Kegiatan
Sorotan terbaru dari Tag # Kegiatan
Nasional
Nasional
Pemerintah Mesti Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi Bencana Sumatera
oleh Menteri Sosial, kami mencatat sejumlah kekhawatiran substantif terkait penerapan regulasi tersebut. "Beberapa ketentuan tampak bersifat sangat proseduraldan berjenjang sehingga berpotensi menyulitkan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam konteks respons cepat dan penggalangan solidaritas masyarakat," ujarnya.
Riau
Riau
Ketua TP PKK Rohul Pimpin Rapat Penyusunan RKPD Perubahan Kegiatan Tahun 2025
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Perubahan Anggaran Kegiatan PKK Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 digelar di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati, Rabu (23/7). Ketua TP PKK Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri yang pimpin rapat, dan diikuti Kepala BPKAD, Elbizri, Kadis Kesehatan, Drg. Septian Asmarwiyati, M.Kes, Kadis DPMPD, Prasetyo, Kadis Diskoptransnaker UMKM, Zulhendri, Kadis DKPP, Zulfikar, SP dan perwakilan dinas lainnya. Ketua TP PKK Rokan Hulu mengatakan, saat ini beberapa kegiatan TP PKK sudah dijalankan, seperti cek kesehatan dokter spesialis gratis, IVA tes, dan sunat massal yang dilaksanakan di beberapa kecamatan, dan ke.depan akan digelar di seluruh kecamatan di Rokan Hulu tahun 2025. "Pada 2025 ini kegiatan Cek kesehatan dokter Spesialis gratis sudah kita lakukan di kecamatan, tapi saya menginginkan untuk tahun depan bisa dilaksanakan hingga ke tingkat desa," ujarnya. Untuk tahun 2025 ini, sebut Yeni, sudah banyak kegiatan PKK yang teranggarkan di dinas-dinas melalui APBD Murni dan sudah bisa dilaksanakan, seperti kegiatan memberi makanan tambahan olahan ikan untuk balita, kegiatan percepatan penurunan stunting, pemasangan akseptor KB dan pemenuhan gizi serta koperasi merah putih. "Selain itu, masih ada beberapa Kegiatan PKK yang tertuang di dinas terkait yang membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya, dan dimasukkan ke APBD perubahan agar nantinya bisa di akomodir," jelasnya.
Riau
Riau
Antoni Shidarta Dorong Kegiatan Provinsi Masuk Kepulauan Meranti 2026
Pekanbaru, katakabar.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, SH., MH, kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (19/6) malam. Di pertemuan tersebut, Antoni bertatap muka langsung dengan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Provinsi Riau, guna mendorong berbagai kegiatan, atau program Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau dapat diakomodir, dan diarahkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2026. Suasana penuh kekeluargaan, dan semangat kolaborasi terasa kental, Antoni menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov, di antaranya peningkatan Infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kepulauan, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan perikanan, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. “Kami sampaikan langsung aspirasi masyarakat Kepulauan Meranti agar program-program Provinsi tidak hanya terpusat di daratan Riau, tapi menyentuh daerah-daerah perbatasan dan kepulauan, seperti Meranti, ini bagian dari upaya pemerataan pembangunan,” jelasnya Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Riau menyambut baik masukan tersebut, dan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar usulan dari Kabupaten Kepulauan Meranti dapat masuk dalam pembahasan Musrenbang Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD tahun 2026.
