Wabup Toba secara khusus menyoroti kelas jalan menuju lokasi yang dinilai tidak sesuai untuk kendaraan dengan muatan hingga puluhan ton. 

Ia menyampaikan rencana untuk menyurati pihak ASDP guna membahas langkah yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi potensi kerusakan jalan akibat mobilisasi alat berat maupun material.

“Kelas jalan ini tidak cocok dilewati kendaraan sampai puluhan ton. Kita akan surati pihak ASDP, hal-hal apa yang mereka bisa buat agar tidak terjadi kerusakan jalan akibat mobilisasi alat berat atau material lainnya,” katanya.

Pernyataan tersebut menanggapi informasi warga mengenai mobilisasi alat berat menuju lokasi galangan kapal yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan jalan. 

Meski demikian, penyebab kerusakan perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis agar penanganannya tepat dan pihak yang bertanggung jawab dapat ditentukan berdasarkan bukti.

Di sisi lain, pengelolaan kawasan wisata juga membutuhkan kesepahaman para pelaku usaha. 

Audi berharap sekitar 12 pengusaha yang beraktivitas di Pantai Pasir Putih Parparean dapat menyatukan pandangan mengenai penataan dan pengembangan destinasi, termasuk kemungkinan penerapan retribusi bagi pengunjung.

Kesepakatan bersama dinilai penting agar pengelolaan kawasan berjalan lebih tertib, kebersihan dan fasilitas tetap terpelihara, serta pengunjung memperoleh kenyamanan. 

Jika retribusi diterapkan, mekanisme pemungutan, penggunaan dana, dan pihak yang berwenang mengelolanya perlu dijelaskan secara terbuka.

Penataan Pantai Pasir Putih Parparean pada akhirnya memerlukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi wisata, kepentingan warga, dan perlindungan infrastruktur. 

Potensi destinasi akan lebih mudah berkembang apabila pengelolaan kawasan berjalan terkoordinasi dan persoalan akses jalan ditangani berdasarkan pemeriksaan serta kesepakatan para pihak.*