Jembatan
Sorotan terbaru dari Tag # Jembatan
Opini
Opini
Jembatan Tak Terlihat: Bagaimana Infrastruktur Digital Diam-diam Ubah Hubungan India dan Indonesia
Oleh: Sachin V. Gopalan Jakarta, katakabar.com - Ketika Perdana Menteri India, Narendra Modi tiba di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026, kunjungannya akan dilihat dari berbagai sudut pandang. Para diplomat akan menyoroti kemitraan strategis. Pelaku bisnis akan mencari peluang investasi baru. Para analis keamanan akan mengamati dinamika keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Tetapi, di balik tema-tema yang sudah akrab tersebut, terdapat kisah yang jauh lebih tenang, tetapi mungkin akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan perjanjian perdagangan atau kerja sama pertahanan mana pun. India dan Indonesia kini semakin menemukan titik temu pada bidang yang akan menentukan daya saing ekonomi abad ke-21: Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Digital Publik. Pentingnya momentum ini melampaui teknologi. Yang sedang terjadi adalah bagaimana dua negara demokrasi terbesar di dunia, yang secara bersama-sama mewakili hampir 1,7 miliar penduduk, dapat bekerja sama membangun sistem digital yang inklusif, terjangkau, dan berdaulat. Ketika Presiden RI, H Prabowo Subianto berkunjung ke India pada Januari 2025 sebagai tamu utama perayaan Hari Republik India, yang sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, kedua pemerintah menempatkan kerja sama digital sebagai salah satu pilar strategis hubungan bilateral. Pernyataan bersama yang diterbitkan setelah kunjungan tersebut menegaskan bahwa teknologi, transformasi digital, dan infrastruktur digital publik merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi masa depan. Komitmen tersebut kini mulai bergerak dari deklarasi menuju implementasi. Pada Maret 2025, delegasi tingkat tinggi beranggotakan sepuluh orang dari Dewan Ekonomi Nasional Indonesia berkunjung ke India secara khusus untuk mempelajari kerangka kebijakan Digital Public Infrastructure India. Sejak saat itu, kedua negara juga mulai mengimplementasikan nota kesepahaman mengenai kerja sama digital. Momentum tersebut tidak bisa datang pada waktu yang lebih tepat. Membangun Jembatan Digital Baru "Dalam beberapa dekade terakhir, India dan Indonesia dihubungkan oleh geografi, sejarah, dan budaya. Kini kita memiliki kesempatan untuk membangun jembatan baru antara kedua negara, yaitu jembatan digital yang memungkinkan inovasi, inklusi, dan kesejahteraan bersama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya." Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, ketika membahas pentingnya kerja sama digital antara kedua negara. Menurutnya, jaringan digital terbuka dapat memberikan daya ungkit struktural bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dengan memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan geografis maupun digital. Indonesia saat ini sedang menjalani apa yang dapat disebut sebagai kalibrasi ulang strategi nasional. Di saat Indonesia berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional, negara ini juga memperluas hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia. Eropa semakin penting dalam kerja sama teknologi dan mineral kritis. Timur Tengah menjadi sumber investasi dan kemitraan ketahanan pangan. China tetap menjadi mitra utama dalam investasi manufaktur dan industri. Amerika Serikat dan negara-negara Barat masih memainkan peran penting dalam akses pasar dan keseimbangan geopolitik. Sedang, India muncul sebagai mitra pilihan Indonesia dalam bidang Digital Public Infrastructure dan kolaborasi teknologi berskala populasi. Hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Pelajaran dari India Selama satu dekade terakhir, India telah membangun salah satu ekosistem Digital Public Infrastructure paling sukses di dunia. Alih-alih bergantung pada platform tertutup dan teknologi yang mahal, India membangun fondasi digital terbuka yang memungkinkan inovasi berkembang dalam skala besar. Hasilnya sangat signifikan. Aadhaar, sistem identitas biometrik India, telah