DPI) nasional Indonesia untuk perdagangan digital yang interoperabel. Dibangun di atas protokol terbuka dan dirancang untuk interoperabilitas berbasis kecerdasan buatan (AI), ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, serta berbagai layanan digital melalui satu infrastruktur nasional bersama. Melalui prinsip "Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja.", ION memperluas akses pasar, memperkuat inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Tentang Google.org Google.org merupakan organisasi filantropi Google yang memanfaatkan inovasi, riset, dan sumber daya Google untuk mendorong kemajuan serta memperluas kesempatan bagi semua orang. Tentang Networks for Humanity Networks for Humanity (NFH) adalah lembaga pemikir (think tank) global, jaringan laboratorium inovasi, sekaligus pengembang infrastruktur digital universal. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mendorong pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terbuka, interoperabel, dan inklusif guna memperluas peluang serta memperkuat ekosistem digital di berbagai negara.

Pemerintah Dua Desa Goro Perbaiki Jembatan, Asa Pembangunan Permanen Direalisasikan Lingkungan
Lingkungan
Minggu, 12 Juli 2026 | 13:00 WIB

Pemerintah Dua Desa Goro Perbaiki Jembatan, Asa Pembangunan Permanen Direalisasikan

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Pesisir, bersama Pemerintah Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, inisiasi kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jembatan penghubung antardesa yang telah lama mengalami kerusakan. Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (10/7) itu dipimpin Kepala Desa Melai, Sulaiman, dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga dari Desa Melai dan Desa Mekar Baru. Jembatan yang menghubungkan Jalan Gembol, Dusun Melati, Desa Melai, dengan Jalan Tok Garang, Dusun Cempaka, Desa Mekar Baru, akses utama yang menghubungkan Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Pemerintah desa menyampaikan bahwa perbaikan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, sekaligus solusi sementara agar jembatan tetap dapat dilalui. Menurut pemerintah desa, ini merupakan kali ketiga masyarakat bersama pemerintah desa melakukan perbaikan secara swadaya karena pembangunan permanen yang diharapkan belum juga terealisasi. Setiap hari, jembatan tersebut dilalui oleh pelajar, ambulans, tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Rangsang Pesisir, aparatur pemerintah, serta masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, jembatan juga menjadi jalur distribusi hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Desa (Pemkab) Mekar Baru dan Melai berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dapat segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen mengingat statusnya sebagai jalan poros yang menghubungkan dua kecamatan dan memiliki fungsi strategis bagi pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kami berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama bagi berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perekonomian," ujar perwakilan pemerintah desa. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah bergotong royong serta memberikan bantuan tenaga, material, dan dukungan lainnya sehingga perbaikan sementara dapat terlaksana dengan baik. Melalui semangat kebersamaan tersebut, pemerintah desa berharap budaya gotong royong terus terjaga. Tetapi, pembangunan jembatan permanen tetap menjadi harapan besar masyarakat demi terciptanya akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mampu menunjang pembangunan di wilayah Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.

BLU Kemenkeu Perkuat Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan dan Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi Nasional
Nasional
Minggu, 28 Juni 2026 | 21:10 WIB

BLU Kemenkeu Perkuat Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan dan Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam pergelaran Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang dihelat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Angkat tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 pertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Kegiatan di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha. Partisipasi BPDP dalam forum ini bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. "JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas. Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," bebernya. Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP perkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.  Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi Abpednas dan Sucofindo Kick Off Pembangunan 70 Sumur Air Bersih Aceh hingga Merauke Nusantara
Nusantara
Selasa, 12 Mei 2026 | 07:00 WIB

Kolaborasi Abpednas dan Sucofindo Kick Off Pembangunan 70 Sumur Air Bersih Aceh hingga Merauke

