9 Maret 2026, 15:32

DPR RI

Sorotan terbaru dari Tag # DPR RI

Punya Kinerja Korporasi Positif, Entitas Grup MIND ID Dipuji DPR Politik
Politik
Rabu, 08 April 2026 | 11:27 WIB

Punya Kinerja Korporasi Positif, Entitas Grup MIND ID Dipuji DPR

Jakarta, katakabar.com - Pimpinan Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memberikan pujian atas kinerja korporasi sejumlah entitas tambang yang tergabung dalam holding MIND ID sepanjang 2025. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas evaluasi kinerja PT Inalum, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). “Kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja korporasi tahun 2025 dari keempat entitas tersebut yang tetap mampu menjaga kinerja positif meskipun menghadapi tekanan harga komoditas global,” ujar Nurdin dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, di penghujung Maret 2026. Ia menegaskan, sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi mineral dan transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah. Keempat entitas tersebut dinilai menjadi tulang punggung dalam membangun rantai pasok industri dari hulu hingga hilir. DPR mengingatkan pentingnya penguatan fundamental industri. Menurut Nurdin, kinerja yang ada saat ini masih didominasi bisnis berbasis komoditas, sementara kontribusi sektor industri hilir terhadap profitabilitas belum optimal. "Selain itu, percepatan pembangunan smelter dan refinery dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan cadangan, integrasi hulu-hilir, serta ketahanan keuangan," kata Nurdin. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Untung Budiharto, mengungkapkan kinerja ANTAM hingga kuartal III 2025 menunjukkan penguatan signifikan. “Pendapatan mencapai Rp72 triliun atau naik 67 persen secara tahunan, didorong oleh peningkatan volume bijih nikel dan harga emas yang solid,” ucapnya. Laba bersih ANTAM meningkat dari Rp2,2 triliun menjadi Rp6,6 triliun. Dari sisi operasional, produksi bijih nikel mencapai 12,6 juta wet metric ton (WMT), sementara produksi alumina mencapai 134 ribu ton atau tumbuh 27 persen. Selain itu, produksi bauksit juga meningkat signifikan menjadi 2,3 juta WMT. ANTAM menargetkan peningkatan produksi lebih lanjut pada 2026 seiring penguatan hilirisasi. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail, menimpali perusahaan tetap mampu mencatatkan kinerja positif meski harga batu bara mengalami normalisasi. “Perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga tetap mencatat pendapatan positif di tengah pelemahan harga,” jelas Arsal. Pendapatan PTBA tercatat meningkat secara kuartalan menjadi Rp10,88 triliun pada kuartal III 2025. Secara tahunan, pendapatan juga tumbuh menjadi Rp31,33 triliun. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan volume penjualan, khususnya pada segmen high-calorie value (HCV). Tetapi, harga jual rata-rata mengalami penurunan sekitar 6 persen secara tahunan, seiring turunnya indeks harga batubara global seperti ICI-3 dan HPB. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium, Melati Sarnita, memaparkan bahwa kinerja keuangan konsolidasi perseroan menunjukkan tren positif. “Laba bersih tahun 2025 mencapai 142,8 juta dolar AS, meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan kinerja produksi dan penjualan serta efisiensi biaya,” bebernya. Pendapatan perusahaan tercatat meningkat menjadi 785,7 juta dolar AS, sementara EBITDA melonjak signifikan menjadi 208,7 juta dolar AS. Selain itu, net profit margin juga meningkat dari 17,3 persen menjadi 18,2 persen. Dari sisi operasional, produksi aluminium mencapai 280 ribu ton, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh implementasi proyek pot upgrading yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi teknologi smelter. Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Wibowo, menyampaikan bahwa kinerja operasional perusahaan tetap solid. Produksi bijih timah pada 2025 mencapai 18.635 ton, sementara produksi logam timah sebesar 17.815 metrik ton. Penjualan logam timah juga tercatat sebesar 16.634 metrik ton. “Kinerja ini menunjukkan ketahanan operasional perusahaan di tengah dinamika industri global, sekaligus hasil dari perbaikan tata kelola dan efisiensi,” imbuh Restu. Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penataan roadmap hilirisasi yang berbasis cadangan dan kebutuhan pasar, serta penguatan integrasi antar entitas dalam holding MIND ID. Selain itu, DPR juga mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi, serta membuka ruang pembahasan terkait wacana moratorium pembangunan smelter alumina dan aluminium agar lebih selektif dan berkelanjutan. Dengan capaian kinerja yang tetap positif di tengah tekanan global, DPR berharap entitas MIND ID mampu memperkuat kontribusi terhadap ekonomi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri pertambangan Indonesia.

