Pekanbaru, katakabar.com - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau sepanjang 2025 menunjukkan dinamika signifikan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati, memaparkan secara rinci perkembangan terbaru dalam konferensi pers laporan APBN dan APBD Regional Riau edisi November 2025.
Heni menjelaskan pendapatan negara di Provinsi Riau hingga November 2025 tercatat Rp23.295,68 miliar, atau 114,20 persen dari target, tumbuh 24,35 persen (y-o-y). Pertumbuhan signifikan ini terutama dipicu oleh lonjakan penerimaan Bea Cukai.

"Penerimaan Bea Cukai tumbuh sangat tinggi, mencapai 349,31 persen secara tahunan, didorong kenaikan tarif Bea Keluar menjadi kolom 7 serta meningkatnya volume ekspor CPO," ujar Heni, Selasa (23/12).

Total penerimaan Bea Cukai mencapai Rp8.499,30 miliar, tumbuh 217,13 persen (y-o-y).

Sementara, penerimaan pajak justru mengalami kontraksi 8,49 persen (y-o-y), dengan penurunan terbesar pada PPh (17,77 persen) dan PPN (9,42 persen), terutama akibat meningkatnya restitusi.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp1.227,54 miliar, tumbuh tipis 0,14 persen (y-o-y).

"PNBP lainnya memang turun 2,35 persen, tetapi PNBP dari BLU tumbuh 4,66 persen," jelas Heni.

Heni melanjutkan, Belanja Pemerintah Pusat di Riau mengalami kontraksi tajam 18,32 persen, sejalan dengan pagu anggaran yang lebih kecil serta efisiensi belanja awal tahun. Hanya belanja pegawai yang menunjukkan pertumbuhan, yakni 10,46 persen (y-o-y).

Di sisi lain, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) masih tumbuh 2,81 persen (y-o-y) dengan realisasi Rp22.540,19 miliar. Pertumbuhan ini ditopang meningkatnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 10,68 persen.

Heni menambahkan, hingga November 2025, neraca APBN Regional Riau mencatat defisit Rp5.853,23 miliar.

"Ini artinya pemerintah pusat menyalurkan dana lebih besar ke Riau dibanding penerimaan yang dihimpun dari Riau. Namun defisit ini masih jauh lebih rendah dari target sebesar Rp13.375,48 miliar," ungkap Heni.

Lebih lanjut, Heni menjelaskan bahwa  kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menunjukkan peran signifikan sektor UMKM di tengah kontraksi ekonomi.

Realisasi KUR Riau 2025 mencapai Rp8,83 triliun untuk 104.235 orang debitur. Jumlah penyaluran tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen (y-o-y), dengan kinerja penyaluran mencapai 88,59 persen dari total plafon.

"Rata-rata penyaluran KUR mencapai Rp84,79 juta per debitur, dengan pencapaian debitur sudah 95,04 persen dari target," kata Heni.

Sementara itu, relasi UMi Riau 2025 tercatat sebesar Rp387,11 miliar untuk 54.477 orang debitur. Yang mana ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 40,28 persen (y-o-y), dengan kinerja penyaluran mencapai 159,18 persen dari target.

"UMi tumbuh sangat kuat baik dari sisi nilai maupun jumlah debitur, menunjukkan permintaan pembiayaan ultra mikro yang terus meningkat," ucapnya.

Selain APBN, DJPb Riau juga menampilkan perkembangan APBD Provinsi Riau. Yang mana realisasi pendapatan daerah tercatat Rp26.295,68 miliar, atau 69,37 persen dari pagu, turun 10,31 persen (y-o-y).
Penurunan ini terjadi hampir di semua komponen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): -4,61 persen Pendapatan Transfer turun 11,58 persen dan transfer antar daerah turun 23,41 persen. Namun demikian, LLPDyS tumbuh tinggi 47,65 persen.

Masih Heni, realisasi belanja daerah mencapai Rp24.329,01 miliar (62,24 persen dari pagu), didominasi belanja operasi sebesar Rp19.044,79 miliar.

Tetapi total belanja turun signifikan. Belanja operasi turun 14,59 persen, belanja modal turun 47,01 persen dan belanja transfer turun 20,99 persen. Efisiensi belanja dan implementasi opsen pajak menjadi faktor utama penurunan.

Meski pendapatan menurun, APBD Riau hingga November 2025 mencatat surplus Rp2.255,86 miliar, berkebalikan dari pagu yang memproyeksikan defisit.

"Surplus ini bukan karena pendapatan meningkat, tetapi karena belanja yang terealisasi rendah," tegas Heni.

DJPb mencatat, hingga akhir November 2025, pembiayaan daerah tercatat Rp138,68 miliar, sebab penerimaan pembiayaan melebihi pembayaran cicilan pokok utang.