Internasional
Internasional
BRICS 2026: Perkuat Suara Global South dari New Delhi
New Delhi, katakabar.com - Negara-negara BRICS perkuat komitmen untuk membangun kerja sama yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke 18 di New Delhi, India. Pertemuan yang berlangsung dari 12 hingga 13 September 2026 tersebut menghasilkan Deklarasi New Delhi, yang menjadi arah bersama negara-negara BRICS dalam memperkuat kerja sama politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta hubungan antar masyarakat. KTT tahun ini digelar di bawah kepemimpinan India usung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto turut hadir dalam KTT tersebut sebagai salah satu pemimpin negara anggota BRICS. Di pertemuan itu, Prabowo menekankan kekuatan kolektif BRICS dapat digunakan untuk perkuat ketahanan global sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. “BRICS mewakili setengah dari seluruh umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian global serta perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar di dunia dan para produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang sangat besar,” jelas Prabowo. BRICS dan Perubahan Tatanan Global BRICS telah berkembang jauh dari kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Setelah Afrika Selatan bergabung, kelompok tersebut kemudian mengalami ekspansi dan kini mencakup negara-negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Perluasan tersebut membuat BRICS memiliki cakupan kepentingan yang semakin beragam. Forum ini tidak lagi hanya berbicara mengenai perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh isu teknologi, energi, pangan, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, hingga reformasi tata kelola global. Deklarasi New Delhi menegaskan kembali komitmen BRICS terhadap multilateralisme dan sistem internasional yang lebih representatif. Negara-negara anggota juga menyerukan partisipasi yang lebih bermakna bagi negara-negara berkembang dan emerging markets dalam proses pengambilan keputusan global. Global South Harus Ikut Membentuk Aturan Sebagai Ketua BRICS 2026, India mendorong agar BRICS menjadi salah satu wadah untuk memperkuat suara negara-negara berkembang. Dalam sesi KTT mengenai tata kelola global dan penguatan multilateralisme, Perdana Menteri India Narendra Modi menyoroti ketimpangan antara besarnya dampak yang dirasakan Global South dan keterwakilannya dalam pengambilan keputusan dunia. “Global South berada di barisan terdepan dalam menghadapi krisis global, tetapi berada di barisan belakang dalam pengambilan keputusan,” ucap Modi. Modi menyerukan agar negara-negara Global South tidak hanya menjadi rule-taker, tetapi berkembang menjadi rule-shaper dalam tata kelola global. BRICS, menurutnya, dapat menjadi platform untuk memperkuat kapasitas negara-negara berkembang. Pandangan tersebut sejalan dengan Deklarasi New Delhi yang menekankan pentingnya memperluas partisipasi dan representasi negara-negara berkembang dalam institusi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ekonomi dan Ketahanan Menjadi Fondasi Deklarasi New Delhi menekankan pentingnya rantai pasok yang lebih tangguh serta peningkatan kapasitas produksi negara berkembang agar dapat masuk ke segmen manufaktur dan produksi bernilai tambah lebih tinggi. Kerja sama tersebut juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri, fasilitasi perdagangan, dan investasi. BRICS juga melanjutkan pembahasan mengenai sistem pembayaran lintas batas dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan serta investasi antaranggota, dengan tetap mempertimbangkan prioritas nasional masing-masing negara. Prabowo menilai kekuatan kolektif BRICS dapat menjadi modal untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi serta menciptakan peluang pembangunan bagi negara-negara berkembang. Dari Teknologi hingga Riset BRICS juga memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sains, teknologi, dan inovasi. Deklarasi New Delhi menempatkan kerjasama Science, Technology and Innovation (STI) sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Negara-negara anggota mendukung kerja kelompok-kelompok kerja STI serta pengembangan BRICS Science and Research Repository sebagai platform berbagi pengetahuan dan hasil penelitian. Melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia menawarkan pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas riset unggulan kepada periset, perguruan tinggi, industri, dan peneliti dari negara-negara anggota BRICS. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat mobilitas peneliti dan mendorong lahirnya kolaborasi riset yang lebih konkret. Pendidikan Menjadi Investasi Jangka Panjang Selain ekonomi dan teknologi, pendidikan menjadi bagian penting dari upaya BRICS membangun sumber daya manusia. Deklarasi New Delhi mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, program pertukaran dan beasiswa pada tingkat sarjana maupun pascasarjana, termasuk dalam bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). BRICS Network University menjadi salah satu mekanisme yang didukung untuk memperkuat kerjasama akademik dan penelitian antarnegara. Jaringan tersebut mendorong program bersama, mobilitas akademik, serta pertukaran pengetahuan lintas disiplin. Menariknya, agenda pendidikan BRICS juga mencakup tahap paling awal dalam perkembangan manusia. Deklarasi mendorong pertukaran praktik terbaik dalam Early Childhood Care and Education (ECCE) serta Foundational Literacy and Numeracy (FLN). Penggunaan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam pendidikan juga didorong dengan prinsip aman, etis, dan berpusat pada manusia. Indonesia Memperkuat Posisi di BRICS Bagi Indonesia, KTT BRICS 2026 menjadi salah satu momentum penting setelah Indonesia bergabung sebagai anggota penuh. Kehadiran Presiden RI di New Delhi menunjukkan upaya Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam forum yang semakin berpengaruh terhadap pembahasan ekonomi dan tata kelola global. Pemerintah Indonesia menempatkan keanggotaan BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama multilateral dan membangun kemitraan strategis dengan negara-negara berkembang. Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan keanggotaannya menghasilkan kerja sama konkret, mulai dari perdagangan dan investasi hingga pangan, energi, teknologi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan pasar yang luas dan sumber daya yang dimiliki negara-negara BRICS, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi sekaligus membangun kapasitas nasional melalui pertukaran teknologi, pengetahuan, dan sumber daya manusia. Deklarasi New Delhi dan Tantangan ke Depan Deklarasi New Delhi menjadi salah satu hasil utama KTT BRICS 2026. Dokumen tersebut mencakup agenda yang luas, mulai dari reformasi tata kelola global dan kerja sama ekonomi hingga teknologi, pendidikan, perubahan iklim, kesehatan, dan hubungan antar masyarakat. Dengan anggota yang memiliki sistem politik, struktur ekonomi, serta kepentingan nasional yang berbeda, konsensus menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kerja sama. Karena itu, keberhasilan BRICS tidak hanya akan diukur dari banyaknya deklarasi yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana kesepakatan tersebut dapat diterapkan melalui program, investasi, pertukaran pengetahuan, dan kerja sama lintas negara. Dari Suara Menjadi Aksi Dua dekade setelah pembentukannya, BRICS kini memasuki fase yang berbeda. Ekspansi keanggotaan telah memperluas cakupan kelompok tersebut, sementara agenda kerja sama semakin masuk ke berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. India, melalui kepemimpinannya pada 2026, mendorong BRICS untuk memperkuat ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Indonesia, sebagai anggota penuh, memiliki kesempatan untuk ikut membentuk agenda tersebut sekaligus memastikan kepentingan negara berkembang tetap mendapat tempat dalam pembahasan global. Bagi negara-negara Global South, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa peningkatan suara juga diikuti dengan peningkatan pengaruh. Prabowo melihat kekuatan tersebut sebagai sesuatu yang harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. “Ketahanan kita harus memberikan manfaat bagi rakyat kita dan untuk memberikan manfaat bagi rakyat kita, kita harus mampu mengubah kerentanan kita menjadi peluang. Kelemahan kita menjadi kekuatan,”sebut Prabowo dalam KTT BRICS. Menurut Prabowo, BRICS memiliki kesempatan untuk menyatukan sumber daya, kapasitas produktif, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki negara-negara anggotanya untuk menghasilkan perubahan yang nyata bagi dunia. Pandangan tersebut bertemu dengan pesan yang disampaikan Modi dalam menutup sesi mengenai tata kelola global. Bagi India, masa depan BRICS bukan sekadar tentang seberapa besar suara yang dimiliki kelompok tersebut, tetapi bagaimana suara itu diterjemahkan menjadi pengaruh dan kemitraan yang lebih setara. “Jika masa depan kita adalah milik bersama, maka hak untuk membentuk masa depan itu pun harus menjadi milik bersama. From voice to impact. From privilege to partnership," tegas Presiden RI ke 8. Pesan tersebut menjadi salah satu gagasan utama India dalam kepemimpinan BRICS 2026: mengubah suara menjadi dampak dan privilese menjadi kemitraan.
Nasional
Nasional
Era AI, Syahrul Aidi Dorong Wartawan Perkuat Kompetensi dan Pahami Regulasi
Kampar, katakabar.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam dunia wartawan (jurnalistik). Teknologi ini dapat membantu percepat kerja pers, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari akurasi informasi, deepfake, keamanan digital, perlindungan data hingga kebutuhan regulasi. Hal itu menjadi pembahasan dalam Webinar Merajut Nusantara bertajuk “Jurnalisme di Era AI: Antara Kebebasan Pers, Keamanan Digital, dan Regulasi” yang digelar melalui zoom meeting, Rabu (16/9). Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat hadir sebagai keynote speaker di kegiatan tersebut. Webinar dipandu moderator Indah Hudiria dan menghadirkan dua pemateri, yakni Woro Indah Widi Astuti, pakar dan praktisi dari Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta Aza El Munadiyan, akademisi sekaligus Ketua STIM Budi Bakti. Dalam pemaparannya, Woro Indah Widi Astuti membahas pentingnya pemerataan infrastruktur telekomunikasi, termasuk pembangunan dari wilayah pinggiran, dalam menghadapi perkembangan jurnalisme di era digital. Sementara, Aza El Munadiyan menyampaikan perspektif akademik terkait penataan regulasi penyiaran di tengah berlangsungnya konversi dan transformasi digital. Syahrul Aidi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis, terutama memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI. Menurutnya, jurnalis perlu memahami secara utuh Undang-Undang Pers, regulasi penyiaran, aturan terkait teknologi dan media, serta berbagai regulasi baru yang berpotensi bersinggungan dengan aktivitas jurnalistik. "Jurnalis tentu membutuhkan pemahaman tentang Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, maupun regulasi terkait teknologi dan media yang mereka berkecimpung di sana,” ujar Syahrul Aidi. Ia mengatakan perkembangan teknologi semakin cepat membuat pengetahuan dan kapasitas insan pers juga perlu terus diperbarui. Itu sebabnya, forum seperti webinar tersebut dinilai penting sebagai sarana meningkatkan pemahaman jurnalis sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan regulasi. “Pengetahuan itu perlu di-upgrade. Pada kesempatan ini kita memfasilitasi agar para jurnalis, khususnya di Riau, bisa mendapatkan pemahaman secara utuh terkait regulasi yang sedang dibahas di DPR RI, baik mengenai digital, media penyiaran maupun hal-hal yang berkaitan dengan itu,” jelasnya. Syahrul Aidi juga mengajak para jurnalis aktif memberikan masukan mengenai regulasi yang dibutuhkan di tengah perkembangan teknologi digital. Aspirasi dari kalangan pers, ucapnya, penting untuk menjadi bahan dalam mempersiapkan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap profesi jurnalistik. “Silakan ditampung hal-hal yang menjadi aspirasi teman-teman jurnalis agar kemudian bisa kita kaitkan dengan regulasi, sehingga kita bisa mempersiapkan regulasinya,” imbuhnya. Ia menyebut isu AI saat ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga telah dibahas dalam berbagai forum internasional. Melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), isu AI turut menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan erat dengan media, penyiaran dan jurnalistik. “AI ini isu global dan sudah dibahas di forum-forum global, di IPU misalnya. AI sangat erat hubungannya juga dengan penyiaran, dengan media, dengan jurnalistik,” bebernya. Kata Syahrul Aidi, pihaknya juga telah menyurati pimpinan DPR RI terkait dorongan agar regulasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi terus diperkuat dan dibahas sesuai perkembangan zaman. Ia kembali meminta masukan dari kalangan jurnalis agar penguatan regulasi ke depan tetap memperhatikan kepentingan profesi jurnalistik dan prinsip kebebasan pers. “Kami sudah menyurati pimpinan. Mudah-mudahan secepatnya, dan tentu juga meminta masukan kepada teman-teman jurnalis,” tukasnya. Peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami teknologi dan regulasi, sambungnya, menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pers di tengah transformasi digital. Jurnalis tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami risiko dan tanggung jawab yang menyertainya. “Profesi jurnalis tetap bisa menjadi profesi yang betul-betul menjadi pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi itu adalah media, tentunya dalam hal ini adalah para jurnalis,” tegasnya. Webinar berlangsung interaktif. Peserta mengikuti pemaparan dan sesi diskusi dengan antusias. Sejumlah persoalan terkait pemanfaatan AI, keamanan digital, regulasi penyiaran, kebebasan pers serta tantangan jurnalisme di era digital turut dibahas. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman jurnalis mengenai perkembangan teknologi sekaligus mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik. Forum ini juga menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif parlemen, pemerintah, praktisi dan akademisi dalam membahas perkembangan teknologi, kebutuhan regulasi, keamanan digital, serta keberlangsungan kebebasan pers di Indonesia.
