Serap
Sorotan terbaru dari Tag # Serap
Sawit
Sawit
Di Tengah Gejolak Harga Sawit, Holding PTPN Konsisten Serap TBS Petani
Jakarta, katakabar.com - Polemik penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali menjadi perhatian beberapa pekan terakhir. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan mengingatkan akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin terhadap 139 pabrik kelapa sawit (PKS) swasta yang diduga membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penurunan harga tersebut dipicu kepanikan sebagian pelaku industri menyusul transisi kebijakan ekspor satu pintu serta praktik pembelian TBS di bawah harga acuan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh petani swadaya yang belum memiliki kemitraan dengan perusahaan maupun pabrik pengolahan, sehingga di sejumlah daerah harga TBS sempat merosot jauh di bawah ketetapan pemerintah. Ketika rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar akhir pekan lalu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono meminta seluruh pelaku industri sawit tetap menjalankan transaksi perdagangan secara normal dengan mengacu pada harga yang terbentuk secara wajar. "Pelaku usaha khususnya di hilir, yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga PT KPBN dan menghindari terjadinya withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar," kata Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tata niaga sawit. "Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," tegasnya. Serapan TBS Tetap Berjalan Di tengah sorotan terhadap ratusan PKS swasta tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui subholding PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo pastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat dan petani mitra tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra. Volume tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Jatmiko, keberlanjutan serapan TBS menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat di sentra-sentra perkebunan sawit. "Peningkatan volume serapan ini berjalan beriringan dengan penerapan standar mutu yang jelas. Hingga April 2026, perolehan rendemen CPO kami terjaga di angka 18,69 persen," jelasnya. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menimpali perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional untuk memastikan implementasi ketentuan harga sesuai regulasi pemerintah. Menurutnya, keberadaan Holding Perkebunan Nusantara melalui PalmCo di sektor sawit tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas tata niaga ketika pasar mengalami gejolak. "PTPN IV PalmCo terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk memastikan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Kehadiran BUMN di daerah harus menjadi referensi harga yang wajar dan jangkar pengaman tata niaga, terutama saat pasar sedang mengalami gejolak," ucap Arya. Mekanisme Harga Melindungi Petani Harga TBS yang diterima petani pada dasarnya ditetapkan melalui mekanisme tim perumus harga di tingkat provinsi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pengolahan sawit, serta perwakilan petani. Skema tersebut dirancang agar harga TBS mencerminkan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dari praktik pembelian yang tidak wajar. Keberadaan mekanisme tersebut dirasakan langsung oleh petani yang tergabung dalam pola kemitraan dengan perusahaan. Selain memperoleh kepastian penjualan hasil panen, mereka juga menerima harga yang mengacu pada ketetapan pemerintah daerah. Suparman, Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengatakan anggota koperasinya tidak mengalami gejolak harga seperti yang dialami sebagian petani swadaya. Menurut dia, ketika harga TBS di tingkat petani swadaya sempat turun hingga sekitar Rp2.400 per kilogram pada pekan lalu, anggota koperasi tetap menerima harga sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. "Karena posisi kami adalah mitra resmi, kami menggunakan harga ketetapan dari Dinas Perkebunan Provinsi. Gejolak informasi di luaran tidak membawa pengaruh ke dalam," tuturnya. Data Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan menunjukkan harga TBS tanaman menghasilkan berusia 10–20 tahun selama Mei berada pada kisaran Rp3.781 hingga Rp3.841 per kilogram. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Riau. Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, Hadiyanto, mengatakan anggota koperasinya relatif terlindungi dari gejolak harga yang terjadi di pasar. Koperasi yang mengelola sekitar 731 hektare kebun sawit dan telah bermitra dengan PTPN selama hampir empat dekade tersebut tetap memperoleh harga sesuai ketentuan yang berlaku. "Di saat petani swadaya sangat terimbas dengan anjloknya harga, kami masih tersenyum. Selisih harga kami dengan pabrik-pabrik swasta terdekat lumayan signifikan, berkisar Rp600 sampai Rp1.000 per kilogram," imbuhnya. Cerita Hadiyanto, kepastian harga menjadi faktor penting terutama ketika produktivitas kebun sedang menurun akibat usia tanaman maupun proses peremajaan. "Sangat membantu anggota kami. Di saat tren produksi sedang menurun dan harga di PKS lain anjlok, PTPN tetap hadir dengan harga stabil," katanya. Turunnya harga TBS dalam beberapa pekan terakhir kembali menunjukkan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku industri terhadap mekanisme penetapan harga yang telah disepakati. Di sisi lain, kemitraan yang kuat serta konsistensi serapan TBS oleh Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas pendapatan petani ketika pasar menghadapi ketidakpastian.