Nasional
Nasional
Awasi Ketat Kegiatan Kades, Ketua PW IWO Riau Minta KPK RI Turun ke Indragiri Hilir
Pekanbaru, katakabar.com - Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online atau PW IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI untuk turun tangan ke Kabupaten Indragiri Hilir. Itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya dugaan penyimpangan, dan lemahnya pengawasan terhadap kinerja, serta pengelolaan anggaran oleh sejumlah kepala desa di wilayah tersebut, Sabtu (3/5). Menurut Muridi, banyak laporan dari masyarakat serta hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa atau DD, mulai dari dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program pembangunan desa hingga kegiatan yang tidak bermanfaat sama sekali yang hanya menghambur-hamburkan dana desa. “Kami menilai, sudah saatnya Lembaga Anti Rasuah tidak hanya fokus pada kasus-kasus besar di tingkat pusat atau provinsi. Pengawasan di level bawah, seperti desa sangat penting, sebab dana yang dikelola mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan akan semakin besar,” jelas Muridi. Kehadiran KPK RI di tengah masyarakat desa bukan hanya sebagai penegak hukum, kata Muridi, tapi sebagai pendidik dan pengarah agar kepala desa memahami pentingnya akuntabilitas, serta transparansi dalam setiap kegiatan. “Ini soal edukasi. Para kepala desa perlu dibimbing agar memahami regulasi, dan tidak sembarangan menggunakan anggaran. Bila terus dibiarkan, bukan hanya kerugian negara yang terjadi, tapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” bebernya.
Sawit
Sawit
Kegiatan Didanai DBH Sawit Dievaluasi di Kalimantan Barat
Pontianak, katakabar.com - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kalimantan Barat gelar rapat Pembahasan Kegiatan Dana Bagi Hasil atau DBH Sawit Tahun Anggaran 2024 dan Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DBH Sawit Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Asisten Perekonomian dan Pembanguan, ignasius yang pimpin kegiatan, didampingi Damianus Kans Pangaraya MSc selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat.
Riau
Riau
PPMPB Pererat Silaturahmi Warga Kepulauan Meranti di Pekanbaru
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemuda Pemudi Meranti Pekanbaru Bertuah atau PPMPB gelar kegiatan olahraga upaya mempererat silaturahmi antar warga Kepulauan Meranti, di kawasan Jalan Paus Kota Pekanbaru, Minggu (1/12) kemarin. Ketua Umum PPMPB, Sandy sampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, terus mendukung berbagai kegiatan organisasi, termasuk kegiatan olahraga.
Riau
Riau
Kadis Kominfotik Bengkalis Sambut Positif Pembinaan Statistik Sektoral
Bengkalis, katakabar.com - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Suwarto sambut positif dilaksanakan kegiatan pembinaan statistik sektoral yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, di ruang rapat Diskominfotik Bengkalis, Rabu (14/8). Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkalis, diikuti perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Mandau.
Sawit
Sawit
Monitoring Realisasi DBH Sawit di Mamuju Tengah, Rachmad: Kita Mau Cepat Terlaksana
Mamuju, katakabar.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat monitoring kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Mamuju Tengah, pada Rabu kemarin. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad menuturkan, DBH Sawit yang diterima Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Sulawesi Barat sebagai dukungan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. "Alokasi DBH sawit sebesar Rp41,8 miliar di tahun 2023. Di mana Rencana pengelolaannya dituntaskan di tahun 2024 ini. Sedang, DBH sawit tahun 2024 sebesar Rp36.9 miliar. Untuk peruntukannya sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, di mana 80 persen peruntukannya digunakan untuk infrastruktur," jelasnya, dilansir dari laman bugispos, pada Kamis (29/2). Jadi, kata Rachmad, ini yang kita jalankan di enam kabupaten. Makanya bersama Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah melakukan monitoring kegiatan DBH Sawit untuk bidang jalan di Mamuju Tengah,” beber Rachmad. Masih Rachmad, monitoring ini sebagai tindak lanjut dari arahan dari Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan petunjuk dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR “Pemerintah pusat menginginkan agar DBH Sawit ini secepatnya terlaksana,' ucapnya. Untuk itu, harap Rachmad, proses pelaksanaan kegiatan DBH Sawit segera dipercepat.