Internasional
Internasional
India dan Indonesia Perkuat Kerja Sama Pertambangan, Bidik Mineral Kritis dan Peluang Hilirisasi
Jakarta, katakabar.com - India dan Indonesia mendorong penguatan kerja sama di sektor pertambangan dan batu bara dengan memperluas kolaborasi dari perdagangan komoditas menuju investasi, teknologi, mineral kritis, industri hilir, dan keamanan rantai pasok. Peluang tersebut dibahas dalam roundtable “Boosting India-Indonesia Collaboration in Mining and Coal Sectors” di Tagore Hall, New Chancery, Kedutaan Besar India di Jakarta, 11 September 2026. Pertemuan mempertemukan pejabat pemerintah, perusahaan pertambangan, asosiasi industri, investor, kontraktor, dan pemangku kepentingan dari kedua negara. Indonesia menawarkan sumber daya mineral yang besar, sementara India memiliki kemampuan industri, teknologi, investasi, dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. India Ingin Menjadi Mitra, Bukan Sekadar Pembeli Bahan Mentah Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menegaskan bahwa India tidak tertarik hanya mendapatkan akses bahan baku. “Kami tidak tertarik hanya mengambil bahan mentah. Kami ingin bermitra dengan Anda, dan kami ingin menjadi mitra dalam kemajuan Anda," kata Sandeep. Menurutnya, kebijakan hilirisasi Indonesia telah mengubah lanskap investasi. Perusahaan India perlu melihat Indonesia bukan hanya sebagai sumber mineral, tetapi juga sebagai tempat membangun fasilitas pengolahan, manufaktur, dan industri bernilai tambah. Mineral Kritis Jadi Area Strategis Baru Vivek Kumar Bajpai, Joint Secretary, Ministry of Mines, Government of India, menjelaskan transformasi sektor pertambangan India melalui eksplorasi, pengelolaan data geologi, keterlibatan swasta, dan pengembangan pengolahan mineral. India juga memberikan perhatian besar terhadap National Critical Mineral Mission (NCMM), yang mencakup eksplorasi, lelang blok, akuisisi aset luar negeri, fasilitas pengolahan, daur ulang, serta penelitian dan pengembangan. “Perusahaan-perusahaan India sangat tertarik untuk datang ke Indonesia dan melakukan investasi di sini,” kata Bajpai. Langkah berikutnya, menurutnya, adalah mempertemukan perusahaan India dengan proyek dan mitra yang tepat di Indonesia. Batu Bara Tetap Strategis, India Dorong Modernisasi Bhuvaneshwari S., Deputy Secretary, Ministry of Coal, Government of India, menjelaskan batu bara masih berperan penting dalam sistem energi India. Namun, pemerintah mendorong reformasi kebijakan, modernisasi teknologi, serta pemanfaatan batu bara untuk menghasilkan nilai tambah. India membuka sektor pertambangan batu bara melalui commercial mining dan mendorong penggunaan AI, GPS, GIS, serta sistem pemantauan terintegrasi. Melalui National Coal Gasification Mission, India juga mengembangkan teknologi untuk mengubah batu bara menjadi produk dan bahan baku industri, dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keselamatan. Indonesia Punya Potensi Besar Mineral Kritis Debdutta Ganguly, President Director PT HDJ Consultant Indonesia, menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri pertambangan global, termasuk batu bara, nikel, tembaga, emas, bauksit, dan timah. Indonesia telah mengidentifikasi 47 mineral kritis, sementara India memiliki sekitar 30. Nikel, kobalt, tembaga, grafit, timah, dan rare earth elements menjadi sejumlah mineral yang memiliki kepentingan bagi kedua negara. Ganguly mendorong kedua negara segera menentukan proyek prioritas. “Identifikasi beberapa proyek prioritas. Kita cocokkan kemampuan India dengan proyek-proyek di Indonesia. Kemudian kita dapat meluncurkan dua atau tiga proyek percontohan," ucapnya. APNI Buka Peluang bagi Perusahaan India Meidy Katrin Lengkey, Secretary General Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), memaparkan pesatnya perkembangan industri nikel Indonesia. Menurutnya, sekitar 450 perusahaan tambang nikel aktif berproduksi, sementara hilirisasi telah mendorong pembangunan berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian. Indonesia kini memasok sekitar 65 persen kebutuhan nikel dunia. Tetapi, Meidy menyoroti dominasi investor China di sektor hilir. “Sayangnya, sejak program hilirisasi dimulai, kita dapat melihat bahwa sekitar 90 persen sektor hilir berasal dari China," timpalnya. Kondisi tersebut membuka ruang bagi India untuk menjadi mitra baru Indonesia, tidak hanya di nikel tetapi juga 47 mineral kritis yang telah diidentifikasi Indonesia. Dari Nikel Menuju Produk Bernilai Tambah Kamlesh Kumar, COO Tata Power Indonesia, menilai peluang nikel seharusnya tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas produksi. Sejumlah segmen telah menghadapi oversupply, sehingga peluang lebih menarik dapat berada pada tahapan lebih tinggi dalam rantai nilai. Selain nickel pig iron (NPI), perusahaan dapat mempertimbangkan bahan kimia dan material yang digunakan dalam rantai nilai baterai. Tembaga, timah, bauksit, dan coal gasification juga dinilai memiliki peluang kerja sama. Ashok Mitra, mantan CEO Kaltim Prima Coal (KPC), menambahkan bahwa gasifikasi