9 Maret 2026, 15:32

DPR RI

Sorotan terbaru dari Tag # DPR RI

Pidato Bersejarah di DPR RI, PM Modi Perkenalkan Visi Gangga-Mahakam bagi Hubungan Indonesia dan India Internasional
Internasional
Selasa, 14 Juli 2026 | 08:03 WIB

Pidato Bersejarah di DPR RI, PM Modi Perkenalkan Visi Gangga-Mahakam bagi Hubungan Indonesia dan India

Jakarta, katakabar.com - Perdana Menteri India, Narendra Modi menyerukan babak baru hubungan Indonesia dan India saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR RI, Selasa (7/7) lalu. Dalam pidato bersejarah yang menjadi yang pertama kalinya disampaikan oleh seorang Perdana Menteri India di parlemen Indonesia, Modi memperkenalkan Visi Gangga-Mahakam sebagai kerangka baru untuk memperdalam kemitraan kedua negara menuju masa depan yang lebih erat. Disambut Ketua DPR RI, Puan Maharani bersama Presiden RI, H Prabowo Subianto, Modi menegaskan hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun atas kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga berakar pada sejarah, budaya, serta nilai-nilai bersama yang telah menghubungkan kedua bangsa selama berabad-abad. Mengawali pidatonya, Modi menyampaikan rasa hormat atas kesempatan berbicara di hadapan parlemen Indonesia. Ia mengatakan dirinya datang mewakili lebih dari 1,4 miliar rakyat India dengan membawa semangat persahabatan dan komitmen untuk memperkuat hubungan kedua negara. "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di hadapan Anda hari ini. Saya datang membawa salam hangat dari setiap warga India," ujar Modi. Indonesia dan India Diikat Sejarah dan Budaya Dalam pidatonya, Modi menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan India jauh melampaui hubungan diplomatik antarnegara. Menurutnya, kedua bangsa dipersatukan oleh sejarah panjang, peradaban, budaya, dan hubungan antar masyarakat yang telah berkembang selama berabad-abad. Untuk menggambarkan kedekatan tersebut, Modi mengutip pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pernah mengatakan bahwa rakyat Indonesia dan India diikat oleh hubungan darah dan budaya. Ia menyebut berbagai warisan budaya yang menjadi simbol kedekatan kedua bangsa, mulai dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang hidup dalam tradisi Indonesia, seni wayang, hingga keberadaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang mencerminkan eratnya hubungan peradaban kedua negara sejak masa lampau. Menurut Modi, hubungan maritim yang telah terjalin selama berabad-abad juga menjadi fondasi penting dalam membangun kemitraan Indonesia dan India pada era modern. Dorong Kerja Sama Antariksa hingga Kontra-Terorisme Selain menyoroti sejarah, Modi mengajak Indonesia memperluas kerja sama pada sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kedua negara. Di bidang antariksa, ia menyatakan India siap mendukung Indonesia dalam pengembangan aplikasi satelit maupun pembangunan fasilitas peluncuran satelit. Menurutnya, kerja sama antariksa yang telah terjalin selama beberapa dekade memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh seiring meningkatnya kebutuhan teknologi dan transformasi digital. "Kini saatnya membawa kemitraan ini melangkah lebih jauh. Kita dapat bekerja sama dalam aplikasi satelit. India juga siap mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit," jelas Modi. Di sektor keamanan, Modi menegaskan India dan Indonesia memiliki kepentingan bersama dalam memerangi terorisme. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia kepada India setelah serangan teroris di Pahalgam, serta mengajak kedua negara memperkuat kolaborasi dalam pertukaran intelijen, keamanan siber, penanggulangan pendanaan terorisme, dan program deradikalisasi. Selain itu, Modi menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, memperkuat sentralitas ASEAN, serta memanfaatkan keanggotaan Indonesia di BRICS untuk memperluas kolaborasi di antara negara-negara berkembang. Visi Gangga-Mahakam Masa Depan Salah satu bagian paling penting dalam pidato Modi adalah peluncuran Visi Gangga-Mahakam, sebuah konsep yang menurutnya akan menjadi arah baru hubungan Indonesia dan India dalam jangka panjang. Visi tersebut mengambil inspirasi dari Sungai Gangga di India dan Sungai Mahakam di Indonesia sebagai simbol persahabatan yang terus mengalir dan menghubungkan kedua bangsa. Menurut Modi, kerja sama Indonesia dan India tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan saat ini, tetapi juga harus mampu menciptakan perdamaian, kemakmuran, keamanan, dan kemajuan bersama bagi generasi mendatang. Konsep tersebut juga diharapkan menjadi landasan kolaborasi kedua negara dalam mendukung visi Viksit Bharat 2047 atau India Maju 2047 serta Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kerja sama di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. DPR RI Siap Dukung Kemitraan Strategis Ketua DPR RI, Puan Maharani menyambut positif berbagai gagasan yang disampaikan PM Modi, termasuk peluncuran Visi Gangga-Mahakam yang dinilainya mencerminkan kedekatan historis sekaligus arah baru hubungan Indonesia dan India. Menurut Puan, filosofi dua sungai tersebut menjadi simbol bahwa hubungan kedua negara harus terus mengalir dan berkembang. "Selama kedua sungai itu masih mengalir, maka hubungan kerja sama Indonesia dan India juga harus terus terjalin, semakin erat, dan terus ditingkatkan," kata Puan. Puan menegaskan hubungan Indonesia dan India telah dibangun sejak era Presiden Soekarno dan memiliki fondasi sejarah yang kuat. Oleh karena itu, DPR RI siap mendukung berbagai kerja sama bilateral yang telah disepakati kedua pemerintah, termasuk melalui dukungan terhadap kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat hubungan kedua negara. Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang. Pidato PM Narendra Modi di DPR RI menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Selain menjadi pidato pertama seorang Perdana Menteri India di parlemen Indonesia, penyampaian Visi Gangga-Mahakam juga menandai dimulainya babak baru hubungan Indonesia dan India yang tidak hanya berlandaskan kepentingan strategis, tetapi juga nilai-nilai sejarah, budaya, demokrasi, dan cita-cita bersama menuju masa depan yang lebih sejahtera.

