Daerah
Sorotan terbaru dari Tag # Daerah
Nasional
Nasional
Pakar Dorong Optimalisasi Satgas Migas Bisa Percepat Penyelesaian Permasalahan Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau dinilai dapat mempercepat penyelesaian persoalan daerah yang berpotensi menghambat aktivitas industri hulu minyak dan gas bumi. Pakar ekonomi Prof. Hamid Paddu menyambut baik langkah penguatan koordinasi antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Hamid, persoalan yang muncul di sekitar kegiatan operasional migas tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh perusahaan. Sejumlah persoalan, terutama menyangkut pertanahan dan ketenagakerjaan, memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi di daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi. “Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan daerah tentu perlu koordinasi, karena persoalan tanah, persoalan ketenagakerjaan, dan sebagainya terkait di lokal,” kata Hamid. Meski demikian, ia menekankan koordinasi tersebut harus tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing lembaga. Jangan sampai keberadaan satgas justru menciptakan rantai birokrasi baru yang memperlambat penyelesaian persoalan. Hamid juga mengingatkan agar mekanisme koordinasi tidak dibarengi dengan munculnya biaya tambahan bagi perusahaan. “Tetapi sifatnya koordinasi dan tidak menimbulkan birokrasi tambahan dan tidak (boleh) menimbulkan biaya. Jika demikian, memang baik karena akan cepat menyelesaikan masalah kedaerahan yang mengganggu jalannya operasi Blok Rokan,” ujarnya. Guru Besar Universitas Hasanuddin tersebut menilai, efisiensi menjadi hal penting dalam setiap bentuk koordinasi. Jika koordinasi justru menghasilkan biaya yang tidak diperlukan, tujuan pembentukan mekanisme tersebut dikhawatirkan tidak tercapai. “Karena akan menjadi pola untuk memberikan cost atau biaya yang tidak perlu,” tegasnya. Di sisi lain, Hamid melihat optimalisasi Satgas tetap memiliki fungsi penting sebagai wadah koordinasi lintas instansi. Salah satunya dalam menangani persoalan pertanahan sekaligus memberikan perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas. Koordinasi tersebut dapat dilakukan antara lain untuk memfasilitasi penyelesaian atau mediasi terhadap kasus perusakan, penyerobotan, maupun penguasaan tanpa hak atas aset BMN Hulu Migas. Hamid menilai keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di tingkat daerah tetap dibutuhkan meski Blok Rokan merupakan bagian dari kepentingan nasional. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah maupun aparat hukum di daerah memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Jadi kalau koordinasi, untuk kebaikan kebijakan silakan, sah-sah saja. Dan buktikan bahwa koordinasi yang dilakukan profesional, benar-benar berada pada tugas kewenangan masing-masing lembaga, sehingga tidak perlu menimbulkan biaya,” jelasnya. Sebelumnya, PHR bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Polda Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 6 Agustus 2026 lalu. Forum tersebut melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam menangani persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, terutama yang berkaitan dengan aset BMN. Persoalan di lapangan selama beberapa tahun terakhir mencakup berbagai aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas. Di antaranya perambahan liar, klaim tanah ulayat tanpa dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kegiatan operasional, mulai dari kerusakan infrastruktur dan gangguan jaringan listrik hingga hilangnya potensi produksi migas serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Lantaran itu, langkah penanganan melalui koordinasi lintas instansi dan penegakan hukum dinilai diperlukan untuk mencegah gangguan yang lebih besar terhadap kegiatan operasional Blok Rokan.