mencatat lebih dari 150 miliar transaksi autentikasi dan memberikan identitas digital kepada hampir seluruh populasi dewasa India. Sementara itu, Unified Payments Interface (UPI) memproses lebih dari 17.221 crore transaksi pada tahun 2024 dan menyumbang sekitar 83 persen dari total transaksi pembayaran digital India. Dalam tujuh tahun terakhir, sistem tersebut mencatat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 114 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengakui UPI sebagai sistem pembayaran ritel real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, yang mencakup hampir 49 persen dari seluruh transaksi pembayaran real-time global. India kini telah menandatangani kerja sama Digital Public Infrastructure dengan 23 negara, dan sistem UPI telah beroperasi di delapan negara, mulai dari Singapura hingga Prancis. Tantangan Indonesia Serupa Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan yang sebelumnya juga dihadapi India. Bagaimana mendigitalisasi masyarakat yang tersebar di ribuan pulau? Bagaimana memastikan pelaku usaha kecil mampu bersaing di tengah dominasi platform besar? Bagaimana mencegah ketergantungan digital berubah menjadi bentuk baru ketergantungan ekonomi? Dan bagaimana membangun sistem teknologi yang melayani kepentingan nasional tanpa menciptakan ketergantungan terhadap vendor tertentu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini berada di pusat agenda transformasi digital Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet seluler, sementara nilai ekonomi digital sektor e-commerce diperkirakan mencapai 194,5 miliar dolar AS pada 2030. ION dan Masa Depan Perdagangan Digital Salah satu contoh paling nyata dari poros digital baru India-Indonesia adalah Indonesia Open Network (ION), yang diperkirakan akan mencatat transaksi perdananya saat pertemuan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto. Terinspirasi dari keberhasilan Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dibangun menggunakan protokol terbuka Beckn 2.0. Berbeda dengan marketplace tradisional, ION berfungsi sebagai jalur digital netral yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang interoperabel. Ambisinya sangat besar. Saat ini, banyak UMKM Indonesia masih belum menikmati manfaat penuh dari ekonomi digital. Komisi dan biaya platform yang sering kali berkisar antara 25 hingga 40 persen dari nilai transaksi menjadi hambatan bagi pedagang kecil, petani, koperasi, dan pelaku usaha di daerah. Ketua APINDO, Shinta Kamdani, pernah menyampaikan bahwa fase pertumbuhan ekonomi Indonesia berikutnya akan sangat bergantung pada kemampuan memastikan UMKM tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam ekonomi digital. ION berupaya menurunkan biaya transaksi hingga di bawah 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo mengenai ekonomi digital yang lebih inklusif. Tujuannya sederhana tetapi sangat kuat: memungkinkan siapa pun menjual apa pun, dari mana pun, kepada siapa pun. Melalui interoperabilitas logistik, pembiayaan terintegrasi, konektivitas sistem pembayaran, serta penguatan ekosistem perdagangan di tingkat desa, ION menargetkan lebih dari 30 juta penjual dan 150 juta pembeli di 38 provinsi Indonesia. Mantan Managing Director ONDC, T. Koshy, yang kini menjadi penasihat berbagai inisiatif perdagangan digital Indonesia, menyatakan bahwa jaringan terbuka berhasil karena mendemokratisasi peluang, bukan memusatkannya. Konektivitas Pembayaran Inisiatif kedua yang tidak kalah penting adalah integrasi antara sistem pembayaran UPI India dan QRIS Indonesia. QRIS telah menunjukkan bagaimana pembayaran interoperabel dapat mengubah perekonomian secara besar-besaran. Hingga akhir 2025, QRIS telah digunakan oleh 59 juta pengguna dan 42 juta merchant, melampaui target tahunan yang ditetapkan. Sistem tersebut memproses 13,66 miliar transaksi sepanjang tahun, jauh di atas target 6,5 miliar transaksi. QRIS Cross Border kini telah beroperasi di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Bank Indonesia juga tengah mengeksplorasi integrasi formal dengan UPI India. Apabila