Pemulihan
Sorotan terbaru dari Tag # Pemulihan
Lingkungan
Lingkungan
KemenLHK, SKK Migas dan PHR Dorong Pemulihan TTM Komprehensif Berbasis Teknologi dan Berdampak Ekonomi
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLHK) dan SKK Migas dorong penanganan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan secara lebih komprehensif. Upaya tersebut kedepankan penerapan teknologi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi. Selain memulihkan lingkungan, program ini juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan rantai pasok lokal. Komitmen PHR bersama SKK Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemulihan lingkungan dilakukan secara terukur, sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar area pemulihan. Di mana pendekatan pemulihan dilakukan berdasarkan kajian teknis, kondisi spesifik setiap lokasi, dan persetujuan regulator. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan penanganan TTM perlu dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pemulihan fungsi lingkungan, penerapan teknologi yang tepat, hingga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jumhur mengapresiasi pengelolaan WK Rokan pasca alih kelola ke PHR sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada energi. ”Pastikan kita harus lebih baik karena bekerja di tanah air sendiri yang tentunya ada ikatan batin antara saudara saudara dengan wilayah ini. Selamat bertugas dan mengabdi,” jelasnya saat berkunjung ke lokasi pemulihan di area Zona Rokan, Sabtu (15/8) kemarin. Sejalan dengan hal itu, PHR melaksanakan program pemulihan TTM secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing lokasi. Metode pemulihan dapat menggunakan bioremediasi, fitoremediasi, maupun teknologi lain yang telah memperoleh persetujuan KLHK. Pendekatan berbasis teknologi tersebut memungkinkan metode pemulihan disesuaikan dengan kondisi tanah dan karakteristik kontaminasi di setiap lokasi. Hingga pertengahan 2026, total 63 dari total 250 lokasi telah memperoleh persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, 26 lokasi telah selesai dipulihkan, dengan 17 lokasi di antaranya telah memperoleh Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT). Lokasi lainnya masih berada dalam tahapan persiapan aspek persyaratan teknis dan lokasi sebelum dapat diajukan untuk memperoleh persetujuan RPFLH. Pendekatan teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berlangsung efektif, aman, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi. Melalui bioremediasi, proses pemulihan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk membantu menguraikan senyawa hidrokarbon dalam tanah. Sementara, fitoremediasi memanfaatkan kemampuan tanaman tertentu dalam membantu proses pemulihan lingkungan. Kepala Kelompok Kerja K3LL SKK Migas, Ivan Fadlun Azmy, menerangkan pemulihan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan kegiatan hulu migas. Menurutnya, penerapan teknologi dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan perlu berjalan beriringan untuk memastikan proses pemulihan dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kegiatan Pemulihan TTM ini merupakan salah satu bukti industri Hulu Migas dalam pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan. Tentunya kolaborasi antara Kementerian LH dengan SKK Migas serta PHR sangat penting untuk kelancaran dan keefektifan Kegiatan pemulihan TTM ini," kata Ivan. Ia menuturkan Ivan, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi penting guna memastikan pengelolaan lingkungan berjalan secara konsisten. Hal tersebut sejalan dengan komitmen SKK Migas dan KKKS di wilayah Sumbagut untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan operasi hulu migas. Selain pemulihan fungsi lingkungan, program TTM juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. PHR terus mendorong optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal serta keterlibatan pelaku usaha dan rantai pasok daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan. Pelibatan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa kegiatan pemulihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Selain didominasi tenaga kerja lokal, pelaksanaan program juga membuka peluang keterlibatan pelaku usaha dan penyedia barang maupun jasa di daerah. Pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme yang mengacu pada ketentuan SKK Migas, termasuk Pedoman Tata Kerja (PTK) 007, sehingga pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat dioptimalkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya menciptakan efek berganda (multiplier effect) dari kegiatan pemulihan lingkungan, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah. Direktur Utama PHR, Muhamad Arifin, menekankan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan SKK Migas menjadi bagian penting dalam memastikan program pemulihan TTM berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas. “Pemulihan TTM tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita mengembalikan fungsi lingkungan, tetapi juga bagaimana proses tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Karena itu, kami mendorong penggunaan teknologi yang tepat sesuai karakteristik setiap lokasi, sekaligus mengoptimalkan keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal,” ucap Arifin. Menurutnya, setiap lokasi TTM memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang tepat berdasarkan kajian teknis dan proses persetujuan