Nasional
Nasional
Relawan Bakti BUMN 2026 di Samosir, MIND ID Perkuat Kedaulatan Sosial di Daerah
Samosir, katakabar.com - Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui upaya penguatan kualitas sumber daya manusia, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta membangun kemandirian ekonomi di daerah. Fondasi ini yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil dan makmur. Dalam semangat tersebut, MIND ID terus menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang, salah satunya terealisasi dalam kegiatan Relawan Bakti BUMN 2026 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara di Bulan Agustus 2026. Lewat program yang menyasar bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK), serta kesehatan masyarakat, MIND ID berupaya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, mengatakan pembangunan Indonesia yang berdaulat membutuhkan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik, produktif dan sehat, agar mampu mengembangkan potensi daerah, serta menjaga kelestarian alam di daearahnya secara mandiri. “Makna kemerdekaan saat ini adalah bagaimana seluruh elemen bangsa bersama-sama menciptakan kemandirian ekonomi Negara. Melalui Program Relawan Bakti BUMN, MIND ID ingin turut berkontribusi dalam memperkuat fondasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang semakin berdaulat,” ujar Pria. Pada bidang pendidikan, ucapnya, relawan MIND ID menyelenggarakan Kelas Inspirasi dan edukasi Makan Bergizi serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi 200 siswa di SMA Negeri 1 Simanindo dan SD Negeri 15 Ambarita. Kegiatan dikemas melalui permainan interaktif, storytelling, dan edukasi kesehatan yang bertujuan menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Sebagai bentuk dukungan terhadap proses belajar mengajar, sebutnya, MIND ID juga menyerahkan 200 paket perlengkapan sekolah, perlengkapan olahraga berupa bola voli, bola sepak, dan net voli, serta menghadirkan mural edukatif di lingkungan sekolah. Di bidang lingkungan, jelasnya, relawan bersama masyarakat melakukan penanaman 200 bibit pohon di kawasan Daerah Tangkapan Air Danau Toba di Halaman Gereja HKBP Ambarita. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, tetapi juga edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air Danau Toba. "MIND ID juga menggelar pelatihan pengolahan eceng gondok menjadi pupuk cair dan kompos di Kelurahan Tuktuk. Program ini dilengkapi bantuan mesin pencacah, mesin blender, terpal, dan drum toren air guna mendukung pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tuturnya. Pada sektor pemberdayaan ekonomi, sambungnya, sebanyak 60 pelaku UMK mendapatkan pelatihan serta bantuan sarana usaha. Program tersebut mencakup pelatihan produk kreatif, pengolahan ikan Red Devil, hingga pengembangan seni ukir khas Batak yang menjadi bagian penting dari identitas budaya lokal. Melalui berbagai bantuan peralatan produksi, promosi, dan pemasaran, program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang pasar. Di bidang sosial dan kesehatan, relawan MIND ID menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 125 warga serta edukasi pencegahan stunting bagi 50 warga dan keluarga di Puskesmas Ambarita. Program ini dilengkapi bantuan obat-obatan serta fasilitas bermain anak yang mendukung kegiatan edukasi keluarga. Dukungan juga diberikan untuk pengembangan wisata budaya Batak di Huta Sialagan melalui bantuan sarana promosi budaya, serta partisipasi relawan dalam kirab Merah Putih dan berbagai perlombaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama masyarakat Simanindo. Pria menegaskan kedaulatan bangsa dibangun dari masyarakat yang berdaya. Ketika anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan terjaga, pelaku usaha lokal semakin berkembang, dan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, maka fondasi Indonesia yang kuat dan berdaulat juga akan semakin kokoh. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata kami untuk memastikan manfaat nilai tambah dari kekayaan mineral dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga mereka kita sebagai satu bangsa bersama-sama mengisi kemerdekaan Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur,” tandas Pria.
