Dalam pelaksanaannya, tim melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola kawasan, wawancara, observasi lapangan, serta pemeriksaan data dan dokumen pendukung.

Penilaian mencakup efektivitas pengelolaan anggaran, manfaat infrastruktur, ketahanan lingkungan, inovasi, keberlanjutan pengelolaan kawasan, komitmen kelembagaan, hingga kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pariwisata.

Marudut Tua menegaskan bahwa pengelolaan infrastruktur harus direncanakan untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang, bukan berhenti pada penyelesaian pembangunan fisik.

“Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata, mendorong perekonomian lokal, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Samosir,” ujarnya.

Ia berharap proses verifikasi menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola Waterfront City Pangururan dan kawasan Tele, terutama dalam aspek pemeliharaan, koordinasi kelembagaan, serta pemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat.

Penyusunan praktik baik ini diharapkan menghasilkan dokumentasi dan rekomendasi yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengelola kawasan strategis secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki. 

Sebab, manfaat infrastruktur bagi masyarakat dan sektor pariwisata pada akhirnya bergantung pada kualitas pengelolaan, pemeliharaan, dan keberlanjutan pemanfaatannya.*