terwujud, integrasi tersebut berpotensi menciptakan salah satu koridor pembayaran paling penting di Asia. Bagi destinasi seperti Bali, yang jumlah wisatawan India terus meningkat, pembayaran lintas negara yang mulus akan menghilangkan salah satu hambatan terakhir dalam pengalaman perjalanan. Lebih penting lagi, langkah ini akan menjadi fondasi bagi koridor perdagangan digital antara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pakar transformasi digital, Dr. Bayu Prawira Hie, bahkan menegaskan bahwa interoperabilitas bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan isu daya ungkit ekonomi. Infrastruktur Digital yang Berdaulat Bidang kerja sama ketiga mungkin akan menjadi yang paling strategis. Protean e-Gov Technologies, salah satu perusahaan yang berperan membangun berbagai lapisan Digital Public Infrastructure India, saat ini menjajaki peluang untuk mendukung ambisi DPI nasional Indonesia. Visi yang dibangun melampaui implementasi teknologi. Melalui inisiatif Digital Nusantara, Dewan Ekonomi Nasional menargetkan pembangunan infrastruktur digital nasional yang terpadu, interoperabel, dan dapat dikembangkan dalam skala besar untuk mendukung layanan pemerintah, bantuan sosial, dan pemberdayaan UMKM. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia bukan hanya konsumen teknologi digital, tetapi juga produsen solusi digital bagi kawasan ASEAN. Ketua Dewan TIK Nasional, Ilham Habibie, bahkan menegaskan bahwa daya saing Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kapasitas digital yang berdaulat dan tidak sepenuhnya bergantung pada platform impor. Modernisasi Pasar Modal Inisiatif keempat menyentuh bidang yang semakin penting bagi Indonesia, yaitu modernisasi pasar modal. Pasar saham Indonesia saat ini menghadapi perhatian yang semakin besar terkait tata kelola, transparansi, dan kepercayaan investor. Diskusi tengah berlangsung dengan perusahaan teknologi India seperti Remiges Technologies serta berbagai institusi yang terkait dengan ekosistem Bursa Efek Bombay untuk mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengawasan pasar, integritas pasar, dan platform investasi digital. India telah melakukan modernisasi pasar modalnya melalui teknologi dan otomatisasi sejak tiga dekade lalu. Pengalaman tersebut memiliki relevansi langsung bagi Indonesia. CEO InvestorTrust Media dan DataTrust, Primus Dorimulu, menyatakan bahwa pasar modal Indonesia kini memasuki fase baru ketika kepercayaan dan transparansi berbasis teknologi akan menjadi faktor penting dalam menarik investor jangka panjang. Jembatan Tak Terlihat Jika dilihat secara terpisah, seluruh inisiatif tersebut mungkin tampak sangat teknis. Namun jika dilihat secara keseluruhan, semuanya menceritakan sebuah kisah yang jauh lebih besar. Hubungan India dan Indonesia kini berkembang melampaui perdagangan dan diplomasi menuju sesuatu yang lebih mendasar, yaitu penciptaan bersama infrastruktur digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusi, dan inovasi dalam skala populasi. Jika abad ke 20 menghubungkan negara-negara melalui jalur pelayaran dan rute perdagangan, maka abad ke-21 akan semakin menghubungkan negara melalui jalur digital. Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi hadir pada saat Indonesia sedang mencari mesin pertumbuhan baru, ketahanan ekonomi yang lebih kuat, dan pembangunan yang lebih inklusif. Digital Public Infrastructure mungkin tidak akan menghasilkan perhatian sebesar investasi bernilai miliaran dolar. Tetapi dampak jangka panjangnya terhadap perdagangan, keuangan, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan ekonomi sehari-hari dapat jauh lebih besar.
Sumut
Sumut
Groundbreaking Jembatan Gantung Garuda Merah Putih di Kuala
Langkat, Katakabar.com - Sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Langkat kembali menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat. Mewakili Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH menghadiri seremonial groundbreaking pembangunan Jembatan Gantung Garuda Merah Putih di Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Senin (6/4/2026).