Riau
Riau
Mantap! Kepulauan Meranti Tuan Rumah Kegiatan BBPOM Pekanbaru
Meranti, katakabar.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, tunjuk Kabupaten Kepulauan Meranti terpilih jadi tuan rumah kegiatan penanaman mangrove dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Stunting 2023. Kegiatan dipusatkan di Desa Mekong, Kecamatan Tebingtinggi Barat dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Rokhaizal, pada Selasa (31/10). Total 1050 pohon mangrove yang ditanam di kawasan Jalan Pelabuhan ke Penyeberangan Desa Semukut. Kepala BBPOM Pekanbaru, Alex Sander ucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Dijelaskannya, BBPOM Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah non kementerian menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, serta mengawal industri terkait untuk mematuhi pelestarian lingkungan. "Berkaitan dengan itu, Badan POM telah melakukan inisiatif kepedulian terhadap lingkungan, salah satunya dengan gerakan penanaman pohon mangrove sebagai program kolaborasi bersama pemangku kepentingan," ujarnya. Kata Alex sapaan akrab Kepala BBPOM Pekanbaru ini, selain kepedulian mengenai isu lingkungan, BBPOM memberikan dukungan nyata program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. "Balai besar POM Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau turut berperan dalam percepatan penurunan stunting," jelas Alex. Kegiatan ini, harap Alex, dapat direplikasi instansi pemerintah lainnya maupun dari pihak swasta. "Kami minta Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Meranti untuk melakukan pengawalan dan memastikan kelanjutan tumbuh kembangnya pohon mangrove yang ditanam," harapnya. Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti, Rokhaizal sampaikan terima kasih kepada BBPOM telah mempercayai Kepulauan Meranti sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan. "Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat seperti yang diharapkan," tuturnya. Penanaman mangrove, sebut Rokhaizul, bukti nyata peran aktif Badan POM dalam mengelola isu lingkungan. "Mengelola isu lingkungan bukan hal yang mudah. Itu sebabnya, kami memberikan apresiasi besar atas inisiatif Badan POM dalam pengelolaan isu ini," bebernya. Selain itu, penyelenggaraan KIE stunting menjadi bentuk dukungan Badan POM terhadap percepatan penurunan stunting. "Dengan dilaksanakannya dua kegiatan jadi fokus pemerintah saat ini dapat menyediakan udara yang bersih dan terbebas dari stunting dapat tercapai," tandasnya. Unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, sejumlah kepala OPD, perwakilan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah Tebingtinggi, dan Kepala Desa Mekong, tokoh masyarakat serta pejabat dan lainnya.
Riau
Riau
RUPS BUMD PT Bumi Meranti, Bupati Meranti Minta Pendampingan APH
Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar mengatakan, kegiatan bakal dilaksanakan PT Bumi Meranti perlu pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). "Diminta pendampingan dari APH terkait kegiatan akan dilaksanakan PT Bumi Meranti," kata Asmar saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD PT Bumi Meranti (Perseroda) Tahun 2023, di Kantor BUMD Kompleks Perumahan Dinas, Jalan Dorak Selatpanjang, pada Kamis (28/9) kemarin. Saya minta administrasi semua kegiatan yang dikerjakan harus tertib dan benar. Bila perlu ada pendampingan dari APH supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depan, tegas Asmar lagi. Kepada seluruh pihak, imbau Asmar, untuk menjaga soliditas, dan meningkatkan inovasi dalam berusaha serta bekerja keras. "BUMD PT Bumi Meranti harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Kepulauan Meranti yang lebih baik di masa depan," serunya. Komisaris PT Bumi Meranti, Irmansyah menuturkan, pihaknya segera meminta pendampingan dari APH terkait kegiatan yang dilaksanakan nanti. "Segera nanti, Direktur BUMD melakukan MoU dengan APH di Kepulauan Meranti, sesuai arahan dari Bupati sebagai pemegang saham," jelasnya. Begitu pun penggunaan anggaran dari pemerintah, ucap Irman, belum ada yang direalisasikan lantaran masih menunggu review dari Inspektorat Kepulauan Meranti. Termasuk untuk review Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bangunan fisik oleh Dinas PUPR. "Saya selalu melihat secara detail dokumen kelengkapannya, supaya ada dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.