Nasional
Nasional
BSKDN Kemendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Kemudahan Akses MBR
Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri taja Forum Diskusi Aktual bertajuk "Strategi Implementasi Program 3 Juta Rumah di Daerah",, Kamis (20/8) lalu di salah satu hotel, di Jakarta. Forum yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring melalui Zoom Meeting serta YouTube Live) ini merumuskan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menyampaikan penyediaan perumahan merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Penyediaan perumahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, pengembang, perbankan, hingga ekosistem diseminasi media. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai permasalahan perumahan di daerah dapat ditangani secara jauh lebih efektif," tegas Fahsul Falah. Dalam forum ini, BSKDN merumuskan lima poin kesimpulan strategis yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi Program 3 Juta Rumah: 1. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor: Penanganan masalah perumahan di daerah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan integrasi peran antara pusat, daerah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta. 2. Penguatan Pembiayaan Inklusif: Program perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aksesibilitas kepemilikan dan keberlanjutan. Diperlukan kemudahan pembiayaan, bantuan renovasi, serta skema kredit yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (sektor informal). 3. Peran Strategis Regulasi Pemda: Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam memberikan kemudahan bagi MBR, di antaranya melalui percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penyesuaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta harmonisasi regulasi lokal. 4. Penguatan Data & Diseminasi Informasi Terintegrasi: Akurasi data kebutuhan rumah dari daerah ke pusat harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan platform publikasi digital diperlukan agar kebijakan dan kemudahan dari pusat dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat tanpa asimetri informasi. 5. Komitmen Langkah Konkret di Daerah: Seluruh poin pembahasan diharapkan segera ditindaklanjuti secara nyata melalui penyusunan regulasi, alokasi program, dan aksi lapangan di masing-masing daerah. Forum Diskusi Aktual ini menghadirkan ragam narasumber dan pimpinan lintas kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi, antara lain: - Brigjend. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoidruddin Hasibuan, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Harapan Medan) - Raden An’An Andri Hikmat SR, Ap, MM (Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan, Kemen PKP) - Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc (Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I, Bappenas) - Sastrodirjo (Analis Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK Kementerian Keuangan) - Luthfi Firdaus, S.T., M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bandung) - Ferry Bayu Nirwono (CEO VRITIMES) - Gatot Tri Laksono (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia) Keterlibatan Vritimes dalam forum ini memberikan perspektif mengenai pentingnya infrastruktur teknologi diseminasi informasi digital, sehingga kebijakan perumahan rakyat serta berbagai bentuk insentif pemda dapat tersosialisasikan secara transparan dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh lebih dari 200 partisipan luring maupun daring dari unsur BAPPERIDA, BRIDA, dan Dinas Perumahan Pemda se-Indonesia ini diharapkan menjadi pijakan utama Pemda dalam mempercepat perwujudan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Tekno
Tekno
Satukan Laporan Puluhan Cabang Tanpa Tunggu Rekap Manual dari Daerah
Jakarta, katakabar.com - Kelola laporan dari puluhan cabang secara terpusat tanpa menunggu proses rekap manual dari masing masing daerah. Data yang terintegrasi membantu mempercepat pelaporan, meningkatkan akurasi, dan memudahkan manajemen mengambil keputusan. Tanggal sepuluh sudah lewat, tetapi laba bulan lalu belum diketahui. Kantor pusat masih menunggu berkas dari beberapa cabang di daerah. Setiap cabang mengirim format berbeda, sebagian bahkan lewat foto dokumen. Menyatukan laporan puluhan cabang akhirnya menjadi pekerjaan bulanan yang melelahkan. Masalahnya bukan sekadar lelah. Keputusan harga dan pembelian diambil memakai angka berumur tiga minggu. Revisi kecil dari satu cabang bisa mengubah seluruh laporan gabungan. Auditor pun kesulitan menelusuri asal angka saat pemeriksaan berlangsung. Akar persoalannya ada pada cara data dikumpulkan, bukan pada tim keuangan. Selama pencatatan berjalan terpisah, rekap manual akan selalu dibutuhkan. Karena