Nasional
Nasional
Tahap Awal Pembangunan Jembatan Rangka Baja di Salah Sirong Dimulai, Ini Kata Kementerian PU
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memulai pelaksanaan pembangunan jembatan permanen rangka baja di Desa Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, guna perkuat konektivitas masyarakat. Menurut Menteri PU, Dody Hanggodo, pembangunan jembatan telah memasuki tahap awal konstruksi, yang ditandai dengan dimulainya kegiatan bor log sebagai bagian dari investigasi dan persiapan teknis. “Pekerjaan konstruksi sudah mulai dilaksanakan dengan kegiatan bor log di tiga titik sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan. Ini dilakukan untuk memastikan kondisi tanah dan kesiapan teknis sebelum konstruksi utama dimulai,” kata Dody. Ia menjelaskan jembatan yang akan dibangun jembatan rangka baja tipe B dengan bentang sepanjang 80 meter. Struktur rangka baja tersebut dipilih karena dinilai efektif untuk mempercepat pemulihan konektivitas, sekaligus memberikan tingkat keamanan yang lebih baik bagi para pengguna jalan. Soal jadwal pengerjaan, desain teknis jembatan saat ini masih dalam tahap finalisasi. Setelah proses tersebut rampung, pekerjaan konstruksi utama direncanakan akan mulai dilaksanakan pada April 2026. Pembangunan jembatan permanen ini sebagai langkah lanjutan pemerintah setelah sebelumnya melakukan penanganan darurat guna menjaga kelancaran akses masyarakat setempat. Kementerian PU targetkan keseluruhan pekerjaan konstruksi jembatan akan berlangsung hingga Desember 2026. Proyek ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan konektivitas wilayah tetap terjaga, dengan mengedepankan aspek keselamatan konstruksi dan kualitas pekerjaan agar infrastruktur dapat mendukung mobilitas warga serta kelancaran distribusi logistik secara optimal. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Hukrim
Hukrim
Polres Kepulauan Meranti Gaspol Progres Jembatan Merah Putih Presisi di Hari Ketiga
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti di bawah jajaran Polda Riau terus menunjukkan komitmen dukung peningkatan infrastruktur pedesaan melalui program Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi perkerjaan sudah masuk hari ketiga, Sabtu (31/1). Selain itu, progres pembangunan jembatan di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai target. Kegiatan ini tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, serta perintah langsung Kapolri dan Kapolda Riau dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, kelancaran akses pendidikan, serta penguatan social inclusion di wilayah pedesaan. Fokus pembangunan jembatan Merah Putih Presis di tiga lokasi strategis di hari ketiga difokuskan di tiga lokasi utama, yakni wilayah Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, dan Polsek Rangsang. 1. Jembatan SDN 018 Semulut, Kecamatan Tebing Tinggi. Di wilayah Polsek Tebing Tinggi, Satgas Darurat Pembangunan Jembatan melaksanakan kegiatan di SDN 018 Semulut, Dusun Semulut, Desa Banglas Barat. Sebanyak 10 personel Satgas yang terdiri dari unsur Satbrimob, Ditpolairud, dan Ditsamapta, bersinergi dengan personel Polsek Tebing Tinggi dan Polsek Rangsang Barat serta para pekerja. Adapun progres pekerjaan hari ketiga meliputi Pemasangan baut untuk mengikat komponen kayu jembatan; Pelapisan kayu jembatan menggunakan cat minyak hitam (creosote) guna perlindungan struktural jangka panjang; Pemasangan kepingan lantai jembatan kayu.Seluruh rangkaian kegiatan diawali dengan apel pagi dan berlangsung dalam situasi aman dan terkendali. 2. Jembatan Akses MTS Al-Anshor, Tebing Tinggi Barat Sementara itu, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di MTS Al-Anshor, Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, memasuki hari ketiga dengan melibatkan personel Polsek Tebing Tinggi Barat bersama masyarakat setempat. Pekerjaan yang telah diselesaikan di hari ketiga, meliputi pemasangan mal balok, perakitan besi lantai jembatan. Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan kondisi keamanan yang kondusif. 3. Jembatan Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang Di wilayah Polsek Rangsang, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi dilaksanakan di Jalan Poros Dusun III, Desa Tanjung Gemuk. Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H., bersama Kepala Desa dan masyarakat setempat, secara langsung terlibat dalam proses pembangunan. Fokus pekerjaan hari ketiga meliputi: Pembuatan balok beton (sloof) pada pondasi;Proses pengecoran balok pondasi untuk memperkuat struktur jembatan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan jembatan memiliki struktur yang kokoh, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Pekerjaan selesai pada pukul 16.00 WIB tanpa kendala berarti. Komitmen Polri Hadir di Tengah Masyarakat. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan pembangunan jembatan Merah Putih Presisi bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar warga pedesaan. “Program ini tidak hanya soal pembangunan fisik jembatan, tetapi juga memastikan keselamatan, akses pendidikan bagi anak-anak, serta memperkuat konektivitas dan inklusi sosial masyarakat,” ujar Kapolres. Hingga hari ketiga, seluruh rangkaian kegiatan pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan aman, tertib, dan sesuai rencana, serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat.
Hukrim
Hukrim
Mantap! Polda Riau Bangun 26 Jembatan Merah Putih Presisi di Daerah Terpencil
Pekanbaru, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau bangun dan renovasi 26 jembatan di sejumlah wilayah terpencil melalui program Jembatan Merah Putih Presisi. Program ini bertujuan membuka akses vital masyarakat, terutama untuk pendidikan, ekonomi, dan keselamatan warga. Kegiatan rilis program pembangunan jembatan tersebut digelar di Pekanbaru, Selasa (27/1), usung tema “Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan Melalui Jembatan Merah Putih Presisi". Hadir di kegiatan ini Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino Harianto, Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, Dir Polairud Polda Riau, Kombes Pol Apri Fajar Hemanto, serta Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, mengatakan program pembangunan jembatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI terkait percepatan pembangunan ribuan jembatan di daerah terpencil, yang kemudian diperintahkan Kapolri untuk diimplementasikan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia. “Di Riau, jembatan bukan sekadar penghubung wilayah. Jika akses ini terputus, maka akses hidup masyarakat juga terganggu, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga aktivitas ibadah,” ujar Hrigjenengki. Menurutnya, Polda Riau membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi dan asesmen jembatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hasilnya, ditetapkan pembangunan 26 jembatan yang terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi, dengan total panjang mencapai sekitar 700 meter. “Pembangunan ini berbasis kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kami membangun bersama masyarakat, mulai dari perencanaan hingga perawatan ke depan,” jelasnya. Hengki mencontohkan kondisi di Dusun Sumut, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana akses ke sekolah dasar harus melewati sungai yang kerap dilintasi buaya. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah lain, yang membahayakan keselamatan anak-anak sekolah. Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, menimpali seluruh jembatan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan jumlah jembatan terbanyak, yakni empat jembatan, terdiri dari dua jembatan baru dan dua renovasi. “Di Kampar ada dua jembatan, Rokan Hulu dua, Rokan Hilir tiga, Indragiri Hilir dua, Siak dua, Pelalawan dua, Dumai satu, Kuantan Singingi dua, Kepulauan Meranti tiga, Polresta Pekanbaru satu, dan Bengkalis dua. Totalnya 26 jembatan,” jelas Kombes I Ketut. Sedang, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino Harianto menyebut salah satu jembatan paling mendesak berada di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan panjang mencapai 608 meter. "Selama ini, anak-anak sekolah harus menggunakan perahu kecil yang berisiko tinggi terhadap keselamatan. Jembatan ini menjadi urat nadi masyarakat dan akses utama anak-anak sekolah. Karena volumenya besar, kami melibatkan personel Polri dan masyarakat setempat secara gotong royong,” terang Ino. Selain jembatan, Polda Riau juga akan melakukan renovasi bangunan SD Negeri 020 di wilayah Indragiri Hilir yang kondisinya memprihatinkan dan hanya memiliki satu akses pendidikan bagi warga sekitar. Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini melibatkan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Seluruh proses ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan dan segera dapat diresmikan. “Ini adalah operasi kemanusiaan. Negara hadir untuk memastikan masyarakat dapat hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman,” sebut Brigjen Hengki.