regulator. Penerapan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pemulihan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. “Dengan pendekatan berbasis teknologi dan kajian teknis, setiap lokasi ditangani dengan metode yang tepat. Pada saat yang sama, pelaksanaan kegiatan juga memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Dengan demikian, pemulihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara beriringan,” sebutnya. Program pemulihan TTM di WK Rokan saat ini merupakan bagian dari peta jalan penyelesaian yang disusun PHR bersama SKK Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup hingga 2030 dan dilanjutkan satu tahun untuk kegiatan pasca pemulihan. Program tersebut mencakup lokasi-lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Riau dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan lahan, kajian teknis, serta persetujuan regulator. Kolaborasi PHR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan SKK Migas akan terus diarahkan untuk memastikan pelaksanaan pemulihan berlangsung terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan menggabungkan penerapan teknologi pemulihan lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemanfaatan produk dan jasa dalam negeri, program TTM di WK Rokan diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan lingkungan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Program tersebut juga menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara nyata, sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan operasi hulu migas dan kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Lingkungan
Lingkungan
Sinergi PHR dan Negara Kembalikan Fungsi Lingkungan dan Manfaat Ekonomi Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus percepat pelaksanaan program pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), program ini dijalankan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Penanganan TTM di area yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Provinsi Riau salah satu program pemulihan lingkungan berskala besar yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kajian teknis, persetujuan regulator, serta karakteristik masing-masing lokasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di WK Rokan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PHR melibatkan konsorsium pelaksana melalui mekanisme pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas sehingga pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat terserap secara optimal. Selain mendukung pelaksanaan pekerjaan pemulihan lingkungan, mekanisme tersebut juga mendorong keterlibatan tenaga kerjalokal dan rantai pasok daerah sesuai kebutuhan kegiatan di lapangan. "Selain memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai standar operasional yang aman (zero accident), mandat dari SKK Migas adalah memastikan proyek ini memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian Riau. Kami mengawal agar keterlibatan tenaga kerja lokal dan rantai pasok daerah terakomodasi secara transparan dan berkeadilan melalui mekanisme e-procurement yang akuntabel," ujar Sebastian Julius, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut. Dari sisi pelaksanaan, kata Julius, kolaborasi antara PHR, KLH, dan SKK Migas terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga pertengahan tahun 2026, persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) telah diterbitkan oleh KLH untuk 63 lokasi pemulihan. "Dari lokasi-lokasi tersebut, 20 lokasi telah selesai dengan 17 lokasi diantaranya telah mendapatkan SSPLT adapun sisanya tengah dalam proses evaluasi keberhasilan maupun pelaksanaan kegiatan fisik pemulihan sesuai tahapan dan persetujuan yang telah diberikan regulator," jelasnya. Sebelum kegiatan fisik pemulihan dapat dilaksanakan di lapangan, ulas Julius, PT PHR perlu mendapatkan persetujuan RPFLH dari KLH. Tahapan persiapan ini diperlukan sebagai langkah awal dalam rangka mengidentifikasi luasan dan volume yang harus dipulihkan, serta merumuskan metode/teknologi pemulihan yang akan digunakan spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi, baik secara bioremediasi, fitoremediasi, atau teknologi lain yang disetujui regulator. Setelah kajian teknis diatas selesai dan akses lahan diperoleh, selanjutnya PT PHR dapat mengajukan usulan RPFLH kepada KLH. Saat ini sekitar 150 lokasi terus berproses dalam tahap persiapan ini. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu, menegaskan program pemulihan TTM bagian dari komitmen perusahaan dalam membantu Pemerintah mengembalikan kondisi lingkungan yang sejalan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Penyelesaian TTM ini adalah wujud nyata dari dedikasi PHR dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bisnis berkelanjutan (ESG). Melalui peta jalan strategis hingga 2030 yang dirancang bersama SKK Migas dan KLH, kami optimis tantangan pemulihan lingkungan yang telah teridentifikasi di WK Rokan dapat diselesaikan secara komprehensif, terukur, dan memberikan ruang bagi masyarakat Riau untuk kembali memberdayakan lahan mereka," jelasnya. “Selain memulihkan lingkungan, kegiatan ini diharapkan mendukung ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan peluang usaha bagi masyarakat Riau, mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri yang menghasilkan efek berganda bagi perekonomian Riau serta berjalan beriringan dengan tugas mendukung ketahanan energi demi terwujudnya asta cipta Presiden RI." Sebut Wisnu.
