Home / Nusantara / BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Sawit Harapan Dapat Naikkan PAD
BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Sawit Harapan Dapat Naikkan PAD
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan penyusunan rekomendasi strategis. Foto Ist.
Medan, katakabar.com - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Sumatera Utara, Kwinhatmaka menuturkan, pengawasan tata kelola sawit salah satu agenda prioritas pengawasan di triwulan III dan IV tahun 2023 guna optimalisasi penerimaan daerah.
"Lantaran itu, koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan persepsi penyusunan rekomendasi strategis yang memberikan kontribusi positif dan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Tata Kelola Kelapa Sawit di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” ujar Kwinhatmaka lewat keterangan resmi Kominfo BPKP, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (25/11).
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan penyusunan rekomendasi strategis atas hasil Audit Tujuan Tertentu Tata Kelola Sawit Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Kegiatan itu terlaksana berkat kolaborasi dengan Direktorat Investigasi III BPKP pusat.
Total 20 perwakilan BPKP yang mengikuti kegiatan, yakni Perwakilan BPKP Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Seluruh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi perwakilan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan totalnya 46 orang dan pendamping Koordinator Pengawasan sebanyak 21 orang hadir di kegiatan.
Topik pembahasan utama di kegiatan diantaranya membahas tentang kondisi sawit dalam kawasan hutan, perubahan mekanisme tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sawit dalam kawasan hutan, program peremajaan sawit rakyat (PSR),
Terus, fasilitas kebun masyarakat (plasma), kendala dalam pelaksanaan penyelesaian kewajiban fasilitas kebun masyarakat, dan pendapatan industri kelapa sawit. Seluruh kategori ini menjadi perhatian yang serius untuk dapat dioptimalkan dengan baik.
Kegiatan ini, harap Kwinhatmaka, hendaknya dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah. Endingnya PAD dapat meningkat dengan akuntabilitas yang lebih baik.
Komentar Via Facebook :