itu, jasa pembuatan ERP sebaiknya dimulai dari penyeragaman struktur akun. Tanpa itu, laporan gabungan hanya memindahkan kekacauan ke tempat lain. Rekap Manual Membuat Angka Selalu Ketinggalan Rekap manual membuat laporan puluhan cabang selalu tertinggal dari kebutuhan. Semakin banyak lokasi, semakin panjang antrean berkas yang harus diperiksa. Waktu tim keuangan pun habis untuk menyalin, bukan menganalisis. Padahal, analisis itulah yang sebenarnya ditunggu manajemen. Tanda Proses Sudah Terlalu Berat Beberapa kondisi berikut biasanya muncul lebih dulu: ● Tutup buku bulanan selesai lebih dari dua minggu setelah periode. ● Nama akun yang sama ditulis berbeda di tiap cabang. ● Satu transaksi antar cabang tercatat dua kali di laporan gabungan. ● Revisi angka dikirim lewat pesan singkat, bukan lewat sistem. Kondisi tersebut sering dianggap wajar bagi perusahaan yang sedang tumbuh. Namun, risikonya membesar seiring bertambahnya jumlah lokasi. Fondasi Satukan Laporan Puluhan Cabang Konsolidasi yang rapi selalu dimulai dari struktur, bukan dari laporan. Seluruh cabang sebaiknya memakai satu bagan akun yang sama. Perbedaan lokasi cukup ditandai lewat kode analitik, bukan lewat akun baru. Cara ini membuat laporan dapat dipecah per cabang tanpa mengubah struktur. Transaksi Antar Cabang Sering Kacau Pengiriman barang antar cabang kerap tercatat sebagai penjualan biasa. Akibatnya, omzet gabungan terlihat lebih besar daripada kenyataan. Transaksi semacam itu perlu ditandai agar bisa dieliminasi otomatis. Tanpa penandaan, koreksinya harus dikerjakan manual setiap bulan. Angka Dibutuhkan Manajemen Setiap Hari Tidak semua laporan harus menunggu proses tutup buku selesai. Penjualan harian, piutang jatuh tempo, dan stok kritis bisa dipantau lebih awal. Data itu terbentuk otomatis begitu cabang mencatat transaksinya di sistem. Manajemen pun bisa menindak penyimpangan pada minggu berjalan, bukan bulan berikutnya. Kunci penyajiannya ada pada hak akses tiap pengguna. Cabang cukup melihat datanya sendiri, sedangkan pusat memegang tampilan gabungan. Administrasi Pajak Terpusat, Laporan Internal Menyusul Arah kebijakan sebenarnya sudah mendukung pemusatan. Melalui PMK 81 Tahun 2024, kewajiban perpajakan dijalankan memakai NPWP pusat. Setiap lokasi usaha kini ditandai NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha. Logika serupa layak diterapkan pada pelaporan internal perusahaan. Menyelaraskan Kode Cabang dengan Data Pajak Kode cabang di sistem sebaiknya mengikuti daftar lokasi yang dilaporkan. Keselarasan itu memudahkan pencocokan faktur pajak dengan catatan penjualan. Selisih antara data pajak dan pembukuan pun lebih cepat ditemukan. Penyusunan laporan puluhan cabang juga jauh lebih mudah ditelusuri saat audit. Tahapan Menyusun Laporan Puluhan Cabang Secara Otomatis Penataannya biasanya berjalan dalam empat tahap: 1. Penyeragaman bagan akun dan istilah biaya di seluruh cabang. 2. Penetapan kode analitik untuk tiap lokasi serta lini bisnis. 3. Penandaan transaksi antar cabang agar eliminasi berjalan otomatis. 4. Penetapan tenggat tutup buku yang sama bagi semua lokasi. Tahap terakhir paling sering diabaikan. Banyak proyek jasa pembuatan ERP tersendat justru karena tenggatnya tidak disepakati. Tenggat yang seragam membuat semua cabang bekerja pada ritme sama. Hal yang Perlu Disiapkan Sebelum Sistem Berjalan Tiga hal berikut menentukan kualitas laporan gabungan: ● Daftar cabang beserta penanggung jawab pembukuannya. ● Batas wewenang persetujuan jurnal di masing-masing lokasi. ● Jadwal penguncian periode agar angka tidak berubah setelah dilaporkan. Vendor ERP berpengalaman biasanya menanyakan ketiganya sejak pertemuan awal. Pertanyaan itu justru menghemat waktu pada tahap implementasi. Mengubah Laporan Bulanan Jadi Angka Harian Intinya, banyaknya cabang bukan penyebab lambatnya laporan. Penyebab utamanya adalah pencatatan yang masih berdiri sendiri di tiap lokasi. Dengan struktur seragam, laporan puluhan cabang dapat dibaca hampir kapan saja. Prosesnya bertahap dan menuntut kesepakatan lintas divisi sejak awal. i2C Studio sebagai vendor ERP mendampingi penyeragaman akun hingga proses tutup buku. Pendekatannya menyesuaikan kebiasaan pelaporan yang sudah berjalan di perusahaan. Diskusi awal membantu menilai kesiapan data sebelum sistem dijalankan penuh. Pertanyaan Sering Diajukan Manajemen 1. Apakah setiap cabang perlu bagan akun sendiri? Tidak, cukup satu bagan akun dengan kode analitik untuk membedakan tiap lokasi. 2. Bagaimana menghindari penjualan ganda antar cabang? Transaksi internal ditandai khusus agar tereliminasi otomatis saat laporan digabungkan. 3. Seberapa cepat tutup buku bisa dicapai? Bergantung disiplin cabang, tetapi tenggat sepuluh hari kerja cukup realistis dikejar.
