Nasional
Nasional
Tak Ada Kota Menang Adipura 2025: Ckakak., Pemda Tak Bisa Lagi 'Poles' Data Persampahan
Jakarta, katakabar.com - Sirkularium menilai hasil Adipura 2025 sudah tepat, yakni belum ada satu pun kota di Indonesia yang layak menang Adipura. Adanya perombakan standar penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah mengakhiri era 'Adipura-pura' di bidang pengelolaan sampah. Kini kota yang ingin menang Adipura wajib menganggarkan pengelolaan sampah minimal 3 persen dari APBD, memiliki Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), serta menghentikan praktik open dumping di TPA. Meskipun mengejutkan, langkah ini diapresiasi sebagai upaya membangun transparansi dalam tata kelola pengelolaan sampah di Indonesia. Hasil penilaian Adipura 2025 yang diumumkan pada 25 Februari 2026 mengejutkan publik. Dari 514 kabupaten dan kota yang dinilai, tidak ada satu pun daerah yang berhasil memenuhi kriteria "Adipura" atau "Adipura Kencana" yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai tolak ukur kota bersih di Indonesia. Sirkularium, firma konsultan independen di bidang ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berkelanjutan, menilai fenomena "The Adipura Reset" ini sebagai sebuah langkah berani dan jujur dalam tata kelola persampahan di Indonesia. "Hasil ini adalah market correction yang sangat diperlukan. Memiliki baseline data yang tepat jauh lebih berguna daripada menerima penghargaan berdasarkan data hasil polesan," ujar Dody Iswandi Maulidiawan, Direktur Sirkularium. Menurutnya, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang kerap melakukan verifikasi lapangan secara langsung dan mendadak telah berhasil membongkar praktik "Cosmetic Governance" dalam tata kelola persampahan yang selama ini lazim terjadi. Dokumen "The Adipura Reset" dari Sirkularium menyoroti beberapa alasan utama di balik rontoknya nilai kota-kota besar, yakni Penguatan Sistem Audit: Selama tahun 2025, KLH memperketat audit fisik untuk menutup celah antara klaim dan realitas lapangan. Pada berbagai kesempatan, Menteri tampak turun langsung untuk mengecek kondisi TPA, TPS3R, bank sampah dan lingkungan sekitar. Larangan Keras Open Dumping: Kota yang masih mempraktikkan pembuangan sampah terbuka (open dumping) langsung didiskualifikasi, sekalipun pusat kotanya terlihat sangat bersih. Komitmen Anggaran 3 persen: Untuk pertama kalinya, kota diwajibkan mengalokasikan minimal 3% dari APBD khusus untuk pengelolaan sampah agar layak mendapat penghargaan. Nasib Kota-Kota Besar Ketegasan standar baru ini membuat kota-kota yang sebelumnya menjadi langganan juara, termasuk Jakarta, harus turun kasta menjadi "Kota dalam Pembinaan". Meski demikian, terdapat 35 kota yang patut diapresiasi karena berhasil masuk dalam daftar pendek kategori "Menuju Kota Bersih" (Toward Clean City), terutama daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Sirkularium memandang langkah "The Adipura Reset" ini menjadi fondasi empiris yang jujur dan dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola persampahan di Indonesia demi mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 mendatang.
