SPKS dan 5 Kabupaten Teken MoU Percepatan Sawit Rakyat Berkelanjutan

Jakarta, katakabar.com - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan lima kabupaten, Aceh Utara, Sanggau, Mamuju Tengah dan Labura serta Kabupaten Siak teken Memorandum of Understanding (MoU) tentang Percepatan Sawit Rakyat Berkelanjutan dan Dukungan Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit, di acara Rembug Tani Nasional III tahun 2023, di Jakarta, di akhir Agustus 2023 lalu. Tidak hanya itu, SPKS yang dinakhodai Darto Wojtyla gelar sejumlah rangkaian kegiatan, salah satunya Workshop Pemanfaatan Tandan Buah Segar (TBS) Petani Sawit Swadaya lewat Kemitraan guna mendukung program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi Berkelanjutan di Indonesia. Workshop itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Kantor Staf Presiden, Pertamina, BPDPKS dan Koalisi Transisi Bersih, Gapki, Aprobi, Ditjen Perkebunan, Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit, Komisi IV DPR RI. Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Asisten Deputi II Kantor Menko Perekonomian Adi Yusuf, Ketua SPKS, Darto Wojtyla, Tokoh Perkebunan dan Pembina Aspekpir, Gamal Nasir, Wakil Ketua Aspekpir, Agus Sutarman turut hadir di sana. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman menjelaskan, kelapa sawit sebagai komoditas strategis telah menyumbang terhadap kebutuhan minyak nabati dunia hingga mencapai 22 persen. Tapi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah minyak nabati dunia agar kelapa sawit punya nilai ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya melalui hilirisasi. Mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu menekankan, bila saat ini pemeritah telah menerbitkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mendorong hilirisasi industri kelapa sawit yang dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan masyarakat Indonesia. Sekitar separuh perkebunan kelapa sawit Indonesia, kelapa sawit dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawei, Malulu hingga Papua. Dinamika itu memberikan tantangan tersendiri untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit. Apalagi petani kelapa sawit swadaya memiliki banyak tantangan dalam menjalankan sawit mereka. Beberapa masalah yang muncul, yakni masalah rantai pasok dari perkebunan hingga ke pabrik, infrastruktur yang kurang memadai, produktivitas yang relatif rendah dan kurangnya pengetahun petani swadaya terhadap praktek pertanian yang baik serta akses yang terbatas terhadap teknologi maupun sertifikasi. Masalah itu sebut Eddy, sangat penting untuk diatasi dengan solusi yang efektif dan strategis, salah satunya melalui strategi industri integrasi dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui mandatori biodiesel, tegasnya dilansir dari laman bpdp.or.id, pada Sabtu (2/9).