batu bara bukan konsep baru di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan ekonomi proyek, kebutuhan investasi, serta ketersediaan batu bara yang sesuai. Adani Dorong Perusahaan India Lebih Agresif Siddharth Taparia, Country Head Adani Indonesia, mengatakan perusahaan India perlu melihat peluang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada batu bara. Nikel, tembaga, dan bauksit dapat menjadi pintu masuk baru. Ia menilai perusahaan China telah bergerak sangat agresif dengan membawa modal, teknologi, peralatan, dan kemampuan engineering. “Kita harus lebih agresif.” Namun, perusahaan yang masuk ke Indonesia juga harus memahami ekosistem lokal dan memberikan nilai tambah. Danantara Melihat Peluang dari Tambang hingga Baterai Suryadi Wijaya, Director Investment Danantara, mengatakan peluang investasi dapat dikembangkan melalui co-investment dan kemitraan dengan investor strategis, dengan tetap berorientasi pada commercial return. Rantai nilai tersebut mencakup pengolahan mineral, material baterai, anode, cathode, battery cell, hingga kendaraan listrik. Indonesia juga membutuhkan diversifikasi teknologi agar tidak bergantung pada satu pendekatan atau sumber teknologi. Mineral Kritis Bukan Sekadar “Dig and Sell” Naveen Chandralal, Director PT Amman, menekankan bahwa mineral kritis membutuhkan perspektif jangka panjang. “Mineral kritis bukan sekadar dig and sell," tuturnya. Pengembangan mineral kritis membutuhkan fasilitas pengolahan, modal besar, teknologi, dan kepastian pasar. Tembaga, misalnya, semakin penting bagi India seiring meningkatnya kebutuhan industri. Indonesia dapat menjadi mitra strategis karena memiliki sumber daya dan pengalaman dalam operasi pertambangan berskala besar. Tantangan Pasokan Nikel Arief Perdana Kusumah, Chairman Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), menyoroti konsentrasi pasar nikel Indonesia ke China. Ia menyebut sekitar 93 persen produksi logam nikel Indonesia mengalir ke China. Arief juga menyoroti kebutuhan impor bijih nikel dari Filipina, terutama karena Maluku Utara menghadapi defisit bijih di tengah terkonsentrasinya kapasitas pengolahan nikel di wilayah tersebut. Salah satu opsi yang dibahas untuk menjamin pasokan adalah long-term offtake agreement dengan produsen yang telah beroperasi. Pilihan lainnya adalah kepemilikan saham atau akuisisi fasilitas yang sudah beroperasi. Meidy menjelaskan bahwa impor bijih dari Filipina berkaitan dengan karakteristik bijih yang dibutuhkan fasilitas pengolahan dan dapat dicampur dengan bijih domestik. Di tengah oversupply pada sejumlah segmen, Indonesia dinilai perlu semakin berfokus pada nilai tambah. Peluang bagi Kontraktor Pertambangan India Roundtable juga membahas peluang bagi perusahaan India untuk masuk sebagai kontraktor pertambangan maupun melalui model Mine Developer and Operator (MDO). Kuhan Selvaretnam, Director Sumbar Mitra Jaya, memberikan perspektif dari sisi kontraktor pertambangan Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah berkembang pesat dari sisi teknologi pertambangan. “Dari perspektif pertambangan, Indonesia sudah cukup maju. Kita memiliki akses terhadap teknologi terbaru, baik untuk alat berat, pengawasan tambang, pengembangan tambang dan sebagainya," katanya. Ia juga melihat perbedaan model kontraktor Indonesia dan MDO di India sebagai peluang untuk saling belajar. Kuhan turut mengapresiasi perkembangan regulasi pertambangan India dan upaya menuju praktik pertambangan batu bara yang lebih ramah lingkungan. Saatnya Mengubah Dialog Menjadi Aksi Bijay Selvaraj, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar India di Jakarta, menilai forum tersebut mempertemukan keahlian dari pembuat kebijakan, perusahaan, investor, perbankan, dan Danantara. “Sudah menjadi sangat jelas bahwa Indonesia adalah tempat di mana hampir segala sesuatu terjadi dalam hal pertambangan. Anda dapat menyebut mineral apa pun, dan mineral itu ada di sini,” tukasnya. Menurutnya, peluang tersebut harus berjalan bersama kebijakan hilirisasi dan transisi menuju industri yang lebih bersih. “Kita tidak bisa hanya berada di apa yang disebut sebagai ruang kotor. Kita harus masuk ke ruang yang bersih dan juga menunjukkannya,” bebernya. India Mining Week Jadi Forum Lanjutan Selvaraj mengundang pelaku industri Indonesia untuk melanjutkan pembicaraan melalui India Mining Week pada 15 hingga 17 November 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi peluang investasi dan kemitraan yang lebih konkret. Pertemuan di Jakarta menunjukkan bahwa kerja sama pertambangan India dan Indonesia mulai bergerak melampaui perdagangan komoditas. Batu bara tetap menjadi bagian penting, tetapi peluang masa depan semakin mengarah pada mineral kritis, hilirisasi, teknologi, pengolahan, manufaktur, investasi bersama, dan keamanan rantai pasok. Tantangan berikutnya adalah mengubah komplementaritas kedua negara menjadi proyek nyata dengan menentukan proyek prioritas, mempertemukan perusahaan yang tepat, dan membangun proyek percontohan sebagai dasar kemitraan industri jangka panjang.
