Kemenkeu
Sorotan terbaru dari Tag # Kemenkeu
Nasional
Nasional
Sinara Fest 2026 di Semarang, Sinergi BPDP dan Kemenkeu Perluas Manfaat Pengelolaan Dana Perkebunan
Semarang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah elar Sinara Fest 2026 di Semarang pada 3 hingga 4 September 2026 lalu. Kegiatan dikemas bentuk edukasi, workshop, sosialisasi, dan mini bazar UMKM perkebunan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sekaligus memperluas peluang pengembangan usaha berbasis komoditas perkebunan. Usung tema “Sinergi BPDP dan Kemenkeu Satu dalam Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan dan Perluasan UMKM Perkebunan untuk Tumbuh, Tangguh dan Naik Kelas”, Sinara Fest menjadi wujud kolaborasi BPDP dan Kementerian Keuangan dalam memperluas manfaat pengelolaan dana perkebunan kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Direktur Manajemen Risiko dan Keuangan BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, promosi, dan pemberdayaan sekaligus mendekatkan berbagai program BPDP kepada masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan perluasan akses, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta menjadi bagian dari rantai nilai industri perkebunan nasional. UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat, termasuk di Jawa Tengah. Di saat yang sama, berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi, dan komoditas unggulan lainnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Guna mendukung keberlanjutan sektor perkebunan, BPDP menjalankan berbagai program, antara lain insentif biodiesel, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan, promosi produk perkebunan, penguatan hilirisasi, program bagi pekebun, hingga pemberdayaan UMKM. Khusus dalam pemberdayaan UMKM, BPDP terus mendorong pelaksanaan pelatihan, workshop, promosi, dan pendampingan agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang semakin inovatif, berkualitas, dan berdaya saing. Pada Sinara Fest 2026, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pengembangan produk turunan komoditas perkebunan, peluang pembiayaan usaha, serta strategi pengembangan usaha sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Pengembangan UMKM tidak terlepas dari sejumlah tantangan, mulai dari akses pasar, pemasaran digital, pengemasan produk, perizinan, pembiayaan usaha, hingga penguatan jejaring bisnis. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Sinara Fest 2026 pun diharapkan menjadi ruang yang mempertemukan berbagai pihak tersebut. Melalui rangkaian edukasi, workshop, sosialisasi, mini bazar, dan aktivitas lainnya, kegiatan ini diharapkan mampu membuka wawasan baru, menghadirkan inspirasi, sekaligus memperluas jejaring bagi pelaku UMKM perkebunan. Kegiatan tersebut turut melibatkan jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah, perwakilan pemerintah daerah, narasumber, pelaku UMKM, mitra kerja, serta pemangku kepentingan sektor perkebunan. BPDP berharap Sinara Fest 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perkebunan dan pemberdayaan UMKM.
Riau
Riau
Terima 2 Penghargaan dari Kemenkeu RI, Kasmarni: Terima Kasih PD Bekerja Maksimal dan Ikhlas
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni terima dua penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada Selasa (11/6). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan saat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah tahun 2024, di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau. Rakorda tersebut usung tema, 'Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemandirian Fiskal di Provinsi Riau'. Penjabat atau Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati, yang serahkan penghargaan kepada Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni. Penghargaan yang diterima Kasmarni, yakni Terbaik Kedua Pemerintah Daerah dengan Ketepatan Penyajian LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut BPK, serta Terbaik Ketiga Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat tahun 2024. "Selamat kepada Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan kinerja yang terbaik bagi masing-masing daerahnya," ujar Pj Gubernur Riau, SF Haryanto. Bupati Kabupaten Bengkalis selepas menerima penghargaan ucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah atau PD di Kabupaten Bengkalis yang terus bekerja maksimal hingga Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bengkalis bisa meraih dua penghargaan ini. “Terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah yang terus bekerja ikhlas dan maksimal untuk Kabupaten Bengkalis ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menerima penghargaan ini,” tuturnya. Selain itu, Bupati Kabupaten Bengkalis mengingatkan seluruh Perangkat Daerah atau PD untuk terus bekerja maksimal, bekerja secara ikhlas, cerdas, dan tuntas, agar ke depan nilai predikat Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bengkalis bisa semakin meningkat. “Masalah prestasi itu bonus, yang terpenting semua harus terus bekerja secara maksimal, dan melakukan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat,” terangnya. Inspektur Bengkalis, Radius Akima, Kepala BPKAD Bengkalis, H Aready, Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis, Adi Pranoto, Kepala Dinas Parbudpora Bengkalis, Edi Sakura, Kepala Bapenda Bengkalis, Syafruddin, Kepala Dinas PUPR Bengkalis, Ardiansyah, Kepala Dinas Perkimtan Bengkalis, Supardi, turut mendampingi.