Riau
Riau
HUT Satpam ke 45, Polres Kepulauan Meranti Perkuat Mitra Keamanan Swakarsa
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Meranti syukuran di Aula Tantya Sudhirajatu Polres Kepulauan Meranti Jalan Gogok Darussalam Kecamatan Tebing Tinggi Barat, sempena memperingati HUT Satpam ke 45 Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (8/1). Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitongga menyampaikan bahwa dalam acara syukuran Peringatan HUT Satuan Pengamanan ke 45 dengan tema Satpam Bersatu, Berdaulat, Berdedikasi, dan Profesional. "Peringatan HUT Satpam ini dilaksanakan jajaran Kepolisian sebagai bentuk pembinaan dan penguatan terhadap pengamanan swakarsa di wilayah masing-masing, sekaligus untuk mengetahui penggelaran potensi Satpam sebagai mitra strategis Polri dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan," ujar Wakapolres. Tetapi, Wakapolres mengatakan, Hal ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Satuan Pengamanan Swakarsa. Wakapolres lantas berpesan, dengan adanya Satpam, tentunya merupakan profesi yang memiliki peran sangat penting dan mulia. Kehadiran Satpam di lingkungan kerja sangat dirasakan manfaatnya, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Dengan momentum peringatan HUT Satpam ke 45 ini, sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh personel Satpam, khususnya yang bertugas di instansi pemerintahan, perusahaan, dan yayasan yang berada di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti," pesan Wakapolres. "Kepada seluruh rekan-rekan Satpam yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti, kami berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi Satpam dengan berpegang teguh pada sumpah janji serta prinsip-prinsip penuntun Satpam," terang Wakapolres. Ia berharap, Laksanakan tugas dengan penuh profesionalisme, jaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, serta berikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Jadikan profesi Satpam sebagai ladang pengabdian dan amal kebaikan agar senantiasa memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Tengku Arifin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan Selamat HUT Satpam ke 45 kepada seluruh anggota Satpam, khususnya yang bertugas di wilayah Kepulauan Meranti, dengan harapan Satpam semakin profesional, berintegritas, dan menjadi mitra strategis Polri, serta pemerintah daerah. "Satpam memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan kerja, fasilitas publik, dan objek vital, sekaligus menjadi representasi pelayanan keamanan yang humanis, disiplin, dan bertanggung jawab," jelasnya. Ia berharap,Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi pembangunan daerah, sehingga sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan Satpam harus terus diperkuat. Pemerintah daerah mengapresiasi Polres Kepulauan Meranti atas pembinaan Satpam dan berharap kerja sama ini terus ditingkatkan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Sementara, perwakilan perusahaan pengguna jasa pengamanan , dalam hali ini diwakili oleh Estate Manager PT NSP Budi Setyi Utomo juga Mengucapkan selamat HUT Satpam ke 45 serta apresiasi kepada Polri, khususnya Polres Kepulauan Meranti, atas pembinaan dan pengawasan terhadap Satpam sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional. "Kami dari Pihak Perusahaan mengakui Bahwa keberadaan Satpam sangat membantu perusahaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran operasional, serta menjadi mitra strategis manajemen di lingkungan kerja," ucap Budi. Budi sembari berharap, ke depan Satpam semakin meningkatkan kompetensi, disiplin, dan integritas, serta terus bersinergi dengan Polri dan stakeholder terkait demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Sekedar Informasi, Kehadiran unsur Forkopimda, pimpinan instansi, dan stakeholder terkait mencerminkan adanya dukungan serta apresiasi terhadap peran Satpam sebagai garda terdepan pengamanan di lingkungan kerja, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas Satpam di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.