Nasional
Nasional
PTPN Group Terus Perkuat Branding Produk Hilir
Jakarta, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), subholding PTPN III (Persero) terus perkuat strategi branding dan pemasaran produk hilir sebagai bagian dari akselerasi hilirisasi serta peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan. Regulasi yang membuka peluang bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk memperluas bisnis hingga menyasar konsumen akhir dan pasar ritel menjadi momentum strategis bagi PTPN I untuk mendekatkan produk-produknya kepada masyarakat. Direktur Utama PTPN I, Abdul Rivai Ras, mengatakan perusahaan memiliki sejarah panjang sebagai produsen berbagai produk konsumen berkualitas yang reputasinya telah dikenal hingga pasar Eropa dan Amerika. “Kita memiliki sejarah panjang sebagai produsen consumer goods dengan reputasi yang sudah dikenal hingga Eropa sejak zaman Belanda. Teh Walini, Kopi Banaran, Cerutu Golden Djawa, Cerutu Deli Nusantara, dan berbagai produk perkebunan lainnya merupakan merek-merek yang memiliki nama besar. Namun, ketika BUMN tidak lagi menyentuh pasar hingga sektor riil, pamor merek-merek tersebut perlahan tertinggal dari merek swasta yang bergerak lebih agresif. Sekarang saatnya kita kembali memperkuat posisi itu sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” ujar Abdul Rivai Ras di Jakarta, di suatu perbincangan di pekan pertama September 2026. Abdul Rivai Ras mengakui, membangkitkan kembali kejayaan merek-merek PTPN I di tengah persaingan pasar yang semakin ketat bukan pekerjaan mudah. Namun, tren pasar saat ini memberikan peluang besar karena konsumen semakin mengutamakan kualitas, keamanan pangan, reputasi produk, serta keberlanjutan lingkungan. “Kesadaran masyarakat terus meningkat seiring membaiknya tingkat kesejahteraan. Konsumen kini tidak hanya membeli produk, tetapi juga memilih kualitas, keamanan pangan, reputasi premium, dan proses produksi yang ramah lingkungan. Karena itu, kami akan terus memperkuat branding seluruh produk ritel PTPN I, mulai dari Teh Walini, Kopi Banaran, Kopi Rollaas, Cerutu Golden Djawa, Cerutu Deli Nusantara, hingga produk-produk unggulan lainnya,” ucapnya. Menurut Abdul Rivai Ras, program hilirisasi yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto merupakan peluang strategis bagi PTPN I untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan. Hilirisasi, menurutnya, tidak cukup berhenti pada proses produksi, tetapi harus mampu membangun merek, memperluas akses pasar, dan menciptakan pengalaman yang mendorong konsumen terus memilih produk PTPN I. “Hilirisasi tidak berhenti ketika produk selesai diproduksi. Hilirisasi baru berhasil ketika produk sampai ke tangan konsumen, digunakan, dibeli kembali, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Di situlah nilai tambah benar-benar tercipta,” jelasnya. Dekatkan Produk kepada Konsumen PTPN I memiliki modal kuat untuk mengakselerasi strategi tersebut. Selain didukung portofolio merek yang telah dikenal luas, perusahaan memiliki belasan ribu karyawan yang tersebar di berbagai wilayah operasional. “Kita tidak boleh hanya bangga memiliki Teh Walini, Kopi Rollaas, Kopi Banaran, Cerutu Golden Djawa, maupun Cerutu Deli Nusantara. Produk-produk itu harus semakin dekat dengan masyarakat. Transformasi dimulai dari diri kita sendiri. Belasan ribu insan PTPN I harus menjadi pelanggan pertama, duta pertama, sekaligus pemasar pertama bagi produk kebanggaan perusahaan,” ujarnya. Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pemasaran, PTPN I akan memperluas penggunaan produk-produknya di seluruh lingkungan perusahaan, mulai dari kantor, ruang rapat, mess karyawan, guest house, hingga destinasi wisata yang dikelola perusahaan. “Kalau kita sendiri belum bangga menyajikan produk PTPN I kepada tamu, bagaimana masyarakat akan mengenal kualitasnya? Setiap fasilitas perusahaan harus menjadi etalase yang memperkenalkan kekuatan merek-merek PTPN I,” ulasnya. Selain memperluas penggunaan produk di lingkungan internal, PTPN I akan mengembangkan gerai dan café berbasis produk hilir pada sejumlah aset strategis perusahaan. Konsep tersebut dirancang sebagai ruang yang mengintegrasikan promosi, pengalaman pelanggan, dan aktivitas perdagangan dalam satu ekosistem bisnis. Melalui gerai tersebut, pengunjung dapat menikmati cerutu premium Indonesia yang dipadukan dengan kopi dan teh produksi PTPN I, sekaligus memperoleh berbagai produk unggulan perusahaan. “Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar café. Kami ingin membangun sebuah destinasi yang menjadi rumah bagi merek-merek PTPN I, tempat masyarakat dapat menikmati kualitas produk sekaligus melakukan transaksi. Di situlah promosi, pengalaman pelanggan, dan bisnis bertemu dalam satu ekosistem,” kata Abdul Rivai Ras. Jadikan Aset sebagai Mesin Pertumbuhan Pengembangan gerai akan memanfaatkan aset-aset strategis perusahaan yang berada di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Optimalisasi aset tersebut akan menjadi bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan sekaligus memperkuat jangkauan pasar produk-produk PTPN I. “Setiap aset PTPN I harus menjadi mesin pertumbuhan. Aset tidak boleh hanya menjadi bangunan yang dimiliki perusahaan, tetapi harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memperkuat merek, menggerakkan hilirisasi, dan menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” tegasnya. Abdul Rivai Ras optimistis sinergi antara penguatan merek, optimalisasi aset, dan keterlibatan seluruh insan perusahaan akan mempercepat transformasi bisnis PTPN I. Melalui strategi tersebut, Holding Perkebunan Nusantara mendorong produk-produk unggulan PTPN I semakin dekat dengan masyarakat, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar nasional maupun internasional.
