Sinergi
Sorotan terbaru dari Tag # Sinergi
Lingkungan
Lingkungan
Mangrove Sedunia 2026, BEM Unilak Dorong Inovasi Penanaman dan Sinergi Pentahelix Selamatkan Pesisir Riau
Siak, katakabar.com - Momentum Hari Mangrove Sedunia 2026 dimanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) untuk memperkuat komitmen pelestarian ekosistem pesisir melalui aksi penanaman mangrove di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Minggu (26/7). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap upaya pelestarian kawasan pesisir. Di momen itu, Presiden Mahasiswa BEM Unilak, Desman Anugrah Natal Hulu, menekankan keberhasilan konservasi mangrove tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari tingkat keberhasilan bibit tersebut tumbuh dan bertahan hingga menjadi pelindung alami kawasan pesisir. "Keberhasilan konservasi bukan hanya tentang berapa banyak bibit yang ditanam, tetapi juga berapa banyak yang mampu tumbuh dan bertahan hingga menjadi benteng alami bagi pesisir," ujarnya. Desman juga mengusulkan penerapan metode penanaman dengan sistem rumpun berjarak. Dalam konsep tersebut, bibit mangrove ditanam menggunakan media pelindung seperti kotak atau bambu sehingga lebih tahan terhadap arus dan gelombang pasang, sekaligus meningkatkan tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman. Selain itu, ia menyoroti ancaman abrasi yang terus menggerus sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Riau, termasuk kawasan Pantai Prapat Tunggal di Pulau Bengkalis. Menurutnya, abrasi tidak hanya menyebabkan hilangnya daratan, tetapi juga mengancam potensi wisata, mata pencaharian masyarakat, serta keseimbangan ekosistem pesisir. Sejalan dengan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan BEM Unilak, Salman Syahputra, menegaskan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial penanaman pohon, tetapi juga harus diwujudkan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan kawasan konservasi, hingga mendorong keberlanjutan program rehabilitasi mangrove. Komitmen tersebut turut diperkuat oleh Sekretaris Jenderal BEM Unilak, M. Hikmal Akbar. Ia menilai penyelamatan ekosistem mangrove membutuhkan sinergi lintas sektor melalui pendekatan edukasi, rehabilitasi, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Kepala Staf Presiden Mahasiswa BEM Unilak, Riskard Al Abrori, mengingatkan pentingnya langkah pencegahan kerusakan pesisir sejak dini. Hal senada disampaikan Bayu Saputra yang menekankan bahwa bibit mangrove yang telah ditanam harus dirawat dan dipantau secara berkelanjutan agar mampu tumbuh menjadi ekosistem yang kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, BEM Unilak berharap terbangunnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir di Provinsi Riau. BEM Unilak menilai mangrove memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai benteng alami dalam menahan abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga sebagai habitat berbagai biota laut, penyerap emisi karbon, serta penyangga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan mengusung semangat "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", BEM Unilak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan memulihkan ekosistem mangrove sebagai investasi lingkungan bagi generasi masa depan.
Nusantara
Nusantara
BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR
Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah
Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.
