Adapun korbanan yang mengalami luka tembak yakni atas nama Ediyanto. Peluru menembus tulang paha korban yang harus dirujuk ke Pekanbaru. 

Kemudian, Zulkifli. Peluru bersarang di area antara paru-paru dan jantung korban. Kondisinya sempat kritis dan harus segera dioperasi di Pekanbaru. Setelahnya atas nama Pessy mengalami luka tembak di bagian lutut, dan Leo Saputra ditembak sebanyak dua kali di bagian punggung. 
 
Sementara itu untuk korban luka parah akibat senjata tajam atas nama Rudi Afriadi yang mengalami luka bacok di bagian paha. Terus Samsul mengalami luka parah dibagian punggung dan pinggang akibat senjata tajam. 
 
Sebelumnya, insiden berdarah ini telah menuai reaksi keras dari masyarakat. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum 3 Desa dan 1 Kelurahan sempat menggelar aksi damai dan orasi di depan kantor Polres Inhu untuk menyampaikan tuntutan serta pandangan mereka.
 
Ketua Forum tersebut, Zaudi Alamsyah, dalam orasinya menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, insiden ini adalah bukti nyata dari konflik lahan yang tidak pernah diselesaikan secara adil dan tuntas.
 
“Kami memandang peristiwa ini bukan sekadar bentrokan biasa. Sudah bertahun-tahun persoalan batas wilayah dan hak atas tanah tidak menemukan titik terang, hingga akhirnya meledak dan memakan korban. Kami mendesak kepolisian tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri siapa dalang dan aktor intelektual yang berada di balik serangan ini,” tegas Zaudi saat berorasi.

Sementara itu, Sahrianto salah seorang orator dan karyawan juga menyampaikan dugaan keterlibatan Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat, yang juga diketahui sebagai pemilik dan pengendali utama PT AMI Group Utama. 

Menurutnya, sebelum insiden terjadi, alat berat milik perusahaan tersebut sudah terlihat beroperasi di dalam kawasan HGU PT SBP yang sedang dipersengketakan.
 
“Masyarakat mempertanyakan keterkaitan kejadian ini dengan posisi dan usaha Ketua DPRD. Ada dugaan kuat bahwa peristiwa ini berkaitan dengan upaya penguasaan lahan yang sedang diperselisihkan, sementara laporan atas dugaan penyerobotan dan pemalsuan dokumen yang sudah dilayangkan lebih dari setahun lalu justru terkesan mandek di tahap SPDP,” ungkapnya.