Hukrim
Hukrim
Perkuat Penegakan Hukum, Polda Riau Kini Tangani 45 Kasus Karhutla dengan 49 Orang Tersangka
Pekanbaru, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus perkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hingga Senin (7/9), Ditreskrimsus Polda Riau bersama Polres jajaran telah menangani 45 perkara dengan 49 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari seluruh perkara tersebut, luas area terbakar yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana Karhutla mencapai 2.958,04 hektare. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, proses hukum terus berjalan di tengah upaya pencegahan, pemadaman dan penanganan Karhutla yang dilakukan secara terpadu di berbagai wilayah Riau. “Setiap kejadian Karhutla yang ditemukan adanya indikasi tindak pidana akan kami dalami. Penyidik menelusuri sumber api, penyebab kebakaran hingga pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan alat bukti yang cukup dan unsur pidananya terpenuhi, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum,” ujar Kombes Ade. Berdasarkan data Ditreskrimsus Polda Riau, 26 perkara saat ini masih dalam proses penyidikan, dua perkara berstatus P19, sedangkan 17 perkara telah selesai tahap II atau dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Kasus Karhutla paling banyak ditangani di Pelalawan, Indragiri Hilir dan Bengkalis, masing-masing delapan perkara. Pelalawan mencatat sembilan tersangka dengan luas area terbakar terkait perkara mencapai 2.502,6 hektare. Di Bengkalis, delapan perkara melibatkan sembilan tersangka dengan luas area terbakar 230,5 hektare. Sementara, Indragiri Hilir menangani delapan perkara dengan delapan tersangka dan luas area terbakar 22,5 hektare. Penanganan perkara juga meningkat di Siak. Hingga Senin, tercatat empat perkara dengan lima tersangka dan luas area terbakar 48,39 hektare. Tiga perkara masih dalam proses penyidikan dan satu perkara telah selesai tahap II. Sementara Polres Kampar menangani empat perkara dengan empat tersangka, Rokan Hilir dan Indragiri Hulu masing-masing tiga perkara dengan tiga tersangka. Kepulauan Meranti dan Pekanbaru masing-masing menangani dua perkara. Dumai dan Rokan Hulu masing-masing mencatat satu perkara. Ditreskrimsus Polda Riau juga menangani langsung satu perkara dengan dua tersangka. Ade menegaskan, penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara maupun tersangka. Penyidik harus memastikan setiap perkara memiliki pembuktian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. “Yang kami pastikan adalah setiap perkara ditangani secara profesional. Penyidik harus mampu membuktikan penyebab kebakaran, perbuatan pelaku serta pertanggungjawaban hukumnya,” jelasnya. Menurut Kombes Ade, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menyeluruh Polda Riau dalam menangani Karhutla. Langkah represif tetap berjalan beriringan dengan pencegahan melalui patroli, deteksi dini, sosialisasi hingga penyampaian langsung larangan membakar lahan kepada masyarakat di wilayah rawan. Polda Riau juga terus mengingatkan masyarakat bahwa pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar memiliki risiko besar, terutama di kawasan gambut. Api dapat menjalar dan sulit dikendalikan hingga menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan dan aktivitas masyarakat. “Karena itu kami terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Pencegahan menjadi yang utama, tetapi ketika ditemukan tindak pidana, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas,” sebutnya.
Nasional
Nasional
PTPN I Perkuat Kolaborasi Dukung Swasembada Pangan
Jakarta, katakabar.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong PT Perkebunan Nusantara I (Persero) untuk perkuat kontribusi mendukung program swasembada pangan nasional melalui percepatan pengembangan komoditas perkebunan strategis, penguatan riset bibit unggul, serta optimalisasi pemanfaatan lahan. Arahan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menerima jajaran Direksi PTPN I yang dipimpin Direktur Utama PTPN I, Dr. Abdul Rivai Ras, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Pada pertemuan itu, Menko Pangan menegaskan keberhasilan mewujudkan swasembada pangan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, BUMN, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita harus bergerak dalam satu barisan, bekerja sama, dan maju bersama. Komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Zulkifli Hasan. Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem perkebunan melalui pengembangan bibit unggul, peningkatan produktivitas lahan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. Sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, serta kementerian dan lembaga terkait dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi sektor perkebunan nasional. Menurut Menko Pangan, PTPN I memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat pengembangan komoditas perkebunan nasional, mulai dari penyediaan lahan riset, pengembangan kebun induk bibit unggul, hingga implementasi teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan. “PTPN I harus menjadi motor penggerak pengembangan perkebunan nasional. Hasil riset dan inovasi harus mampu meningkatkan produksi, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan agrowisata berbasis perkebunan,” ucapnya. Menanggapi arahan tersebut, Direktur Utama PTPN I, Dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung penuh agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. “Arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan menjadi penguatan bagi langkah transformasi yang sedang dijalankan PTPN I. Kami siap mempercepat pengembangan komoditas perkebunan strategis, memperkuat tata kelola, mengoptimalkan aset produktif, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, masyarakat, dan perekonomian nasional,” ujar Abdul Rivai Ras. Ia menambahkan, PTPN I akan terus mengembangkan komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, kopi, tebu, teh, dan tembakau melalui pendekatan berbasis inovasi, hilirisasi, serta penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Menurut Abdul Rivai Ras, transformasi yang dijalankan PTPN I tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BUMN perkebunan dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui penguatan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan PTPN I, diharapkan pengembangan komoditas perkebunan strategis dapat berjalan lebih terintegrasi, memperkuat swasembada pangan nasional, meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan, serta mendorong daya saing Indonesia sebagai salah satu negara agraris terkemuka di dunia.