Riau
Riau
Perkuat Sinergi di Forum Komunikasi 2026 PHR Pacu Budaya Keselamatan dan Profesionalisme Kontraktor
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Sumatera pertegas komitmen dalam menjaga keselamatan dan keandalan operasional dengan menggelar Forum Komunikasi Kontraktor PHR 2026 di SKA Co Ex, Pekanbaru, Rabu (23/7) lalu. Kegiatan ini jadi wadah strategis bagi PHR dan mitra kerja kontraktor untuk menyelaraskan visi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan kolaboratif. Angkat tema "Kontraktor Pertamina Hulu Rokan Regional 1 yang Berbudaya K3, Profesional, Andal dan Kolaboratif", forum ini dihadiri ratusan pimpinan perusahaan kontraktor mulai dari wilayah operasi Zona 1, Zona Rokan dan Zona 4 yang menjadi mitra-mitra strategis dalam mendukung kelancaran operasional migas di Regional 1 Sumatera. Direktur Utama PHR, Muhamad Arifin, menekankan keselamatan kerja bukan sekadar prosedur, melainkan fondasi utama bagi produktivitas yang berkelanjutan. “Kontribusi Regional 1 sangat signifikan, yakni mencapai 33 persen dari total produksi Subholding Upstream. Secara khusus, Blok Rokan menyumbang 29 persen terhadap produksi nasional. Angka ini menegaskan betapa pentingnya peran kita semua bagi ketahanan energi di Indonesia,” ujarnya. Menurut Arifin, forum ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen bersama untuk terus memperkuat Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan (compliance), serta mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara menyeluruh dan konsisten di seluruh rantai kerja, baik pada kontraktor maupun subkontraktor. “Dengan tema ini, saya ingin menegaskan kembali, bahwa aspek keselamatan, kepatuhan, integritas, dan tata kelola yang baik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama untuk mencapai keunggulan operasional dan keberlanjutan bisnis,” terangnya. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi sarana komunikasi dan koordinasi, memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya K3 yang unggul, peningkatan kompetensi pekerja dan mitra kerja di seluruh tingkatan, memperkuat sinergi yang positif dan konstruktif antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha, berbagi praktek-praktek terbaik (best practices), serta mendorong pemanfaatan teknologi terkini (seperti Artificial Intelligence) dan digitalisasi untuk mendukung kinerja operasional yang semakin andal (excellence). “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, jajaran manajemen, seluruh Perwira dan pekerja PHR, manajemen dan pimpinan mitra kerja, serta para pekerja lapangan yang hingga hari ini terus memberikan kontribusi nyata, dedikasi terbaik, dan energi positif dalam mendukung keberlangsungan operasi perusahaan yang sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mewujudkan kemandirian energi Indonesia,” ucap Arifin. Selain penyampaian arahan strategis, acara ini juga diisi dengan coaching clinic terkait implementasi Contractor Safety Management System (CSMS), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menimpali kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis kami untuk memfasilitasi mitra kerja dalam menunjang pengadaan barang dan jasa guna mendukung operasional energi nasional. “Saat ini, di Zona Rokan, kami mengelola hingga 43.000 mitra kerja. Mereka adalah garda terdepan yang mendukung kelancaran operasi di Rokan. Mengingat industri migas memiliki profil risiko yang sangat tinggi, kami memikul tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pelaksanaan operasional berjalan dengan aman dan selamat. Oleh karena itu, budaya keselamatan kerja harus terus diinternalisasi dan dijalankan secara berkelanjutan. Dukungan dan komitmen dari para mitra kerja sangat berarti dan mutlak dibutuhkan dalam aspek ini,” ulasnya. Andre menilai performa selama semester pertama ini sudah sangat baik, integritas dan keselamatan kerja tetap menjadi fondasi utama agar produktivitas dapat tercapai secara maksimal. “Mari kita bersama-sama terus meningkatkan standar keselamatan dan kepatuhan dalam setiap langkah operasional kita,” serunya. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kinerja unggul, PHR memberikan penghargaan kepada para kontraktor yang telah menunjukkan dedikasi tinggi. Penghargaan ini wujud pengakuan perusahaan terhadap mitra kerja yang konsisten menjaga standar operasional terbaik di Zona 1, Zona Rokan, dan Zona 4. Selain itu, PHR juga memberikan penghargaan Stop Work Authority (SWA) Terbaik bagi unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keselamatan kerja. Pada triwulan pertama yakni, terbaik 1 oleh Tim Drilling Well & Intervention (DWI) Zona Rokan, kedua Field Adera Zona 4, dan Field Jambi Merang Zona 1. Kemudian pada triwulan kedua yakni terbaik 1 oleh Tim Drilling Well & Intervention (DWI) Zona Rokan, kedua Field Adera Zona 4, dan Field Jambi Merang Zona 1. Pada agenda strategis ini juga dilakukan Penandatanganan Komitmen HSSE & SMAP oleh PHR dan mitra kerja. Forum Komunikasi Kontraktor PHR 2026 ini diharapkan menjadi momentum transformasi bagi seluruh mitra kerja PHR Regional 1 Sumatera untuk terus tumbuh menjadi perusahaan yang tidak hanya profesional dan andal, tetapi juga menjunjung tinggi integritas serta keselamatan kerja sebagai budaya kerja yang utama. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Bupati Rohul Terima Kajati Riau: Perkuat Sinergi Wujudkan Rohul Bersih Hukum