Ekonomi
Ekonomi
Bittime Ungkap Tren Diversifikasi Aset Digital di Tengah Pemulihan Pasar Kripto
Jakarta, katakabar.com - Data internal Bittime menunjukkan investor Indonesia semakin beragam dalam memilih aset digital. Selain tetap aktif bertransaksi pada aset kripto utama dan USDT, minat terhadap Tokenized US Stocks juga meningkat 2,5 kali lipat pada Juli 2026, mencerminkan tren diversifikasi portofolio ke aset global. Investor kripto semakin selektif menentukan aset untuk bertransaksi di tengah dinamika pasar aset digital yang terus berkembang. Data Bittime menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap aset kripto utama, hingga stablecoin USDT, serta aset global berbasis tokenisasi, seiring investor mencari peluang yang lebih luas untuk membangun portofolio aset digital. "Investor saat ini semakin selektif dalam menentukan aset yang ingin mereka transaksikan. Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset utama yang banyak diperhatikan, tetapi investor juga mulai melihat peluang lain berdasarkan kondisi pasar, momentum, dan strategi masing-masing. Bagi kami, ini menunjukkan bahwa pasar semakin berkembang dan investor semakin memahami bahwa setiap aset memiliki karakteristik dan peluang yang berbeda," ucap Ryan Lymn, Direktur Operasional Bittime. Tren selektivitas investor juga terlihat dalam pasar aset digital global. Berdasarkan laporan CoinShares, pada Mei 2026 Bitcoin mencatat arus dana keluar sebesar US$982 juta, sementara XRP dan Solana masih mencatat arus dana masuk masing-masing sebesar US$67,6 juta dan US$55,1 juta. Perbedaan arus dana tersebut menunjukkan bahwa investor dapat memberikan respons yang berbeda terhadap setiap aset dan tetap mencari peluang tertentu di tengah dinamika pasar. Investor Kripto Indonesia Mulai Mengeksplorasi Beragam Aset Di Indonesia, perubahan preferensi investor juga tercermin dalam aktivitas transaksi di Bittime. Berdasarkan data internal Bittime, minat transaksi pengguna terlihat pada sejumlah aset seperti USDT, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Solana (SOL). Hal ini menunjukkan aset kripto utama masih memiliki peran penting, sementara investor semakin memperhatikan pilihan aset berdasarkan kondisi dan peluang yang tersedia. Tidak hanya aset kripto, minat terhadap instrumen digital yang memberikan eksposur ke pasar global juga mulai berkembang. Data internal Bittime menunjukkan aktivitas perdagangan Tokenized US Stocks pada Juli 2026 meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan Juni 2026. Lima Tokenized US Stocks yang paling banyak diminati di Bittime adalah SPCXX, NVDAX, CRCLX, MSTRX, dan AAPLX. "Perkembangan ini menunjukkan kebutuhan investor dalam mengakses pasar juga semakin beragam. Mereka tetap menjadikan aset kripto utama sebagai bagian penting dari aktivitas transaksi, namun pada saat yang sama mulai mengeksplorasi instrumen lain yang dapat memberikan eksposur terhadap peluang di pasar global. Bagi Bittime, tren ini menjadi dorongan untuk terus menghadirkan pilihan aset yang relevan bagi investor Indonesia dalam satu ekosistem aset digital," sebut Ryan.