Banda Aceh, katakabar.com - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) bersama PT Sucofindo (Persero) resmi melakukan kick off pembangunan sumur air bersih di Meunasah Gampong Lambleut, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Kegiatan ini menjadi titik awal pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Merauke, sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT ke 70 PT Sucofindo (Persero) pada 22 Oktober 2026 mendang. Program penyediaan air bersih bagi masyarakat ini implementasi Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto mewujudkan ketahanan dan kedaulatan air nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program bertajuk “Jaga Air Bersih untuk Desa”, pembangunan sarana air bersih akan dilakukan di 70 titik wilayah operasional PT Sucofindo (Persero) yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Inisiatif ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 3.500 hingga 7.000 masyarakat desa, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih. Ketua Umum Abpednas, sekaligus Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya), Indra Utama, menyampaikan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata sinergi dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui kolaborasi ini, Abpednas bersama PT Sucofindo (Persero) ingin memastikan pembangunan hadir hingga ke desa yang membutuhkan. Program ini juga menjadi kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan desa yang lebih merata,” ujarnya. Ia menambahkan inisiatif tersebut sejalan dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke 6 Clean Water and Sanitation, yang berfokus pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat secara berkelanjutan. Ketua Dewan Pengawas Abpednas, Prof. Dr. Reda Manthovani, menekankan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam program ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan akses layanan dasar di pedesaan,” kata Prof. Dr. Reda Manthovani. Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Sandry Pasambuna, menyampaikan pembangunan sumur air bersih ini bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kebermanfaatan sosial yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance). “Memasuki usia ke 70 tahun, PT Sucofindo (Persero) ingin terus memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Kami berharap kehadiran Sucofindo tidak hanya dirasakan melalui layanan bisnis, tetapi juga melalui dampak sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap pencapaian SDGs, khususnya akses air bersih dan pembangunan desa berkelanjutan,” beber Sandry. Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), PT Sucofindo (Persero) berperan memastikan aspek kualitas, keselamatan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar pada berbagai sektor pembangunan, termasuk mendukung penyediaan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program pembangunan sumur air bersih ini akan dilaksanakan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada momentum HUT ke 70 PT Sucofindo (Persero) pada 22 Oktober 2026. “Kami berharap kolaborasi antara PT Sucofindo (Persero) dan Abpednas dapat memperkuat sinergi antara BUMN, organisasi desa, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan,” harap Sandry Pasambuna.

Binus @Medan Perkuat Peran Penggerak Pengembangan Talenta Kota Medan Sumut
Sumut
Selasa, 05 Mei 2026 | 17:22 WIB

Binus @Medan Perkuat Peran Penggerak Pengembangan Talenta Kota Medan

Medan, katakabar.com - Perkembangan sektor ekonomi kreatif yang kian pesat tempatkan generasi muda sebagai penggerak utama inovasi dan kewirausahaan di berbagai daerah. Tetapi, potensi tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pola pikir adaptif, inovatif, dan mampu mengelola ide secara sistematis agar berdampak nyata bagi masyarakat. Guna menghadapi dinamika tersebut, penguatan entrepreneurial mindset menjadi salah satu kunci penting agar generasi muda dapat beradaptasi dan menciptakan peluang di masa depan. Sebagai bentuk komitmen mendukung pengembangan kapabilitas generasi muda, Binus University melalui Binus @Medan sebagai Global Digitalpreneur Campus gelar kegiatan Studium Generale bertajuk “Entrepreneurial Mindset for Young Innovators”, di penghujung April 2026 lalu, di Xperience Space, Kampus Binus@Medan. Kegiatan ini bagian dari sinergi Binus sebagai institusi pendidikan dan pemangku kepentingan di pemerintahan Kota Medan. Mengawali rangkaian kegiatan Studium Generale, Rektor Binus University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA yang diwakili Tri Juniarty, S.Kom., M.M., Direktur Kampus Binus @Medan, menekankan pendidikan tinggi memiliki peran strategis tidak hanya dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir adaptif bagi generasi muda. “Kehadiran Binus @Medan bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang ingin bertumbuh bersama, bersama pemerintah daerah, mitra industri, institusi pendidikan, media, serta seluruh masyarakat Medan yang telah menyambut kehadiran BINUS dengan keterbukaan dan kehangatan,” ujarnya. Acara ini menghadirkan Wali kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai narasumber yang membagikan pandangan mengenai perkembangan ekonomi kreatif serta pentingnya membangun pola pikir kewirausahaan sejak dini. “Generasi muda harus berani berpikir berbeda, berani mencoba, dan mampu melihat peluang di tengah perubahan. Di era ekonomi kreatif dan digital seperti sekarang, mindset menjadi kunci utama agar kita tidak hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga bisa menciptakan inovasi,” jelas Rico. Dari sudut pandang institusi, Tri Juniarty, S.Kom., M.M., Direktur Kampus Binus @Medan, mengatakan kolaborasi kegiatan ini memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis pembangunan sumber daya manusia daerah.  “Kami senantiasa berupaya menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kami berkomitmen menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, serta jiwa kewirausahaan, sehingga mampu menciptakan inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ucapnya. Dengan semangat yang diusung pada pergelaran ini Binus @Medan terus berkomitmen membangun ekosistem pembelajaran yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga melahirkan generasi Global Digitalpreneur yang siap berinovasi dan menciptakan dampak nyata di masa depan.  Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan lima Program Studi di Binus @Medan, yakni Computer Science, Information Systems, Desain Komunikasi Visual, Digital Business, serta International Trade, yang secara terintegrasi mendukung penguatan entrepreneurial mindset.