Riau
Riau
Program Magang Batch 9 Diluncurkan PHR Perkuat Kapasitas Nasional
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali tegaskan komitmen penyerapan talenta lokal melalui Program Magang Kerja Batch 9 yang dihelat di Rumbai Country Club (RCC), Rabu (2/9). Mewakili manajemen PHR, Manager HC Operation & Services, Rizka Kurniawan, secara resmi membuka program pembinaan kompetensi yang dirancang khusus untuk mempercepat kesiapan kerja para lulusan baru (fresh graduate) tersebut. Tingkat antusiasme pelamar terhadap program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Melalui proses seleksi ketat yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2026, PHR menetapkan 122 peserta terbaik. Para peserta ini akan menjalani penugasan mulai 2 September 2026 hingga 28 Februari 2027, dengan sebaran penempatan 98 personel di wilayah operasi Zona Rokan (Riau) dan 24 personel di Kantor Pusat Jakarta. Dalam arahannya, Rizka Kurniawan, menekankan inisiatif ini implementasi langsung dari kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan serta perwujudan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR. "Program ini menyediakan kuota khusus bagi putra-putri daerah Riau sebagai bentuk partisipasi aktif perusahaan dalam mendukung target Pembangunan Kapasitas Nasional yang diamanatkan oleh SKK Migas melalui konsep link & match antara dunia pendidikan dan industri," jelasnya. Manajemen PHR turut menginstruksikan penerapan disiplin tingkat tinggi, serta kepatuhan mutlak terhadap aspek keselamatan (HSE) dan prinsip Respectful Workplace. Menyambung komitmen tersebut, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Heru Prayitno, SE, M.Si., yang hadir beserta jajaran, menyampaikan apresiasi penuh atas langkah antisipatif PHR. Menghadapi tantangan ketenagakerjaan dengan angka pengangguran yang menyentuh 137.000 jiwa di Riau, program ini dinilai sebagai jembatan kompetensi yang esensial menuju peluang dunia kerja. Heru soroti rekam jejak yang solid selama magang kerap membuka peluang rekrutmen lanjutan, baik di lingkungan PHR maupun perusahaan kontraktor. "Untuk itu, para peserta dituntut untuk senantiasa proaktif, inovatif, dan menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama," ucapnya. Agenda peluncuran ini mencerminkan sinergi lintas sektoral yang kuat. Selain perwakilan Disnakertrans Riau, acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Kunto Purbono, beserta jajaran serta Manager Digital Analytic & Optimization PHR, Hanny Anggaraini selaku perwakilan mentor. Dukungan ekosistem akademis diwakili pimpinan perguruan tinggi di Riau, di antaranya Rektor Unilak - Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNRI - Prof. Dr. Hermandra, S.Pd., M.A., Wakil Rektor III UIR - Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Deddy Purnomo Retno, S.T., M.T., GP., A-Utama, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis - Ir. Johny Custer, ST, MT dan Direktur Politeknik Caltex Riau yang diwakili oleh Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Hukrim
Hukrim
Polres Kepulauan Meranti Perkuat Pengamanan dan Imbauan Kamtibmas di Tanjung Harapan
Selatpanjang, katakabar.com - Aktivitas di Terminal Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, berlangsung aman dan lancar Selasa (1/9). Total 725 penumpang tercatat berangkat melalui pelabuhan tersebut, sementara 647 penumpang lainnya tiba di Terminal Tanjung Harapan. Dari data pelayanan pelabuhan sejak pukul 08.00 hingga 17.45 WIB, arus keberangkatan didominasi perjalanan domestik. Tercatat 18 armada domestik mengangkut 505 penumpang. Sementara untuk rute internasional terdapat dua armada dengan total 220 penumpang, terdiri dari 208 WNI dan 12 WNA. Pada sisi kedatangan, sebanyak 20 armada juga tercatat memasuki Terminal Tanjung Harapan. Rinciannya, dua armada internasional membawa 142 penumpang, terdiri dari 132 WNI dan 10 WNA. Sedangkan 18 armada domestik membawa 505 penumpang. Kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan mendapat perhatian dari personel kepolisian yang melakukan pengamanan sekaligus pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pengamanan tersebut melibatkan personel Satuan Samapta, yakni IPTU Suryadi, AIPDA Joko Sani dan BRIPDA Ahmad Raja Maulana Subagia, serta personel Satuan Polairud BRIPDA Ibnu Azhari Putra. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., mengatakan kehadiran personel di pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan arus penumpang, tetapi juga untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman. "Personel kami melakukan pemantauan situasi di kawasan pelabuhan, termasuk pada titik-titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kami juga mengingatkan penumpang dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban," ujar AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Menurutnya, pengamanan di kawasan pelabuhan menjadi penting mengingat Terminal Tanjung Harapan merupakan salah satu titik mobilitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, baik untuk perjalanan domestik maupun internasional. Selain memantau arus kedatangan dan keberangkatan, petugas juga menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat, khususnya penumpang yang hendak berangkat maupun mereka yang baru tiba di Selatpanjang. "Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Kami mengajak masyarakat ikut menjaga situasi tetap kondusif, memperhatikan barang bawaan dan lingkungan sekitar serta segera melaporkan apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan," ucapnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera menghubungi kepolisian apabila menemukan gangguan keamanan maupun situasi yang membutuhkan kehadiran petugas. “Jika masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau melihat adanya gangguan Kamtibmas, jangan ragu untuk menghubungi Call Center 110. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau meminta bantuan kepolisian,” ajaknya. Dari hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan adanya gangguan yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas di kawasan Terminal Tanjung Harapan. Kehadiran personel Polri di tengah aktivitas pelabuhan juga diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.
