Riau
Riau
Tuntut Hak Plasma 20 Persen, Warga Ngaso Tagih Janji Perusahaan di Pekanbaru
Rokan Hulu, katakabar.com - Langkah warga Desa Ngaso tidak ada yang berlebihan. Apalagi, setelah menunggu puluhan tahun, aksi damai di kampung halaman belum juga membuahkan hasil. Ratusan warga pun melangkah lebih jauh mendatangi DPRD Provinsi Riau dan Kantor Gubernur Riau, Kamis (29/10). Satu pesan yang mereka bawa: PTPN IV Regional III, wujudkan kewajiban plasma 20 persen sekarang juga.
Riau
Riau
Warga Ngaso Bergerak: Tegaskan Kewajiban 20 Persen Plasma Bukan Sekadar Janji
Rokan Hulu, katakabar.com - Lebih dari 1.000 warga Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, turun ke jalan Jumat pagi. Bukan untuk kerusuhan, tapi untuk satu hal sederhana: menuntut hak yang sudah terlalu lama terkatung-katung.
Sawit
Sawit
Masyarakat Kabun Geram Janji Plasma 20 Persen Tak Kunjung Jelas, Aksi Besar Bakal Digelar
Rokan Hulu, katakabar.com - Sudah berapa lama masyarakat Kecamatan Kabun menunggu? Sudah berapa kali duduk bersama? Dan sudah berapa kali harapan itu kembali pupus begitu saja? Polemik kebun plasma 20 persen dengan PT Padasa Enam Utama bukan lagi sekadar perdebatan biasa.
Hukrim
Hukrim
Setoran dari Bandar Sabu Mencuat, Kapolres Rohul Bungkam Janji Transparansi Polda Riau Cuma 'Lip Service'
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di saat rakyat menaruh harapan tinggi pada institusi kepolisian untuk membasmi narkoba hingga ke akar-akarnya, justru kabar yang mengerikan bergema dari dalam rumah tangga kepolisian sendiri. Lima personel Polres Rokan Hulu berinisial US, GL, FK, RZ, dan RF, kini diduga tak sekadar terlibat penyalahgunaan narkoba, melainkan secara terstruktur menerima uang setoran dari bandar sabu. Kabar ini bukan isapan jempol; ia berputar di mulut warga, mengundang kemarahan, sekaligus mempertanyakan integritas pimpinan yang seharusnya menjaga. Yang lebih menyakitkan: hingga saat ini, kebisuan menyelimuti kasus itu. Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra tak membuka suara sedikit pun. Kabid Humas Polda Riau, saat dikonfirmasi katakabar.com, Sabtu (26/9). Boleh jadi tak memberikan jawaban yang jelas dan pasti seolah ada hal yang sengaja ditutup rapat. Padahal sebelumnya, pada 16 September 2026, pihaknya telah menyampaikan pernyataan resmi: "Menanggapi informasi yang beredar terkait penanganan kasus yang melibatkan personel, Polres Rokan Hulu bersama jajaran Bid Propam Polda Riau memastikan perkara tersebut telah ditangani secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku." Janji itu kini terlihat retak. Jika sudah ditangani secara profesional di mana hasilnya? Jika transparan, mengapa tak ada satu pun informasi yang boleh diketahui publik? Fakta di lapangan berbicara sebaliknya: proses pemeriksaan masih berjalan di Bidang Propam Polda Riau hingga Kamis (24/9). Tetapu bentuk pelanggaran apa yang sesungguhnya didalami, tetap tertutup rapat. Apakah ini cara kerja yang disebut transparan? Dugaan penerimaan uang dari bandar narkoba adalah tuduhan yang sangat berat. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin ini pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Jika benar anggota berseragam menerima keuntungan dari peredaran sabu yang merusak masa depan generasi, maka mereka bukan lagi pelindung masyarakat, melainkan sekutu pelaku kejahatan. Dan jika hal ini dibiarkan berlangsung tanpa tindakan tegas, berarti ada perlindungan dari atas. Pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari: apakah Kapolres Rohul tidak tahu, atau sengaja pura-pura tidak tahu? Di bawah kepemimpinannya, anggota diduga terlibat dalam jaringan yang seharusnya diberantas. Peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu makin merajalela, sementara mereka yang diduga terlibat tetap berjalan tanpa ada jeratan hukum yang terlihat. Apakah ini ketidakmampuan memimpin? Atau ada kepentingan yang membuatnya bungkam? Masyarakat Rokan Hulu kini menuntut kejelasan. Jika lima orang itu bersalah proses hukum secepatnya, sanksi seberat-beratnya, hingga pemberhentian dari keanggotaan Polri. Jika tidak bersalah buktikan kepada publik, kembalikan nama baik mereka, dan minta maaf atas keresahan yang timbul. Tapi berdiam diri, menutup mulut, membiarkan dugaan terus menguat itu bukan kepemimpinan. Itu kelalaian yang tak termaafkan. Kini pandangan seluruh rakyat tertuju kepada Kapolda Riau. Janji pada 16 September lalu harus dibuktikan. Jangan biarkan kasus ini senyap begitu saja. Rokan Hulu tak butuh pemimpin yang menutup mata Rokan Hulu butuh pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan jika pelakunya ada di lingkaran terdekatnya sendiri.
Riau
Riau
PC PMII Kepulauan Meranti Desak Pelindo Tepati Komitmen Bagi Hasil Seaport Tax Demi Kepentingan Daerah
Selatpanjang, katakabar.com - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kepulauan Meranti mendesak PT Pelindo untuk segera merealisasikan komitmen kerja sama terkait bagi hasil seaport tax Pelabuhan Tanjung Harapan yang hingga kini belum menemui kejelasan. Ketua PC PMII Kepulauan Meranti, Amri Sukarles, menilai keterlambatan realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. "Kami meminta PT Pelindo menunjukkan komitmen yang nyata. Kesepakatan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dan BUMD jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kepentingan masyarakat Meranti harus menjadi prioritas," tegas Amri. PC PMII Kepulauan Meranti juga mendorong seluruh pihak, baik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, PT Bumi Meranti maupun PT Pelindo, untuk segera menyelesaikan proses negosiasi secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan daerah. Menurut PMII, potensi pendapatan dari seaport tax harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lantaran itu, penyelesaian PKS tidak boleh terus tertunda. PMII berharap PT Pelindo segera memberikan kepastian atas draf kerja sama yang telah diajukan sehingga peluang peningkatan PAD tidak kembali tertunda. Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, PC PMII Kepulauan Meranti akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik serta mendorong tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian pada pembangunan daerah, menyusul belum terealisasinya kerja sama bagi hasil seaport tax antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Politik
Politik
Sepuluh Bulan Jadi Bupati Inhu, Janji Kampanye Terealisasi
Rengat, katakabar.com - Kinerja pemerintahan Ade Agus Hartanto bersama H. Hendrizal selama sepuluh bulan jadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Riau berjalan ke arah positif. Program yang dijanjikan semasa kampanye pemilihan kepala daearah (Pilkada) 2024 sudah terlaksana. Salah satu dari sederet janji kampanye Ade Agus Hartanto-H Hendrizal, yakni umrah gratis bagi pelaku sosial keagamaan. Pada 10 Desember 2025, jemaah calon umroh (JCU) sebanyak 100 orang diberangkatkan dari Halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu. Rinciannya, mereka total 58 orang Imam Masjid, 9 orang petugas penggali kubur, 26 orang petugas penyelenggara Jenazah, dan 7 orang sebagai Marbot atau Grarim, petugas kebersihan mesjid. Selain itu, diberangkatkan 1 orang Juara MTQ Tingkat Kabupaten, dan 2 orang pendamping sehingga total yang diberangkatkan sebanyak 103 orang. Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, mengatakan pelaksanaan program umrah gratis perdana ini adalah bentuk penghargaan pemerintah diberikan kepada orang-orang terpilih yang telah memberikan dedikasi terhadap masyarakat Indragiri Hulu. "Dengan mengucapkan bismillahirohmanirrohim jamaah calon umrah program Umrah Gratis pemerintah daerah Indragiri Hulu tahun 2025, secara resmi kita lepas keberangkatannya,” ucapnya. Pelaksanaan umrah gratis itu, sebutnya, program bupati dan wakil bupati sebagai wujud pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagai pelaku sosial keagamaan. Sebab, lanjutnya, apa yang dilakukan masyarakat sebagai pelaku sosial keagamaan sangat bermanfaat untuk orang banyak. "Jasa bapak ibu selama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kami rela menggelontorkan anggaran Rp3,5 miliar untuk umroh gratis ini," jelasnya. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan prosesi Tepuk Tepung Tawar kepada 14 orang calon jemaah Umrah secara simbolis oleh Bupati Inhu, Wakil Bupati Inhu, dan unsur Forkopimda Inhu dengan diiringi Pembacaan Talbiyah.
Riau
Riau
Terkendala Izin Jalur Pacu, Gubri Janji Bandara Tuanku Tambusai Bisa Beroperasi
Pasir pengaraian, katakabar.com- Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, M.Si kunjungan kerja rangkaian dari safari ramadhan 1446 hijiriah tahun 2025 masehi, Minggu (9/3). Di safari ramadhan ke Kabupaten Rokan Hulu, Gubernur Riau, H. Abdul Wahid tinjau Bandara Tuanku Tambusai yang terletak di Kecamatan Rambah Samo. Ia didampingi Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, dan Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Di Kunker itu, Gubri menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali operasional Bandara Tuanku Tambusai dengan membuka rute penerbangan Pekanbaru-Pasir Pengaraian dan Pasir Pengaraian-Medan, Sumatera Utara.
Sumut
Sumut
Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Selesai Langkat Blokade
Binjai, Katakabar.com - Warga Lingkungan XI Rambung Putih, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, melakukan aksi blokade jalan tepat...
Riau
Riau
Usulkan Pemutihan Pajak dan Pengurangan PBB, Masrul Kasmy Dinilai Janji Populis
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Calon Bupati Kepulauan Meranti, H Masrul Kasmy usul kebijakan pemutihan pajak kendaraan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat kampanye terbuka. Ketua Laskar Cendikiawan Melayu Cendikiawan Muda (LMCM), Jefrizal kepada wartawan, Sabtu (9/11) menyatakan, kebijakan usulan pemutihan pajak dan pengurangan PBB tidak menyentuh akar masalah, dan dinilai sebatas janji populis.
Riau
Riau
Lihat Asrama Mahasiswa Meranti di Yogyakarta, Plt Bupati Janji Rehabilitasi Pada 2024 Ini
Yogyakarta, katakabar.com - Pelaksana Tuga (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar lihat kondisi Asrama mahasiswa Tanah Jantan, di Condongcatur, Yogyakarta, pada Rabu kemarin. Orang Nomor Satu di 'Negeri Sagu' nama lain dari Kepulauan Meranti ke Yogyakarta sikapi aspirasi mahasiswa asal Kepulauan Meranti di Yogyakarta. Sebelumnya, asrama yang ditempati mahasiswa asal Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu dilaporkan kondisi rusak dan kurang layak huni. Di lapangan, beberapa bagian gedung asrama terlihat rusak sedang hingga berat. Kondisi itu akibatkan seluruh mahasiswa yang menempati asrama merasa kurang nyaman. "Kami sudah hampir setahun ini kesulitan air Pak. Air diambil dari musholla terdekat untuk keperluan sehari-hari, atapnya bocor di mana-mana, sering terjadi korsleting listrik, dan ada beberapa bagian yang lapuk dan roboh," ujar salah satu mahasiwa yang tempati asrama. Plt Bupati Kepulauan Merantu menyebutkan, kunjungan ini selain melihat kondisi asrama mahasiswa, melakukan penertiban dan pengamanan aset milik Pemkab Kepulauan Meranti di Yogyakarta. "Asrama ini kondisinya sebagian sudah rusak, di mana ada permasalahan air dan listrik. Ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya sudah instruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk rehabilitasi segera agar anak-anak merasa nyaman tinggal dan menuntut ilmu di Yogyakarta," janji Asmar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Irmansyah menimpali, rehabilitasi Asrama Tanah Jantan Yogyakarta telah dianggarkan pad 2024ini. "Asrama ini tercatat sebagai aset Pemda dari 2014 silam, dan belum pernah dilakukan pemeliharaan gedung. Untuk anggaran rehabilitasi sudah dialokasikan tahun ini, tinggal nanti di eksekusi perangkat daerah sesuai arahan Pak Bupati," jelas Irmansyah. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tarmizi menyatakan, pihaknya segera tindaklanjuti rehabilitasi asrama. "Sesuai arahan Bupati, kita segera rehabilitasi. Saat ini kita sedang melakukan penghitungan kerusakan gedung. Tadi ada permintaan sumur bor dari mahasiswa, kita buatkan dan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan lancar," harapnya. Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kepulauan Meranti, Nurul Wahyu sampaikan terima kasih atas perhatian Plt Bupati dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti terhadap permasalahan mahasiswa di Yogyakarta. "Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan jajarannya telah mengunjungi kami. Kami berharap agar asrama ini segera direnovasi dan terealisasi apa yang telah direncanakan," ucapnya. Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat berkunjung didampingi Ketua TP PKK Kepulauan Meranti, Ismiatun, Kepala BPKAD, Irmansyah, Kabag Umum, Tarmizi, Kabid Aset, Istiqomah, dan Kabid IKP Diskominfotik, Dody Hamdani.