Wapres RI Lihat Proyek BB, PTPP Percepat Pembangunan Dukung Ketahanan Air dan Pangan Nusantara
Nusantara
Minggu, 03 Mei 2026 | 13:15 WIB

Wapres RI Lihat Proyek BB, PTPP Percepat Pembangunan Dukung Ketahanan Air dan Pangan

Trenggalek, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, sambut kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, lihat progres pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Muhammad Noor, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Bagong Riwin Andono, beserta General Manager PTPP Apri Setiawan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat ketahanan air, ketahanan pangan, serta pengendalian banjir di wilayah selatan Jawa Timur. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaat Bendungan Bagong dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga Trenggalek. Di kegiatan tersebut, Wapres menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pembangunan. Proyek Pembangunan Bendungan Bagong (BB) Paket III yang dikerjakan oleh PTPP memiliki nilai kontrak sebesar Rp402,31 miliar dengan masa pelaksanaan selama 1.473 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2024. Hingga saat ini, progres proyek telah mencapai 59,49 persen, dari target sebesar 56,56 persen mencerminkan kinerja proyek yang berjalan lebih cepat dari rencana. Bendungan Bagong memiliki kapasitas tampung sebesar 17,4 juta meter kubik yang diproyeksikan mampu menyuplai air irigasi bagi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong. Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik serta berperan dalam pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Trenggalek. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan progres positif proyek ini merupakan hasil dari perencanaan matang, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. “PTPP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan air dan peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, proyek Bendungan Bagong menghadapi tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama karena konstruksi bendungan bertumpu pada lapisan koluvial yang memerlukan rekayasa engineering khusus untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTPP mengimplementasikan berbagai inovasi konstruksi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan serta menjaga standar keselamatan kerja. Penerapan inovasi ini turut berkontribusi terhadap capaian proyek yang membanggakan, di antaranya diraihnya Penghargaan Indonesia Construction Safety Award 2023 kategori Safety Innovation – Proyek BUMN dengan judul makalah “Tunnel Dust Buster Bendungan Bagong - Divisi Infrastruktur 2”, serta Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 kategori Penyedia Jasa dengan Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Bidang Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum. Di kunjungannya, Wapres turut memberikan apresiasi kepada tim proyek serta menyampaikan pesan penyemangat “Semangat Terus” kepada seluruh pekerja di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi percepatan penyelesaian proyek secara optimal. PTPP berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

PTPP Tunjukkan Kinerja Unggul Pembangunan SR di Bengkulu Pendidikan
Pendidikan
Senin, 27 April 2026 | 14:13 WIB

