Home / Nusantara / Total Rp8,5 triliun Sudah Digelontorkan Biayai Program Replanting
Total Rp8,5 triliun Sudah Digelontorkan Biayai Program Replanting
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto. Foto Ist.
Bali, katakabar.com - Total Rp8,5 triliun sudah digelontorkan untuk membiaya program replanting atau Peremaajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga tahun 2023 ini.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, sepanjang 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu hektar untuk 134 ribu petani. Di mana
pemerintah telah menyalurkan total duit sebesar Rp8,5 triliun untuk replanting
“Ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Menko Airlangga dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit, lewat keterangan resmi di Jakarta, dilansir dari laman ANTARA, pada Jumat (8/12).
Program tersebut, kata Airlangga diterapkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Dinilainya industri kelapa sawit industri andalan Indonesia yang perlu diakselerasi lagi.
Pada 2022 lalu, Indonesia tercatat mampu produksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. Sedang, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta ha atau 40,51 persen dari total luas area perkebunan sawit di Indonesia di tahun 2022. Di mana lebih dari 16 juta ton sawit diproduksi petani rakyat.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah, sebut Airlangga, yakni program sarana prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit. Pihaknya telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.
“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit andalan Indonesia, nilainya 29,66 miliar dolar AS di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” jelasnya.
Menko Airlangga menekankan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.
Saat ini setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan bagi industri sawit Indonesia, yakni EUDR yang berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi, dan EUDR yang mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.
“Kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah,” ucapnya.
Pemerintah bersama dengan Malaysia telah melakukan misi bersama (joint mission) pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tak merugikan negara-negara produsen.
“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tuturnya.
Soal verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Airlangga meminta kedua hal ini segera diselesaikan. Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 hektar.
Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.
Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.
Selain itu, tegas Airlangga, agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.
“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” tandasnya.
Komentar Via Facebook :