Lingkungan
Lingkungan
Sinergi PHR dan Negara Kembalikan Fungsi Lingkungan dan Manfaat Ekonomi Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus percepat pelaksanaan program pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), program ini dijalankan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Penanganan TTM di area yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Provinsi Riau salah satu program pemulihan lingkungan berskala besar yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kajian teknis, persetujuan regulator, serta karakteristik masing-masing lokasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di WK Rokan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PHR melibatkan konsorsium pelaksana melalui mekanisme pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas sehingga pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat terserap secara optimal. Selain mendukung pelaksanaan pekerjaan pemulihan lingkungan, mekanisme tersebut juga mendorong keterlibatan tenaga kerjalokal dan rantai pasok daerah sesuai kebutuhan kegiatan di lapangan. "Selain memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai standar operasional yang aman (zero accident), mandat dari SKK Migas adalah memastikan proyek ini memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian Riau. Kami mengawal agar keterlibatan tenaga kerja lokal dan rantai pasok daerah terakomodasi secara transparan dan berkeadilan melalui mekanisme e-procurement yang akuntabel," ujar Sebastian Julius, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut. Dari sisi pelaksanaan, kata Julius, kolaborasi antara PHR, KLH, dan SKK Migas terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga pertengahan tahun 2026, persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) telah diterbitkan oleh KLH untuk 63 lokasi pemulihan. "Dari lokasi-lokasi tersebut, 20 lokasi telah selesai dengan 17 lokasi diantaranya telah mendapatkan SSPLT adapun sisanya tengah dalam proses evaluasi keberhasilan maupun pelaksanaan kegiatan fisik pemulihan sesuai tahapan dan persetujuan yang telah diberikan regulator," jelasnya. Sebelum kegiatan fisik pemulihan dapat dilaksanakan di lapangan, ulas Julius, PT PHR perlu mendapatkan persetujuan RPFLH dari KLH. Tahapan persiapan ini diperlukan sebagai langkah awal dalam rangka mengidentifikasi luasan dan volume yang harus dipulihkan, serta merumuskan metode/teknologi pemulihan yang akan digunakan spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi, baik secara bioremediasi, fitoremediasi, atau teknologi lain yang disetujui regulator. Setelah kajian teknis diatas selesai dan akses lahan diperoleh, selanjutnya PT PHR dapat mengajukan usulan RPFLH kepada KLH. Saat ini sekitar 150 lokasi terus berproses dalam tahap persiapan ini. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu, menegaskan program pemulihan TTM bagian dari komitmen perusahaan dalam membantu Pemerintah mengembalikan kondisi lingkungan yang sejalan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Penyelesaian TTM ini adalah wujud nyata dari dedikasi PHR dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bisnis berkelanjutan (ESG). Melalui peta jalan strategis hingga 2030 yang dirancang bersama SKK Migas dan KLH, kami optimis tantangan pemulihan lingkungan yang telah teridentifikasi di WK Rokan dapat diselesaikan secara komprehensif, terukur, dan memberikan ruang bagi masyarakat Riau untuk kembali memberdayakan lahan mereka," jelasnya. “Selain memulihkan lingkungan, kegiatan ini diharapkan mendukung ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan peluang usaha bagi masyarakat Riau, mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri yang menghasilkan efek berganda bagi perekonomian Riau serta berjalan beriringan dengan tugas mendukung ketahanan energi demi terwujudnya asta cipta Presiden RI." Sebut Wisnu.