Lingkungan
Lingkungan
Melongok Progres Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan
Pekanbaru, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan lapangan mengenai progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di area operasi WK Rokan, Selasa (1/7). Kunjungan tersebut sebagai langkah sinergi strategis untuk memastikan pengerjaan proyek lingkungan ini memenuhi baku mutu ekologis sekaligus menjadi katalisator bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di wilayah operasional. Bagi DPRD 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau, pengawasan langsung di lokasi ini menunjukkan fungsi legislatif guna memastikan proyek strategis memberikan multiplier effect yang nyata bagi Provinsi Riau. Dengan memastikan pemulihan lahan berjalan optimal, DPRD mendukung lahan tersebut kembali menjadi aset produktif bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyampaikan DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. "Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau," ujar Edi. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menegaskan nilai strategis kolaborasi ini. “Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan,” ulasnya lewat keterangan resmi. Ovu menambahkan, hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya berjalan aktif. “Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau”, tegasnya. Hingga saat ini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas. PHR dan DPRD Riau sepakat untuk terus mengedepankan koordinasi intensif guna memastikan keberlanjutan program, keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Lingkungan
Lingkungan
Perkuat Upaya Pemulihan Lingkungan, Ini Dilakukan Group MIND ID
Jakarta, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus perkuat upaya pemulihan lingkungan melalui reklamasi lahan pascatambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional. Secara kumulatif hingga 2025, Grup MIND ID telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan pascatambang serta merehabilitasi lebih dari 37.700 hektare DAS. Capaian ini menjadi bagian dari implementasi praktik pertambangan berkelanjutan yang semakin terintegrasi, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas keanekaragaman hayati. Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, mengatakan meningkatnya kebutuhan mineral strategis global harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang semakin baik. Menurutnya, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan realisasi program pengelolaan lingkungan yang progresif dan terukur. Hal ini juga menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap regulator, investor, lembaga keuangan, hingga pasar global. “Realisasi reklamasi dan perlindungan biodiversitas menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Sustainability Pathway Grup MIND ID. Melalui pendekatan ini, setiap entitas didorong memiliki protokol pengelolaan biodiversitas yang memadai, khususnya di wilayah dengan nilai konservasi tinggi,” ujarnya. Dampak dari program tersebut mulai terlihat pada peningkatan kualitas biodiversitas di sejumlah wilayah operasional. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara mencatat peningkatan indeks biodiversitas dari 1,757 menjadi 1,963. PT Freeport Indonesia melaksanakan konservasi mangrove yang secara kumulatif menjangkau lebih dari 2.200 hektar. Berbeda dengan program reklamasi lahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) berfokus pada rehabilitasi daerah tangkapan air Danau Toba yang hingga 2025 telah mencapai lebih dari 4.000 hektar sebagai bagian dari penguatan fungsi hidrologis kawasan. Selanjutnya, PT Timah Tbk mencatat kenaikan indeks biodiversitas dari 2,88 pada 2022 menjadi 3,26 pada 2025 melalui program reklamasi darat dan laut yang terintegrasi. Di sektor nikel, PT Vale Indonesia Tbk merealisasikan reklamasi lahan pascatambang seluas 156,67 hektare di Blok Sorowako dan 1,42 hektare di area Indonesia Growth Project (IGP) Morowali sepanjang 2025. Selain itu, rehabilitasi DAS yang dijalankan perusahaan telah mencapai 17.877 hektare di berbagai wilayah di Indonesia. Binahidra menegaskan keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi bagian dari operasional perusahaan, tetapi telah menjadi faktor penting dalam menjaga akses terhadap pendanaan dan pasar. “Sustainability Pathway bukan sekadar alat pelaporan, melainkan instrumen untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang,” imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, memaparkan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati. “Pembangunan itu bukan hanya soal pulau dan pariwisata, tetapi juga terkait perkapalan, aktivitas ekonomi maritim, hingga sektor perikanan. Namun yang harus selalu diingat adalah bahwa proses pembangunan harus tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati,” ulas Jumhur dalam Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo & Conference (INVIROTECH) 2026.
