Ia juga menyebut perbaikan kedua ruas jalan saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Pekerjaan tersebut diharapkan mendukung kesiapan infrastruktur, meskipun penetapan status jalan tetap bergantung pada evaluasi dan keputusan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu manfaat yang menjadi perhatian pemerintah daerah ialah potensi penghematan biaya angkut hasil perkebunan, termasuk kelapa sawit. 

Pemerintah Kabupaten Toba memperkirakan efisiensi biaya logistik dapat mencapai Rp6 miliar per tahun apabila peningkatan konektivitas itu terealisasi.

Namun, angka tersebut masih berupa estimasi yang perlu dijelaskan dasar perhitungannya, termasuk volume angkutan, perubahan jarak tempuh, tarif transportasi, dan jumlah pelaku usaha yang berpotensi menikmati penghematan.

Selain mendukung sektor perkebunan, jalur alternatif tersebut diharapkan memperluas akses wisatawan menuju kawasan Danau Toba. 

Akses yang lebih efisien berpotensi memperkuat hubungan antara destinasi wisata dan pusat-pusat ekonomi masyarakat.

Meski demikian, usulan peningkatan status jalan belum berarti penetapan telah disetujui atau pembangunan oleh pemerintah pusat segera dimulai. 

Tahapan evaluasi teknis, pemenuhan persyaratan, serta keputusan resmi masih menjadi faktor penentu.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap usulan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat. 

Bagi masyarakat, hasil yang paling dinantikan bukan sekadar perubahan status jalan, melainkan akses yang semakin baik, biaya distribusi yang lebih efisien, dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara nyata.*