Riau
Riau
PC PMII Kepulauan Meranti Desak Pelindo Tepati Komitmen Bagi Hasil Seaport Tax Demi Kepentingan Daerah
Selatpanjang, katakabar.com - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kepulauan Meranti mendesak PT Pelindo untuk segera merealisasikan komitmen kerja sama terkait bagi hasil seaport tax Pelabuhan Tanjung Harapan yang hingga kini belum menemui kejelasan. Ketua PC PMII Kepulauan Meranti, Amri Sukarles, menilai keterlambatan realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. "Kami meminta PT Pelindo menunjukkan komitmen yang nyata. Kesepakatan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dan BUMD jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kepentingan masyarakat Meranti harus menjadi prioritas," tegas Amri. PC PMII Kepulauan Meranti juga mendorong seluruh pihak, baik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, PT Bumi Meranti maupun PT Pelindo, untuk segera menyelesaikan proses negosiasi secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan daerah. Menurut PMII, potensi pendapatan dari seaport tax harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lantaran itu, penyelesaian PKS tidak boleh terus tertunda. PMII berharap PT Pelindo segera memberikan kepastian atas draf kerja sama yang telah diajukan sehingga peluang peningkatan PAD tidak kembali tertunda. Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, PC PMII Kepulauan Meranti akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik serta mendorong tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian pada pembangunan daerah, menyusul belum terealisasinya kerja sama bagi hasil seaport tax antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Ekonomi
Ekonomi
Harga MinyaKita Melonjak Para IRT dan Pedagang Kelimpungan di Daerah Sentra Sawit
Bengkalis, katakabar.com - Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita di pasar tradisional Simpang Padang di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau melonjak dari sebelumnya Rp15.700 kini Rp21.000 hingga Rp23.000 per Liter. Harga eceran MinyakKita melonjak sudah berlangsung hampir dua pekan terakhir, yakni dari pertengahan April hingga awal Mei 2026 ini. Melonjaknya HET minyak goreng berbasis kelapa sawit tersebut mulai berdampak kepada masyarakat, terutama para ibu rumah tangga (IRT) dan pedagang gorengan kaki lima, dan pinggir jalan yang mengais rezeki di kawasan perkotaan Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau, merupakan daerah sentra kelapa sawit. Salah seorang pemilik toko barang-barang harian kebutuhan pokok masyarakat, di kawasan perkotaan Duri, Rustam 53 tahun, kepada katakabar.com, Sabtu (2/5) kemarin, mengatakan MinyakKita dijual di toko Rp23.000 per liter awal Mei 2026 ini. "Kalau pekan keempat April 2026 lalu, MinyakKita dijual masih kisaran Rp21.000 per liter. Tetapi modalnya naik terus sehingga MinyakKita dijual Rp23.000 per liter," ujarnya. Selain itu, tambahnya, harga minyak goreng curah juga naik. Kalau sebelumnya harga eceran kisaran Rp20.000 ribu per liter saat ini harganya naik Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter. Sumber katakakabar.com lainnya awal Mei 2026 ini menyebutkan saat ini harga eceran minyak goreng kemasan berbagai merk toko-toko penjual barang harian di kawasan pasar tradisional Simpang Padang Duri, Kecamatan Mandau tidak ada lagi menjual di bawah Rp20.000 per liter. Bisa jadi melonjak harga disebabkan berbagai faktor, seperti naiknya harga plastik, dan mulai langkanya pasokan barang-barang menjelang hari raya Idul adha 1447 hijriah tahun 2026 masehi. Masyarakat, khusus para IRT dan pedagang gorengan kaki lima dan pinggir jalan kepada pemerintah dan dinas terkait agar mencari solusi melonjaknya harga minyak gereng merk MinyaKita secepat normal kembali ke HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Ekonomi
Ekonomi
Pimpin Upacara Otoda ke-XXX, Wabup Tiorita Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah
Langkat, Katakabar.com - Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX yang digelar di Halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (27/04/2026).