Lingkungan
Lingkungan
Dari Lubang Tambang Jadi Kawasan Hijau: Reklamasi Jadi Instrumen Pemulihan Ekologi
Jakarta, katakabar.com - Reklamasi dan pemulihan lingkungan kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik pertambangan berkelanjutan. Bagi perusahaan-perusahaan anggota Grup MIND ID, reklamasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif setelah kegiatan tambang berakhir, melainkan sebagai upaya memulihkan fungsi ekologis kawasan sekaligus menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui berbagai program restorasi lahan, rehabilitasi ekosistem, konservasi biodiversitas, hingga pengembangan tanaman energi, perusahaan-perusahaan tambang anggota Grup MIND ID berupaya menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Di ANTAM, reklamasi diposisikan sebagai instrumen pemulihan fungsi ekologis jangka panjang. Perusahaan menjalankan program reklamasi dan rehabilitasi secara sistematis dengan tujuan mengembalikan fungsi lingkungan pada area pascatambang agar tetap aman, stabil, dan produktif. Kegiatan tersebut meliputi penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi menggunakan spesies lokal, hingga pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. ANTAM juga mengintegrasikan program konservasi biodiversitas melalui pemantauan flora dan fauna, rehabilitasi ekosistem sungai, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di sekitar wilayah operasional. Pada 2025, ANTAM telah menanam lebih dari 195 ribu pohon di area pascatambang maupun kawasan rehabilitasi lainnya. Selanjutny, Bukit Asam atau PTBA mengembangkan inovasi melalui pemanfaatan tanaman kaliandra merah di lahan reklamasi. Tanaman energi tersebut dikembangkan sebagai bahan baku wood pellet untuk program co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Program ini tidak hanya mempercepat penghijauan lahan pascatambang, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon melalui substitusi sebagian penggunaan batu bara dengan biomassa. Hingga 2025, PTBA bersama mitra akademik telah melakukan penanaman kaliandra merah di lahan seluas 26,47 hektare dengan lebih dari 240 ribu batang tanaman. Di samping itu, Freeport Indonesia menjadikan pengelolaan biodiversitas sebagai salah satu fokus utama strategi keberlanjutannya. Perusahaan menerapkan berbagai sistem pengelolaan lingkungan yang bertujuan meminimalkan dampak operasional terhadap ekosistem, termasuk pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dan pengelolaan tailing sesuai standar yang telah diverifikasi secara internasional. Selain itu, Freeport melakukan penilaian kondisi alam melalui pendekatan empat tahap, mulai dari identifikasi lokasi, evaluasi, asesmen, hingga penyiapan langkah mitigasi guna memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah operasionalnya. Sementara, PT Timah menempatkan reklamasi dan restorasi lanskap pascatambang sebagai bagian penting dari strategi keberlanjutan perusahaan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui revegetasi lahan bekas tambang, tetapi juga rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Program yang dijalankan mencakup pembangunan terumbu karang buatan, penanaman mangrove, hingga restocking kepiting sebagai bagian dari pemulihan ekosistem perairan yang terdampak aktivitas pertambangan. Pada 2025, perusahaan mencatat realisasi 100 persen target perawatan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan yang telah ditetapkan. Adapun PT Vale Indonesia menempatkan reklamasi dan rehabilitasi kawasan tambang sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan sumber daya alam jangka panjang. Perusahaan menjalankan pemulihan lahan melalui revegetasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan rehabilitasi kawasan terdampak operasi tambang untuk memastikan kawasan yang telah ditambang dapat kembali memiliki fungsi ekologis yang mendukung keseimbangan lingkungan di sekitar wilayah operasi. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa paradigma industri pertambangan terus berubah. Reklamasi tidak lagi berhenti pada penanaman kembali vegetasi, melainkan berkembang menjadi upaya pemulihan ekosistem yang lebih komprehensif dari konservasi biodiversitas, rehabilitasi kawasan darat dan perairan, hingga pengembangan tanaman energi yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan-perusahaan anggota Grup MIND ID membuktikan bahwa kegiatan pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Riau
