Demokrasi
Sorotan terbaru dari Tag # Demokrasi
Opini
Opini
Demokrasi Tanpa Demos
Oleh: Agung Marsudi katakabar.com - Demokrasi tanpa rakyat adalah kekuasaan yang bertopeng. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, setelah India dan Amerika. Secara formal, Indonesia memiliki seluruh perangkat demokrasi: pemilu lima tahunan, parlemen yang gemuk, lembaga peradilan, serta konstitusi yang menjamin kedaulatan rakyat. Namun suara rakyat tidak lagi menjadi penentu arah bangsa. Ia hanya berfungsi sebagai alat legitimasi. Yang terlihat bukan demokrasi yang hidup, melainkan panggung demokrasi. Demokrasi tanpa demos adalah demokrasi yang sakit; ia telah berubah wajah. Dan rakyat hanyalah hitungan “angka”. Demokrasi tanpa demos adalah pemilu yang semu. Biayanya mahal, penuh pesta, dan berlangsung tertib. Surat suara dihitung rapi, hasil diumumkan dengan kemegahan. Akan tetapi, pertandingan sering dimainkan dengan aturan yang diubah di tengah jalan, sementara anggaran negara terkuras hingga triliunan rupiah. Ciri lainnya adalah melemahnya pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga—parlemen, pengadilan, lembaga antikorupsi, dan media—perlahan berubah menjadi penonton, bahkan menjadi pendukung kekuasaan. Oposisi yang berprinsip dan berdaya semakin langka. Partai-partai lebih memilih bergabung dalam koalisi demi bagian kekuasaan daripada berdiri sebagai penyeimbang di luar gelanggang. Dalam demokrasi tanpa demos, kebebasan berpendapat dan ruang publik menyempit. Suara yang berbeda tidak lagi diterima sebagai bagian dari perdebatan sehat, melainkan dianggap gangguan, musuh, bahkan ancaman terhadap persatuan. Isu seperti “Londo Ireng” pun dimunculkan untuk membungkam. Narasi tunggal yang disebarkan melalui media sosial terorganisir dan media yang patuh menggantikan keragaman pandangan yang seharusnya menjadi napas demokrasi. Hanya puja puji yang dianggap sah. Akibatnya, rakyat merasa tidak aman untuk bersuara berbeda. Demokrasi tanpa demos juga membiarkan janji kesejahteraan menjadi alat politik yang menggantikan tanggung jawab kelembagaan. Bantuan sosial yang semestinya menjadi jaring pengaman berubah menjadi mata uang politik untuk membeli kesetiaan. Rakyat menerima manfaat, namun kehilangan keberanian untuk menuntut perubahan. Kesejahteraan yang dijanjikan bukan hasil keadilan sistemik, melainkan pemberian yang sewaktu-waktu bisa dihentikan. Lebih jauh, demokrasi tanpa demos melahirkan ketidakpedulian. Ketika warga menyadari bahwa kehadiran mereka di bilik suara tidak benar-benar mengubah arah negara, kepercayaan mereka menguap. Tingkat partisipasi yang tinggi bisa menipu, karena banyak yang datang bukan karena keyakinan, melainkan karena takut atau sekadar menjalankan kewajiban. Demokrasi kehilangan nyawanya bahkan sebelum keluar dari bilik suara. Pada akhirnya, demokrasi tanpa demos adalah peringatan. Demokrasi bukan bangunan yang selesai dibangun lalu ditinggalkan. Ia adalah hubungan yang harus terus dihidupi antara pemerintah dan rakyat. Tanpa rakyat yang berdaya, berani berbicara, dan dihormati pendapatnya, demokrasi hanyalah plakat di pintu istana, sementara yang sesungguhnya berkuasa adalah mereka yang mengatur panggung di belakang layar. Demokrasi bukanlah apa yang tertulis di atas kertas. Ia adalah demos—rakyat yang hidup, bebas, dan berdaulat—yang tanpanya seluruh bangunan itu hanyalah maya. Bukankah kita mencintai Indonesia Raya, bukan Indonesia Maya!
