Fraksi Golkar DPRD Kuansing Soroti Tunda Bayar saat Paripurna LKPJ APBD 2024

Kuantan Sengingi, katakabar.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dserah atau DPRD Kuantan Sengingi, Fraksi Golkar soroti berbagai persoalan yang terjadi di tubuh pemerintah daerah soal pengelolaan APBD Tahun 2024, yang krusial yakni tunda bayar yang belum terselesaikan kurang lebih sebesar Rp200 miliar. Hal ini dikemukakan Meirizal, selaku juru bica dari Fraksi Golkar saat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPj pemerintah daerah di ruang Paripurna, Senin (5/4). “Hampir seluruh OPD Kuansing mengalami tunda bayar, pihak Pemkab harus berhati-hati menyeselasikan tunda bayar tersebut. Ini menyangkut hak masyarakat jadi seyogyanya dilakukan audit secara menyeluruh terlebih dahulu,” ujarnya. Dirincikan, tunda bayar itu dialami pihak ketig (Kontraktor), tunjangan profesi guru, tenaga honorer, gaji aparatur pemerintah desa, hingga guru MDA. “Apabila kasus ini tidak segera tuntas dikhawatirkan berdampak pada rencana pembangunan daerah Tahun 2025,” tegasnya. Sedang, Fraksi Golkar sentil Dinas Pendidikan atau Disdik tentang penempatan guru sekolah yang disinyalir hanya peduli terhadap tenaga pengajar di 'Ibukota' saja, sementara di pelosok desa masih mengalami kekosongan. Ia berpandangan hasil kebijakan ini akan terjadi penumpukan pengajar dan kekurangan tenaga pengajar. Meirizal secara lantang mengkritisi kebijakan pemerintah soal pengangkatan guru sebagai Pj. Kepala Desa atau Kades, sebab langkah ini dapat menggangu proses belajar-mengajar di Sekolah tersebut. Terpisah, dr. Fahdiansyah, selaku Pj Sekda Kuansing mengkonfirmasi persoalan tunda bayar pihaknya akan melakukan identifikasi lebih dulu, yakni penghitungan hutang. Mekanismenya ada dua diantaranya, audit internal yang tentu dilakukan inspektorat. Kemudian, diperlukan juga audit dari pihak BPK terkait anggaran operasional.