Tata Kelola
Sorotan terbaru dari Tag # Tata Kelola
Nasional
Nasional
Kejar Target ROA 7,6 Persen 2029, PTPN Group Perkuat Tata Kelola Optimalisasi Aset
Bogor, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Holding Perkebunan egaskan komitmen memperkuat struktur finansial, dan nilai ekonomi perseroan melalui program optimasi pemanfaatan aset tetap berupa tanah dan bangunan. Langkah ini diambil sebagai respon strategis terhadap target Return on Asset (ROA) yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029. Di acara Reviu Optimasi Aset Tetap Tanah, dan Bangunan yang digelar di Aula PT Riset Perkebunan Nusantara, Bogor pada tanggal 16 hingga 17 April 2026 lalu, Manajemen paparkan pencapaian ROA perseroan, yang hingga Desember 2025 (unaudited), realisasi ROA konsolidasi PTPN Group tercatat sebesar 3,27 persen. Capaian tersebut setara dengan 117,63 persen dari target tahun 2025 sebesar 2,78 persen. Meski telah melampaui target tahunan, PTPN Group tetap fokus pada penguatan tata kelola aset untuk mengejar target jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029. ROA yang ditetapkan perusahaan meningkat secara bertahap hingga mencapаi 7,6 persen рada tahun 2029. Hal ini menuntut penguatan strategi optimalisasi aset, peningkatan efisiensi operasional, serta perbaikan kinerja pada entitas Sub Holding dan Anak Perusahaan dengan ROA rendah atau negatif, agar aset yang dimiliki PTPN Group dapat memberikan kontribusi laba yang lebih optimal dan berkelanjutan sesuai target RJPP. Guna mengakselerasi pencapaian target tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyelenggarakan sesi khusus Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan jajaran Direksi, Region Head Sub Holding, serta Kepala Divisi terkait. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi dari aspek GRC (Governance, Risk and Compliance) terhadap langkah-langkah yang telah diambil, serta mengevaluasi aspek penting lainnya yang mencakup strategi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi analisis, hingga alur proses pengelolaan. Direktur Aset PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Agung Setya Imam Effendi, menjelaskan optimalisasi aset salah satu inisiatif strategis untuk memastikan seluruh sumber daya perusahaan dikelola secara produktif dan akuntabel. Ia menekankan perlunya pergeseran paradigma dari metode konvensional menuju pendekatan yang lebih modern dan adaptif. Selain berfokus pada sisi finansial dan teknologi, Agung menginstruksikan penguatan pendekatan sosial kemasyarakatan yang humanis namun tetap strategis, guna menjawab kompleksitas permasalahan di setiap wilayah dengan solusi yang lebih relevan dan efektif. “Kita tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional di tengah dinamika bisnis yang sangat cepat. Direksi ingin seluruh entitas di PTPN Group bergerak dalam satu sistem yang seragam, kredibel, dan akuntabel," ujarnya. Dengan sistem yang baik, tambah Direktur Aset, setiap aset tidak hanya sekadar tercatat dan teridentifikasi, tetapi harus dapat dimonitor perkembangannya serta dijaga nilainya secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.
Default
Default
WRGI 2026 Kompetisi Tata Kelola Investasi Nasional Resmi Diluncurkan
Jalarta, katakabar.com - WRGI 2026 Kompetisi Tata Kelola Investasi Nasional (WRGI 2026) resmi diluncurkan sebagai kompetisi investasi berbasis dana riil berskala global yang bertujuan mengukur dan membandingkan kemampuan tata kelola investasi jangka panjang di berbagai negara. Kompetisi ini dirancang untuk mengidentifikasi individu profesional dan tim institusi yang mampu mengelola modal jangka panjang secara disiplin, transparan, dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya berfokus pada kinerja investasi, tetapi mencakup manajemen risiko, kepatuhan regulasi, integritas tata kelola, serta kesiapan untuk membangun kerja sama jangka panjang. Berbeda dari ajang perdagangan jangka pendek, WRGI 2026 dijalankan dalam kondisi pasar nyata dengan sistem evaluasi terstruktur dan pengawasan independen. Seluruh peserta berkompetisi dalam kerangka akun yang seragam, dengan batasan leverage dan parameter risiko yang telah ditetapkan secara jelas. Sistem Penilaian Berbasis Tata Kelola WRGI 2026 menggunakan sistem penilaian komprehensif berbasis 100 poin yang meliputi: Kinerja Investasi (35%) Manajemen Risiko dan Drawdown (25%) Tata Kelola, Kepatuhan, dan Transparansi (15%) Presentasi Profesional dan Potensi Kerja Sama Jangka Panjang (10%) Indeks Kepercayaan Publik (15%) Pendekatan ini menekankan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko serta konsistensi perilaku investasi, dibandingkan pencapaian keuntungan jangka pendek yang bersifat spekulatif. Di setiap negara peserta, peserta dengan skor tertinggi akan ditetapkan sebagai Perwakilan Nasional dan melanjutkan ke Babak Final Global. Struktur dan Pengawasan WRGI 2026 diinisiasi oleh institusi dengan mandat pengelolaan modal jangka panjang dan didukung oleh berbagai organisasi industri serta penyedia layanan global. Pengawasan operasional dilakukan oleh kustodian independen untuk memastikan seluruh transaksi dan pencatatan dana dapat diverifikasi. Kompetisi ini beroperasi secara independen dan bukan merupakan program resmi lembaga multilateral mana pun. Metodologi evaluasinya mengacu pada prinsip-prinsip internasional terkait stabilitas keuangan dan tata kelola investasi institusional. Potensi Kerja Sama Pengelolaan Modal Selain memberikan pengakuan, WRGI 2026 membuka peluang kolaborasi nyata. Juara Global berpotensi dipertimbangkan untuk menerima mandat pengelolaan modal secara bertahap hingga USD 1 miliar, dengan tetap tunduk pada proses uji kelayakan, kepatuhan regulasi, dan perjanjian resmi. Selain itu, sejumlah peserta terbaik dapat memperoleh mandat uji coba atau masuk dalam daftar observasi untuk peluang kerja sama institusional di masa mendatang. Kriteria dan Partisipasi Kompetisi ini terbuka bagi: Perusahaan manajemen aset berlisensi Tim investasi dari dana kekayaan negara, dana pensiun, dan perusahaan asuransi Investor profesional individu yang memenuhi syarat Seluruh peserta wajib memenuhi standar kepatuhan yang ketat, menjalani verifikasi identitas dan pemeriksaan anti-pencucian uang (AML), serta tidak diperkenankan menghimpun dana publik atas nama kompetisi. Pernyataan Kepatuhan WRGI 2026 inisiatif pembandingan tata kelola dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi, jaminan imbal hasil, atau bentuk dukungan regulasi. Setiap penyalahgunaan nama kompetisi untuk promosi yang menyesatkan atau penggalangan dana akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Tentang WRGI 2026 WRGI 2026 Kompetisi Tata Kelola Investasi Nasional menghadirkan pendekatan baru dalam menilai keunggulan investasi berlandaskan disiplin institusional, transparansi, dan tanggung jawab jangka panjang. Dengan mengintegrasikan praktik pasar nyata dan prinsip tata kelola modal berkelanjutan, kompetisi ini bertujuan memperkuat dialog global mengenai pengelolaan investasi yang bertanggung jawab. Informasi lebih lanjut akan diumumkan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan.