Nasional
Nasional
Hilirisasi Tembaga dan Emas Terintegrasi Serap Hingga 7.500 Naker di Gresik
Gresik, katakabar.com - Pengembangan ekosistem hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik diproyeksikan menyerap hingga 7.000 tenaga kerja. Kehadiran proyek ini diharapkan memperkuat peran Gresik sebagai salah satu simpul pertumbuhan industri bernilai tambah yang mendorong penguatan ekonomi nasional. Melalui seremoni groundbreaking hilirisasi nasional tahap II oleh Danantara, ekosistem hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi ini merupakan hasil sinergi antara perusahaan negara mulai dari MIND ID, DEFEND ID, ANTAM, Freeport Indonesia, PINDAD DAN PELINDO. Proyek yang dibangun mencakup fasilitas lini produksi brass mill dan brass cups berkapasitas 10.000 ton per tahun, serta pabrik manufaktur emas logam mulia berkapasitas 30 ton per tahun yang potensi total penyerapan tenaga kerjanya mencapai 7.500 orang. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menekankan keberhasilan investasi industri sangat bergantung pada dampak nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dari sisi serapan tenaga kerja dan stabilitas sosial. "Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama, karena kestabilan sosial dan penyerapan tenaga kerja akan menentukan seberapa baik hilirisasi ini terwujud di bumi pertiwi. Tentu, prioritas utama kita adalah memberikan ruang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia," ujar Emil Dardak saat menghadiri seremoni groundbreaking hilirisasi tahap II di KEK Gresik. Emil menjelaskan hilirisasi di KEK Gresik telah bergerak ke produk turunan tingkat lanjut. Karena itu, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya muncul pada tahap konstruksi, tetapi juga pada fase operasi dan pengembangan industri turunannya. "Potensi penyerapan tenaga kerjanya cukup besar, mencapai 7.000 orang lebih. Mereka akan tersebar di berbagai lini, mulai dari pengolahan katoda tembaga menjadi pipa dan kawat, hingga fasilitas bahan baku amunisi di bawah Defend ID dan pengolahan emas oleh Antam," jelasnya nada optimis. Menurut Emil, penciptaan lapangan kerja ini juga berpotensi mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja daerah, sehingga pembangunan ekonomi ke depan semakin inklusif dan memberi peluang lebih luas bagi masyarakat sekitar. "Kami sangat mensyukuri adanya keberpihakan afirmasi bagi masyarakat di wilayah Gresik dan Jawa Timur. Inilah tumpuan harapan kita agar Indonesia mampu berkompetisi di kancah global tanpa meninggalkan kesejahteraan masyarakat daerah," imbuh Emil. Emil menilai penyerapan tenaga kerja ini dapat memperkuat pemerataan manfaat ekonomi di Jawa Timur, termasuk kawasan Gerbangkertosusila yang kontribusinya signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia menekankan strategi hilirisasi perlu dijalankan melalui kolaborasi agar manfaatnya tidak terpusat, tetapi menyebar ke berbagai sektor dan lapisan masyarakat. "Hilirisasi tahap awal biarlah dirasakan oleh daerah penghasil di hulu. Di Jawa Timur, kita berfokus pada hilirisasi tahap lanjut yang bersifat multi-komoditas. Semangat kita adalah kolaborasi, memastikan kemajuan ini dirasakan bersama, bukan sendiri-sendiri," sebutnya.
Politik
Politik
Kaum Hawa Pematang Pudu Antusias Ikuti Reses dan Serap Aspirasi Hj Nurhasanah
Mandau, katakabar.com - Kaum hawa Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis antusias ikuti reses dan serap aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bengkalis, Fraksi Partai Keadialan Sejahtera atau PKS, Hj Nurhasanah, Lc di kawasan Jalan Kenanga, Jalan Mawar, Duri, Kabupaten Bengkalis, Selasa (22/4) pagi. Acara dimulai sekitar 09.30 WIB, dengan pembacaan ayat suci Al Quran, doa dilanjutkan dengan sambutan salah seorang tokoh perempuan Kelurahan Pematang Pudu ucapkan terima kasih atas undangan reses. "Dengan hadirnya di acara reses ini kita bisa dengarkan program-program Hj Nurhasanah, sekaligus menyampaikan aspirasi kepada beliau," ujarnya. Di reses dan serap aspirasi tersebut, Srikandi Fraksi PKS menceritakan beberapa pengajian kaum ibu di kawasan Jalan Kenanga Kelurahan Pematang Pudu. "Setiap 4 bulan sekali anggota dewan reses. Di mana reses sarana atau media bagi dewan untuk menyerap usulan dari masyarakat. Jadi, silahkan sampaikan usulan melalui reses nantinya diperjuangkan agar dibantu pemerintah untuk dianggarkan di APBD, dan APBD Perubahan," jelasnya.
Riau
Riau
Bhabinkamtibmas Sungai Tohor Kiri Terima Keluh Kesah Buruh Nelayan Pelabuhan
Meranti, katakabar.com - Bhabinkamtibmas Sungai Tohor Kiri, Bripka Robi Fadilah sasar masyarakat buruh nelayan pelabuhan sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan masyarakat di pemukiman masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa kemarin. Giat Cooling System (CS) itu menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan personel Polsek Tebing Tinggi, sekaligus ajak masyarakat untuk menginformasikan sekecil apapun informasi mengenai pelanggaran maupun hal yang mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024. "Informasikan sekecil apapun mengenai pelanggaran maupun hal yang mengganggu jalannya tahapan Pemilu tahun 2024," ujar Kapolsek Tebing Tinggi, AKP Gunawan. Kepada seluruh masyarakat Nelayan, imbau AKP Gunawan, di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur, harus siap berperan menjaga Kamtibmas dan ikut sukseskan Pemilu serentak tahun 2024. “Melalui kegiatan silaturahmi ini hendaknya bisa mempererat hubungan antara Kepolisian dan masyarakat, menciptakan kondisi yang aman, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di Pemilu 2024 Kepulauan Meranti,” jelasnya. Perbedaan pilihan atau pandangan dalam politik, itu biasa dan lumrah. Tapi, harus selalu ingat sebelum adanya Pemilu kita sudah damai, jadi selesai Pemilu kita harus tetap damai. "Untuk itu, kepada masyarakat dan para Nelayan Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur jangan golput dan gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Ingat masyarakat jangan menyebar berita hoaks Pemilu tahun 2024 ini," serunya.