Vidcon, Polda Riau, KPU dan Polres Kepulauan Meranti Bahas Kesiapan Pemilu 2024

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bahas kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Ketua KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal, gelar video cenference bersama Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Kurnia Setiawan. Turut ikuti Vidcon, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Abu Hamid, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Syamsurizal, dan sejumlah tokoh penting lainnya, di ruang Vidcon Polres Kepulauan Meranti, pada Kamis (31/1) kemarin. Kapolda Provinsi Riau yang buka acara bahas kesiapan tahapan pemilu 2024 di wilayah hukum Polres jajaran Polda Riau. "Mari bersinergi dengan KPU dan Bawaslu di kabupaten dan kota menjadi fokus, dengan mengantisipasi kerawanan dari Provinsi sampai daerah," ujarnya. Ketua KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, sampaikan terima kasih kepada Polda Riau atas bantuan menjaga Kamtibmas dan pengamanan logistik di KPU Provinsi Riau. "KPU Kabupaten agar bekerja optimal pendistribusian logistik ke PPK dan TPS, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi," harapnya. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal apresiasi kerja kepolisian melakukan pengawalan pelipatan surat suara. "Penting kerja sama antara Panwascam, KPU, dan kepolisian untuk pendistribusian logistik Pemilu hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara," jelasnya. Kegiatan Vidcon dan rapat lintas sektoral zoom meeting bersama Kapolda Riau, jadi ajang evaluasi dan diskusi bersama kepolisian, KPU, dan Bawaslu terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024. Kapolda Provinsi Riau menekan untuk samakan persepsi tentang pengamanan pemilu. Ditambahkannya, kesiapan kelengkapan pengamanan di KPU dan personil terlibat langsung di TPS. Forkopimda, penyelenggara parpol, dan tokoh masyarakat diajak bersama-sama menyamakan persepsi dan berkomitmen dalam penyelesaian politik.