Nasional
Nasional
Sucofindo Perkuat Tata Kelola Transportasi Publik Lewat Sertifikasi ISO 37001 dan ISO/IEC 27001 LRT Jakarta
Jakarta, katakabar.com - PT Sucofindo (Persero) tegaskan perannya sebagai lembaga sertifikasi nasional perkuat tata kelola transportasi publik melalui penyerahan Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada LRT Jakarta. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Divisi Regional Barat PT Sucofinso (Persero), Ambar Prawidiyanto, kepada Direktur Utama LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, di Kawasan Depo LRT Jakarta. Ambar Prawidiyanto menegaskan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara independen dan objektif sesuai dengan standar internasional yang berlaku. “Sebagai lembaga sertifikasi, SUCOFINDO memastikan seluruh tahapan audit dan sertifikasi dilaksanakan secara profesional, objektif, dan independen. Pemberian Sertifikat ISO 37001:2016 dan ISO/IEC 27001:2022 ini mencerminkan keseriusan LRT Jakarta dalam memenuhi persyaratan standar internasional, baik dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan maupun Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” ujar Ambar. Kata Ambar Prawidiyanto, penerapan kedua standar tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang berintegritas serta memperkuat perlindungan terhadap aset informasi. “Standar ISO 37001 membantu organisasi memperkuat sistem pencegahan terhadap risiko suap, gratifikasi, fraud, konflik kepentingan, serta risiko hukum dan reputasi. Sementara ISO/IEC 27001 memastikan pengelolaan keamanan informasi dilakukan secara sistematis berbasis prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data,” jelasnya. Roberto Akyuwen menyampaikan apresiasinya atas proses sertifikasi yang dilakukan oleh PT SUCOFINDO (PERSERO) serta menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. “Penerapan ISO 37001:2016 dan ISO/IEC 27001:2022 merupakan wujud komitmen nyata LRT Jakarta dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sebagai penyelenggara layanan transportasi publik, kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama. Karena itu, seluruh proses bisnis kami kelola secara profesional dan sesuai standar internasional,” tuturnya. Roberto Akyuwen menimpali penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilakukan secara menyeluruh melalui komitmen seluruh insan LRT Jakarta, penyusunan kebijakan dan prosedur anti penyuapan, pelatihan dan sosialisasi bagi insan LRT Jakarta serta mitra kerja, penyediaan saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta penguatan pengendalian internal dan evaluasi berkala. Sementara, penerapan ISO/IEC 27001:2022 memastikan keamanan data operasional dan data pelanggan di tengah percepatan transformasi digital. Sebagai perusahaan jasa di bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC), PT Sucofindo (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendampingi para mitra menerapkan standar internasional secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan jasa, seperti pengujian sarana dan prasarana transportasi, inspeksi dan verifikasi teknis, audit dan sertifikasi sistem manajemen, penilaian kesesuaian, pengujian keselamatan dan keandalan operasional, hingga layanan konsultasi peningkatan mutu dan kepatuhan regulasi. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan layanan transportasi yang aman, andal, berkelanjutan, serta selaras dengan praktik terbaik internasional.
Riau
Riau
Pendamping Desa 2023-2025 Perkuat Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Tanah Putih
Rokan Hilir, katakabar.com - Pendampingan Desa periode 2023-2025 di Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau implementasikan praktik terbaik (Best Practice) gun...
Riau
Riau
Sosialisasi Antikorupsi, Pemkab Kepulauan Meranti Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti tegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang digelar di Ruang Rapat Dinas PUPR Lantai II, Kamis (16/10). Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, yang buka kegiatan secara resmi. Turut hadir di kegiatan tersebut Anggota DPRD Fraksi PPP, Noli Sugiarto mewakili pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Orang Nomor Satu di Kepulauan Meranti menegaskan pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum. Ia menyebut, upaya tersebut harus menjadi gerakan kolektif seluruh elemen, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya. “Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak tatanan masyarakat dan negara. Pencegahan dan pemberantasannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegas H Asmar. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bupati mendorong seluruh ASN untuk memahami bentuk dan dampak korupsi, menolak praktik suap dan gratifikasi, menjadikan integritas sebagai landasan kerja, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari jumlah orang yang ditangkap, melainkan dari perbaikan sistem, penutupan celah praktik korupsi, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Korupsi Hambat Pembangunan Sebelumnya Sekretaris Inspektorat Kepulauan Meranti, Mashudi, melaporkan korupsi salah satu hambatan utama pembangunan nasional. Menurutnya, dibutuhkan langkah sistematis dan berkelanjutan untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah. “Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan nilai-nilai integritas,” jelasnya. DPRD Dukung Penguatan Pengawasan Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiarto, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemkab Kepulauan Meranti gelar sosialisasi antikorupsi. Ia menegaskan DPRD siap bersinergi dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi strategis dalam pencegahan korupsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Kami akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan semangat transparansi serta akuntabilitas tetap menjadi prioritas,” tegas Noli. Menuju Kepulauan Meranti Bersih dan Terpercaya Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar berharap, gerakan antikorupsi di Meranti dapat berjalan secara konsisten dan menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak.