PTPP Tunjukkan Kinerja Unggul Pembangunan SR di Bengkulu

Bengkulu, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) terus perkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan melalui Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Proyek ini bagian dari upaya pemerintah Indonesia perluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah. Dalam pelaksanaannya, proyek ini memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait target waktu penyelesaian yang ketat serta kondisi lokasi pekerjaan yang tersebar dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Tetapi, PTPP mampu menjaga kinerja proyek secara optimal. Hingga 23 April 2026, progres pekerjaan telah mencapai 37,11%, melampaui target dengan deviasi positif sebesar 10,81%. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp501,99 miliar ini dijadwalkan berlangsung selama 240 hari kalender, dimulai sejak 10 Desember 2025. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan proyek serta kapabilitas PTPP dalam perencanaan dan penerapan strategi konstruksi yang adaptif terhadap kondisi lapangan. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan mutu pekerjaan, PTPP mengimplementasikan berbagai inovasi konstruksi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga memastikan kualitas hasil pekerjaan tetap terjaga. Proyek ini dirancang untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Selain itu, proyek ini juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah pembangunan. Keberhasilan progres yang melampaui target ini mencerminkan kapabilitas PTPP dalam menjaga kinerja proyek secara optimal, terutama dalam pengelolaan waktu dan koordinasi pekerjaan di lokasi yang tersebar, tanpa mengesampingkan aspek kualitas dan keselamatan kerja. Komitmen ini sejalan dengan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui peningkatan kualitas sektor pendidikansebagai fondasi kemajuan bangsa. Melalui proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu, PTPP optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai perusahaan konstruksi terdepan yang menghadirkan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan pencapaian progres proyek yang melampaui target ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang serta kolaborasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. “PTPP terus mengedepankan excellence dalam setiap pelaksanaan proyek. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Kemen PU dan PTPP Bereskan Proyek Pembangunan 69 Titik SPPG di 15  Provinsi Waktu 37 Hari Nasional
Nasional
Kamis, 23 April 2026 | 14:07 WIB

Kemen PU dan PTPP Bereskan Proyek Pembangunan 69 Titik SPPG di 15  Provinsi Waktu 37 Hari

Jakarta, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, tunjukkan komitmen dukung program strategis nasional melalui penyelesaian Proyek Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3 Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari dukungan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp507,80 miliar ini berhasil diselesaikan dalam waktu 37 hari kalender, terhitung sejak 25 November 2025 dengan capaian progres 100 persen. Proyek ini mencakup pembangunan 69 titik lokasi yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pembangunan fasilitas SPPG ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan menyediakan fasilitas produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien. Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka malnutrisi dan stunting, meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaannya, PTPP mengedepankan berbagai inovasi guna memastikan proyek dapat diselesaikan secara cepat dan berkualitas. Salah satu inovasi utama yang diterapkan adalah penggunaan sistem konstruksi modular, yang memungkinkan percepatan pembangunan di berbagai lokasi secara simultan. Selain itu, PTPP juga mengimplementasikan dashboard monitoring progress berbasis digital yang terintegrasi. Sistem ini mampu meng-generate berbagai informasi penting secara real-time, mulai dari progres di setiap titik lokasi, monitoring pengiriman material, data personel lapangan, jumlah tenaga kerja, laporan harian, hingga dokumentasi perkembangan proyek di lapangan. Keunikan proyek ini terletak pada cakupan wilayahnya yang luas dan tersebar, sehingga membutuhkan strategi manajemen proyek yang adaptif, koordinasi lintas wilayah yang kuat, serta pengendalian mutu yang konsisten di setiap titik pembangunan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, turut memberikan apresiasi atas penyelesaian proyek ini. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima & dimanfaatkan. Terima kasih,” ujarnya. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan keberhasilan ini menjadi bukti kapabilitas perusahaan dalam mengerjakan proyek berskala besar dengan waktu yang sangat terbatas. “PTPP bangga dapat berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Proyek ini juga sejalan dengan agenda prioritas nasional dalam Asta Cita, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan pembangunan yang inklusif serta merata di berbagai wilayah," jelasnya. Pembangunan SPPG ini, harap Joko, dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan permintaan terhadap bahan pangan dari petani dan pelaku usaha setempat. "Keberhasilan penyelesaian proyek ini dalam waktu singkat tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak serta penerapan inovasi konstruksi dan digitalisasi yang kami lakukan,” imbuhnya. Ke depan, PTPP akan terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat luas.