PKC PMII Riau Laporkan Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT APSL ke Timsus Ekologi Lingkungan
Lingkungan
Selasa, 07 Juli 2026 | 07:45 WIB

PKC PMII Riau Laporkan Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT APSL ke Timsus Ekologi

Jakarta, katakabar.com - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau secara resmi serahkan laporan terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT APSL di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Kiri, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, kepada Tim Khusus Ekologi PB PMII dan DPR RI. Laporan tersebut disusun berdasarkan informasi, dokumentasi lapangan, serta pengaduan masyarakat yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan laporan tersebut bagian dari komitmen PKC PMII Riau dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, mendorong perlindungan lingkungan hidup, serta memperkuat pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam di Provinsi Riau. Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal berbagai persoalan lingkungan dan ekologi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di kawasan DAS Rokan Kiri. "Laporan ini bukanlah bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan wujud tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai organisasi mahasiswa untuk memastikan setiap informasi dan pengaduan masyarakat memperoleh perhatian dari negara. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar bagi DPR RI untuk mendorong instansi terkait melakukan verifikasi, pemeriksaan, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Isu lingkungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," terang Ghulam Sementara, Direktur Tim Khusus Ekologi PB PMII, Aceng Ahmad Sehabudin, menegaskan persoalan lingkungan hidup telah menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran lingkungan harus ditindaklanjuti secara profesional dan berbasis fakta. "PB PMII memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, termasuk laporan yang disampaikan PKC PMII Riau mengenai dugaan pelanggaran di kawasan DAS Rokan Kiri. Laporan seperti ini harus dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, investigasi, dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap fungsi ekologis kawasan," ujarnya. Di kegiatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menyampaikan laporan tersebut telah diterima dan akan dipelajari sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI. "Kami menerima laporan yang disampaikan PKC PMII Riau sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. Selanjutnya laporan ini akan kami pelajari secara mendalam sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan, termasuk peninjauan lapangan atau pembentukan tim sesuai kewenangan yang dimiliki, agar seluruh informasi yang disampaikan dapat diverifikasi secara objektif," ucap Syafruddin. PKC PMII Riau berharap laporan tersebut menjadi perhatian DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Organisasi tersebut juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses tindak lanjut laporan hingga terdapat kepastian hukum dan kejelasan atas informasi yang telah disampaikan masyarakat.