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Malam di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu terasa hangat, dan penuh keakraban, Rabu (22/7). Bukan sekadar jamuan makan biasa, pertemuan ini menjadi jembatan kokoh yang menyatukan langkah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan institusi Kejaksaan Tinggi Riau demi kemajuan daerah. Kehadiran rombongan Kejati Riau yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., disambut antusias oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM, beserta jajaran pimpinan daerah. "Selamat datang di Negeri Seribu Suluk. Kedatangan Bapak Kajati dan seluruh jajaran merupakan kehormatan besar bagi kami," ujar Anton membuka sambutannya. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum adalah kunci utama. "Kami siap berkolaborasi erat dengan institusi Adhyaksa. Agar setiap langkah pembangunan berjalan di jalur hukum, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," tambahnya. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, Wakil Ketua DPRD Muhammad Aidi, SH, Sekretaris Daerah, Drs. H. Yusmar, M.Si., Kapolres Rokan Hulu, serta kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Rohul. Turut mendampingi rombongan Kajati, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau, Ny. Oktaria Wirajana, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H., beserta para Asisten dan jajaran Kejati Riau. Menanggapi hal itu, Kajati Riau, I Dewa Gede Wirajana, menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat dan keterbukaan Pemkab Rokan Hulu. "Silaturahmi seperti ini sangat berharga. Komunikasi yang baik menjadi fondasi agar pembangunan berjalan tertib, sesuai aturan, dan bebas dari hal-hal yang merugikan negara maupun rakyat," tegasnya. Ia menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus hadir mendampingi, mengawasi, dan menegakkan hukum secara profesional. Tujuannya satu: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menjauhkan segala bentuk penyimpangan. Di penghujung acara, Bupati Rokan Hulu, Anton menyerahkan cenderamata khas daerah kepada Kajati Riau sebagai simbol persahabatan dan tekad bersama. Malam itu mengukuhkan satu hal: Rokan Hulu tidak berjalan sendirian. Di bawah payung hukum yang tegak dan sinergi yang kuat, Negeri Seribu Suluk melangkah pasti menuju masa depan yang lebih cerah.
Hukrim
Hukrim
Perkuat Sinergi Cegah Karhutla, PT PSG Hibahkan Mesin Pemadam ke Polsek Kateman
Sambu Guntung (PT PSG) serahkan bantuan berupa satu unit mesin pemadam kebakaran kepada Polsek Kateman sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (22/7). Serah terima bantuan berlangsung di Markas Polsek Kateman sekitar pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Kateman Kompol Bachtiar, S.H., M.H. beserta jajaran personel, serta perwakilan PT PSG yang diwakili Humas Kahar MZ bersama staf perusahaan. Di kegiatan pemberian hibah tersebut, PT PSG serahkan satu unit mesin pemadam kebakaran merek Honda, enam gulung selang pemadam, satu selang hisap, dan satu nozzle. Bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personel Polsek Kateman dalam merespons potensi kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau. Kapolsek Kateman, Kompol Bachtiar, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PT PSG. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara dunia usaha dan kepolisian dalam menjaga wilayah Kateman dari ancaman karhutla. "Ini merupakan bentuk nyata sinergi antara Polri dan perusahaan. Kami sangat mengapresiasi kepedulian PT PSG dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kecamatan Kateman. Bantuan ini tentu akan meningkatkan kesiapsiagaan personel saat menghadapi situasi darurat," ujar Bachtiar. Sedang, Humas PT PSG, Kahar MZ, mengatakan penyerahan bantuan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dan kepolisian dalam menjaga lingkungan serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah operasional perusahaan maupun masyarakat sekitar. "Melalui bantuan ini kami berharap koordinasi dan kerja sama dengan Polsek Kateman semakin kuat, sehingga langkah-langkah pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif," ucap Kahar. Selain serah terima bantuan, kedua pihak juga membahas penguatan koordinasi dalam pelaksanaan patroli terpadu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sinergi antara Polsek Kateman dan PT PSG diharapkan terus berlanjut guna mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Kecamatan Kateman.