Politik
Politik
Bupati Kepulauan Meranti 'Jemput Bola' Perbaikan Jembatan dan Jalan Provinsi ke DPRD Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, tindaklanjuti persoalan infrastruktur strategis di daerahnya dengan melakukan pertemuan bersama Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau Pekanbaru, Rabu (21/1). Di pertemuan tersebut, H Asmar tak sendirian tetapi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, S.T. Pertemuan membahas kondisi sejumlah jembatan dan ruas jalan provinsi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinilai mendesak untuk segera diperbaiki karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat. H Asmar menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jembatan dan jalan provinsi yang saat ini mengalami kerusakan berat dan memerlukan penanganan segera. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas akibat penurunan dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. “Memang harus diakui kondisi APBD kita tahun ini sangat terbatas. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari ruang-ruang anggaran agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodir,” ujarnya. Ia menambahkan, persoalan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau, terutama dua jembatan yang telah roboh dan merupakan akses vital bagi masyarakat. “Tanah Jantan" nama lain Kepulauan Meranti memiliki jembatan yang sangat mendesak penanganannya karena sudah jatuh dan roboh. Ini akses penting bagi masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026,” tegasnya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, mengapresiasi respons positif Ketua DPRD Provinsi Riau terhadap usulan yang disampaikan. Ia berharap persoalan infrastruktur tersebut dapat ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat. “Paling mendesak adalah Jembatan Panglima Sampul yang kondisinya sudah rusak berat. Insya Allah akan kita usulkan ke tingkat provinsi dan juga ke pemerintah pusat, termasuk Jembatan Selat Akar serta infrastruktur jalan lainnya,” jelasnya. Menurutnya, seluruh usulan telah disampaikan secara menyeluruh dan mendapatkan tanggapan positif sebagai bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti ke arah yang lebih baik. Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD provinsi, dan pemerintah pusat terus terjalin guna mempercepat pembangunan daerah. “Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat mendoakan perjuangan kami. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi dan Bupati merupakan harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” tuturnya. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat penanganan infrastruktur vital di Kepulauan Meranti, khususnya jembatan dan jalan, guna mendukung mobilitas, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.
Hukrim
Hukrim
Wakapolda Riau Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Jembatan SDN 18 Semulut
Kepulauan Meranti, kataķabar.com - Wakapolda Riau, Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIK MH, bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Minggu (18/1) pagi. Kunjungan tersebut tinjau lokasi rencana pembangunan jembatan di SDN 18 Semulut, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi. Brigjen Pol Hengki hadir bersama Karo Ops Polda Riau, Kombes Pol Dr. Ino Harianto SIK MM, Dansat Brimob Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa SIK, Personel Bid Humas Brigadir Jumaidi Rahman SH, serta Tim Teknis Polda Riau Saipul dan Yusuf. Kegiatan yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB ini turut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH, beserta jajaran PJU Polres Kepulauan Meranti. Hadir pula unsur Forkopimda dan pejabat daerah, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tunjiarto MPd, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia ST, Camat Tebing Tinggi, Juwita Ratna Sari S.Farm Apt, serta Kepala Desa Banglas Barat, Aznawi Nazar S.Ip. Setibanya di Pelabuhan Semulut, rombongan Wakapolda Riau langsung menuju lokasi jembatan rusak di SDN 18 Semulut. Di lokasi, Kapolsek Tebing Tinggi,AKP JA. Lubis SH MH, memaparkan kondisi jembatan sebelum dan sesudah mengalami kerusakan, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan setempat. Wakapolda Riau bersama PJU Polda Riau kemudian melakukan peninjauan dan pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi jembatan yang rrusak Kegiatan tersebut juga diisi dengan asesmen teknis awal guna mendukung rencana pembangunan dan perbaikan jembatan tersebut. Wakapolda Riau menegaskan kegiatan ini tidak bersifat seremonial semata, melainkan bagian dari upaya konkret Polri dalam mendukung Program Jembatan Merah Putih Presisi serta kebijakan pemerintah pusat terkait pemerataan pembangunan. "Polri hadir memastikan sinergi lintas sektor berjalan dengan baik,” tegas Brigjen Pol Hengki. Diketahui, cecara geografis Dusun Semulut, Desa Banglas Barat, merupakan wilayah terpencil dengan keterbatasan akses transportasi darat dan laut. Kerusakan jembatan selama ini berdampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar dan mobilitas warga. Dengan adanya rencana pembangunan jembatan tersebut, diharapkan keterisolasian wilayah dapat teratasi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sekira pukul 09.45 WIB, rombongan Wakapolda Riau dan PJU Polda Riau meninggalkan lokasi peninjauan dan kembali menuju Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang, dan akan kembali bertolak ke Pekanbaru.