Bupati Minta DPR RI Turun Tangan Cari Solusi Penutupan Panglong Arang di Kepulauan Meranti Politik
Politik
Senin, 18 Mei 2026 | 15:19 WIB

Bupati Minta DPR RI Turun Tangan Cari Solusi Penutupan Panglong Arang di Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti, karakabar.com  - Penutupan sejumlah panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, meminta DPR RI ikut turun tangan mencarikan solusi agar masyarakat tetap bisa bekerja tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan. Permintaan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar saat menerima audiensi Anggota DPR RI Dapil Riau Fraksi PKB, Iyet Bustami, di Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (18/5). Di pertemuan tersebut, H Asmar, menjelaskan penutupan panglong arang telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas pencarian kayu bakau, pengolahan arang, hingga distribusi dan perdagangan hasil produksi. “Banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pencarian bakau, pengolahan arang, hingga aktivitas distribusi dan perdagangan, kini kehilangan mata pencaharian,” ujar Asmar. Sebagai langkah penanganan awal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai bekerja sama dengan Bulog. Tetapi, menurut H Asmar, bantuan tersebut hanya bersifat sementara. “Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi jangka panjang yang mampu menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan,” jelasnya. Ia menegaskan, pemerintah daerah memahami bahwa langkah penertiban dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kawasan mangrove serta kehutanan. Meski begitu, kondisi masyarakat pesisir yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidup dari sektor arang juga perlu menjadi perhatian serius. “Lantaran itu, kami berharap melalui audiensi ini dapat terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga lahir solusi yang bijaksana, manusiawi, dan berkeadilan,” tegasnya. H Asmar meminta dukungan DPR RI untuk memperjuangkan regulasi dan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk mendorong tata kelola mangrove berkelanjutan, pembinaan usaha rakyat, hingga penyediaan alternatif lapangan pekerjaan bagi warga terdampak. Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menimpali persoalan perizinan panglong arang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Menurutnya, solusi tetap harus dicari agar keseimbangan antara penegakan hukum, kelestarian lingkungan, dan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Sementara, Iyet Bustami, menyebut kedatangannya ke Kepulauan Meranti untuk mendengar langsung kondisi masyarakat terdampak penutupan panglong arang. “Barangkali ini bisa menjadi informasi yang akurat untuk saya sampaikan ke pusat,” ucapnya. Ia juga menegaskan penindakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Namun demikian, aspek sosial dan ekonomi masyarakat tetap harus menjadi perhatian pemerintah. “Insya Allah, sambil menunggu data, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di Komisi IV DPR RI untuk melakukan audiensi bersama Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya guna mencari solusi agar masyarakat bisa kembali bekerja,” terangnya. Lepas audiensi, rombongan meninjau langsung panglong arang di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Dalam kesempatan tersebut, turut disalurkan sebanyak 100 paket sembako kepada para pekerja yang terdampak penutupan panglong arang.

Tabligh Akbar UAS, Momentum Religius Satukan Masyarakat Langkat Sumut
Sumut
Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:40 WIB

Tabligh Akbar UAS, Momentum Religius Satukan Masyarakat Langkat

Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bersama Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH menghadiri kegiatan religi bertajuk Tabligh Akbar di Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat yang menghadirkan ulama terkemuka (Ustadz) Abdul Somad (UAS), Sabtu (2/5/2026).

Punya Kinerja Korporasi Positif, Entitas Grup MIND ID Dipuji DPR Politik
Politik
Rabu, 08 April 2026 | 11:27 WIB

Punya Kinerja Korporasi Positif, Entitas Grup MIND ID Dipuji DPR

Jakarta, katakabar.com - Pimpinan Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memberikan pujian atas kinerja korporasi sejumlah entitas tambang yang tergabung dalam holding MIND ID sepanjang 2025. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas evaluasi kinerja PT Inalum, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). “Kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja korporasi tahun 2025 dari keempat entitas tersebut yang tetap mampu menjaga kinerja positif meskipun menghadapi tekanan harga komoditas global,” ujar Nurdin dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, di penghujung Maret 2026. Ia menegaskan, sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi mineral dan transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah. Keempat entitas tersebut dinilai menjadi tulang punggung dalam membangun rantai pasok industri dari hulu hingga hilir. DPR mengingatkan pentingnya penguatan fundamental industri. Menurut Nurdin, kinerja yang ada saat ini masih didominasi bisnis berbasis komoditas, sementara kontribusi sektor industri hilir terhadap profitabilitas belum optimal. "Selain itu, percepatan pembangunan smelter dan refinery dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan cadangan, integrasi hulu-hilir, serta ketahanan keuangan," kata Nurdin. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Untung Budiharto, mengungkapkan kinerja ANTAM hingga kuartal III 2025 menunjukkan penguatan signifikan. “Pendapatan mencapai Rp72 triliun atau naik 67 persen secara tahunan, didorong oleh peningkatan volume bijih nikel dan harga emas yang solid,” ucapnya. Laba bersih ANTAM meningkat dari Rp2,2 triliun menjadi Rp6,6 triliun. Dari sisi operasional, produksi bijih nikel mencapai 12,6 juta wet metric ton (WMT), sementara produksi alumina mencapai 134 ribu ton atau tumbuh 27 persen. Selain itu, produksi bauksit juga meningkat signifikan menjadi 2,3 juta WMT. ANTAM menargetkan peningkatan produksi lebih lanjut pada 2026 seiring penguatan hilirisasi. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail, menimpali perusahaan tetap mampu mencatatkan kinerja positif meski harga batu bara mengalami normalisasi. “Perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga tetap mencatat pendapatan positif di tengah pelemahan harga,” jelas Arsal. Pendapatan PTBA tercatat meningkat secara kuartalan menjadi Rp10,88 triliun pada kuartal III 2025. Secara tahunan, pendapatan juga tumbuh menjadi Rp31,33 triliun. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan volume penjualan, khususnya pada segmen high-calorie value (HCV). Tetapi, harga jual rata-rata mengalami penurunan sekitar 6 persen secara tahunan, seiring turunnya indeks harga batubara global seperti ICI-3 dan HPB. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium, Melati Sarnita, memaparkan bahwa kinerja keuangan konsolidasi perseroan menunjukkan tren positif. “Laba bersih tahun 2025 mencapai 142,8 juta dolar AS, meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan kinerja produksi dan penjualan serta efisiensi biaya,” bebernya. Pendapatan perusahaan tercatat meningkat menjadi 785,7 juta dolar AS, sementara EBITDA melonjak signifikan menjadi 208,7 juta dolar AS. Selain itu, net profit margin juga meningkat dari 17,3 persen menjadi 18,2 persen. Dari sisi operasional, produksi aluminium mencapai 280 ribu ton, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh implementasi proyek pot upgrading yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi teknologi smelter. Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Wibowo, menyampaikan bahwa kinerja operasional perusahaan tetap solid. Produksi bijih timah pada 2025 mencapai 18.635 ton, sementara produksi logam timah sebesar 17.815 metrik ton. Penjualan logam timah juga tercatat sebesar 16.634 metrik ton. “Kinerja ini menunjukkan ketahanan operasional perusahaan di tengah dinamika industri global, sekaligus hasil dari perbaikan tata kelola dan efisiensi,” imbuh Restu. Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penataan roadmap hilirisasi yang berbasis cadangan dan kebutuhan pasar, serta penguatan integrasi antar entitas dalam holding MIND ID. Selain itu, DPR juga mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi, serta membuka ruang pembahasan terkait wacana moratorium pembangunan smelter alumina dan aluminium agar lebih selektif dan berkelanjutan. Dengan capaian kinerja yang tetap positif di tengah tekanan global, DPR berharap entitas MIND ID mampu memperkuat kontribusi terhadap ekonomi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri pertambangan Indonesia.

