Sawit
Masyarakat 8 Desa Unjuk Rasa Tuntut Plasma dan Tolak Perpanjangan HGU PT GML
Sungailiat, katakabar.com - Masyarakat delapan desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berunjuk rasa ke Kantor Bupati Bangka. Mereka menuntut pemerintah tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Gunung Maras Lestari (GML) dan menitipkan perkebunan sawit perusahaan kepada kepala desa. Laskar Pejuang Tempatan Bangka Belitung yang kordinir unjuk rasa dipicu kekesalan masyarakat dari delapan desa, meliputi Desa Kayu Besi, Bukit Layang, Mabat, Bakam, Dalil, Sempan, Mangka dan Puding Besar, yang menuding perusahaan yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit 13.000 hektar tidak merealisasikan plasma kurun 20 tahun belakangan ini. “Kami menuntut pemerintah daerah tidak memperpanjang izin HGU PT GML, sebab tidak memberikan hak plasma 20 persen kepada masyarakat. Titipkan perkebunan tersebut agar dijaga kepada kepala desa bersama masyarakat,” ujar Ketua DPD Laskar Pejuang Tempatan Bangka Belitung, sekaligus Korlap aksi, Budiono lewat pernyataan sikap, dilansir dari laman EMG, Kamis (16/1). Perwakilan DPD PERPAT Babel, Andi Kusuma menimpali, PT GML telah beroperasi lebih dari 20 tahun di wilayah 8 desa tanpa memenuhi kewajibannya sediakan kebun plasma untuk masyarakat sebesar 20 persen. Dari hasil audit tim PERPAT, sebut Andi, kerugian masyarakat delapan desa akibat tidak terealisasinya kebun plasma mencapai Rp1,7 triliun. "Kami mendesak PT GML segera membayar hak tersebut dan meminta HGU perusahaan ini tidak diperpanjang lagi,” tegasnya. Pj Bupati Bangka, M Haris yang datang menemui massa lantas tandatangani surat pernyataan dan persetujuan atas tuntutan masyarakat delapan desa tersebut. “Pemerintah berkomitmen untuk membantu masyarakat, siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Bangka harus kita dukung asal ikut aturan yang berlaku,” jelas Haris.