Riau
Riau
Mahasiswa STAI Nurul Hidayah Dukung Pemda Kepulauan Meranti di Tengah Tekanan Fiskal Nasional
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Nurul Hidayah Selatpanjang menyatakan dukungan moral kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti di tengah menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan anggaran daerah. Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua DEMA STAI Nurul Hidayah, M Subhi, bersama sejumlah pengurus saat melakukan audiensi dengan Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, di ruang kerja bupati, Rabu (7/1) sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Di pertemuan tersebut, Subhi menyampaikan kedatangan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi pemerintahan daerah yang saat ini menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek keuangan daerah yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program sepanjang tahun 2025. “Kami datang untuk memberikan dukungan di tengah gelombang kritik dan hujatan yang muncul akibat beberapa program pemerintah yang belum berjalan maksimal. Situasi ini perlu dipahami secara objektif, karena salah satu faktor utamanya adalah keterlambatan serta pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat,” ucap Subhi. Ia menjelaskan, pada 2025 lalu Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional sebesar Rp50,59 triliun. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap daerah-daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, dana yang terdampak meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya DBH sektor migas dan pajak, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik yang pencairannya tidak sepenuhnya terealisasi sesuai jadwal. Akibatnya, sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik di daerah terpaksa mengalami penyesuaian bahkan penundaan. “Sekitar 90 persen APBD Kepulauan Meranti bersumber dari dana transfer pusat dan provinsi. Ketika DBH terlambat dan sebagian DAK tidak tersalurkan secara optimal, tentu daerah mengalami tekanan fiskal yang cukup berat,” ulasnya. Meski demikian, Subhi optimistis kondisi keuangan daerah pada tahun 2026 dapat membaik di bawah kepemimpinan Bupati Kepulaua Meranti, H Asmar. Ia menilai Kepulauan Meranti memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan sebagai penggerak ekonomi daerah, seperti sektor perkebunan sagu, perikanan tangkap dan budidaya, industri hilir sagu, serta wisata bahari dan budaya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menyambut baik dan mengapresiasi sikap konstruktif yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Ia menegaskan bahwa persoalan fiskal tidak hanya dialami Kepulauan Meranti, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan adik-adik mahasiswa. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, menghadapi persoalan fiskal yang serupa,” tutur H Asmar. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya mengelola anggaran secara bijak dengan memprioritaskan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap kondisi fiskal daerah dapat membaik seiring dengan perbaikan kebijakan transfer pusat pada tahun 2026. “Jika kondisi keuangan daerah membaik, kami akan memprioritaskan program-program strategis, termasuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, serta penguatan sektor unggulan daerah,” imbuhnya. Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti optimistis mampu bangkit dan memaksimalkan potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2026 ini, dan seterusnya.
Riau
Riau
Jelang Tutup 2025, PDAM Inhu Serahkan Laba Sebesar Rp150 Juta
Rengat, katakabar.com - Direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Indragiri Hulu, Indra Rubianto, menunjukkan kinerja terbaiknya kepada pemilik modal, yakni pemerintah daerah (Pemda). Di mana, menjelang tutup tahun 2025, pihaknya menyerahkan kontribusi laba sebesar Rp150 juta sebagai kewajiban badan usaha. Penyerahan duit dilaksanakan di Ruangan Narasinga Kantor Bupati Indragiri Hulu, Selasa (30/12), secara simbolis diterima Zulfahmi Adrian, Sekda Indragiri Hulu. Ia menyebutkan kontribusi ini sebagai wujud komitmen PDAM tidak hanya dalam memberikan pelayanan air minum yang berkelanjutan, akan tetapi juga dalam mendukung pembangunan daerah melalui kinerja keuangan yang sehat. Sementara, Zulfahmi Adrian, Sekda Indragiri Hulu, memberikan apresiasi atas kinerja PDAM Tirta Indra yang berdiri sejak tahun 1977. Ia berpendapat setoran laba awal ini mencerminkan profesionalisme manajemen perusahaan yang mulai membaik dari sebelumnya. "Saya berharap kontribusi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan serta pelayanan publik, sekaligus menjadi motivasi bagi BUMD lainnya di Indragiri Hulu," tandasnya.