Riau
Proses Hukum Berjalan Pemulihan Mental Prioritas
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Proses hukum kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Rokan Hulu terus berjalan. Surat pemanggilan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rokan Hulu kini telah diserahkan kepada keluarga korban melalui perangkat lingkungan setempat, menandai langkah nyata penegakan keadilan. Penyerahan surat tersebut dilakukan oleh Ketua RT, Suprianto, dan Ketua RW, Sulaiman Hasibuan, dan Kepala Dusun Suyanto, didampingi langsung oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Rokan Hulul, Ramlan Lubis. Kehadiran mereka memastikan proses berjalan lancar dan tetap mengedepankan perlindungan serta kenyamanan korban. Menurut Ramlan, kasus seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab bersama, baik dari sisi hukum maupun sosial. “Hak anak harus terpenuhi dan dilindungi sepenuhnya. Semua pihak wajib bahu-membahu menjaga anak dari segala bentuk kekerasan,” tegas Ramlan, Kamis (21/5). Lebih dari Sekadar Hukum Kunci Pemulihan Mental Di samping tuntutan proses hukum yang adil, LPAI menekankan satu hal yang tak kalah krusial, yakni pemulihan mental korban. Ramlan menegaskan, hukuman bagi pelaku harus ditegakkan, namun kesehatan jiwa anak juga harus segera dikembalikan. “Anak korban butuh pendampingan psikolog yang intensif. Trauma yang tidak ditangani sejak dini bisa membekas seumur hidup dan merusak masa depannya,” ujarnya. Lantaran itu, LPAI meminta seluruh pihak menjaga kerahasiaan identitas korban dan tidak membiarkan tekanan publik memperburuk kondisi psikologis anak. Kasus ini bermula ketika LPAI melaporkan seorang oknum Wakil Ketua BPD Desa Koto Tandun, berinisial ANJ 37 tahun, diduga telah melakukan perbuatan asusila berulang kali terhadap bunga nama samaran 13 tahun. Kejadian diduga terjadi di dalam kendaraan pribadi pelaku saat mengantar-jemput korban ke sekolah, hingga membuat anak tersebut trauma berat dan meminta pindah sekolah. Meski sempat muncul kontroversi dengan adanya surat sangkalan dari keluarga, masyarakat dan LPAI tetap menuntut kejelasan. Proses hukum kini terus berjalan, dan janji negara untuk hadir melindungi generasi muda menjadi harapan besar semua pihak. “Jangan biarkan masa depan anak hancur. Negara hadir, masyarakat bergerak, keadilan harus ditegakkan,” tegas Ramlan.
Lingkungan
Lingkungan
Percepat Pemulihan TTM, PHR Hadapi Tantangan dengan Kolaborasi
Jakarta, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tegaskan komitmen menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggungjawab, transparan, dan sesuai ketentuan berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 pada 26 Juli 2021 terkait kegiatan pasca operasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya. Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dan atau kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan. Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan. Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan. Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi, dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). “Pemulihan TTM proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,” ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra. Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan. Tentang PHR Regional 1 Sumatra PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjalankan tugas dari Subholding Upstream Pertamina untuk mengelola bisnis dan operasional kegiatan usaha hulu migas di Wilayah Kerja Regional 1 – Sumatra yang terbentang dari Aceh hingga Sumatra Selatan. PHR menghasilkan sepertiga produksi minyak bumi Pertamina Subholding Upstream. Menjadi salah satu produsen minyak dan gas utama di Indonesia yang berkontribusi dalam pemenuhan energi nasional. Pada 2025, PHR menyelesaikan restrukturisasi organisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional. Integrasi organisasi ini mencakup Zona 1, Zona Rokan, dan Zona 4 ke dalam struktur Regional 1 demi memastikan operasional yang lebih optimal dan berkelanjutan. Restrukturisasi ini membawa dampak positif dalam pengelolaan aset hulu migas dari ujung utara hingga selatan Sumatra, sejalan dengan program Swasembada Energi yang dicanangkan pemerintah. Dengan organisasi yang lebih efisien, PHR berupaya menjaga pasokan energi nasional dan menghadapi tantangan industri migas ke depan.