Nasional
Nasional
Lewat APKASI Expo 2026, BPDP Perkuat Sinergi Pemkab Percepat Program Perkebunan Rakyat
Tangerang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) guna percepat pelaksanaan berbagai program perkebunan rakyat dari hulu hingga hilir melalui keikutsertaannya pergelaran APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Dalam agenda tahunan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut, BPDP membuka booth informasi dan menggelar talkshow yang menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Normansyah Syahruddin, serta Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir, Mohammad Alfansyah. Kehadiran BPDP menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai program BPDP kepada para kepala daerah sekaligus mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan program di daerah. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena berada paling dekat dengan pekebun dan memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah. Menurut Zaid, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin penting karena pembangunan perkebunan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas di sektor hulu hingga penciptaan nilai tambah di sektor hilir. “BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” jelasnya. Percepat Program di Sektor Hulu Di sektor hulu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pelaksanaan Peremajaan Perkebunan dan program sarana dan prasarana perkebunan. “Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” ucap Normansyah. Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan 428.745 hektare, dengan dukungan dana sebesar Rp12,86 triliun. “Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” bebernya. Perkuat SDM dan Riset Perkebunan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan riset sebagai bagian dari upaya membangun industri perkebunan yang lebih maju dan berdaya saing. “Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” tutur Alfansyah. Menurutnya, pemerintah kabupaten dapat berperan dalam memperluas informasi dan akses masyarakat terhadap berbagai program pengembangan SDM BPDP, sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset. Dari 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Melalui partisipasinya dalam APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dapat semakin kuat sehingga berbagai program dapat terlaksana lebih cepat dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. “Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Untuk itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” seru Zaid.
Nasional
Nasional
Bittime: Regulasi dan Inovasi Perlu Berjalan Seimbang Perkuat Ekosistem Kripto
Jakarta, katakabar.com - Bittime menilai penguatan ekosistem aset kripto Indonesia perlu didukung keseimbangan antara regulasi, inovasi, dan perlindungan konsumen. Melalui Bittime Futures, Bittime menghadirkan pilihan perdagangan derivatif sebagai bagian dari ekosistem Spot, Staking, dan Futures, dengan target pertumbuhan volume perdagangan Bittime Futures hingga 10 kali lipat pada tahun pertama. Bittime, sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menilai penguatan ekosistem aset kripto Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kepastian regulasi, inovasi, serta penguatan perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan pembahasan mengenai peran aset digital dalam pengembangan ekosistem keuangan Indonesia. Pada Coinfest Asia 2026 di Bali, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun turut menyoroti potensi aset kripto dalam pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), serta pentingnya membangun regulasi yang dapat memberikan perlindungan bagi investor tanpa menghambat inovasi. Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, mengatakan regulasi, inovasi, dan perlindungan konsumen perlu berkembang secara beriringan untuk membangun industri aset digital yang berkelanjutan. “Regulasi yang jelas memberikan fondasi penting bagi industri untuk berkembang. Di saat yang sama, inovasi perlu berjalan dalam koridor kepatuhan, keamanan, dan perlindungan konsumen agar pertumbuhan ekosistem aset digital dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Ryan. Pertumbuhan Pasar Dorong Penguatan Ekosistem Data OJK menunjukkan jumlah investor aset kripto Indonesia mencapai 22,69 juta pada Juni 2026, dengan nilai transaksi mencapai Rp28,58 triliun dan 1.272 aset kripto dapat diperdagangkan di Indonesia. Bittime menilai pertumbuhan tersebut perlu diikuti pengembangan ekosistem yang tidak hanya menyediakan lebih banyak pilihan produk, tetapi juga memperkuat edukasi, keamanan, dan perlindungan konsumen. “Pertumbuhan investor perlu diikuti pengembangan ekosistem yang sehat. Inovasi produk harus berjalan bersama edukasi, keamanan, dan perlindungan konsumen,” jelas Ryan. Bittime Futures Jadi Bagian dari Pengembangan Ekosistem Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah Bittime Futures, yang diluncurkan pada 15 Juli 2026 sebagai bagian dari ekosistem 3-in-1 Bittime: Spot, Staking, dan Futures. Peluncuran ini dilakukan setelah Bittime memperoleh izin yang diterbitkan oleh PT Central Finansial X (CFX). Ini menjadikan Bittime sebagai pedagang aset keuangan digital pertama yang memperoleh izin melalui proses perizinan secara penuh di bawah era pengawasan OJK. Secara global, perdagangan derivatif menjadi bagian penting dalam ekosistem aset digital. Data dan riset CoinMarketCap menunjukkan derivatif sempat menyumbang sekitar 79% dari total volume perdagangan aset kripto global. Di Bittime Futures, BTC/USDT, ETH/USDT, PUMP/USDT, HYPE/USDT, dan PEPE/USDT menjadi lima pasangan yang paling aktif diperdagangkan selama periode beta. Bittime menargetkan volume perdagangan Bittime Futures tumbuh 10 kali lipat pada tahun pertama, sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan instrumen bagi investor Indonesia. “Kami percaya Bittime Futures dapat menjadi bagian dari perkembangan ekosistem aset digital Indonesia. Namun, inovasi tersebut perlu berjalan bersama kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, keamanan, dan edukasi bagi investor,” ucap Ryan. Ke depan, Bittime akan terus mengembangkan ekosistem Spot, Staking, dan Futures serta memperkuat perannya sebagai gerbang bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses aset global dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan perlindungan konsumen.