Proyek Dragon Group MIND ID, DPR RI Optimis Indonesia Masuk Ekosistem Baterai Global Politik
Politik
Kamis, 05 Februari 2026 | 09:50 WIB

Proyek Dragon Group MIND ID, DPR RI Optimis Indonesia Masuk Ekosistem Baterai Global

Jakarta, katakabar.com - Komisi XII DPR RI dukung penuh proyek hilirisasi ekosistem baterai melalui Proyek Dragon yang dijalankan Grup MIND ID melalui Indonesian Battery Corporation (IBC). Kerja sama strategis dengan konsorsium Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) dinilai menjadi bukti nyata komitmen Negara percepat pembangunan ekosistem baterai nasional yang mampu memberi manfaat bagi ekonomi nasional, dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam ekosistem baterai global. Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan, proyek baterai terintegrasi ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi berdampak positif bagi ekonomi Indonesia mulai dari memperkuat daya saing ekonomi, menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendukung transisi energi berbasis teknologi ramah lingkungan. “Kegiatan hilirisasi kebijakan utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Proyek baterai ini menjadi bagian penting dari strategi tersebut,” ujar Bambang saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR, Senin (2/2) lalu. Bambang menekankan DPR juga berharap pentingnya komitmen pengelolaan lingkungan, khususnya terkait limbah B3, baterai gagal fungsi, serta sistem daur ulang baterai pasca pakai agar industri baterai nasional berkembang secara berkelanjutan. “Kami ingin memperoleh penjelasan komprehensif terkait progres proyek, kesiapan produksi, serta bagaimana komitmen pengelolaan lingkungan dan daur ulang baterai akan dijalankan,” jelasnya. Kesimpulan rapat, yakni Komisi XII DPR RI menegaskan empat poin utama dukungan terhadap pengembangan industri baterai nasional. Pertama, Komisi XII mendukung percepatan pembangunan proyek manufaktur baterai kendaraan listrik di Karawang agar dapat segera berproduksi, dengan tetap mengutamakan pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, Komisi XII mendorong IBC untuk segera merealisasikan investasi-investasi baru dalam pengembangan baterai kendaraan listrik dan battery energy storage system (BESS) berbasis nikel dengan memanfaatkan potensi sumber daya mineral Indonesia. Ketiga, Komisi XII mendukung pemberian insentif fiskal berupa tax holiday serta perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih optimal bagi IBC, mengingat proyek ini membangun rantai industri baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir. Anggota Komisi XII DPR Cek Endra mengapresiasi percepatan pembangunan proyek tersebut yang dinilai melampaui ekspektasi awal. Dari lahan kosong, fasilitas produksi kini hampir rampung dan ditargetkan mulai berproduksi pada Juni 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp7 triliun. “Progresnya luar biasa. Ini menunjukkan keseriusan investasi dan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk lebih dalam ke ekosistem baterai global,” timpal Cek Endra. Tidak hanya itu, Komisi XII menyoroti pentingnya kepastian pasar domestik guna menjaga keberlanjutan industri. Selain sektor kendaraan listrik, pemanfaatan baterai untuk sistem penyimpanan energi di sektor kelistrikan dan rumah tangga dinilai perlu diperluas agar kapasitas produksi besar tidak berisiko memicu kelebihan pasokan. “Kepastian pasar domestik dan sosialisasi pemanfaatan baterai storage menjadi kunci agar industri ini tumbuh sehat dan berkelanjutan,” tambahnya. Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif menyatakan, kehadiran Grup MIND ID melalui IBC sangat relevan dengan agenda Asta Cita pemerintah, khususnya terkait kemandirian energi, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri. IBC menargetkan pembangunan rantai nilai baterai terintegrasi, mulai dari pengolahan material berbasis nikel, manufaktur baterai, hingga pengembangan industri daur ulang. “Indonesia memiliki keunggulan sumber daya nikel. Tantangannya adalah memastikan pasar domestik kuat, regulasi konsisten, dan dukungan insentif agar ekosistem baterai ini berkelanjutan dan kompetitif secara global,” kata Aditya. Ia menambahkan, pembangunan pabrik baterai lithium-ion di Karawang yang dikembangkan melalui perusahaan patungan PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS). Di tahap awal, fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 6,9 gigawatt hour (GWh) dan mulai beroperasi secara komersial pada pertengahan 2026. Produk baterai akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus ekspor. Ia menambahkan, dukungan kebijakan diperlukan terutama terkait harmonisasi regulasi hulu-hilir, kepastian klasifikasi usaha (KBLI), serta regulasi battery recycling dan second life battery agar baterai bekas dapat diposisikan sebagai sumber daya baru dalam kerangka ekonomi sirkular.

Agrinas Palma Diingatkan, Komisi VI DPR RI: Jangan Ulangi Kegagalan BUMN Lama Sawit
Sawit
Selasa, 14 Oktober 2025 | 16:00 WIB

Agrinas Palma Diingatkan, Komisi VI DPR RI: Jangan Ulangi Kegagalan BUMN Lama

Jakarta, katakabar.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingatkan PT Agrinas Palma Nusantara agar tidak mengulang kegagalan sejumlah BUMN lama yang terseret persoalan tata kelola, dan inefisiensi. Perusahaan yang baru dibentuk itu diminta menjalankan bisnis kelapa sawit secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik lama yang merugikan negara. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, menegaskan Agrinas Palma memegang peran strategis dalam mendorong kemandirian industri sawit nasional. Ia mengingatkan kepercayaan publik terhadap BUMN hanya bisa dijaga lewat manajemen yang bersih dan hasil nyata di lapangan. “Jangan sampai Agrinas Palma mengulang kegagalan BUMN lama yang asetnya besar tapi akhirnya tersandung persoalan pengelolaan. Kita minta Pak Jenderal Agus Sutomo dan jajaran direksi bekerja profesional dan akuntabel,” kata Nasril saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama direksi Agrinas Palma di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10 kemarin. Dilansir dari laman EMG, Selasa siang, Nasril menilai target yang diemban Agrinas Palma bukan hal kecil. Pemerintah menugaskan perusahaan ini untuk mengelola lahan sawit hingga 3 juta hektar pada tahun 2026, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp300 triliun. Potensi itu, jelasnya, bisa menjadi sumber dividen besar bagi negara sekaligus penggerak ekonomi rakyat. “Kalau tiga juta hektare dikelola dengan benar, Indonesia tidak hanya cukup sawit untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga bisa memperkuat ekspor. Ini peluang besar yang tidak boleh disia-siakan,” bebernya. Selain itu, Nasril menyoroti pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pengelolaan sawit modern harus berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar. “Jangan hanya bicara angka produksi, tapi juga dampak sosial dan lingkungan. Agrinas Palma harus jadi wajah baru BUMN yang peduli keberlanjutan,” ucapnya. Diketahui, PT Agrinas Palma Nusantara mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Dari sekitar 833 ribu hektar lahan, sebagian besar dalam kondisi rusak dan memerlukan pemulihan agar kembali produktif.

Ketua Komis II DPR RI Sebut Perkebunan Sawit Bisa Pertahanan Ekonomi Wilayah Perbatasan Hukrim
Hukrim
Jumat, 05 September 2025 | 12:00 WIB

Ketua Komis II DPR RI Sebut Perkebunan Sawit Bisa Pertahanan Ekonomi Wilayah Perbatasan