Default
Default
Pulihkan Konektivitas Aceh, Kementerian PU: Sejumlah Jembatan Terdampak Banjir Kembali Fungsional
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus percepat langkah penanganan darurat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Fokus utama saat ini adalah memulihkan akses pada tujuh jembatan putus di ruas vital Batas Bireuen/Bener Meriah – Batas Bener Meriah/Aceh Tengah – Kota Takengon. Hingga saat ini, lima dari tujuh jembatan tersebut telah kembali fungsional, yakni Jembatan Alue Kulus, Jembatan Krueng Rongka, dan Jembatan Weihni Lampahan. Sementara, dua jembatan lainnya, yakni Jembatan Weihni Enang-Enang dan Jembatan Jamur Ujung, sedang dalam proses penanganan darurat menggunakan Jembatan Bailey. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan merupakan prioritas utama pemerintah dalam situasi tanggap darurat guna menjamin kelancaran distribusi logistik dan aktivitas warga. “Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” ujar Dody. Di jalur lintas tengah ini, akses Batas Bireuen – Takengon sudah tembus secara fungsional melalui jalan alternatif. Khusus untuk Jembatan Jamur Ujung, pemasangan Jembatan Bailey saat ini memasuki tahap pengujian beban (loading test) sebelum dibuka sepenuhnya untuk umum. Selain itu, Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah juga telah terhubung kembali sejak 18 Desember 2025. Hal ini tercapai setelah pemasangan Jembatan Bailey di Teupin Mane dan penanganan sementara pada titik longsoran selesai dilakukan. Penanganan intensif juga dilakukan pada Ruas Geumpang – Pameue – Genting Gerbang – Simpang Uning. Segmen Geumpang hingga Genting Gerbang kini sudah dapat dilalui kendaraan. Untuk segmen Genting Gerbang – Simpang Uning, lalu lintas dialihkan sementara ke jalur alternatif via Angkup untuk menghindari Jembatan Titi Merah dan Jembatan Krueng Pelang yang rusak berat. Pemasangan Jembatan Bailey di Krueng Pelang terus dikebut dan ditargetkan fungsional pada 16 Januari 2026. Di lokasi lain, Kementerian PU mencatat sejumlah pemulihan akses signifikan: Ruas Meureudu – Batas Pidie Jaya/Bireuen: Akses fungsional total untuk semua kendaraan sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan rampung. Ruas Kota Bireuen – Batas Aceh Utara: Konektivitas pulih menggunakan Jembatan Bailey Krueng Tingkem (kapasitas 30 ton) sejak 27 Desember 2025, serta jalur alternatif Jembatan Bailey Awe Geutah yang fungsional sejak 19 Desember 2025. Konektivitas Wilayah Gayo dan Aceh Tenggara Kementerian PU juga memastikan konektivitas di wilayah pegunungan Gayo hingga ke selatan Aceh terus terjaga. Pada Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram, kendaraan roda dua dan empat sudah dapat melintas via Jembatan Bailey Krueng Beutong sejak 9 Januari 2026. Jalur penghubung Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane pun telah terhubung kembali. Hal ini menyusul penanganan sembilan titik longsor dan pemasangan Jembatan Bailey di Lawe Mengkudu I serta Lawe Penanggalan yang fungsional sejak 29 Desember 2025. Meskipun sempat terjadi longsor susulan pada 3 Januari 2026 di ruas Blangkejeren – Batas Gayo Lues, tim di lapangan berhasil menangani hambatan tersebut sehingga jalur kembali terbuka pada 9 Januari 2026. Kini, ruas Genting Gerbang – Celala hingga ke perbatasan Aceh Tenggara telah kembali fungsional. Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat penanganan di lapangan, baik melalui penyediaan jembatan darurat maupun persiapan konstruksi permanen, agar pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dapat berjalan berkelanjutan. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Politik
Politik
Mafirion: Presiden Dewan HAM PBB Perkuat Posisi Indonesia Jembatan Global
Jakarta, katakabar.com - Indonesia akan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1). Rencana penetapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, Senin (5/1) lalu. Menanggapi itu, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB capaian diplomasi yang sangat strategis sekaligus amanah besar di tingkat global. “Menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” ujar Mafirion di Jakarta, Rabu (7/1) kemarin. Menurut Mafirion, posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam kepemimpinan global di bidang hak asasi manusia. Kepercayaan internasional ini akan memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai negara demokrasi besar yang mampu menjadi penyeimbang dan jembatan dialog di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Ia menjelaskan, terdapat sejumlah keuntungan strategis yang dapat diperoleh