Masih Soal 'Lenyapnya' 400 Hektar Kebun Sawit KOPSA-M

Lobi Berujung Hampa di Koki Sunda

Pekanbaru, katakabar.com - Sejak jadi ketua Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M), tiga tahun lalu, lelaki 52 tahun ini tidak hanya dipusingkan oleh dokumen terkait sengkarut program kebun Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) KOPSA-M dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V.

Tapi mental dosen pertanian Universitas Riau ini juga diuji oleh sodoran duit dengan jumlah wahhh. Sodoran duit ini bersumber dari pihak yang kini menguasai kebun tahap pertama. 

Kebun yang dibangun PTPN V senilai sekitar Rp13 miliar itu pakai duit yang dipinjam koperasi dari Bank Agro. 

Tapi kebun tahap satu itu 'lenyap' setelah hutang di Bank Agro dialihkan ke Bank Mandiri, tujuh tahun silam. 

"Ketahuannya memang setelah pengalihan itu. Tapi dari data yang kemudian kami dapatkan, kebun itu dijual kepada pihak lain sekitar tahun 2007. Copy bukti jual belinya ada kami temukan. Yang menjual masih kerabat mantan petinggi PTPN V," cerita DR. Antony Hamzah kepada katakabar.com, tadi pagi.         
Kebun 'lenyap, koperasi kata Antony, tidak tinggal diam. Malah, setelah dia menjadi ketua koperasi, desakan supaya PTPN V mengembalikan kebun tahap satu itu justru kian kencang. 

Ulah desakan, termasuk melapor kemana-mana kata Antony, membikin banyak yang kebakaran jenggot. Termasuk pihak yang kini menguasai kebun tahap pertama ini. 

Lobi-lobi kepada Antony dan pengurus lain,  termasuk kepada ninik mamak, berdatangan. Tak hanya belakangan, tapi sejak lebih dari setahun lalu. 

"Ada pejabat desa disuruh melobi saya dengan iming-iming mulai dari Rp2 miliar, Rp5 miliar, Rp7 miliar, hingga Rp15 miliar dengan catatan, saya tidak lagi mempersoalkan kebun tahap satu itu," kenang Antony. 

Bujuk rayu itu tak membikin prinsip Antony goyah. "Saya enggak berani. Sebab kebun itu hak orang," katanya.

Bujukan duit tak mempan, perwakilan yang menguasai lahan itu pun menghubungi Antony untuk ketemu. Tak hanya sekali, tapi beberapa kali. 

Lantaran diajak terus, Antony menyanggupi untuk ketemu di Koki Sunda di kawasan jalan Sudirman Pekanbaru. Lelaki ini tak datang sendiri, dia ditemani pengurus dan bendahara koperasi. 

Sementara dari pihak yang menguasai kebun, datang dua orang. "Tolonglah kalian kembalikan lahan itu kepada koperasi. Kami tak hitung-hitunglah berapa yang sudah kalian dapat dari situ," pinta Antony di pertemuan itu. Perwakilan tadi tak mau.

"Kalau kalian tak mau mengembalikan lahan itu, beli saja dengan harga sekarang. Harga sekarang Rp100 juta per hektar. Ini berarti nilainya Rp40 miliar. Jangan bayar ke saya, bayar kepada anggota koperasi yang berhak atas lahan itu. Kalau tidak," Antony menyodorkan alternatif lain.

"Duit Rp40 miliar itu bukan daun lho Pak Antony," perwakilan tadi tertawa. 

"Kalau tidak, lahan itu kan kalian beli Rp9 miliar. Biarlah kami beli lahan itu Rp10 miliar. Besok kita ke notaris," pinta Antony. 

"Itu wewenang boslah menentukan itu," jawab perwakilan tadi. 

"Tapi tadi kalian bilang mewakili bos, mana yang betul ini," Antony menyindir. Singkat cerita, pertemuan tadi berujung hampa.

Meski begitu, utusan tadi tidak langsung patah arang. Pengurus lain diundang makan di Mall SKA. Salah seorang pengurus ditawari mobil baru senilai Rp400 juta asal mau meneken surat pernyataan bahwa lahan itu bukan lahan koperasi. 

"Untung saja pengurus tak mau meneken. Pertemuan di Mall SKA itu masih ada saksinya dan apa yang saya nyatakan ini, bukan cerita kosong. Sebab saksinya masih hidup," suara Antony tegas. 

Jadi kata Antony, kalau memang lahan itu benar bukan lahan koperasi, "Ngapain mereka segetol itu membujuk-bujuk kami," Antony bertanya.  
    
Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi se-Riau, Amir Arifin justru menduga bahwa kuat dugaan ada oknum di PTPN V yang bermain. 

"Kalau memang tidak ada kebun tahap satu, kenapa hutang di Bank Agro untuk tahap satu, dua dan tiga ada?" ujar mahasiswa hukum Universitas Lancang Kuning ini, kemarin.

Biar dugaan orang tidak bias kemana-mana, Amir meminta supaya persoalan 'lenyapnya' lahan KOPSA-M itu diusut. 

"Usut oknum di PTPN V yang diduga terlibat dalam jual beli dan pengolahan kebun tahap satu itu dan sebaiknya, pejabat PTPN V yang sekarang jangan terkesan menyembunyikan atau melindungi, siapa yang melindungi, berarti dia terlibat, jangan ciptakan kebohongan," tegasnya. 

Persoalan ini kata Amir harus diungkap seterang mungkin, jangan malah ruang gelap diciptakan dan yang bermain di ruang gelap itu oknum PTPN V atau mantan petinggi di PTPN V. 

"Kita minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun. BPK juga harus turun mengaudit dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) kami minta menelusuri aliran duit di dua bank itu terkait KOPSA-M tadi," pintanya. 

Baca juga: Bismar Rambah: Ada 'David Copperfield' di Sana

Terkait kisruh KOPSA-M dan PTPN V ini, Pengendali Fungsi Humas Kementerian BUMN, Rudi Rusli, hanya menyebut bahwa koperasi dan PTPN V sebaiknya bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik.    

"Lantaran ini ranahnya di operasional, Kementerian BUMN tidak akan campur tangan di ranah itu. Kewenangan sepenuhnya terkait itu ada di direksi PTPN V, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan," ujar Rudi seperti dilansir Gatra.com

Sebelumnya, kepada Gatra.com, Kepala Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN V, Risky Atriyansyah menyebut bahwa pembangunan kebun pola KKPA yang ada di PTPN V terbagi berdasarkan tahun pembangunan;

Pembangunan tahap I dilakukan pada tahun 2001/2002, tahap II 2003/2004, dan tahap III tahun 2005/2006.

Areal Kopsa M sendiri masuk dalam kategori pembangunan tahap II dan tahap III, dan tidak benar apabila KOPSA-M memiliki areal pembangunan tahap I seluas 400 Ha.

Editor : Aziz

Berita Terkait