Sawit
Sawit
Perkuat PSR, BPDP Gelontorkan Dana Tahap V Rp168 Miliar Bagi 2.800 Hektare Kebun Rakyat
Medan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat komitmen mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahap V Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026 di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara, jadi momentum perkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan kelembagaan pekebun guna mempercepat pelaksanaan program PSR. Total 19 kelembagaan pekebun dari berbagai daerah sentra sawit mengikuti penandatanganan kerja sama tersebut. Dalam tahap ini, BPDP menyalurkan pendanaan untuk peremajaan kebun seluas 2.802,73 hektare dengan nilai mencapai Rp168,16 miliar. Sejumlah perbankan turut berkolaborasi dalam pelaksanaan program, yakni Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Kalbar, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh Syariah (BAS), dan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin Hidayat, mengatakan keberhasilan Program PSR tidak hanya bergantung pada dukungan pembiayaan, tetapi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga kelembagaan pekebun. "Keberhasilan program ini memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga para pekebun. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen untuk menjalankan program secara efektif, transparan, dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama," terang Normansyah. Menurutnya, Program PSR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat tata kelola usaha perkebunan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekebun. "Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pekebun melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini juga menjadi forum penyelarasan mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penyaluran dana, pemanfaatan sistem digital, hingga penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. BPDP juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PSR Online dan Smart-PSR untuk mendukung proses verifikasi, pemantauan, evaluasi, serta penyaluran dana secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kegiatan peremajaan di lapangan. Setiap tahapan didukung proses verifikasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pekebun, dan pendamping lapangan guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Pendampingan teknis kepada pekebun juga terus dilakukan agar proses pengajuan, pencairan dana, hingga pelaksanaan peremajaan dapat berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BPDP untuk memperkuat tata kelola Program PSR sekaligus meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di antara program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat tanpa membuka lahan baru, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Sejak diluncurkan pada 2016 silam, program ini telah memberikan manfaat kepada ratusan ribu pekebun di berbagai daerah. Melalui pelaksanaan PKS Tahap V Tahun 2026, BPDP berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pekebun semakin kuat sehingga Program PSR mampu mempercepat peningkatan produktivitas, memperbaiki kesejahteraan pekebun, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberlanjutan industri sawit Indonesia.
Internasional
Internasional
Google.org Kucurkan Hibah USD 1,5 Juta untuk ION, Perkuat Fondasi Perdagangan Digital Terbuka Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Google.org umumkan hibah senilai USD 1,5 juta kepada Indonesia Open Network (ION) untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perdagangan digital terbuka di Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Google & YouTube: AI untuk Ekonomi Kreatif di Jakarta, Kamis (23/7) lalu, yang juga menjadi momentum peluncuran laporan mengenai peluang kecerdasan buatan (AI) bagi ekonomi kreatif Indonesia. Dukungan ini menandai kolaborasi antara Google.org dan ION dalam memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia melalui pengembangan infrastruktur yang lebih terbuka, inklusif, dan interoperabel. Dana hibah tersebut akan digunakan untuk memperkuat Digital Public Infrastructure (DPI) yang memungkinkan usaha mikro dan wirausaha, khususnya di wilayah perdesaan, memasuki pasar digital dengan lebih mudah, terbuka, dan tanpa dibebani biaya awal yang besar. Membangun Ekosistem Perdagangan Digital Terbuka Berbasis ONDC Indonesia Open Network (ION) merupakan inisiatif yang mengembangkan jaringan perdagangan digital terbuka (open digital commerce network) di Indonesia dengan mengadaptasi prinsip Open Network for Digital Commerce (ONDC), sebuah inisiatif Pemerintah India yang dirancang untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih terbuka, inklusif, dan tidak bergantung pada satu platform tertentu. ION dikembangkan bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta berbagai mitra strategis lainnya. Berbeda dengan model marketplace konvensional yang mengumpulkan seluruh penjual dan pembeli dalam satu aplikasi, ION membangun jaringan terbuka yang menghubungkan penjual, pembeli, penyedia pembayaran, perusahaan logistik, lembaga keuangan, hingga berbagai aplikasi digital melalui standar teknologi yang sama. Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha cukup mendaftarkan identitas usaha beserta katalog produknya satu kali ke dalam jaringan ION. Setelah itu, produk dapat ditemukan dan ditransaksikan melalui berbagai aplikasi pembeli yang telah terhubung ke jaringan tersebut tanpa harus membuka dan mengelola toko secara terpisah di setiap platform. Presiden Direktur PT Indonesia Open Network, Bayu Prawira Hie menegaskan bahwa ION bukan dibangun sebagai marketplace baru, melainkan sebagai infrastruktur digital publik yang menghubungkan seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan digital. "ION bukan marketplace. ION adalah jaringan digital terbuka yang memungkinkan seluruh pelaku ekosistem perdagangan digital saling terhubung," ujar Bayu. Menurut Bayu, perdagangan digital saat ini masih didominasi oleh closed network, yaitu ekosistem tertutup yang dikendalikan oleh masing-masing platform. Sebaliknya, ION mengusung konsep open network yang memungkinkan marketplace, sistem pembayaran, perbankan, perusahaan logistik, hingga pelaku UMKM saling terhubung melalui protokol yang sama. "Yang kami bangun adalah infrastrukturnya. Marketplace tetap ada, tetapi semuanya dapat saling terhubung dalam jaringan yang sama," tambahnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengatasi fragmentasi perdagangan digital sekaligus memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha dalam memilih layanan pembayaran, logistik, maupun platform penjualan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Semakin banyak pelaku yang bergabung ke dalam jaringan, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat tercipta melalui efek jaringan (network effect). AI Berpotensi Tambah Rp910 Triliun bagi Perekonomian Indonesia Pengumuman hibah tersebut juga bertepatan dengan peluncuran AI Economic Opportunity Report 2026 yang disusun Google bersama Public First dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI secara lebih luas berpotensi menciptakan nilai ekonomi hingga Rp910 triliun (US$55 miliar) atau setara sekitar 3,8% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, apabila usaha kecil dan menengah mampu mengadopsi AI pada tingkat yang setara dengan perusahaan besar. Saat ini, baru sekitar 14,5% UMKM di Indonesia yang telah memanfaatkan AI, dibandingkan dengan 62,5% perusahaan berskala besar. Menurut Vice President Government Affairs and Public Policy, Centers of Excellence Google, Markham Erickson, kesenjangan tersebut justru menunjukkan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia. "Jadi, peluang besar ada di depan kita," kata Markham. Menurutnya, apabila tingkat adopsi AI di kalangan UMKM dapat ditingkatkan hingga setara dengan perusahaan besar, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan nilai ekonomi hingga Rp910 triliun sekaligus menciptakan lebih dari 510.000 lapangan kerja baru melalui lahirnya produk, layanan, dan model bisnis baru. Selain itu, pemanfaatan generative AI di sektor kreatif dan media diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi tahunan hingga Rp66 triliun. Teknologi tersebut juga berpotensi menghemat rata-rata 390 jam kerja per tahun bagi pekerja kreatif, sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan ide, kreativitas, dan storytelling. Sementara itu, teknologi lokalisasi berbasis AI seperti penerjemahan otomatis, subtitling, dan dubbing diperkirakan dapat membuka potensi ekspor ekonomi kreatif hingga Rp6,7 triliun setiap tahun. Fondasi Baru bagi Ekonomi Digital Indonesia Google juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia melalui pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Perusahaan menilai AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas, membuka peluang ekonomi baru, serta membantu kreator dan pelaku usaha Indonesia menjangkau pasar global sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar menilai Indonesia harus memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat posisinya, tidak hanya sebagai pasar digital, tetapi juga sebagai pusat lahirnya karya kreatif dan kekayaan intelektual. "Indonesia bukan hanya pasar dengan populasi besar, tetapi juga rumah bagi para kreator dan mesin kreatif yang mampu mengekspor karya ke dunia. Dunia membutuhkan produk yang datang dari Indonesia karena produk yang diciptakan dengan hati dapat menyentuh banyak orang," ucap Irene. Melalui dukungan Google.org, pengembangan ION sebagai jaringan perdagangan digital terbuka diharapkan mampu mempercepat digitalisasi UMKM sekaligus memperluas akses mereka terhadap pembayaran digital, logistik, pembiayaan, hingga pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas. Dengan mengadaptasi model ONDC dari India dan menargetkan pemberdayaan 100.000 usaha mikro pada tahun pertama, ION diharapkan menjadi fondasi bagi ekosistem perdagangan digital Indonesia yang lebih terbuka, kompetitif, dan inklusif, sehingga semakin banyak pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital yang diproyeksikan terus tumbuh di era AI.
Ekonomi
Ekonomi
Lintasarta Dorong Digital Sovereignty bagi BPD se Indonesia Perkuat Ekonomi Nasional
Jakarta, katakabar.com - Lintasarta berkomitmen percepat transformasi digital Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia melalui penguatan fondasi digital yang berdaulat. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Lintasarta bakal gelar BPD Summit 2026 yang pertemukan BPD dari seluruh Indonesia pada 5 hingga 7 Agustus 2026 di Semarang. Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi BPD untuk membahas penerapan Digital Sovereignty sebagai fondasi transformasi digital, penguatan ketahanan siber, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) guna memperkuat peran BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembahasan ini semakin relevan mengingat tingkat kematangan digital, kapabilitas keamanan siber, dan kesiapan talenta digital di setiap BPD masih beragam. President Director & CEO Lintasarta, Armand Hermawan, mengatakan BPD membutuhkan kapabilitas digital dan keamanan siber yang setara dengan bank-bank besar, tapi tetap efisien dan mampu mengakomodasi karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Lintasarta Intelligent Core hadir sebagai fondasi digital yang mengintegrasikan Connectivity, Cloud, Cybersecurity, dan Collaboration-AI (4C) dalam satu ekosistem yang aman, terhubung, dan andal. “Fondasi ini dibangun di atas tiga prinsip utama, yakni Sovereign melalui sovereign infrastructure dan sovereign AI, Integrated melalui solusi end-to-end yang menyatukan empat kapablitas utama (4C), serta Seamless Experience yang menghadirkan pengalaman digital yang terintegrasi, andal, dan efisien,” kata Armand. Selain itu, ucap Armand, tingkat kematangan Cybersecurity dan Security Operations Center (SOC) di setiap BPD juga masih bervariasi. Lantaran itu, dibutuhkan pendekatan yang memungkinkan kapabilitas keamanan siber yang lebih terintegrasi, proaktif, serta didukung oleh pemanfaatan AI agar mampu menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Untuk mendukung transformasi tersebut, Lintasarta menghadirkan tiga pilar kolaborasi bagi BPD. Pertama, membangun forum kolaborasi yang memungkinkan BPD berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di bidang transformasi digital, connectivity, keamanan siber, dan AI. Kedua, mendorong pemanfaatan AI untuk menjawab berbagai use case yang menjadi prioritas di masing-masing daerah. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan talenta digital daerah dengan melibatkan BPD dan perguruan tinggi. Ketiga pilar tersebut sejalan dengan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya dalam mempercepat transformasi digital BPD sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah dan nasional. Di tengah meningkatnya tuntutan digitalisasi layanan keuangan, muncul pertanyaan penting: bagaimana BPD dapat mempercepat transformasi digital tanpa mengorbankan keamanan, menjaga kedaulatan data, sekaligus menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah? Pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam BPD Summit 2026, yang menghadirkan regulator, pimpinan BPD, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah masa depan transformasi digital perbankan daerah. Melalui inisiatif ini, Lintasarta kembali menegaskan perannya sebagai Beyond AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison Group yang menghadirkan fondasi digital berdaulat guna memperkuat daya saing BPD dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Nusantara
Nusantara
BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR
Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah
Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.