Indonesia dari jabatan tersebut, antara lain penguatan posisi diplomatik global. Dengan menjabat Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki peran langsung dalam penentuan agenda serta proses pengambilan keputusan. “Selain itu, sebagai representasi Global South, Indonesia memiliki ruang yang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan,” ulasnya. Mafirion juga menilai penunjukan ini akan meningkatkan citra dan kredibilitas internasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indonesia pun dinilai dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap arah kebijakan HAM global melalui pendekatan dialog, kerja sama, serta upaya mencegah politisasi isu HAM yang kerap terjadi di forum internasional. “Lebih dari itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri. Standar dan perhatian internasional yang meningkat harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM nasional secara nyata,” tegasnya. Ia menambahkan, peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam isu-isu HAM regional dan kemanusiaan. Dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya kepercayaan global terhadap stabilitas hukum dan politik Indonesia, yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang lebih kondusif. Meski demikian, Mafirion mengingatkan kepemimpinan di Dewan HAM PBB harus diiringi dengan konsistensi penerapan prinsip-prinsip HAM di dalam negeri. “Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia harus memberi contoh. Penerapan prinsip HAM di dalam negeri menjadi kunci agar kepemimpinan Indonesia dihormati dan memiliki legitimasi moral,” ucapnya. Ia menegaskan pemajuan HAM harus berjalan seiring dengan upaya menjaga perdamaian, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menghormati keberagaman budaya tanpa mengurangi substansi dan prinsip universal hak asasi manusia. “Kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memajukan pendekatan HAM yang inklusif, berimbang, dan berorientasi pada solusi, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” tandasnya.
Riau
Riau
Rehabilitasi Kelar, Pemkab Kepulauan Meranti Fungsikan Pelabuhan dan Jembatan Desa Bandul
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan berat, pelabuhan dan jembatan akses utama masyarakat Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, kini kembali dapat dimanfaatkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Dinas Perhubungan telah menyelesaikan rehabilitasi infrastruktur vital tersebut. Rehabilitasi dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait kondisi pelabuhan dan jembatan yang rusak parah dan membahayakan keselamatan warga. Menindaklanjuti laporan itu, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turun langsung meninjau lokasi. Di peninjauan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti menegaskan pelabuhan dan jembatan Desa Bandul memiliki peran strategis sebagai akses transportasi penumpang, bongkar muat barang, serta jalur evakuasi dan rujukan pasien ke Selatpanjang hingga Pekanbaru. “Saat ini pelabuhan dan jembatan Desa Bandul sudah diperbaiki dan bisa kembali dimanfaatkan masyarakat. Akses ini sangat penting untuk aktivitas penumpang, bongkar muat, serta rujukan pasien sakit,” ujar H Asmar, Selasa (6/1). Meski demikian, Ia mengakui masih terdapat sejumlah pelabuhan dan jembatan lain di wilayah Kepulauan Meranti yang kondisinya rusak, dan belum seluruhnya dapat direalisasikan perbaikannya. “Kami mohon masyarakat bersabar. Beberapa titik lainnya sudah menjadi prioritas dan telah kami sampaikan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya. Perbaikan infrastruktur tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Desa Bandul. Salah seorang warga, Mas Anto, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan warga. “Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelabuhan dan jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, baik untuk penumpang, buruh bongkar muat, maupun keperluan mendesak seperti orang sakit,” ucapnya. Apresiasi serupa disampaikan Kepala Desa Bandul, H. Karyawan, disapa akrab H Wawan. Ia menyebut pelabuhan dan jembatan tersebut sebagai urat nadi kehidupan masyarakat desa. “Atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Bandul, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti. Pelabuhan dan jembatan ini menjadi akses utama seluruh aktivitas warga, termasuk rujukan pasien ke kabupaten dan provinsi,” tuturnya. Dengan rampungnya rehabilitasi ini, aktivitas masyarakat Desa Bandul diharapkan kembali berjalan lebih aman dan lancar, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