Riau
Riau
Surkan Bantuan Anak Yatim dan Inisiatif Ecoprint Motif Batik Mangrove Khas Kepulauan Meranti
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, terima kunjungan manajemen PT Energi Mega Persada (EMP) di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (10/12) kemarin. Kunjungan ini dilakukan sekaligus penyaluran bantuan sosial bagi anak yatim, serta penyerahan contoh Ecoprint motiv Batik Mangrove jadi ciri khas Kabupaten Kepulauan Meranti Di pertemuan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PT EMP terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim di wilayah 'Bumi Sagu'. “Kami didatangi rekan-rekan dari PT EMP yang telah menyalurkan bantuan uang tunai kepada anak yatim sebesar Rp500 ribu per orang, dengan total penerima 150 orang anak yatim. Bantuan disalurkan di wilayah Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat,” ujarnya. Selain memberikan bantuan sosial, PT EMP juga menyerahkan contoh Ecoprint motiv Batik Mangrove jadi ciri khas Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Pemerintah Daerah. Batik tersebut dibuat dengan menggunakan bahan berkualitas, dan pewarna alami yang berasal dari tanaman sagu serta mangrove (bakau), jadi ciri khas daerah pesisir Kepulauan Meranti. “Alhamdulillah, diserahkan pula contoh batik Kepulauan Meranti yang insya Allah akan menjadi batik asli daerah kita. Ini baru contoh awal, dan ke depan kita akan mencoba menjalin kerja sama serta kolaborasi dengan PT EMP maupun PT ITA untuk memproduksi Ecoprint motiv Batik Mangrove yang menjadi ciri khas Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelasnya. Ia berharap kerja sama tersebut dapat membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal serta memperkuat identitas budaya Meranti di tingkat regional maupun nasional. “Bahannya sangat baik, dan warna-warnanya betul-betul diambil dari alam, dari sagu dan bakau. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Insya Allah masyarakat Kepulauan Meranti nantinya resmi memiliki Ecoprint motiv Batik Mangrove yang menjadi ciri khas Kabupaten Kepulauan Meranti,” imbuhnya. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta mendukung kesejahteraan sosial, sekaligus melestarikan budaya lokal di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ekonomi
Ekonomi
Bupati Langkat Akan Tindak Tegas Aset Kendaraan Pemda yang Belum Diselesaikan
Langkat, Katakabar.com - Menanggapi kabar temuan terkait aset kendaraan pemerintah daerah (Pemda) yang diduga tidak membayar pajak tahun 2024 dan beberapa un...
Default
Default
BEM se Riau Apresiasi Pemda Beri Ruang Anak Muda Pimpin Anak Perusahaan BUMD
Pekanbaru, katakabar.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Riau diwakili Ahmad Deni Jailani, Koordinator Pusat BEM se Riau, menyampaikan apresiasi langkah Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan kepercayaan kepada generasi muda untuk pimpin anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam mendorong regenerasi kepemimpinan dan pembaruan tata kelola di sektor strategis daerah. Menurut Ahmad Deni Jailani, keterlibatan anak muda di posisi kepemimpinan anak perusahaan BUMD adalah sinyal positif bahwa pemerintah daerah mulai memberi kepercayaan kepada generasi baru yang memiliki visi segar dan orientasi pembangunan jangka panjang. “Langkah ini menunjukkan keberpihakan terhadap regenerasi dan pembaruan manajemen. Anak muda perlu diberi ruang agar energi dan gagasan barunya bisa berkontribusi langsung bagi kemajuan Riau,” ujarnya, Sabtu (5/10) lalu. Secara hukum, Ahmad Deni Jailani, menegaskan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi nasional. Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, ketentuan batas usia 35 hingga 55 tahun hanya berlaku bagi direksi pada perusahaan induk BUMD. Sementara, anak perusahaan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang tidak mengatur batasan usia direksi, selama individu yang ditunjuk memiliki integritas dan tanggung jawab profesional. “Dari sisi regulasi, langkah ini sepenuhnya sesuai dengan koridor hukum. Justru menjadi upaya nyata menyiapkan generasi penerus dalam tata kelola ekonomi daerah,” tegasnya. Masih Ahmad Deni Jailani, menilai kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana peran generasi muda menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional dan daerah. Ia mendorong agar kebijakan serupa diterapkan di sektor lain, sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
Default
Default
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, H Asmar: Pancasila Simbol Ketahanan dan Persatuan Bangsa
Kepulauan Meranti, katakabar.com – Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (1/10). Upacara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Danramil, serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Usung tema "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya", peringatan tahun ini dimaknai lebih dari sekadar upacara seremonial. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menegaskan, Pancasila dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki makna mendalam setiap sila. “Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa. Setiap sila memiliki makna mendalam yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga persatuan,” ujarnya. Ia menyoroti peran nilai-nilai Pancasila yang inklusif menjaga kebhinekaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan moral bagi bangsa yang religius, sedangkan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial pembangunan daerah. Kata H Asmar, Hari Kesaktian Pancasila adalah simbol ketahanan dan persatuan bangsa yang telah terbukti mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. “Dengan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita akan mampu menjaga kekokohan bangsa di tengah dinamika zaman,” jelasnya.