Tekno
Tekno
Lintasarta Jaga Lonjakan Trafik Idul Fitri 2026: Pemulihan Jaringan Cepat dan Gangguan Turun
Jakarta, katakabar.com - Lintasarta kembali tegaskan perannya sebagai mitra strategis transformasi digital nasional dengan menjaga keandalan layanan selama periode libur panjang Idulfitri 2026. Usung semangat Empowering Beyond dengan kapabilitas Beyond AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Group, perusahaan melakukan penguatan infrastruktur berbasis kecerdasan artifisial (AI) dan kesiapan operasional 24/7 untuk menghadapi lonjakan trafik digital di momen Lebaran. Sebelumnya, Lintasarta memproyeksikan peningkatan trafik digital seiring tingginya aktivitas masyarakat dan industri selama momen Ramadan hingga Lebaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Lintasarta melakukan optimalisasi kapasitas jaringan, penguatan sistem monitoring berbasis AI, serta menyiagakan Network Operation Center (NOC) dan tim operasional secara penuh di seluruh Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan sekaligus memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Sepanjang periode Lebaran, Lintasarta mencatat peningkatan signifikan pada trafik layanan jaringan komunikasi data yang digunakan oleh berbagai sektor strategis seperti perbankan, transportasi, ritel, distribusi, hingga layanan publik. Di tengah lonjakan tersebut, kualitas layanan tetap terjaga dengan stabil dan andal. Percepatan Pemulihan Hingga 60 Persen Peningkatan signifikan juga terlihat pada kecepatan penanganan gangguan yang meningkat hampir 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penanganan gangguan lebih cepat karena sudah menggunakan AI untuk melakukan analisis dan diagnostic, sehingga pemulihan layanan dapat dipercepat dan dampak terhadap pelanggan diminimalkan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Lintasarta dalam menjaga keandalan layanan serta memastikan kontinuitas operasional pelanggan tetap terjaga. Penurunan Gangguan Hingga 20 Persen Dari sisi performa layanan jaringan, jumlah gangguan tercatat menurun sebesar 20 persen jika dibandingkan tahun lalu. Adapun penurunan tingkat gangguan karena improvement desain High Availability (HA) dan Point of Presence (PoP). Penurunan ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh, baik pada jaringan utama maupun hingga ke pengguna akhir. Didukung monitoring berbasis AI dan operasional 24/7 Director & Chief Telco Services Officer Lintasarta, Zulfi Hadi, menyampaikan capaian ini merupakan hasil dari transformasi operasional berbasis AI yang terus diperkuat oleh perusahaan. “Melalui kapabilitas Beyond AI Factory, kami tidak hanya melakukan monitoring jaringan, tetapi juga melakukan proActive maintenance untuk kualitas layanan yang menyentuh ambang batas (threshold), mengotomatisasi penanganan, serta meningkatkan kecepatan respons secara end-to-end. Hal ini memungkinkan kami menjaga kualitas layanan tetap optimal di tengah lonjakan trafik yang tinggi,” ujar Zulfi. Selain itu, kata Zulfi, pengelolaan trafik dilakukan secara dinamis melalui optimalisasi routing serta penerapan contingency plan di berbagai titik kritikal jaringan, guna memastikan distribusi data tetap optimal selama periode puncak Lebaran. Perkuat Fondasi Digital Lewat Beyond Infrastructure Capaian ini merupakan bagian dari strategi Beyond Infrastructure yang kini diperkuat melalui kapabilitas Beyond AI Factory, dengan mengintegrasikan teknologi AI dalam pengelolaan jaringan dan layanan secara end-to-end. Pendekatan ini didukung oleh fondasi 4C Lintasarta Connectivity untuk memastikan keandalan sistem, Cloud untuk mendukung skalabilitas infrastruktur, Cybersecurity untuk menjamin keamanan dan kepatuhan data, serta Collaboration untuk mengorkestrasi ekosistem digital secara terintegrasi. “Fokus kami bukan hanya memastikan layanan tetap berjalan, tetapi memastikan pelanggan dan industri dapat terus beroperasi tanpa hambatan di momen paling krusial. Inilah wujud dari Empowering Beyond, membangun ekosistem digital yang semakin kuat, terhubung, dan berkelanjutan bagi Indonesia,” sebut Zulfi. Ke depan, Lintasarta akan terus memperkuat posisinya sebagai Beyond AI Factory dengan menghadirkan inovasi berbasis AI, meningkatkan integrasi layanan 4C, serta perluasan kolaborasi dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berdaulat,
