Honorer
Sorotan terbaru dari Tag # Honorer
Bukber dan Silaturahmi dengan Honorer se Kecamatan Mandau, Ini Pesan Camat Mandau
Mandau, katakabar.com - Pemerintah Kecamatan Mandau silaturahmi dan buka puasa bersama ASM dan Honorer se Kecamatan Mandau, yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, S.E., M.IP., di bulan suci Ramadhan 1447 Hijrian Tahun 2026 Masehi, di Rumah Dinas Camat Mandau, Ahad (15/3) sore kemarin. Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP., M.Si., mengatakan melalui kegiatan ini hendaknya dapat dijadikan sebagai media untuk membangun hubungan silaturrahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan keluarga besar Pemerintahan Kecamatan Mandau. "Kami ingin menyampaikan sebuah pesan yang saya dapat dari ceramah seorang Ustadz, isi ceramahnya kira-kira begini, "Dalam kehidupan ini, hendaknya kita selalu menerapkan 2 kebiasaan dan meninggalkan 2 kebiasaan, demi mendapatkan Ridho dari Allah Azza Wa Jalla, 2 kebiasaan yang harus selalu kita terapkan ialah untuk selalu melakukan amal saleh dan yang kedua memiliki sahabat yang saleh, yang membuat kita selalu ingat kepada Allah Azza Wa Jalla. Lalu, kebiasaan yang harus kita hilangkan yakni melakukan dosa walau sekecil apapun, yang kedua jangan ada niat untuk mempunyai musuh di dunia ini, sebab 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Azza Wa Jalla dari segala bentuk keburukan dan sifat zalim kepada sesama manusia," terang Camat Mandau. Kegiatan silaturahmi dan Bukber Pemcam Mandau dan ASM serta Honorer ditutup dengan tausiyah yang disampaikan Ustadz Syamsir Khan, dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama.
Total 184 Honorer Belum Terdata BKN, H Asmar Tegaskan Komitmen Perjuangkan Status Mereka
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, terima audiensi dan gelar rapat koordinasi bersama Aliansi Honorer Non Database Kabupaten Kepulauan Meranti di Kedai Kopi Kelana, Jumat (5/12) pagi. Pertemuan ini membahas penyelesaian status ratusan tenaga honorer yang belum tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketika dialog tersebut, terungkap sebanyak 184 tenaga honorer di Kepulauan Meranti belum terdata di BKN sehingga tidak dapat diakomodasi dalam skema pengangkatan aparatur sipil negara, termasuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Aliansi Honorer Non Database Kabupaten Kepulauan Meranti, Muslihin, menjelaskan sebelumnya Aliansi Honorer Seluruh Indonesia telah melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hasilnya, kementerian berencana menggelar Zoom Nasional bersama Sekda, serta Kepala BKD/BKPSDM se Indonesia untuk membahas penyelesaian status honorer non database, khususnya melalui skema PPPK Paruh Waktu. “Zoom Nasional bakal melibatkan perwakilan Aliansi Honorer Non Database. Untuk waktu dan jumlah peserta masih menunggu informasi resmi dari KemenPAN-RB,” ujar Muslihin. Ia menambahkan, KemenPAN-RB juga akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Indonesia. Berdasarkan hasil negosiasi, pemerintah pusat menegaskan tidak pernah menginstruksikan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap honorer selama anggaran gaji masih tersedia dan tidak menyalahi ketentuan belanja pegawai. Selain itu, aliansi meminta dukungan Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, untuk memfasilitasi permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Syahrul Aidi menyatakan siap meneruskan aspirasi tersebut kepada Fraksi PKS di Komisi II. Pada audiensi terpisah bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima dan Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas, disampaikan pengajuan PPPK Paruh Waktu sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan kepala daerah masing-masing, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Komisi II mendorong para kepala daerah yang telah mengusulkan honorer non database ke BKN namun belum ditindaklanjuti agar menyampaikan bukti surat pengajuan guna diproses secara kelembagaan. Aliansi Honorer Non Database turut meminta pemerintah daerah segera mengusulkan honorer non database yang gagal seleksi CPNS, tidak memenuhi syarat CPNS/PPPK, maupun yang belum mengikuti CASN 2024, agar dapat diakomodasi melalui skema PPPK Paruh Waktu. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer sesuai peraturan perundang-undangan. “Untuk honorer yang belum masuk database, kami telah mengusulkan kembali ke kementerian terkait. Kami juga meminta notulen hasil audiensi nasional untuk diserahkan kepada BKD sebagai dasar percepatan tindak lanjut,” kata H Asmar. Ia meminta para honorer tetap bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat. “Pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal agar honorer non database yang telah lama mengabdi dapat memperoleh solusi terbaik,” tegasnya.
Pemkab Siak Pastikan Tak Ada PHK Tenaga Honorer
Pemkab Siak Pastikan Tak Ada PHK Tenaga Honorer
Soal Honorer dan PPPK, Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Konsultasi ke BKN Regional XII
Pekanbaru, katakabar.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti kunjungan kerja ke Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pekanbaru awal Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan seputar tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kepulauan Meranti. Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, H. Hatta, S.M. (Fraksi Golkar) yang pimpin Kunker, delegasi ini meliputi dari Wakil Ketua Tengku Zulkenedi Yusuf, S.E. (Fraksi PKS), Sekretaris Komisi I Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.IP. (Fraksi PPP Demokrat), serta anggota lainnya seperti H. Idris, M.Si. (Fraksi PKB), Siswanto, S.E. (Fraksi Gerindra), Jonny (Fraksi Nasdem), dan Noli Sugiharto, S.Psi. (Fraksi PPP Demokrat). Kabid Pengangkatan dan Pensiun Kanreg XII BKN, Alex Sugara, bersama Kabid Integrasi Kepegawaian, Andri Febrian, serta staf Kanreg XII BKN yang terima rombongan. Di pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi secara mendalam mengenai kebijakan dan regulasi terkait tenaga honorer dan PPPK.
Puluhan Guru Honorer Langkat Demo di Kejati Sumut Terkait Kasus PPPK 2023
Sejumlah guru honorer di Langkat menggelar demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk menuntut perlakuan yang objektif dalam penanganan kasus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023