Riau
Riau
Perkuat Sinergi di Forum Komunikasi 2026 PHR Pacu Budaya Keselamatan dan Profesionalisme Kontraktor
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Sumatera pertegas komitmen dalam menjaga keselamatan dan keandalan operasional dengan menggelar Forum Komunikasi Kontraktor PHR 2026 di SKA Co Ex, Pekanbaru, Rabu (23/7) lalu. Kegiatan ini jadi wadah strategis bagi PHR dan mitra kerja kontraktor untuk menyelaraskan visi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan kolaboratif. Angkat tema "Kontraktor Pertamina Hulu Rokan Regional 1 yang Berbudaya K3, Profesional, Andal dan Kolaboratif", forum ini dihadiri ratusan pimpinan perusahaan kontraktor mulai dari wilayah operasi Zona 1, Zona Rokan dan Zona 4 yang menjadi mitra-mitra strategis dalam mendukung kelancaran operasional migas di Regional 1 Sumatera. Direktur Utama PHR, Muhamad Arifin, menekankan keselamatan kerja bukan sekadar prosedur, melainkan fondasi utama bagi produktivitas yang berkelanjutan. “Kontribusi Regional 1 sangat signifikan, yakni mencapai 33 persen dari total produksi Subholding Upstream. Secara khusus, Blok Rokan menyumbang 29 persen terhadap produksi nasional. Angka ini menegaskan betapa pentingnya peran kita semua bagi ketahanan energi di Indonesia,” ujarnya. Menurut Arifin, forum ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen bersama untuk terus memperkuat Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan (compliance), serta mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara menyeluruh dan konsisten di seluruh rantai kerja, baik pada kontraktor maupun subkontraktor. “Dengan tema ini, saya ingin menegaskan kembali, bahwa aspek keselamatan, kepatuhan, integritas, dan tata kelola yang baik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama untuk mencapai keunggulan operasional dan keberlanjutan bisnis,” terangnya. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi sarana komunikasi dan koordinasi, memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya K3 yang unggul, peningkatan kompetensi pekerja dan mitra kerja di seluruh tingkatan, memperkuat sinergi yang positif dan konstruktif antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha, berbagi praktek-praktek terbaik (best practices), serta mendorong pemanfaatan teknologi terkini (seperti Artificial Intelligence) dan digitalisasi untuk mendukung kinerja operasional yang semakin andal (excellence). “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, jajaran manajemen, seluruh Perwira dan pekerja PHR, manajemen dan pimpinan mitra kerja, serta para pekerja lapangan yang hingga hari ini terus memberikan kontribusi nyata, dedikasi terbaik, dan energi positif dalam mendukung keberlangsungan operasi perusahaan yang sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mewujudkan kemandirian energi Indonesia,” ucap Arifin. Selain penyampaian arahan strategis, acara ini juga diisi dengan coaching clinic terkait implementasi Contractor Safety Management System (CSMS), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menimpali kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis kami untuk memfasilitasi mitra kerja dalam menunjang pengadaan barang dan jasa guna mendukung operasional energi nasional. “Saat ini, di Zona Rokan, kami mengelola hingga 43.000 mitra kerja. Mereka adalah garda terdepan yang mendukung kelancaran operasi di Rokan. Mengingat industri migas memiliki profil risiko yang sangat tinggi, kami memikul tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pelaksanaan operasional berjalan dengan aman dan selamat. Oleh karena itu, budaya keselamatan kerja harus terus diinternalisasi dan dijalankan secara berkelanjutan. Dukungan dan komitmen dari para mitra kerja sangat berarti dan mutlak dibutuhkan dalam aspek ini,” ulasnya. Andre menilai performa selama semester pertama ini sudah sangat baik, integritas dan keselamatan kerja tetap menjadi fondasi utama agar produktivitas dapat tercapai secara maksimal. “Mari kita bersama-sama terus meningkatkan standar keselamatan dan kepatuhan dalam setiap langkah operasional kita,” serunya. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kinerja unggul, PHR memberikan penghargaan kepada para kontraktor yang telah menunjukkan dedikasi tinggi. Penghargaan ini wujud pengakuan perusahaan terhadap mitra kerja yang konsisten menjaga standar operasional terbaik di Zona 1, Zona Rokan, dan Zona 4. Selain itu, PHR juga memberikan penghargaan Stop Work Authority (SWA) Terbaik bagi unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keselamatan kerja. Pada triwulan pertama yakni, terbaik 1 oleh Tim Drilling Well & Intervention (DWI) Zona Rokan, kedua Field Adera Zona 4, dan Field Jambi Merang Zona 1. Kemudian pada triwulan kedua yakni terbaik 1 oleh Tim Drilling Well & Intervention (DWI) Zona Rokan, kedua Field Adera Zona 4, dan Field Jambi Merang Zona 1. Pada agenda strategis ini juga dilakukan Penandatanganan Komitmen HSSE & SMAP oleh PHR dan mitra kerja. Forum Komunikasi Kontraktor PHR 2026 ini diharapkan menjadi momentum transformasi bagi seluruh mitra kerja PHR Regional 1 Sumatera untuk terus tumbuh menjadi perusahaan yang tidak hanya profesional dan andal, tetapi juga menjunjung tinggi integritas serta keselamatan kerja sebagai budaya kerja yang utama. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Sawit
Sawit
The 4th PIT POCM IMT-GT Sukses Perkuat Kerja Sama Regional dan Penandatanganan MoU Kelapa Sawit
Medan, katakabar.com - Pemerintah Indonesia tuan rumah pergelaran The 4th Project Implementation Team (PIT) Palm Oil Cooperation Meeting dalam rangkaian The 19th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Working Group on Agriculture and Agribusiness (WGAA) Meeting. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk perkuat sinergi dalam pengembangan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Sebagai tiga negara produsen utama kelapa sawit dunia, Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pasokan minyak sawit global. Secara bersama-sama, ketiga negara menyumbang sekitar 87 persen produksi minyak sawit dunia, dengan Indonesia sebagai produsen terbesar, diikuti Malaysia dan Thailand. Posisi strategis tersebut menjadikan kerja sama di bawah kerangka IMT-GT semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari peningkatan produktivitas, keberlanjutan, pemberdayaan pekebun, hingga penguatan akses pasar internasional. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Chairman PIT POC, Dato' Razali bin Mohamad. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Head of Delegation (HoD) Indonesia, Hendratmojo Bagus Hudoro, sementara Delegasi Malaysia dipimpin oleh Norhayati binti Md. Husin dan Delegasi Thailand dipimpin oleh Ms. Hirunya Srasom. Selaku tuan rumah, Hendratmojo Bagus Hudoro, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh delegasi serta menegaskan bahwa kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand di sektor kelapa sawit perlu terus diperkuat untuk menghadapi dinamika perdagangan internasional, tuntutan keberlanjutan, serta tantangan perubahan iklim. "Melalui IMT-GT, ketiga negara diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam peningkatan produktivitas, hilirisasi, pemberdayaan pekebun rakyat, inovasi, serta harmonisasi berbagai inisiatif yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan," ujarnya. Salah satu capaian utama pertemuan ini adalah penyampaian konfirmasi mengenai persetujuannya terhadap MoU on the Palm Oil on IMT-GT. Dengan perkembangan tersebut, seluruh negara anggota menyambut baik tercapainya kesepakatan terhadap substansi naskah MoU sebagai tonggak penting dalam memperkuat kerja sama regional di sektor kelapa sawit. MoU tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kolaborasi di berbagai bidang, antara lain peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, penguatan sistem ketertelusuran (traceability), promosi praktik budidaya berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pertukaran informasi dan pengalaman antarnegara di subregional Indonesia Malaysia dan Thailand. Sejalan dengan hal tersebut, para delegasi mengusulkan agar penandatanganan MoU dilaksanakan pada The 32nd IMT-GT Ministerial Meeting yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026. Penandatanganan pada tingkat Menteri diharapkan mencerminkan komitmen politik yang kuat dari ketiga negara dalam memperkuat kerja sama strategis di sektor kelapa sawit. Pertemuan juga berhasil mengadopsi Terms of Reference (ToR) PIT POC sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama ke depan. Adopsi ToR ini akan memperjelas mekanisme koordinasi, pelaksanaan program, serta pembagian peran antarnegara anggota dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif yang telah disepakati. Selain itu, para peserta memberikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan Webinar on Oil Palm Smallholder Empowerment pada Juni 2026. Webinar tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan pekebun kelapa sawit rakyat. Perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Normansyah Syahrudin, turut menyampaikan apresiasi terhadap hasil penyelenggaraan webinar tersebut dan berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret dalam mendukung pemberdayaan pekebun kelapa sawit. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, PIT POC mengusulkan agar webinar serupa kembali menjadi bagian dari program kerja tahun 2027. Soal pembahasan agenda mendatang, Malaysia menyampaikan kesediaannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan PIT POC berikutnya. Pertemuan menyepakati bahwa The 5th PIT POC Meeting akan dilaksanakan secara virtual, sedangkan The 6th PIT POC Meeting akan diselenggarakan secara tatap muka dan dilaksanakan secara back-to-back dengan penyelenggaraan WGAA Meeting. Seluruh agenda pembahasan dalam The 4th PIT POC Meeting berlangsung dengan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang semakin memperkuat komitmen Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk membangun industri kelapa sawit yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekebun, industri, serta perekonomian kawasan. Kerja sama ini diharapkan juga semakin memperkuat posisi ketiga negara sebagai produsen utama minyak sawit dunia sekaligus mendorong kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Riau
Riau
Bupati Rohul Terima Kajati Riau: Perkuat Sinergi Wujudkan Rohul Bersih Hukum
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Malam di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu terasa hangat, dan penuh keakraban, Rabu (22/7). Bukan sekadar jamuan makan biasa, pertemuan ini menjadi jembatan kokoh yang menyatukan langkah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan institusi Kejaksaan Tinggi Riau demi kemajuan daerah. Kehadiran rombongan Kejati Riau yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., disambut antusias oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM, beserta jajaran pimpinan daerah. "Selamat datang di Negeri Seribu Suluk. Kedatangan Bapak Kajati dan seluruh jajaran merupakan kehormatan besar bagi kami," ujar Anton membuka sambutannya. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum adalah kunci utama. "Kami siap berkolaborasi erat dengan institusi Adhyaksa. Agar setiap langkah pembangunan berjalan di jalur hukum, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," tambahnya. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, Wakil Ketua DPRD Muhammad Aidi, SH, Sekretaris Daerah, Drs. H. Yusmar, M.Si., Kapolres Rokan Hulu, serta kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Rohul. Turut mendampingi rombongan Kajati, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Riau, Ny. Oktaria Wirajana, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H., beserta para Asisten dan jajaran Kejati Riau. Menanggapi hal itu, Kajati Riau, I Dewa Gede Wirajana, menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat dan keterbukaan Pemkab Rokan Hulu. "Silaturahmi seperti ini sangat berharga. Komunikasi yang baik menjadi fondasi agar pembangunan berjalan tertib, sesuai aturan, dan bebas dari hal-hal yang merugikan negara maupun rakyat," tegasnya. Ia menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus hadir mendampingi, mengawasi, dan menegakkan hukum secara profesional. Tujuannya satu: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menjauhkan segala bentuk penyimpangan. Di penghujung acara, Bupati Rokan Hulu, Anton menyerahkan cenderamata khas daerah kepada Kajati Riau sebagai simbol persahabatan dan tekad bersama. Malam itu mengukuhkan satu hal: Rokan Hulu tidak berjalan sendirian. Di bawah payung hukum yang tegak dan sinergi yang kuat, Negeri Seribu Suluk melangkah pasti menuju masa depan yang lebih cerah.