Sawit
Sawit
Medan Tuan Rumah 'Semarak UKMK Sawit 2024' di Penghujung Februari 2024
Medan, katakabar.com - Medan, Provinsi Sumatera Utara jadi tuan rumah ' lSemarak UKMK Sawit 2024' yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari 28 Februari hingga 1 Maret 2024 nanti. Kegiatan itu diamini Pelaksana Tugas (PlT) Direktur Kemitraan BPDPKS, Kabul Wijayanto, lewat surat resmi yang diterima elaeis.co, pada Rabu lalu. "Pelaksanaan kegiatan tersebut kolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wilayah Sumatera Utara (Sumut)," ujar Kabul di dalam surat. Kegiatan dihelat dari Rabu hingga Jumat di GKN Kemenkeu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Menurut Kabul, kegiatan sudah sesuai dengan Rencana Bisnis Tahunan (RBT) BPDPKS 2024 dan dilakukan guna menjamin keberlangsungan industri kelapa sawit di tengah tantangan yang muncul. Termasuk, isu–isu negatif perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. BPDPKS diharapkan mampu melakukan pengelolaan dana Perkebunan kelapa sawit (DPKS) untuk menjalankan serangkaian program. Terutama terkait pengembangan kelapa sawit guna menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit. "Guna menjamin keberlanjutan industri sawit melalui potensi skala UKMK serta selaraskan program kegiatan dengan RBT 2024. Lantaran itu, BPDPKS taja rangkaian kegiatan 'Semarak UKMK Sawit 2024' dalam rangka Kemenkeu Satu dengan mengundang UKMK mitra strategis," jelasnya Ditambahkannya, kegiatan ini kolaborasi BPDPKS dan Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Utara.
Nasional
Nasional
Kemenkeu RI Seru Pemda Bengkulu Segera Gunakan DBH sawit
Bengkulu, katakabar.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia imbau pemerintah daerah di Bengkulu segera memanfaatkan pagu Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dari pemerintah pusat sebesar Rp106,61 miliar. "DBH kelapa sawit sudah turun dananya, untuk itu kita imbau untuk seluruh Pemerintah Daerah di Bengkulu segera memenuhi persyaratan untuk penyalurannya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2023," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, Bayu Andy Prasetya di Kota Bengkulu, pada Jumat (27/10) lalu, dialnsir dari laman ANTARA, pada Minggu (29/10). Hal itu dilakukan, kata Andy, lantaran batas waktu pengajuan pemanfaatan pagu DBH sawit di Bengkulu hingga 27 Desember 2023. tapi, berdasarkan regulasi pemanfaatan dana tidak dijelaskan apakah dapat digunakan pada 2024 atau tidak! "Di regulasi tidak bakal hilang dan kemungkinan dapat dimanfaatkan pada tahun selanjutnya tergantung nanti rencana dari pemerintah daerah," jelasnya. Diterangkan Andy, penggunaan anggaran DBH kelapa sawit dapat digunakan pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni minimal 80 persen untuk infrastruktur. Terus, untuk pembangunan infrastruktur, difokuskan pada jalan atau bangunan yang rusak disebabkan adanya perkebunan kelapansawit atau yang digunakan kendaraan yang mengangkat buah kelapa sawit. Daerah di Bengkulu dengan jumlah pagu DBH kelap sawit tertinggi, yakni Provinsi Bengkulu sebesar Rp21,73 miliar, Kabupaten Mukomuko Rp16,88 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara Rp12,71 miliar. Berikutnya, sebut Bayu, Kabupaten Seluma sebesar Rp9,66 miliar, Kabupaten Bengkulu Tengah Rp9,01 miliar, Kabupaten Kaur Rp7,83 miliar, Kabupaten Bengkulu Selatan Rp6,77 miliar. Lalu, Kota Bengkulu Rp6,12 miliar, Kabupaten Kepahiang Rp5,79 miliar, Kabupaten Rejang Lebong Rp5,78 miliar dan Kabupaten Lebong sebesar Rp4,26 miliar, rincinya.