Nasional
Nasional
ASRI Salurkan Bantuan Pemulihan Bencana Sumatra Lewat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Wujud Solidaritas Keluarga Besar ASRI dan ASRI Living Members untuk Pemulihan Sumatra lewat Yayasan Buddha Tzu chi ASRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyerahan bantuan pemulihan bencana banjir di Sumatra. Bantuan ini hasil kolaborasi dan kepedulian dari Keluarga Besar ASRI serta komunitas ASRI Living Members, yang disalurkan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk mendukung pembangunan rumah tapak bagi warga terdampak. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menyebabkan kerusakan signifikan pada hunian warga dan infrastruktur sekitar. Melihat kebutuhan mendesak akan tempat tinggal yang layak dan aman, ASRI bersama komunitasnya berinisiatif menggalang dukungan untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sebagai perusahaan pengembang properti yang berfokus pada pembangunan kawasan mixed-use dan gaya hidup berkelanjutan, ASRI memandang hunian bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi kehidupan yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan harapan baru. Melalui inisiatif ini, ASRI ingin menghadirkan kembali rasa aman tersebut bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Bantuan yang disalurkan akan difokuskan pada pembangunan rumah tapak yang dirancang untuk memberikan hunian permanen dan layak bagi para korban terdampak. Proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, sebuah organisasi kemanusiaan yang telah lama dikenal atas dedikasinya dalam penanganan bencana, pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan di Indonesia. Didirikan sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan global Tzu Chi Foundation, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia aktif memberikan bantuan tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang di berbagai wilayah terdampak bencana di Tanah Air. Pendekatan mereka yang terstruktur, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan menjadikan yayasan ini mitra strategis dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak nyata. Manajemen ASRI menyampaikan inisiatif ini merupakan wujud nyata nilai kepedulian dan kebersamaan yang selama ini menjadi bagian dari budaya perusahaan. “Kami percaya membangun berarti menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Melalui kolaborasi ini, kami ingin turut mengambil bagian dalam membangun kembali harapan dan masa depan saudara-saudara kita di Sumatra,” ujar Troy Fridatama, GM Business Development and Public Relations ASRI. Partisipasi ASRI Living Members dalam penggalangan bantuan ini juga mencerminkan kuatnya solidaritas komunitas yang tumbuh bersama ekosistem properti ASRI. Dukungan yang terhimpun menjadi bukti bahwa semangat berbagi dan gotong royong dapat menghadirkan perubahan yang berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ke depan, ASRI berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif sosial yang berkelanjutan, sejalan dengan visi perusahaan dalam menciptakan ruang hidup yang tidak hanya berkualitas secara fisik, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang positif bagi masyarakat luas.