Opini
Opini
Demonstrasi Alarm Defisit Demokrasi
Oleh Agung Marsudi katakabar.com - Demonstrasi adalah bahasa paling tua dalam demokrasi ketika jalur aspirasi tak berfungsi, lalu rakyat turun ke jalan—berbicara dengan kaki, dan suara. Defisit demokrasi adalah kesenjangan antara prinsip demokrasi ideal (kedaulatan rakyat, akuntabilitas, persamaan hak, kebebasan, supremasi hukum, perwakilan seimbang) dengan kenyataan yang ada. Inti paling dalam dari defisit demokrasi, menyangkut biaya tetap yang harus dibayar setiap saat. Semakin besar defisit, semakin mahal harga kebijakan, semakin sedikit hasilnya sampai ke rakyat. Dan yang paling mahal? Bukan uang yang hilang, tapi kemampuan kita memilih arah bangsanya sendiri. Karenanya defisit demokrasi, menjadi variabel yang mengukur kerugian sistematis, sumber daya terbuang, kebijakan memihak, ketidakpastian aturan, kepercayaan turun, dampaknya nasib dan kesejahteraan rakyat dipertaruhkan. Demokrasi bukan hanya soal nilai normatif politik, sebab di alam demokrasi, demonstrasi itu hal biasa. Di era yang serba digital. Demo punya algoritma sendiri. Sebab demo bisa dilihat, dihitung dan dipetakan. Ada alat yang menawarkan kerangka mengukur gerakan massa secara sistematis: berapa banyak, siapa saja, dari mana, bagaimana tersambung, seberapa kuat dampaknya, dan kapan berubah jadi kekuatan atau bubar tanpa jejak. Alat itu bukan sekadar ilmu hitung kepala — ia memetakan hubungan: siapa bergerak bersama, siapa terhubung dengan siapa, pesan apa yang menyebar secepat apa, dan kapan satu suara berubah jadi ribuan langkah—dan siapa di belakangnya? Kecuali memang bangsa ini senang melihat demo sebagai fragmen kegaduhan dan keributan —yang membuat aparat keamanan turun bekerja menjaga keamanan, tapi sekaligus menambah keramaian. Lalu lupa membaca sinyal penting yang dikirimkan rakyat. Bahwa gelombang kekuatan rakyat tidak untuk diukur berapa banyak yang berdiri di jalan. Perspektif sosiometri, demo bukan soal biaya tambahan keributan, kemacetan, atau "ketakstabilan” tapi biaya pengganti sistem politik yang rusak. Dan itu jauh lebih mahal dan berbahaya. Sebab menekan demo tanpa perbaikan defisit demokrasi akan menguras energi. Ketika rakyat turun ke jalan, mereka tak sekadar berteriak. Mereka sedang menyusun ulang hubungan bernegara bangsa. Sejatinya hendak dibawa kemana Indonesia?
Internasional
Internasional
India dan Indonesia Perkuat Kerja Sama Demokrasi Lewat Program PPI 2025
New Delhi, katakabar.com - Komisi Pemilihan Umum India (Election Commission of India/ECI) menyambut kunjungan delegasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai bagian dari International Election Visitors' Programme (IEVP) 2025 yang berlangsung pada 4 hingga 9 November 2025. Delegasi yang dipimpin oleh Komisioner KPU, Idham Holik, ini beranggotakan tiga orang dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi demokrasi antara kedua negara. Kegiatan bekerja sama dengan India International Institute for Democracy and Election Management (IIIDEM), IEVP 2025 menghadirkan perwakilan dari berbagai negara, termasuk Prancis, Afrika Selatan, Belgia, Filipina, dan Cabo Verde. Program ini bertujuan memperkenalkan para peserta pada berbagai aspek penyelenggaraan pemilu di India yang diakui sebagai proses demokrasi terbesar dan paling kompleks di dunia. Menurut pernyataan resmi, program ini memberikan kesempatan bagi para peserta “untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pemilu India yang tengah berlangsung di Negara Bagian Bihar.” Melalui kegiatan tersebut, delegasi mempelajari proses pemungutan suara, penggunaan Electronic Voting Machines (EVM), serta mekanisme yang menjamin integritas dan aksesibilitas bagi seluruh pemilih. Selama kunjungan, delegasi KPU Indonesia mengikuti sesi interaktif dengan pejabat senior Komisi Pemilihan Umum India, menghadiri paparan teknis tentang manajemen pemilu, dan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pemungutan suara di Bihar. Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk bertukar pengalaman dan memperkuat pemahaman antar penyelenggara pemilu dari dua negara demokrasi besar di Asia. Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Shri Gyanesh Kumar, bersama Komisioner Dr. Vivek Joshi, membuka secara resmi program IEVP 2025 pada awal pekan ini. Ia menyatakan, keduanya menegaskan program ini merupakan wadah penting untuk memperkuat solidaritas demokrasi global dan berbagi praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan, jujur, dan inklusif. India dan Indonesia, sebagai dua negara demokrasi terbesar di Asia Selatan dan Asia Tenggara, memiliki nilai dan visi bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.
Opini
Opini
Hand Or Hope
Oleh: Agung Marsudi, Duri Institute katakabar.com - Pilkada Bengkalis 2024 sudah _game over_. Dengan kekuatan (_hand_), usaha bisa dihitung, makanya punya harapan (_hope_). Tapi hanya dengan modal harapan, perjuangan sulit untuk diangkakan. Kabar KBS memenangi pertandingan, bukan sesuatu yang luar biasa, karena memiliki semua potensi yang bisa diangkakan (_jaringan, struktural, finansial_)
Opini
Opini
Demokrasi Naik Turun Harga Sesuai Selera
Oleh: Agung Marsudi, Duri Institute katakabar.com - Kampanye telah usai, pesta akan dimulai. Hiruk-pikuk dan orasi para calon selama bersosialisasi, bersilaturahmi di berbagai titik dan simpul di seantero negeri, tentu menyisakan banyak cerita yang mestinya dituliskan. Episode akhirnya, KBS bergoyang, SANDI sholawatan.
