Riau
Riau
Dewan Sahkan APBD Inhu Tahun 2026 Sebesar Rp1,3 Triliun
Rengat, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu, Riau, gelar rapat Paripurna Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, Sabtu (29/11). Di mana, APBD Inhu untuk tahun 2026 disepakati bersama sebesar Rp1,3 Triliun pada paripurna tersebut. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Indragiri Hulu dengan unsur pimpinan DPRD Indragiri Hulu. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Indragiri Hulu, Sabtu P. Sinurat, didampingi Waka I DRPD Indragiri Hulu, Adek Candra, dan Waka II DPRD Indragiri Hulu, Doni Rinaldi, dan dihadiri Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, Wakil Bupati Indragiri Hulu Ir. Hendrizal, Sekda Indragiri Hulu, Zulfahmi Andrian, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama. Raja Irwantoni, juru bicara Banggar DPRD Indrahiri Hulu mengharapkan kepada eksekutif dengan kondisi viskal yang dihadapi tetap berkewajiban dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. “Pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial adalah hak masyarakat, untuk itu pemerintah wajib memperhatikannya meskipun kondisi viskal yang dihadapi,” terangnya. Dia kemudian mengajak kepada OPD khusunya Bappenda Indragiri Hulu lebih agresip, kreatif, dan inovatif menggali potensi pendapatan asli daerah secara maksimal. “Jemput bola potensi yang ada, jangan menunggu. Kami percaya dengan memperkuat PAD kita mampu meningkatkan kemandirian viskal dan menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang lebih baik,” tandasnya. Sementara, Ade Agus Hartanto, Bupati Indragiri Hulu mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada anggota DPRD Inhu yang telah memberikan dukungan sebagaimana target program yang telah direncanakan. Ia menuturkan penyusunan APBD Tahun 2026 dilakukan ditengah tekanan berat berupa penurunan kemampuan viskal daerah yakni menurunya transfer pusat ke daerah terutama alokasi bagi hasil. Kendati demikian, pihaknya akan tetap mengarahkan seluruh sumber daya secara optimal untuk memenuhi tema pembangunan tahun 2026, yakni peningkatan infrastruktur dalam rangka peningkatan transformasi pembangunan.
Internasional
Internasional
Dewan Guru Besar Binus University Hadirkan Solusi Jawab Tantangan Global
serta publik dalam pengawasan. ● Prof. Dr. Nesti F. Sianipar, S.P., M.Si. menyampaikan tentang ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat sebagai tantangan lintas generasi. Ia menyampaikan berbagai inovasi yang dilahirkan untuk mendukung kestabilan ● Prof. Dr. Ir. Sasmoko, M.Pd., M.A., CIRR, IPU, ASEAN Eng., SMIEEE menyampaikan pentingnya revolusi pendidikan yang didukung kecerdasan buatan. Ia menekankan bahwa AI bukan pengganti pendidik, melainkan partner strategis untuk menciptakan pengalaman belajar personal, relevan, dan berorientasi pada pembentukan karakter generasi emas 2045. ● Prof. Gatot Soepriyanto, S.E., Ak., M.Buss (Acc)., Ph.D., CA, CFE. memberikan refleksi kritis atas banyaknya kegagalan startup di Indonesia, yang menurutnya mencerminkan kebutuhan mendesak akan literasi keuangan, tata kelola korporasi yang kuat, dan pengawasan regulatif yang progresif namun inklusif terhadap inovasi. Forum ini bukan hanya menjadi ajang akademik, melainkan juga momen refleksi dan kontribusi nyata dari Dewan Guru Besar BINUS University terhadap kondisi Indonesia. “Kami percaya Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar wacana. Indonesia membutuhkan solusi. Dan solusi lahir dari pemikiran yang tajam dan kolaboratif,” sebut Prof. Harjanto Prabowo.
Sawit
Sawit
Dukung Presiden RI, Anggota Dewan Sebut Sawit Lebih Banyak Manfaat Dari Mudaratnya
Samarinda, katakabar.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, M Samsun dukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto kembangkan perkebunan kelapa sawit guna wujudkan ketahanan pangan dan kemandirian energi. Meski menuai kritik karena isu deforestasi, kata Samsun, sektor kelapa sawit memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan mudaratnya. “Kalau dipertimbangkan antara manfaat dan mudaratnya, saya yakin masih lebih banyak manfaatnya,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini lewat pernyataan resmi, dilansir dari laman EMG, Kamis (16/1). Dicontohkannya, harga sawit yang terus meningkat di Kaltim dan mencapai lebih Rp3.000 per kilogram di awal tahun 2025. “Ini menjadi indikator positif bagi sektor sawit. Kita optimistis kenaikan harga tersebut akan meningkatkan semangat petani untuk menanam sawit, sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” ucapnya.
Sawit
Sawit
Dewan Nunukan Ingatkan Perusahaan Sawit Tak Sembarangan Tolak Rekomendasi
Nunukan, katakabar.com - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Andre Pratama ingatkan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Nunukan tidak sembarangan menolak rekomendasi DPRD. Soalnya, implikasinya lembaga legislatif akan segera membentuk panitia khusus (Pansus). Peringatan itu ditekankannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Asisten Kepala Perusahaan PT Sawit Inti Lestari (SIL) dan PT Sawit Inti Perkasa (SIP), Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Nunukan, serta serikat buruh PT SIL/SIP. Apalagi RDP digelar untuk menyelesaikan pemecatan atau PHK sepihak oleh perusahaan terhadap ketua serikat buruh.
Sawit
Sawit
Dewan Negara-negara Penghasil Sawit Setujui Nigeria dan Kongo Jadi Observer Countries
Jakarta, katakabar.com - Sekretariat Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit alias Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) telah setujui Nigeria dan Republik Demokratik Kongo sebagai Negara Pengamat (Observer Countries). Kehadiran dua negara ini menambah Observer Countries yang saat ini terdiri dari Kolombia, Ghana dan Papua Nugini. Di pertemuan tingkat menteri atau 12th Minesterial Meeting of CPOPC di Jakarta, Jumat kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengutarakan, Nigeria dan Kongo sebelumnya telah mengajukan diri menjadi anggota CPOPC pada September dan November 2024. "Proses selanjutnya aksesi keanggotaan secara penuh. Berdasarkan Charter CPOPC, selama masa aksesi penuh tersebut, status negara yang mengajukan untuk menjadi anggota penuh adalah sebagai Observer Country dengan jangka waktu maksimal dua tahun," kata Airlangga lewat siaran pers Jubir Kemenko Perekonomian, dilansir dari laman EMG, Sabtu (30/11).
Politik
Politik
Bersama Dinas PMD Dewan Bengkalis Tinlap Soal Sengketa Tabat Mandau dan Batsol
Duri, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Bengkalis tinjau lapangan (Tinlap) mengenai sengketa tapal batas (Tabat) wilayah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, M Arsya Fadillah yang turun bersama Dinas PMD Kabupaten Bengkalis sengketa dan silang pendapat soal Tabat dua wilayah kecamatan itu, dengan titik kumpul di Kantor Desa Petani, Rabu (26/11).
Opini
Opini
'Perang' Alat Kelengkapan Dewan
Oleh: Agung Marsudi katakabar.com - Pelantikan telah usai, tapi "perang" urat syaraf sejatinya baru dimulai. Bagi-bagi posisi pimpinan dewan dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkalis menjadi penghangat suhu politik di negeri junjungan. Secara tehnis, bupati punya dua orang kepercayaan dalam pemerintahannya, satu Sekda, satu lagi Sekwan. Roda pemerintahan, dan hubungan eksekutif-legislatif dapat berjalan dengan mulus dan lancar tak bisa dipisahkan dari kinerja dua sosok ini. Kini, nama dr. Ersan Saputra (Sekda) dan Rafiardhi Ikhsan (Sekwan) menjadi penting.
