Jalan dan Pemecah Gelombang Dominan di Musrenbang Pulau Wisata

Rupat, katakabar.com - Kecamatan Rupat gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kantor Camat Rupat, pada Jumat (5/3) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Setda Bengkalis, Ismail turut hadir wakili Bupati Bengkalis, Kasmarni. Usulan proritas sudah masuk ke dalam SIPD, kami melihat prioritas setiap Kelurahan dan Desa di Kecamatan Rupat adalah infrastruktur jalan poros antar Kecamatan dan antar Desa.

Selain itu, pemecah gelombang untuk mengurangi abrasi, rumah layak huni, perbaikan sarana sekolah, tower pemantau karhutla, pembangunan Polindes dan aliran listrik. Semua usulan ini bakal dibahas lagi di tingkat Kabupaten, ujar Ismail dalam sambutannya. 

Di forum ini kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, kita pertajam kembali setiap usulan Kelurahan dan Desa tersebut dengan tetap mengacu pada visi dan misi Bupati terpilih, lewat skala prioritas, realistis dan berkualitas, serta terukur berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kami berharap perumusan dan penetapan program prioritas nantinya, harus benar-benar mampu menjawab permasalahan serta mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Rupat ini, jelasnya.

Pada APBD Tahun 2021, Kecamatan Rupat telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp42.169.386.799 miliar, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk berbagai urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kecamatan Rupat termasuk salah satu dari 5 Kecamatan yang ditetapkan sebagai Locus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, Locus tersebut Desa Terkul.

"Untuk itu, kami berharap Kecamatan Rupat dapat melaksanakan upaya penurunan stunting guna menciptakan generasi maju dan cerdas," imbaunya.

Saat ini kita telah memasuki musim kemarau, kami berharap kerja sama semua pihak, mulai dari Lurah, Kepala Desa, MPA, Camat, BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri serta stakeholder terkait lainnya untuk terus melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing.

Kalau ada hotspot Karhutla segera tangani dan lakukan pemadaman. Jangan dibiarkan meluas, ingat Karhutla ancaman terbesar bangsa ini, sebutnya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait