Para Petani
Sorotan terbaru dari Tag # Para Petani
Sawit
Sawit
Dorong Para Petani Sawit Peserta PSR Wujudkan Swasembada Energi
Medan, katakabar.com - Target pemerintah meningkatkan bauran dari biodiesel B-40 menjadi B-50 butuh tambahan pasokan minyak sawit mentah hingga 6,6 juta ton. Makanya para petani sawit peserta program Peremajaan Sawit rakyat atau PSR didorong berkontribusi lebih besar untuk proyek biodiesel. Tekad swasembada energi di era pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dengan mengedepankan sumber energi nabati sawit menjadi peluang bagi petani sawit untuk meningkatkan nilai keekonomian perkebunan sawitnya.
Sawit
Sawit
Harga TBS Sawit Naik di Pabrik, Para Petani Optimis Harga Takkan Hancur di OKU
Baturaja, katakabar.com - Para petani atau pekebun optimis harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit takkan hancur di Kabupaten OKU. Optimisme para petani atau pekebun tersebut seiring harga TBS kelapa sawit naik di tingkat pabrik dan indikasi harga minyak goreng kelapa sawit stabil serta cendrung naik. Saat ini, harga TBS kelapa sawit di Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan naik dibandrol Rp2.300 per kilogram di tingkat pabrik. Harga ini mengalami perubahan dari empat hari lalu. Dilansir dari laman sripoku.com, pada Rabu (17/1) siang, harga TBS kelap sawit di awal tahun 2024 masih sebesar Rp2.145 per kilogram. Tapi, sepekan kemudian, di paruh dua Januari 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp25 per kilogram jadi dibeli Rp2.170 per kilogram di tingkat pabrik. Memasuki pekan ketiga Januari 2024, harga TBS kelapa sawit ini naik lagi sebesar Rp80 per kilogram jadi dibandrol sebesar Rp2.300 per kilogram di tingkat pabrik. Jika dibandingkan dengan harga TBS kelapa sawit si awal tahun 2023 lalu di angka Rp2.345 per kilogram, tapi memasuki pertengahan tahun 2023 harga TBS kelapa sawit turun sekitar Rp400 per kilogram jadi dibeli Rp1.950 per kilogram di tingkat pabrik, dan harga ini terus turun hingga menjadi sebesar Rp1.835 per kilogram. Tapi, di akhir tahun 2023 lalu, harga TBS kelapa sawit di Kabupaten OKU ditutup dengan harga Rp2.145 per kilogram. Di mana harga ini bertahan hingga pekan pertama Januari 2024. Meski naik tipis, kondisi ini membuat para petani sawit tidak khawatir masih tetap optimis. Harga TBS kelapas Rp2.300 per kilogram ini di tingkat pabrik. Sedang, untuk harga di tingkat petani ikut naik walau tipis. Setakat ini di tingkat petani, harga TBS kelapa sawit dipastikan ikut naik kisaran Rp1.850 per kilogram hingga Rp1.900 per kilogram.
Nasional
Nasional
Dorong Percepatan Sertifikasi ISPO, Disbun Berau: Petani Minimal Miliki STDB Dulu
Tanjung Redeb, katakabar.com - Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Berau terus dorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Di mana targetnya para petani kelapa sawit sudah memiliki ISPO dan minimal memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) lebih dulu. Kepala Dinas Perkebunan (Kasisbun) Berau, Lita Handini menjelaskan, para petani kelapa sawit diwajibkan memiliki sertifikasi ISPO pada 2025 mendatang agar para petani bisa menjual Tandan Buah Segar sesuai standar harga. "Lantaran itu, pihaknya menargetkan pada tahun 2024 ini paling tidak satu petani bisa memiliki ISPO. Tapi, harus mengurus Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) lebih dulu," ujarnya dilansir dari laman berauterkini.co.id, pada Senin (15/1). Menurutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Regulasi itu wajibkan pekebun atau petani kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Kita terus mendorong para petani. Lantaran di Peraturan Presiden mewajibkan setiap pekebun atau petani sawit memiliki sertifikat pada tahun 2025 mendatang,” jelasnya. Tapi, ulas Lita, hingga memasuki 2024 belum ada petani kelapa sawit di 'Bumi Batiwakkal' nama lain dari Kabupaten Berau yang memiliki ISPO. Kendalanya mesti lewat beberapa tahapan, yakni banyak petani kelala sawit kesulitan penuhi masalah legalitas lahan garapan. Tidak hanya itu, masih banyak pula para petani manfaatkan kawasan hutan sebagai lahan budidaya komoditas kelapa sawit. “Kita saat ini sedang berupaya untuk melakukan pemetaan lahan sebagai syarat pemberian STDB dan ISPO kepada mereka. Lahannya harus berada di luar kawasan hutan,” ucapnya. Kelompok petani kelapa sawit, terang Lita, baik yang berproduksi secara swadaya maupun bermitra dengan pihak lain, masih belum paham betapa pentingnya memperoleh sertifikasi berkelanjutan. “Ini sebabkan proses memperoleh sertifikat kelapa sawit berkelanjutan menjadi susah,” tuturnya. Disbun Kabupatem Berau saat ini, lanjut Lita, sedang melakukan sosialisasi kepada para petani kelapa sawit untuk menyadari pentingnya memiliki ISPO. “Kita banyak dibantu NGO untuk kepengurusan STDB ini. Sebenarnya yang ada saat ini sudah 500 STDB tinggal menunggu validasi,” bebernya. Haralannya, sebut Lita, petani-petani yang ada saat ini bisa membentuk sebuah kelompok agar lebih mudah kepengurusannya. Apalagi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat para petani harus memiliki kelompok. “Kalau petani berkelompok banyak, manfaatnya kita lebih mudah untuk memberikan STDB, lahannya terdata dengan baik, terus bisa diberikan fasilitas bantuan dari pusat,” kata Lita. Cerita Lita, bantuan yang bisa diterima petani bila memiliki kelompok, seperti deversifikasi pupuk, pembukaan lahan baru, bantuan permodalan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ). “Sudah ada menerima bantuan pembukaan lahan baru, paket bantuannya capai Rp30 juta,” sebutnya lagi. Dari data yang dimiliki Disbun Kabupaten Berau, lahan kelapa sawit yang tersebar di sebelas kecamatan di wilayah Berau seluas 30 ribu hektar. Di mana hanya Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Maratua yang tidak memiliki lahan kelapa sawit. "Jadi, petani kelapa sawit di Kabupaten Berau bisa melakukan budidaya kelapa sawit berkelanjutan dengan ditunjukkan petani yang memiliki sertifikat ISPO," harapnya. Pembukaan lahan di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) mudah-mudahan bisa dikurangi. Itu tadi, bakal menyulitkan petani. "Begitu pula kerja sama antara petani mandiri dan perusahaan terjalin, sehingga petani mandiri bisa sama sejahteranya dengan petani plasma ataupun perusahaan,” tandasnya.
Nasional
Nasional
Petani Sawit Hindari Rentenir, OJK: Skema Pinjaman 'Jebakan Batman'
Bengkulu, katakabar.com - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Tito Adji Siswantoro ingatkan para petani kelapa sawit di wilayah teritorinya berhati-hati kepada tawaran pinjaman dengan bunga rendah dari lembaga keuangan tak resmi. Kata Tito, jelang akhir tahun 2023 ini terjadi lonjakan tawaran pinjaman dengan bunga rendah yang kebanyakan berasal dari rentenir. Apalagi, rentenir diketahui sengaja memberikan tawaran bunga rendah untuk menarik petani kelapa sawit sebagai korban. "Kami imbau agar petani sawit tidak tergiur dengan tawaran pinjaman bunga rendah, terutama dari lembaga keuangan yang tidak resmi. Banyak rentenir yang memberikan penawaran ini dengan tujuan agar petani terjebak dalam jerat hutang yang sulit untuk diselesaikan," ujarnya, kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pada Selasa (12/12). Dijelaskan Tito, rentenir cenderung menerapkan skema yang tidak transparan. Di mana skema pinjaman yang ditawarkan cenderung menjebak. "Setelah agunan diserahkan, banyak petani kelapa sawit yang mengalami kesulitan melunasi utang, meski sudah mencicil. Ini menjadi peringatan serius untuk selalu melakukan transaksi keuangan melalui lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh OJK," tegasnya. Untuk langkah preventif, tuturnya, OJK Bengkulu berjanji meningkatkan sosialisasi dan edukasi keuangan di kalangan petani kelapa sawit. Menurutnya, penting pemahaman tentang risiko keuangan dan perlindungan konsumen agar petani dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam mengelola aspek keuangan mereka. "Kami bakal meningkatkan sosialisasi dan edukasi keuangan di kalangan petani sawit," ucapnya. Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia Provinsi Bengkulu, Jakfar angkat bicara terkait peringatan dari Kepala OJK. Dirinya mengajak semua anggota untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan memilih lembaga keuangan yang dapat dipercaya. "Kami dukung imbauan dari OJK. Semua petani harus lebih selektif dalam menerima tawaran pinjaman agar tidak terjebak dalam masalah keuangan yang sulit diatasi," terang Jakfar. Peringatan ini, ulasnya, menjadi sorotan serius terhadap praktik rentenir yang merugikan petani kelapa sawit. Saya berkomitmen untuk terus mengawasi dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. "Kami mengawasi dan melindungi masyarakat khususnya petani sawit di Bengkulu," tandasnya.
Nasional
Nasional
Di Bengkulu, Petani Kelapa Sawit Desak Skema Penetapan Harga Merata
Bengkulu, katakabar.com - Para petani di Provinsi Bengkulu desak skema penetapan harga Tandan Buah Sagar (TBS) kelapa sawit merata. Mereka merasa penetapan harga TBS kelapa sawit selama ini berdasarkan umur tanaman dinilai belum merata sesuai harapan. Ketua Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu, Edy Mashury menjelaskan, penetapan harga TBS kelapa sawit berdasarkan umur tanaman hanya dirasakan petani yang bermitra dengan perusahaan, dan petani kelapa sawit swadaya tidak dapat merasakan apalagi manfaatnya. "Petani kekapa sawit sudah lama menjalin kerja sama dengan perusahaan bisa merasakan peningkatan harga yang memadai sesuai umur tanaman. Tapi banyak petani kelapa sawit swadaya masih belum menikmati," tegas Edy dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (10/8). Menurutnya, para petani swadaya dambakan pemerintah daerah memberikan kepastian dan jaminan skema penetapan harga TBS kelapa sawit tidak memandang ukuran atau skala usaha. "Skema penetapan harga itu belum memberikan rasa keadilan, dan manfaat kepada seluruh petani. Mestinya bisa merangkul banyak petani sawit tapi nyatanya belum ada," jelasnya. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi menuturkan, kita tengah melakukan evaluasi pelaksanaan skema penentuan harga berdasarkan umur tanaman. "Kami sadar ada kekhawatiran di kalangan petani. Kami sedang bekerja untuk pastikan skema ini berjalan sesuai dengan tujuannya dan memberikan manfaat yang lebih merata," ujar Rosmala. Wakil Ketua KADIN Bengkulu, Arnop Wardin berharap dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan dan petani, situasi ini dapat diatasi. "Memang kita akui belum berjalan maksimal, tapi mudah-mudahan seiring berjalan waktu bisa berhasil," imbuhnya. Harapannya, keberhasilan skema penentuan harga TBS di Bengkulu menjadi langkah positif dalam mendukung kesejahteraan para petani, tambahnya.
Tekno
Tekno
Workshop, BRIN Ajari Petani Kelapa Sawit Olah TBS Jadi Pra CPO
Tana Paser, elaeis.co - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) taja workshop sekitar empat hari lamanya mulai 24 hingga 27 Juli di di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Workshop ini sekaligus sosialisasi aplikasi pengolahan Buah Kelapa sawit jadi Pra-CPO, guna peningkatan daya tawar petani sawit mandiri di sentra perkebunan kelapa sawit rakyat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Kalimantan Timur beri pujian kepada BRIN dan BPDPKS digelarnya workshop. "Bagi sebagian besar masyarakat tanaman kelapa sawit komoditas primadona. Di mana saat ini jadi penyumbang devisa negara terbesar non migas," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser, Adi Maulana dilansir dari laman elaeis.co pada Rabu (26/7). Dijelaskan Adi, total 218.023 pekerja di perkebunan kelapa sawit di Paser. Dari total tenaga kerja itu, berjumlah 86.208 orang pekerja pola perkebunan rakyat. "Kelapa sawit sangat menjanjikan lantaran penanaman dan perawatan mudah, dan hasilnya bisa dinikmati waktu cukup lama. Tanaman ini alami tanpa limbah produksi, sebab setiap bagian dari tanaman bermanfaat, seperti berbagai produk olahan rumah tangga, yakni minyak goreng, sabun dan lainnya. Bahkan bisa jadi pupuk kompos, batang yang ditebang menjadi bahan dasar furnitur," ulasnya. Menurutnya, kelapa sawit bernas di Indonesia menjadikan nusantara raja biodiesel dengan produksi 7,9 miliar liter, mengalahkan Amerika dan Jerman. "Kelapa sawit dinilai lumbung energi terbarukan. Di mana kelapa sawit saat ini tengah diupayakan untuk mengalihkan jenis energi utama dunia dari fossil based energy menjadi renewable green energy," bebenya. Data Kementerian Pertanian RI yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 14,9 juta hektar di tahun 2022 lalu. Di Provinsi Kalimantan Timur posisinya diurutan kelima se Indonesia dengan luas areal sekitar 1,4 juta hektar dengan hasil produksi CPO sebanyak 3.982.723 ton. "Perkebunan rakyat luasnya capai 268.963 hektar memproduksi 576.781 ton CPO," ujarnya. Memang sangat menjanjikan, tapi tak luput dari berbagai persoalan dihadapi para petani sawit swadaya. Persoalan itu, meliputi jarak tempuh yang jauh ke pabrik, harga jual terganrung Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), dan TBS kelapa sawit mudah rusak bila disimpan 24 jam lamanya. Selain itu, alur rantai pasok CPO terbilang panjang, dan TBS yang dijual masih muda atau terlalu matang membusuk begitu tiba di PMKS. sampai di PKS. Celakanya, berdampak kepada pendapatan yang diterima tidak sesuai harapan para petani. Kondisi itu lanjut Adi, dibutuhkan pemahaman agar hasil yang didapat petani jauh lebih meningkat. "Salah satunya melalui kegiatan pelatihan pengolahan TBS menjadi pra-CPO ini," terangnya. Pelatihan ini harap Adi, mudah-mudahan bisa jadi wadah bagi para petani kelapa sawit memperluas wawasan, dan saling tukar pendapat pengalaman secara langsung, baik dengan para narasumber maupun dengan rekan se profesi para petani sawit. BPDPKS hendaknya bisa membantu fasilitasi pengadaan alat pengolahan atau PMKS mini dengan kapasitas 500 hingga 700 kilogram TBS kelapa sawit per jam bagi petani sawit swadaya. "PMKS mini solusi hasil panen tidak busuk berdampak kepada meningkatnya pendapatan para petani di Paser," katanya. "Semua stakeholder ke depan, mudah-mudahan lebih memperhatikan para petani agar hasil panen lebih meningkat dari segi kuantitas, mulai dari penanaman hingga replanting tanaman sawit tidak produktif," timpalnya.