Jakarta, katakabar.com -- Penguatan ekosistem industri pupuk dan perbenihan nasional menjadi pilar krusial dalam menjaga momentum swasembada pangan. Selain memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, optimalisasi penggunaan benih bersertifikat serta penguatan regulasi bagi industri perbenihan dalam negeri menjadi keharusan mutlak.
Persoalan penting ini mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan yang digelar di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Diskusi strategis ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Veronika Trisna Sukmawati (Senior Vice President Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero); Agustinus Budi, Vice President Research PT Sang Hyang Seri (Persero), perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero); dan Nana Laksana Ranu, Direktur Eksekutif Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo).

Persoalan swasembada pangan menjadi relevan dibahas, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Pada tahun ini, pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton atau meningkat 8,11 persen dibandingkan tahun 2024.
Sebagai payung hukum pendukung, pemerintah sebelumnya telah memperbarui tata kelola penyaluran pupuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan dengan terbitnya Perpres No. 113 Tahun 2025.
Peran Strategis Pupuk dan Kesiapan Distribusi
Senior Vice President (SVP) Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero), Veronika Trisna Sukmawati, memaparkan bahwa pupuk menyumbang kontribusi sekitar 60 persen terhadap produktivitas tanaman padi. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan menjadi penentu utama keberhasilan produksi pangan nasional.

"Pupuk Indonesia berkomitmen penuh mendukung kedaulatan pangan. Ibarat energi bagi manusia, pupuk menjadi kebutuhan esensial bagi tanaman," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sektor pertanian sebesar 9,5 juta ton untuk periode 2026–2027. Untuk memenuhi penugasan tersebut, Pupuk Indonesia didukung oleh jaringan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah strategis, mulai dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhokseumawe, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang di Cikampek, PT Petrokimia Gresik, hingga PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) di Bontang.
Kapasitas produksi pabrik di Gresik memiliki rekor kapasitas NPK terbesar hingga 3,2 juta ton dan urea 1 juta ton, sementara kapasitas urea terbesar di Pupuk Kaltim mencapai 3,4 juta ton. Secara keseluruhan, kapasitas produksi total perusahaan berkisar antara 14 juta hingga 15 juta ton, yang juga siap menopang kebutuhan sektor nonsubsidi seperti perkebunan kelapa sawit.
Dari sisi rantai pasok, kekuatan distribusi perusahaan didukung oleh kapasitas gudang nasional sekitar 2,7 juta ton, empat kompleks pelabuhan khusus, serta operasional 236 rute angkutan laut dan 1.084 rute angkutan darat yang terus dievaluasi secara dinamis.
Transparansi Stok dan Pengawasan Digital
Memasuki pertengahan November 2026, Veronika memastikan ketersediaan stok nasional dalam kondisi sangat aman. Per 17 November 2026, total stok pupuk nasional mencapai 1,9 juta ton, di mana 1,55 juta ton di antaranya merupakan pupuk bersubsidi—cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 56 hari ke depan. Adapun stok pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 362.716 ton.
Guna menjamin ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran, Pupuk Indonesia mengandalkan sistem digitalisasi melalui Command Center di Jakarta. Melalui pusat kendali ini, perusahaan dapat memantau pergerakan lebih dari 1.000 armada truk, aktivitas bongkar muat di pelabuhan, hingga posisi persediaan di gudang penyangga.
"Kami memantau lalu lintas distribusi menggunakan indikator empat warna di Command Center. Jika berstatus merah, artinya stok di bawah 50 persen dari safety stock dan langsung menjadi prioritas pengiriman," jelas Veronika. Selain itu, sekitar 70 persen gudang penyangga kini telah dilengkapi CCTV serta sistem pelacakan GPS untuk mencegah potensi pelanggaran distribusi di lapangan.
Terkait isu kelangkaan yang kerap muncul, Veronika mengimbau agar publik memahaminya sesuai regulasi. Pupuk bersubsidi secara khusus diperuntukkan bagi 10 komoditas strategis nasional, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu. Bagi petani yang belum terdaftar dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)—di mana saat ini telah mencakup 14,68 juta petani—pihaknya siap membantu berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat untuk pembaruan data berkala setiap empat bulan sekali.
Penguatan Industri Benih Nasional
Kendati pupuk memegang peranan vital, fondasi pertanian yang tangguh tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan benih bermutu. Vice President Research PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero, Agustinus Budi, mengungkapkan bahwa tingkat adopsi benih bersertifikat di Indonesia masih berada di angka 62 persen, sementara 38 persen sisanya masih menggunakan benih konvensional yang tidak bersertifikat.
Untuk memperkuat kemandirian perbenihan, SHS mengusulkan lima agenda strategis: perencanaan kebutuhan yang matang, penguatan pemuliaan varietas dalam negeri, pembangunan ekosistem industri benih yang sehat, pembentukan cadangan benih nasional, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan swasta.
Agustinus menyoroti bahwa siklus produksi benih memerlukan rentang waktu yang jauh lebih panjang dibanding pupuk, yakni berkisar antara empat bulan hingga satu tahun penuh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri apabila muncul permintaan mendadak akibat situasi darurat seperti bencana alam.

Saat ini, PT SHS mengoperasikan 42 unit produksi benih dengan kapasitas terpasang 150.000 ton, ditopang oleh kawasan riset Sukamandi seluas 3.200 hektare serta sekitar 1.500 koleksi genetik varietas. Ke depan, SHS menargetkan volume penjualan benih mencapai 150.000 ton per tahun pada 2029 melalui penguatan kemitraan bersama petani penangkar-- menargetkan ekspansi hingga 15.000 hektare lahan penangkaran dengan jaminan harga beli di atas gabah konsumsi.
Kepastian Usaha dan Penyederhanaan Regulasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Nana Laksana Ranu, menekankan bahwa industri benih merupakan bisnis berbasis kepercayaan (trust business). Produsen dituntut menjaga kualitas secara ketat karena benih adalah makhluk hidup yang rentan terhadap lingkungan.
Meski demikian, Nana menilai industri perbenihan saat ini masih dihadapkan pada kompleksitas regulasi. Ia berharap pemerintah dapat menyederhanakan aturan peredaran tanpa sedikit pun berkompromi pada mutu produk yang diterima petani.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketidakpastian dalam penyerapan program pemerintah yang kerap bersifat mendadak tanpa perencanaan jangka panjang yang selaras dengan siklus produksi biologis benih. Oleh karena itu, Asbenindo mendorong adanya penguatan alokasi riset dan pemuliaan tanaman, mengingat penelitian adalah "nyawa" utama kemajuan industri benih.
"Pemuliaan adalah nyawa industri benih. Selama ini produsen membiayai penelitian dengan dana komersial. Kami juga berharap pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran benih ilegal atau tidak bersertifikat yang marak dijual secara daring agar investasi produsen resmi dalam riset tidak dirugikan," ucap Nana.-
Sinergi Pupuk dan Perbenihan Kunci Utama Akselerasi Swasembada Pangan Berkelanjutan
Diskusi pembaca untuk berita ini