Proyek Dragon Group MIND ID, DPR RI Optimis Indonesia Masuk Ekosistem Baterai Global Politik
Politik
Kamis, 05 Februari 2026 | 09:50 WIB

Proyek Dragon Group MIND ID, DPR RI Optimis Indonesia Masuk Ekosistem Baterai Global

Jakarta, katakabar.com - Komisi XII DPR RI dukung penuh proyek hilirisasi ekosistem baterai melalui Proyek Dragon yang dijalankan Grup MIND ID melalui Indonesian Battery Corporation (IBC). Kerja sama strategis dengan konsorsium Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) dinilai menjadi bukti nyata komitmen Negara percepat pembangunan ekosistem baterai nasional yang mampu memberi manfaat bagi ekonomi nasional, dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam ekosistem baterai global. Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan, proyek baterai terintegrasi ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi berdampak positif bagi ekonomi Indonesia mulai dari memperkuat daya saing ekonomi, menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendukung transisi energi berbasis teknologi ramah lingkungan. “Kegiatan hilirisasi kebijakan utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Proyek baterai ini menjadi bagian penting dari strategi tersebut,” ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR, Senin (2/2) lalu. Bambang menekankan DPR juga berharap pentingnya komitmen pengelolaan lingkungan, khususnya terkait limbah B3, baterai gagal fungsi, serta sistem daur ulang baterai pasca pakai agar industri baterai nasional berkembang secara berkelanjutan. “Kami ingin memperoleh penjelasan komprehensif terkait progres proyek, kesiapan produksi, serta bagaimana komitmen pengelolaan lingkungan dan daur ulang baterai akan dijalankan,” jelasnya. Kesimpulan rapat, yakni Komisi XII DPR RI menegaskan empat poin utama dukungan terhadap pengembangan industri baterai nasional. Pertama, Komisi XII mendukung percepatan pembangunan proyek manufaktur baterai kendaraan listrik di Karawang agar dapat segera berproduksi, dengan tetap mengutamakan pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, Komisi XII mendorong IBC untuk segera merealisasikan investasi-investasi baru dalam pengembangan baterai kendaraan listrik dan battery energy storage system (BESS) berbasis nikel dengan memanfaatkan potensi sumber daya mineral Indonesia. Ketiga, Komisi XII mendukung pemberian insentif fiskal berupa tax holiday serta perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih optimal bagi IBC, mengingat proyek ini membangun rantai industri baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir. Anggota Komisi XII DPR Cek Endra mengapresiasi percepatan pembangunan proyek tersebut yang dinilai melampaui ekspektasi awal. Dari lahan kosong, fasilitas produksi kini hampir rampung dan ditargetkan mulai berproduksi pada Juni 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp7 triliun. “Progresnya luar biasa. Ini menunjukkan keseriusan investasi dan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk lebih dalam ke ekosistem baterai global,” timpal Cek Endra. Tidak hanya itu, Komisi XII menyoroti pentingnya kepastian pasar domestik guna menjaga keberlanjutan industri. Selain sektor kendaraan listrik, pemanfaatan baterai untuk sistem penyimpanan energi di sektor kelistrikan dan rumah tangga dinilai perlu diperluas agar kapasitas produksi besar tidak berisiko memicu kelebihan pasokan. “Kepastian pasar domestik dan sosialisasi pemanfaatan baterai storage menjadi kunci agar industri ini tumbuh sehat dan berkelanjutan,” tambahnya. Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif menyatakan, kehadiran Grup MIND ID melalui IBC sangat relevan dengan agenda Asta Cita pemerintah, khususnya terkait kemandirian energi, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri. IBC menargetkan pembangunan rantai nilai baterai terintegrasi, mulai dari pengolahan material berbasis nikel, manufaktur baterai, hingga pengembangan industri daur ulang. “Indonesia memiliki keunggulan sumber daya nikel. Tantangannya adalah memastikan pasar domestik kuat, regulasi konsisten, dan dukungan insentif agar ekosistem baterai ini berkelanjutan dan kompetitif secara global,” kata Aditya. Ia menambahkan, pembangunan pabrik baterai lithium-ion di Karawang yang dikembangkan melalui perusahaan patungan PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS). Di tahap awal, fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 6,9 gigawatt hour (GWh) dan mulai beroperasi secara komersial pada pertengahan 2026. Produk baterai akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus ekspor. Ia menambahkan, dukungan kebijakan diperlukan terutama terkait harmonisasi regulasi hulu-hilir, kepastian klasifikasi usaha (KBLI), serta regulasi battery recycling dan second life battery agar baterai bekas dapat diposisikan sebagai sumber daya baru dalam kerangka ekonomi sirkular.