Hukrim
Hukrim
Pertegas Kemitraan di Lapangan Tembak, Kapolsek Mandau: Sinergi dan Komitmen Biarkan Tumbuh Natural
Mandau, katakabar.com - Pagi itu, pekan kedua Juli 2026, Lapangan Tembak yang berada di belakang mushala komplek perkantoran Mapolsek Mandau Jalan Jenderal Sudirman Duri, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, saksi bisu silaturahmi antara Kapolsek Mandau, AKP I Made Pasek belum genap sebulan menjabat dan puluhan wartawan, pemilik (owner), serta Pemred media online sehari-hari bertugas di Duri, Kabupaten Bengkalis. Kapolsek Mandau tak sendirian di acara yang dikemas sederhana, tetapi didampingi Kasium, Kasih Humas, Kanit Intel dan sejumlah personel Polsek Mandau. Sedang, wartawan, dan Pemred, dan Owner yang hadir tampak Setiawan S, Johnson, Handana, Robby L, Soleh A, serta lainnya. Menurut Kapolsek Mandau, AKP I Made Pasek, sinergi dan komitmen kemitraan antara Polsek Mandau dengan wartawan biar tumbuh secara natural. "Fondasi sinergi dan kemitraan harus saling menghargai, dan menghormati agar hubungan dan silaturahmi terjalin dengan baik," ujarnya. Polsek Mandau, dan jajaran terbuka kepada wartawan. Apalagi saya ini cuma numpang lewat, dan menjabat sebagai Kapolsek baru perdana, yakni di Duri, dengan wilayah hukum Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. "Saya ini baru di Riau asli Bali, dan mendapat tugas di Polda Riau. Selanjutnya, baru beberapa bulan di Polda Riau mendapat tugas jadi Kapolsek Mandau, Polres Bengkalis," jelasnya. Untuk itu, harapnya, mari bangun sinergi dan komitmen lebih solid lagi agar kemitraan antara Polsek Mandau dan wartawan terjalin lebih baik ke depan.
Lingkungan
Lingkungan
Sinergi Multipihak Perkuat Aksi Iklim Berbasis Desa Lewat ProKlim di Sumsel
Palembang, katakabar.com - Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS) menunjuk PT Sucofindo (Persero) sebagai mitra pelaksana Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk melakukan melakukan kegiatan field visit di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran langsung atas implementasi program di tingkat tapak sekaligus memastikan efektivitas intervensi dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Pokja Bidang Pengembangan Masyarakat Berketahanan Iklim Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH, Koko Wijanarka, menegaskan ProKlim tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada penguatan mata pencaharian masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan program pasca implementasi. “Hal ini diharapkan dapat mendorong integrasi ProKlim ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Project Manager UNOPS, Kannikar Wanthana, menyampaikan program ini telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata di masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. “Fokus kami tidak hanya pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memastikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya. Di kegiatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan, Aries Safrizal, mengapresiasi pemilihan Sumatera Selatan sebagai lokasi implementasi ProKlim. Menurutnya, program ini sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Zero Net Emission. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab serta partisipasi masyarakat terhadap isu perubahan iklim global, sekaligus memperkuat langkah Sumatera Selatan menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan,” ucapnya. Sementara, Kepala Divisi Regional Barat PT Sucofindo (Persero), Urip Utama Putra, mengatakan kunjungan lapangan menjadi bagian penting memastikan keberhasilan program yang telah menjangkau 100 desa di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. “Pendekatan kolaboratif yang dilakukan dalam program ini telah mendorong peningkatan kapasitas masyarakat secara signifikan mencapai lebih dari 43 persen. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” sebutnya. Urip Utama Putra menjelaskan program difokuskan pada penguatan literasi iklim, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan yang praktis, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi program dilakukan melalui pengembangan pertanian adaptif dan agroforestry, pengelolaan sampah, penggunaan solar panel, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, hingga peningkatan kolaborasi multipihak. Hingga triwulan pertama 2026, program menunjukkan kemajuan positif dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diversifikasi produk, serta pengembangan bisnis melalui Business Model Canvas (BMC) dan digital marketing telah dilakukan di berbagai desa sasaran. Pada kategori penguatan literasi iklim, program telah menjangkau 2.036 peserta dengan keterlibatan perempuan sebesar 54,32 persen. Sementara itu, pada kategori penguatan