Nasional
Nasional
MIND ID Tegaskan Komitmen Keberlanjutan di Setiap Daerah Operasional
Jakarta, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID konsisten terapkan prinsip keberlanjutan di setiap daerah operasional. Komitmen ini tidak semata untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi sebagai cara perusahaan mengoptimalkan sumber daya alam secara bertanggung jawab sekaligus menjaga keberlangsungan, keseimbangan lingkungan serta sosial di sekitar wilayah operasional. Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral MIND ID, Tedy Badrujaman, mengatakan praktik pertambangan yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga kinerja lingkungan sekaligus sosial di seluruh operasional Grup MIND ID. Menurutnya, keberlanjutan harus hadir sejak tahap perencanaan, operasional, hingga pemulihan. “Kalau berusaha harus memperhatikan kondisi alam sekitar. Ini adalah komitmen sesuai dengan aturan yang ada, dan bahkan kita mencoba lebih dari aturan yang ada. Apa pun yang kita jalankan adalah untuk lingkungan tempat hidup kita,” ujar Tedy. Kata Tedy, Anggota Grup MIND ID tidak hanya menjalankan program agar patuh terhadap aturan, tetapi juga berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar area penambangan maupun pengolahan. Upaya ini dilakukan melalui inovasi yang melibatkan masyarakat yang dampaknya terukur dan dapat dibuktikan kinerjanya. Salah satu inovasi dijalankan PT Timah (Persero) Tbk (TIMAH) Pengolahan dan Pemurnian Muntok, melalui penerapan program Menjaga Nusantara: Muntok Berjaya dan Bahagia Melalui Inklusifitas Berkelanjutan dan Sejahtera. Program ini memanfaatkan Lahan Bekas Eks Tambang Ilegal untuk dijadikan tempat pembinaan usaha masyarakat yang mendukung ketahanan pangan daerah. TIMAH juga menjalankan program Bank Sampah sekaligus pembinaan usaha Pemanfaatan Limbah Kulit Udang menjadi Simbiotik. Untuk memperkuat sisi ekonominya, program Menjaga Nusantara juga diintegrasikan dengan pemberdayaan Kelompok Usaha Batik Ciprat, Batik Ecoprint dan UMKM Snack, serta budidaya sayuran dengan metode hidroponik, serta pembinaan kelompok usaha pempek udang yang anggotanya berasal dari mantan penambang ilegal. Di sisi lain, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) memiliki program inovasi sosial di Desa Kuta Tanjung. Program menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pemanfaatan potensi lokal serta pemberdayaan masyarakat rentan, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda. Dampak dari program terintegrasi ini, INALUM mampu mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan kerja lokal, pengelolaan puluhan ton sampah secara berkelanjutan, serta kontribusi nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Program INALUM ini telah menghasilkan pendapatan ekonomi sebesar Rp2,9 miliar, mengelola 28.625,8 kilogram sampah melalui sistem bank sampah. Selanjutnya, kontribusi pada penurunan Global Warming Potential (GWP) mencapai 11.494 ton CO₂ ekuivalen. Adapun kedua program inovasi sosial dari TIMAH dan INALUM tersebut memperoleh apresiasi PROPER Emas 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tedy menambahkan aktivitas pertambangan pada dasarnya akan mengubah bentang alam, namun dampaknya dapat dikendalikan dan dipulihkan apabila perusahaan menjalankan program keberlanjutan secara komprehensif dan terintegrasi. “Kami berupaya memastikan bagaimana kegiatan tambang diikuti dengan berbagai upaya pengendalian dan pemulihan yang sesuai kaidah, dan bahkan lebih jauh lagi untuk dapat menjaga kelestarian alam dengan inovasi sosial yang tepat,” jelasnya.