Kesehatan
Kesehatan
Kadis Porapar dan Anggota Dewan Kepulaun Meranti Buka Lomba Sampan Layar Desa Bandul
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar, Ery Suhairi buka lomba sampan layar yang digelar Pemerintah Desa atau Pemses Bandul, Sabtu (24/8). Atas nama pemerintah daerah, kita sambut baik dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa atau Pemdes Bandul terlaksananya pergelarab lomba sampan layar ini.
Nasional
Nasional
Dewan Kotim: Perusahaan Perkebunan Besar Sawit Mesti Rutin Laporkan Naker
Sampit, katakabar.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo menekankan, perusahaan besar perkebunan kelapa sawit mesti rutin melaporkan perkembangan ketenagakerjaan perusahaan kepada pemerintah. Hal itu, ujar Handoyo, untuk permudah pengawasan hingga presentasi pemberdayaan tenaga kerja lokal atau tempatan Selain itu, kata Handoyo, untuk menjawab banyaknya tudingan PBS enggan merekrut tenaga kerja lokal. "Perusahaan wajib melaporkan terkait tenaga kerja yang dipekerjakan. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah,” jelasnya, dilansir dari laman Mata Kalteng, pada Selasa (26/12). Kalau pemberdayaan tenaga kerja kurang, tutur Handoyo, bisa picu kurangnya ikatan emosional dan harmonisasi dengan warga sekitar. Bahkan, timbulkan anggapan masyarakat sekitar kebun hanya jadi penonton ketika PBS sudah operasional. Padahal, kebun itu berdiri di atas tanah leluhur mereka. Hal semacam ini, jika terus digulirkan dan dibiarkan, bakal picu masalah di kemudian hari. ”Saya sarankan manajemen PBS untuk berdayakan masyarakat lokal lebih maksimal. Apalagi perekrutan tenaga kerja lokal ini sudah ada ketentuannya dam mengingat kehadiran investor di daerah harus memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” tegasnya. Kewajiban perusahaan menyertakan program jaminan sosial harus dilakukan, harap Handoyo, di mana sejumlah perusahaan dinilai ada yang berupaya akal-akalan dengan program tersebut di Kabupaten Kotawaringin Timur. "Dengan tidak mendaftarkan karyawan dalam program lantaran status karyawan tersebut," sebutnya.
Nasional
Nasional
Syahbana: Perkebunan Sawit Punya Potensi Besar Sediakan Pakan Murah
Sampit, katakabar.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Syahbana menutukan perkebunan sawit mempunyai potensi besar penyediaan pakan murah dan mudah. “Potensi besar itu, berupa pelepah daun dan dahan pohon kelapa sawit, limbah bungkil sawit dan limbah padat sawit (Decanter Solid), bisa didayagunakan menjadi pakan ternak berkualitas,” ujarnya, dilansir dari laman matakalteng.com, pada Selasa (19/12). Menurut Syahbana, beberapa intitusi dan Lembaga, baik negeri dan swasta sudah banyak mengkaji ini, dan mengaplikasikan sistem integrasi sapi- kelapa sawit. Tapi, kata Syahbana, di lain pihak ada yang resisten terhadap kegiatan ini. Makanya perlu solusi untuk mensosialisakan program sapi-kelapa sawit. “Ini disebut dengan program sistem Integrasi Sapi Sawit (ISS) yang memadukan usaha budidaya ternak sapi di usaha perkebunan kelapa sawit tanpa mengurangi aktivitas dan produktivitas tanaman,” jelasnya. Apalagi, ucap Syahbana, di Kotim banyak terdapat perkebunan kelapa sawit dan masyarakat yang beternak sapi. Di mana, program ini bisa dilaksanakan pemerintah agar perkembangan peternakan di Kotim bisa lebih maju. “Integrasi sapi dan kelapa sawit menjadi salah satu langkah alternatif untuk meningkatkan populasi sapi potong secara nasional termasuk di Kotim yang mempunyai areal perkebunan kelapa sawit yang cukup luas,” tandasnya.