Sawit
Sawit
Petani Bangka Dukung DPRD Bentuk Pansus Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit
Babel, katakabar.com - Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sahurudin, sangat mendukung kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bangka yang dibentuk untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka. "Pansus DPRD Bangka yang bertugas untuk mengawal tata kelola kelapa sawit bakal membawa dampak positif yang signifikan bagi keberlanjutan industri kelapa sawit di daerah. Otomatis akan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Sahuridin, dilansir dari laman EMG, Minggu (2/2). Apresiasi langkah DPRD Babel yang telah membentuk pansus, ujarnya, demi memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani. Harapannya Pansus Kelapa Sawit dapat mengatasi berbagai masalah yang selama ini menghambat produktivitas petani, seperti harga TBS sawit yang fluktuatif dan permasalahan di sektor perizinan.
Sawit
Sawit
BPDPKS Raih Penghargaan Tata Kelola Sawit Berintegritas di SI Award 2024
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS raih penghargaan Tata Kelola Sawit Berintegritas digelaran Sawit Indonesia atau SI Award 2024. Majalah Sawit Indonesia yang memberikan 42 penghargaan kepada perusahaan, lembaga, dan tokoh kelapa sawit pada gelaran Sawit Indonesia Award 2024, yang berlangsung di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12) lalu. Ketua Panitia Sawit Indonesia Award 2024, Qayuum Amri mengutarakan, gelaran sudah dilaksanakan kali ketiga ini ajang apresiasi dan penghargaan atas dedikasi, inovasi, dan kontribusi luar biasa dari para pemangku kepentingan di industri sawit Indonesia. Menurutnya, penghargaan Sawit Indonesia Award didasarkan pada survei pembaca dan rekam jejak kinerja dari masing-masing peraih penghargaan. Selain itu, penilaian ini diketuai oleh Sahat Sinaga, praktisi kelapa sawit yang memiliki pengalaman di sektor hulu dan hilir sawit.
Sawit
Sawit
Kementerian ATR-BPN Diminta Inventarisasi Tumpang Tindih Lahan Demi Tata Kelola Sawit
Jakarta, katakabar com - Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ateng Sutisna meminta pemerintah lewat kementerian terkait agar tindaklanjuti hasil kajian sistemik, dan rekomendasi Ombudsman RI mengenai maladministrasi dalam praktik-praktik tata kelola industri kepala sawit di Indonesia. Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung rencana Wamen ATR-Waka BPN menyelesaikan tumpah tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan.
Sawit
Sawit
Temukan Sejumlah Masalah, Ombudsman RI Sarankan Perbaikan Tata Kelola Sawit
Jakarta, katakabar com - Ombudsman RI rilis hasil kajian sistemik tentang Tata Kelola Industri Kelapa Sawit yang disampaikan kepada 12 intansi terkait, sebagai pencegahan maladministrasi. Dari hasil kajian sistematik tersebut, Ombudsman RI temukan adanya potensi maladministrasi, seperti ketidakpastian layanan, pengabaian kewajiban hukum, tidak memberikan layanan, penyimpangan hukum, dan ketidakjelasan prosedur dalam tata kelola industri kelapa sawit.
Sawit
Sawit
Ombudsman Tetap Dorong Perbaikan Tata Kelola Sawit Meski Banyak Maladministrasi
Jakarta, katakabar.com - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menuturkan, sektor kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Lantaran itu penting pencegahan maladministrasi tata kelola sawit. Menurutnya, tata kelola yang baik dan bersih sangat penting untuk keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Apalagi industri ini memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional. Kalau tanpa tata kelola yang transparan, dikhawatirkan keberlangsungan industri ini bisa terganggu. "Tata kelola yang baik dan bersih memastikan industri kelapa sawit Indonesia dapat terus berkembang dengan daya saing tinggi di pasar global," bebernya lewat siaran pers, dilansir dari laman EMG, Minggu (13/10).