Kesehatan
Kesehatan
Total 3.000 Enervon Family Immunity Kit Disalurkan ke Tujuh Daerah di Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Setelah pelaksanaan Enervon Nusantara Run pada 8 Februari 2026 lalu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) memulai penyaluran 3.000 Enervon Family Immunity Kit kepada keluarga prasejahtera di tujuh daerah Indonesia mulai 16 Februari 2026. Program distribusi ini adalah kelanjutan dari Enervon Nusantara Run yang diikuti oleh 3.000 peserta. Kegiatan ini wujud nyata komitmen Darya-Varia perluas dampak kesehatan keluarga secara berkelanjutan dengan memberikan perlindungan imunitas tambahan dalam menyambut bulan Ramadan, sekaligus menjadi bagian dari perayaan 50 tahun perjalanannya di Indonesia. Dihelat di TMII merepresentasikan keberagaman dan persatuan Indonesia, Enervon Nusantara Run menjadi ruang kebersamaan yang mengajak masyarakat untuk hidup aktif, sehat, dan berbagi. “Merayakan usia 50 tahun, kami memaknai kesehatan keluarga sebagai upaya jangka panjang yang perlu didukung secara konsisten, khususnya bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses kesehatan, terlebih dengan datangnya bulan Ramadan yang menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia. Penyaluran Enervon Family Immunity Kit ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperluas manfaat kesehatan preventif agar dapat dirasakan lebih merata oleh keluarga Indonesia, terutama saat mereka membutuhkan dukungan imunitas ketika berpuasa,” ujar Jenny Jamin, Consumer Health Group Division Head PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Melalui Enervon, kata Jenny, Darya-Varia terus memperkuat perannya dalam mendukung gaya hidup aktif dan kesehatan keluarga melalui solusi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. "Komitmen ini diwujudkan melalui Enervon Family Immunity Kit yang berisi rangkaian multivitamin untuk berbagai kelompok usia, mulai dari Enervon Kids, Enervon Active, Enervon Effervescent, Enervon C Tablet, hingga Enervon Gold, sebagai dukungan energi dan daya tahan tubuh seluruh anggota keluarga dalam menjalani aktivitas harian," ucapnya. Momentum penyaluran ini juga bertepatan dengan periode menjelang Ramadan, tuturnya, ketika kebutuhan menjaga daya tahan tubuh menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Di masa berpuasa, keseimbangan asupan nutrisi saat sahur dan berbuka berperan dalam membantu menjaga energi dan kondisi tubuh sepanjang hari (Kemenkes RI). Pada konteks tersebut, ulasnya, kehadiran Enervon Family Immunity Kit diharapkan dapat menjadi dukungan tambahan bagi keluarga penerima manfaat untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian, terutama bagi mereka yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap asupan gizi yang optimal. Menurutnya, penyaluran Enervon Family Immunity Kit, bekerja sama dengan komunitas Volunteernesia, difokuskan ke tujuh wilayah prioritas, yaitu Papua, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Aceh, dan DKI Jakarta. "Pemilihan wilayah ini didasarkan pada tantangan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat setempat, termasuk keterbatasan akses layanan kesehatan, kondisi gizi, serta risiko penyakit infeksi, dengan mengacu pada data Kementerian Kesehatan RI," imbuhnya. Distribusi dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat dengan akses terbatas. Sebagai bagian dari implementasinya, penyaluran menjangkau sejumlah wilayah di dalam provinsi tersebut, antara lain kawasan sekitar Jayapura di Papua, Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat, Ambon dan sekitarnya di Maluku, Majene di Sulawesi Barat, wilayah pinggir kota Pontianak dan Kubu Raya di Kalimantan Barat, sekitar Banda Aceh, serta beberapa kawasan pemukiman prasejahtera dan pada penduduk di Jakarta. Cakupan yang membentang dari timur hingga barat Indonesia ini mencerminkan semangat “Energi Emas Nusantara” yang menjadi filosofi Enervon Nusantara Run. “Kami berharap langkah ini dapat menjadi awal dari kegiatan yang berkelanjutan, di mana semangat hidup aktif, kepedulian sosial, dan kesehatan keluarga berjalan beriringan. Ke depannya, Darya-Varia akan terus menghadirkan inisiatif yang tidak hanya merayakan perjalanan Perusahaan, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat,” sebut Jenny.