Riau
Riau
Pemkab Rohul Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu lewat Badan Pendapatan Daerah atau Bappeda Rokan Hulu gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Tahun 2025-2029, di Hall Islamic Centre, Kamis (4/9). Di kegiatan hadir Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T, M.M, Wakil Bupati Rokan Hulu, H Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Perwakilan Bappenas diwakili, Supriyadi, S.Si, M.T, Bappeda Provinsi Riau diwakili Kabid Infrastruktur, Paidi, S.Hut, M.T, Anggota DPRD Provinsi Riau, H Adam Syafaat, M.A, Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj Sumiartini dan Pimpinan Forkipimda Rokan Hulu lainnya, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, seluruh Camat, serta pimpinan perusahaan, LAMR, dan Tokoh Masyarakat. Kegiatan dengan Visi "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Bekelanjutan" disambut antusias semua pihak mengingat sangat penting untuk perencanaan kedepannya Bupati Rokan Hulu, Anton mengutarakan, Musrenbang RPJMD bukan hanya kegiatan seremonial, tapi proses strategis menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. "RPJMD ini pedoman, jadi wajib dijalankan secara konsisten, selaras, dan penuh tanggung jawab seluruh OPD," ujar Anton. RPJMD ini, jelas Anton, bukan hanya sebagai syarat administrasi formalitas tapi harus menjadi dasar dalam suatu kebijakan untuk diwujudkan. "Untuk itu, saya menekankan setiap rencana OPD tidak boleh bertentangan dengan RPJMD, Visi Misi pembangunan daerah telah ditetapkan agar bisa terwujud perlu kerja sama setiap sektor yang solid," tegasnya. Menurutnya, dalam menyusun RPJMD ini telah mengidentifikasi lima isu strategis daerah, meliputi: 1) Pembangunan Perekonomian Daerah. 2) Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. 3) Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan. 4) Pembanguna SDM Yang Unggul. Dan 5) Penguatan Tata Kelola Pemda. "Lima isu ini jadi tantangan, dan peluang yang harus dijawab dengan kebijakan yang tepat dan program yang terukur," sebut Anton.
Politik
Politik
Pandangan Fraksi, PDI-P Kuansing Soroti 7 Poin Program Pemda Belum Optimal
Teluk Kuantan, katakabar.com - Dinamika kebijakan eksekutif realisasi belanja daerah atau pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2024 Kuansing tuai kritikan. Ini diketahui saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dengan agenda pandangan fraksi-fraksi yang digelar, Selasa (8/7). Anggota dewan yang bernaung di fraksi Golkar, PAN, Nasdem-PKS menolak laporan pertanggungjawaban lantaran dinilai tidak sesuai aturan. Misalnya, alokasi dana untuk honorarium pengelolaan keuangan daerah bagi pejabat dan staf di BPKAD diduga tidak sesuai Juknis atau petunjuk teknis. “Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan pada pegawai atas persetujuan dewan, aturan tersebut jelas dibunyikan dalam Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” terang Endri Yupet, juru bicara fraksi Partai Golkar. Tapi, dari fraksi PDI-P menyoroti 7 pelaksanaan program yang dinilai belum terealisasi secara optimal di antaranya sektor pelayanan administrasi kependudukan. “Pemda harus lebih meningkatkan fungsi pengawasannya,” terang Diana Seftina, juru bicara fraksi PDI-P. Terus ke dua, ia menyebutkan fraksi PDI-P soroti tingginya defisit anggaran yang berdampak pada besarnya tunda bayar APBD Tahun 2024. “Bupati Kuansing seyogyanya menyelesaikan seluruh tunda bayar secepatnya agar gejolak ini tidak berlalut-larut,” jelasnya.