Hukrim
Hukrim
Perkuat Sinergi Cegah Karhutla, PT PSG Hibahkan Mesin Pemadam ke Polsek Kateman
Sambu Guntung (PT PSG) serahkan bantuan berupa satu unit mesin pemadam kebakaran kepada Polsek Kateman sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (22/7). Serah terima bantuan berlangsung di Markas Polsek Kateman sekitar pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Kateman Kompol Bachtiar, S.H., M.H. beserta jajaran personel, serta perwakilan PT PSG yang diwakili Humas Kahar MZ bersama staf perusahaan. Di kegiatan pemberian hibah tersebut, PT PSG serahkan satu unit mesin pemadam kebakaran merek Honda, enam gulung selang pemadam, satu selang hisap, dan satu nozzle. Bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personel Polsek Kateman dalam merespons potensi kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau. Kapolsek Kateman, Kompol Bachtiar, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PT PSG. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara dunia usaha dan kepolisian dalam menjaga wilayah Kateman dari ancaman karhutla. "Ini merupakan bentuk nyata sinergi antara Polri dan perusahaan. Kami sangat mengapresiasi kepedulian PT PSG dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kecamatan Kateman. Bantuan ini tentu akan meningkatkan kesiapsiagaan personel saat menghadapi situasi darurat," ujar Bachtiar. Sedang, Humas PT PSG, Kahar MZ, mengatakan penyerahan bantuan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pemerintah dan kepolisian dalam menjaga lingkungan serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah operasional perusahaan maupun masyarakat sekitar. "Melalui bantuan ini kami berharap koordinasi dan kerja sama dengan Polsek Kateman semakin kuat, sehingga langkah-langkah pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif," ucap Kahar. Selain serah terima bantuan, kedua pihak juga membahas penguatan koordinasi dalam pelaksanaan patroli terpadu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sinergi antara Polsek Kateman dan PT PSG diharapkan terus berlanjut guna mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Kecamatan Kateman.
Sawit
Sawit
PTPN IV PalmCo Akselerasi Peremajaan Sawit Petani di Riau Perkuat Penerapan Program B50
Pekanbaru, katakabar.com - PTPN IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara terus mengakselerasi peremajaan sawit petani di Riau sebagai bagian mendukung implementasi program B50 atau kebijakan mandatori pemerintah Indonesia yang mewajibkan campuran bahan bakar solar dengan 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit. Hingga akhir 2025, PTPN IV PalmCo tercatat telah melangsungkan peremajaan sawit petani Riau mencapai 12.600 hektare. Peremajaan tersebut dilangsungkan PTPN IV PalmCo melalui entitasnya PTPN IV Regional III secara berkelanjutan, diawali dari program revitalisasi perkebunan pada 2012 dan dilanjutkan dengan peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2019 hingga saat ini. Sementara sepanjang 2026 ini, entitas kembali menargetkan program peremajaan sawit yang terus dilangsungkan secara berkelanjutan mencapai 4.500 ha di Bumi Lancang Kuning. "Insya Allah, sampai akhir tahun ini program peremajaan sawit di Riau dapat mencapai 17.100 Ha. Alhamdulillah progresnya sangat baik, dan rekan-rekan petani juga sangat antusias terhadap program PSR ini," kata Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Jumat (19/6) lalu. Guna mewujudkan target tersebut, lanjut Bambang, PTPN IV Regional III melalui Distrik Petani Mitra terus menggesa setiap tahapan, mulai dari pendataan luasan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek). Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dilangsungkan PTPN IV sendiri merupakan salah satu inisiatif perusahaan perkebunan milik negara tersebut untuk memangkas ketimpangan produktivitas sawit petani dan sawit perusahaan yang cukup dalam. Sebagai perbandingan, berdasarkan data yang dirangkum dari berbagai sumber, rerata produktivitas sawit petani Indonesia saat ini berkisar 7-12 ton per hektare per tahun. Sementara, produktivitas sawit korporasi mampu menyentuh angka lebih dari 20 ton perhektare pertahun. Untuk itu, peremajaan sawit menjadi inisiatif penting guna memangkas ketimpangan dan mendongkrak sawit petani sehingga produktivitas yang dihasilkan kian optimal. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau itu menjelaskan, saat ini produktivitas sawit petani mitra PTPN IV Regional III yang telah melangsungkan peremajaan berhasil meningkat signifikan. Sebagai contoh, petani mitra yang tergabung dalam koperasi dan melangsungkan peremajaan melalui program revitalisasi mampu menghasilkan produktivitas mencapai 29,10 ton pe hektare per tahun. Senada, ribuan petani mitra yang mengikuti program PSR dengan usia sawit TM-3 mampu mencatat hasil produktivitas mencapai 23,94 ton per hektare per tahun, jauh di atas standar yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sebesar 19 ton per hektare per tahun. Lebih jauh, ia menuturkan program peremajaan sawit yang terus didorong Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa tersebut diharapkan menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan pemerintah yang segera menerapkan kebijakan B50 awal Juli 2026 mendatang. "Kami ingin turut ambil bagian dan berkontribusi meningkatkan produksi CPO nasional dengan memperkuat petani sawit sehingga produksi rekan-rekan petani meningkat dan pada akhirnya bisa mendukung kebijakan pemerintah untuk menjadikan sawit sebagai sumber energi baru terbarukan," jelas Bambang. Implementasi kebijakan biodiesel B50 sendiri direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dan berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar seiring peningkatan penggunaan campuran biodiesel berbasis sawit. Secara keseluruhan, PTPN IV Regional III diketahui telah melangsungkan kemitraan plasma mencapai 56.500 hektare yang melibatkan tidak kurang dari 28.000 petani sejak perusahaan berdiri. Saat ini, ribuan petani mitra tersebut telah melangsungkan peremajaan guna mengganti sawit renta mereka dengan tanaman baru yang lebih produktif. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PSR tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) yang selama ini menjadi mitra strategis perusahaan. “Kami juga didukung teman-teman Aspekpir dalam mengakselerasi program ini, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya. Selain program peremajaan, PTPN IV Regional III juga aktif mendukung peningkatan produktivitas petani melalui penyediaan bibit unggul bersertifikat. Sejak program tersebut diluncurkan pada 2019, entitas telah menyalurkan sedikitnya 2,56 juta bibit sawit unggul kepada 8.900 petani. Bambang menuturkan keberhasilan kemitraan PTPN IV karena pola kemitraan yang dibangun dengan mengedepankan pola single management yang transparan telah menumbuhkan kepercayaan. Melalui pola tersebut, kultur teknis petani mitra akan setara dengan standar tinggi perusahaan, mulai dari penumbangan sawit renta, pemanfaatan bibit sawit unggul bersertifikat, proses penanaman, pemupukan, hingga pemeliharaan untuk diterapkan di areal peremajaan sawit masyarakat. Selanjutnya, PTPN IV juga turut menyiapkan bibit sawit unggul bersertifikat hingga pendampingan dan penguatan kelembagaan koperasi serta pelatihan kepada para petani sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani dalam mewujudkan perkebunan berkelanjutan. Dengan target perluasan PSR serta dukungan bibit unggul dan penguatan aspek keberlanjutan, PTPN IV Regional III optimistis sektor sawit rakyat di Riau dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap program keberlanjutan serta memperkuat pendapatan petani sawit.