literasi digital dan pengembangan UMKM, program menjangkau 215 peserta dengan keterlibatan perempuan mencapai 59,07 persen. Selain itu, sebanyak 70 rumah tangga sasaran di 10 desa prioritas juga menerima pendampingan teknis dan workshop pengembangan usaha, dengan 71,4 persen di antaranya merupakan usaha milik perempuan. Selama kegiatan field visit, para stakeholder dari KLH/BPLH, UNOPS, perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan Sekretaris Dinas LPH Provinsi Sumatera Selatan meninjau berbagai aksi nyata di lapangan, mulai dari penanaman pohon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga pengembangan UMKM yang menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal. “Kami mengunjungi beberapa lokasi intervensi, mulai dari lokasi penanaman pohon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, demonstrasi sistem pengelolaan sampah, melihat inovasi produk UMKM seperti opak, keripik, kopi, bawang goreng, jamur krispi, hingga produk non-pangan seperti kompos, maggot, eco-print, dan eco enzyme,” tandas Urip Utama Putra. Kegiatan field visit juga diisi dengan demonstrasi kesiapsiagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Megang Sakti IV yang menunjukkan praktik pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui patroli, sosialisasi, serta teknik pembuatan sekat bakar. “Melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan aksi iklim, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi multipihak, ProKlim di Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi model pengembangan desa tangguh iklim yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lainnya,” tambahnya.
Hukrim
Hukrim
Bangun Sinergi Perang Lawan Narkoba: DPC Granat Bengkalis dan Kapolsek Mandau Audiensi
Mandau, katakabar.com - Sebagai upaya memberantas, dan perang melawan peredaran gelap Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Bengkalis dan Kepala Sektor (Kapolsek) Mandau, AKP I Made, dan jajaran audiensi di ruang kerja Kantor Polsek Mandau, Jalan Jenderal Sudirman, Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin (6/7) pagi. Audiensi antara pengurus DPC Granat Kabupaten Bengkalis dan Kapolsek Mandau yang baru bertugas hitungan hari berlangsung suasana akrab, dan kekeluargaan. Di momen itu, Kapolsek Mandau, AKP I Made berharap kepada DPC Granat Kabupaten Bengkalis untuk ikut mendukung, dan membantu, sekaligus memberantas peredaran narkoba. "Narkoba sangat membahayakan generasi penerus, khususnya bidang kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, dampak dari narkoba picu kriminalitas di tengah masyarakat," Sedang, Ketua DPC Granat Kabupaten Bengkalis, Derhana irawati disapa akrab Ira, melalui Bidang Hukum DPC Granat Kabupaten Bengkalis, Sahala Sitompul S.H. M.H., didampaing Jhon Saragih, Bidang Investigasi, kepada katakabar.com Senin sore, mengatakan siap mendukung, dan bersinergi aparat kepolisilan untuk membantu memberntas peredaran gelap narkoba di tengah masyarakat. "DPC Granat Kabupaten Bengkalis siap mendukung, dan kolaborasi dengan kepolisian, khususnya Polsek Mandau dalam memberantas narkoba ke depan AD/ART Granat," terangnya.
Lingkungan
Lingkungan
Melongok Progres Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan
Pekanbaru, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan lapangan mengenai progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di area operasi WK Rokan, Selasa (1/7). Kunjungan tersebut sebagai langkah sinergi strategis untuk memastikan pengerjaan proyek lingkungan ini memenuhi baku mutu ekologis sekaligus menjadi katalisator bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di wilayah operasional. Bagi DPRD 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau, pengawasan langsung di lokasi ini menunjukkan fungsi legislatif guna memastikan proyek strategis memberikan multiplier effect yang nyata bagi Provinsi Riau. Dengan memastikan pemulihan lahan berjalan optimal, DPRD mendukung lahan tersebut kembali menjadi aset produktif bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyampaikan DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. "Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau," ujar Edi. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menegaskan nilai strategis kolaborasi ini. “Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan,” ulasnya lewat keterangan resmi. Ovu menambahkan, hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya berjalan aktif. “Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau”, tegasnya. Hingga saat ini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas. PHR dan DPRD Riau sepakat untuk terus mengedepankan koordinasi intensif guna memastikan keberlanjutan program, keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