Riau
Riau
HMI Badko Sumbagtera: 'Demokrasi Harus Terus Ditegakkan di Riau'
Pekanbaru, katakabar.com - Ketua pengembangan pembinaan organisasi, HMI badan koordinasi sumatera bagian tengah dan Utara atau Badko Sumbagtera, Alfan Prasad soroti pernyataan yang dirilis FKPMR dan PPMR. Menurut Alfan, pada dasarnya hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin di dalam konstitusi Indonesia. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia atau HAM, Pasal 28E ayat 3 Undang Undang Dasar 1945.
Ekonomi
Ekonomi
Perundingan I-EU CEPA Bajak Hak-Hak Demokrasi dan Abaikan Dampak bagi Masyarakat
Jakarta, katakabar.com - Indonesia AIDS Coalition atau IAC, bersama mitra lain kritik putaran perundingan ke 19 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-EU CEPA yang digelar pada 1 hingga 5 Juli 2024. Perundingan ini dinilai telah mabaikan hak-hak demokrasi dan berdampak negatif pada masyarakat. Salah satunya akses masyarakat ke obat terjangkau.
Opini
Opini
Demokrasi Knalpot, Brong, Adu Corong!
Oleh: Agung Marsudi Duri Insitute katakabar.com - Debat Capres-Cawapres bukan cerdas cermat, apalagi panggung ajang pencarian bakat, sehingga ada yang sewot, tembak langsung, tersinggung, marah, tanya jawab, gak mau jawab, lalu ada yang merasa harus "tereliminasi". Heboh dan layak dikomentari. Sekali lagi, Indonesia tidak sedang memilih siapa yang lihai berdebat. Sebab sejatinya berdebat, bukanlah jati diri kita. Sebagai bangsa kita telah memiliki warisan luhur yaitu musyawarah, bukan bersilat lidah. Di negeri yang tumbuh subur nilai-nilai luhur Pancasila, kenapa musyawarah mufakat ditinggalkan, dan tak diberi ruang. Debat Cawapres edisi Minggu malam (21/1/2024) di JCC Senayan, menjadi pertunjukkan yang membuat penonton sesak nafas, campur aduk, puas tak puas. Raut wajah, dan mimik para cawapres seperti diselimuti kegetiran-kegetiran. Meski, rakyat tetap setia di depan telivisi, tak beranjak dari kursi. Ini bukan soal agitasi, perasaan rakyat tak boleh dilukai. Masih ada puncak debat 4 Februari nanti. Demokrasi juga urusan hati. Muhaimin, Gibran, Mahfud. Ambil waktu, duduk bersamalah. Berbagilah, bermusyawarahlah. Potensi anda, energi Indonesia. Politik adu gagasan, masih berhenti di terminal Tirtonadi, belum sampai di Kampung Rambutan. Ini bukan politik ga(s)gasan. Ambisi satu putaran. Politik Brong! Demokrasi knalpot yang hanya adu corong!
Opini
Opini
ODOD: 'Orkestrasi Demokrasi Over Dosis'
Oleh: Duri Institute, Agung Marsudi katakabar.com - Dunia transportasi kita mengenal istilah ODOL, Over Dimension Over Load. Panitia Debat Capres 2024, pada Selasa (12/12) lalu sepertinya belum menampilkan performa pertunjukan perdebatan yang diharapkan publik. Debat yang memberi greget, dan berbobot. Lalu lahirlah sindiran ini ODOD, Orkestrasi Demokrasi Over Dosis. Seperti iklan, hasilnya "Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah anda". Debat presiden edisi perdana, berlangsung riuh. Padahal tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Tema berat, yang selama ini menjadi 'beban berat' Indonesia. Selanjutnya, jika tidak ada perubahan konsep dikhawatirkan edisi kedua dan seterusnya akan bernasib sama. Bisa ditebak kualitasnya. Hanya menjadi tontonan biasa. Sebuah orkestrasi demokrasi yang overdosis. Tontonan lebay, dan ikutan gemoy! Dari ketiga Capres, Anies dan Ganjar yang memiliki tradisi berdebat. Sedang Prabowo karena berlatar belakang tentara, tentu tidak memiliki tradisi berdebat. Jadi, intinya bukan pada 'silat lidahnya' tapi politik gagasan yang ditawarkan. Disayangkan, jika debat lalu menjadi panggung saling serang. Kecuali, debat Capres memang dirancang hanya sebagai talkshow biasa, yang menghabiskan anggaran negara.