Jakarta, katakabar.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan pentingnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan sebagai langkah strategis perkuat ekonomi, sekaligus menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia atau NKRI. Melalui keterangan persnya di Jakarta, Rifqinizamy mengutarakan, wilayah perbatasan punya potensi besar belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, kehadiran usaha produktif seperti perkebunan sawit tidak hanya membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, tapi juga bisa menjadi pilar pertahanan melalui keterlibatan aktif penduduk setempat. "Sepanjang ribuan kilometer perbatasan darat kita, bisa dikembangkan perkebunan kelapa sawit atau sektor produktif lain. Tentunya dengan melibatkan pihak swasta, dan mempekerjakan warga lokal," ujar Rifqinizamy, Rabu (3/9) lalu. Legislator dari Nasdem ini menekankan, aktivitas ekonomi di perbatasan memiliki dua tujuan sekaligus, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru. Terus, memperkuat ketahanan negara karena warga yang terlibat dalam aktivitas produktif di wilayah perbatasan secara langsung menjadi “benteng kedaulatan” di daerah terluar. Selain itu, Rifqinizamy mengingatkan penegasan batas wilayah negara menjadi hal krusial untuk mengurangi potensi sengketa dengan negara tetangga. Ia mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP untuk meningkatkan kualitas pos-pos tapal batas dengan fasilitas memadai sebagai bentuk penguatan kedaulatan negara. "Penguatan diplomasi juga tetap harus dijalankan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri punya peran penting menyelesaikan persoalan batas negara secara resmi," imbuhnya, dilansir laman EMG, Jumat (5/9). Dorongan legislator ini muncul di tengah perhatian publik terkait insiden penembakan warga di Nusa Tenggara Timur. Rifqinizamy menyebutkan, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya ketegasan dalam menjaga batas wilayah. Ia menegaskan aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas, dan jika melibatkan pihak asing, yurisdiksi hukum internasional bisa dijadikan alat menuntut keadilan.

DPR RI Nilai PTPN Group Sukses Bangun Fondasi Sawit Masa Depan Melalui Transformasi Digital Sawit
Sawit
Rabu, 23 Juli 2025 | 13:07 WIB

DPR RI Nilai PTPN Group Sukses Bangun Fondasi Sawit Masa Depan Melalui Transformasi Digital

merasakan manfaat langsung dari transformasi industri sawit,” sebut Jatmiko. Dalam upaya songsong industri sawit masa depan, ucap Jatmiko, PalmCo menempatkan pengembangan energi terbarukan sebagai agenda utama. Langkah hilirisasi dan pemanfaatan limbah sawit menjadi energi bernilai ekonomis diharapkan dapat mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Tim Was DPR RI Akui Masih Negosiasi dengan Arab Saudi Soal RS Darurat Jemaah Internasional
Internasional
Senin, 02 Juni 2025 | 18:15 WIB

Tim Was DPR RI Akui Masih Negosiasi dengan Arab Saudi Soal RS Darurat Jemaah

Mekkah, katakabar.com - Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, Mina, hanya tinggal beberapa hari lagi. Berbagai persiapan terus dilakukan tim PPIH guna mendukung kelancaran jemaah menjalani puncak haji bakal berlangsung selama beberapa hari. Salah satu kebutuhan jemaah yang kini terus diperjuangkan lewat negosiasi, yakni pembangunan klinik berikut tenaga kesehatan (Nakes) di sejumlah titik rute Armuzna. Masalahnya Kerajaan Arab Saudi tidak memperkenankannya. Hal tersebut disampaikan pimpinan Tim Pengawas atau Tim Was DPR RI untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 hijiriah tahun 2025 masehi khusus Layanan Akomodasi dan Kesehatan, Singgih Januratmoko, saat melakukan inspeksi mendadak atau Sidak ke Sektor 4 Daker Makkah di Hotel Oriens, kawasan SyiSha, Minggu (1/6) kemarin. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyatakan, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan negosiasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi untuk diberi izin siapkan perangkat medis untuk kegiatan Armuzna. "Kita masih terus bernegosiasi agar rumah sakit darurat diperbolehkan hingga pelaksanaan Armuzna. Tapi, untuk klinik Alhamdulillah masuk dibolehkan," terangnya. Politisi Golkar inimenjelaskan, masalah lain yang menjadi fokus persoalan Nusuk dan transportasi. "Iya, masalah lainnya ayang harus segera selesai Nusuk dan transportasi bagi jemaah haji Indonesia dari hotel menuju armuzna karena memang berbeda syarikah," ulasnya.