Tugas yang dijalankan, menurut pesan Wabup, tidak seharusnya dipandang sebagai rutinitas semata, melainkan kesempatan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ariston juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan pegawai, keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat.

“Selamat bekerja bagi saudara-saudara, berikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Samosir,” katanya.

Terkait harapan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, Ariston menyampaikan harapan agar kebijakan tersebut dapat segera terwujud. 

Namun, harapan itu perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara konsisten.

Sementara itu, dalam pidato Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir yang dibacakan Ariston, generasi muda diajak menghidupkan semangat Sumpah Pemuda melalui tiga karakter utama: patriotik, gigih, dan berempati.

Patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian nyata.

Gigih berarti tidak menyerah saat menghadapi kesulitan, sedangkan berempati berarti memiliki kepedulian terhadap sesama dan bersedia membantu mereka yang membutuhkan.

“Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani. Generasi yang mampu berdiri tegak untuk bangsanya, sekaligus mengulurkan tangan kepada sesamanya,” demikian pesan dalam pidato Menpora.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Upacara dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Samosir Marudut Tua Sitinjak, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua TP PKK Samosir Kennauli A. Sidauruk, Ketua Dharma Wanita Persatuan Asti Marudut Tua Sitinjak, ASN, pelajar, Pramuka, dan organisasi kepemudaan.

Melalui momentum tersebut, semangat Sumpah Pemuda kembali diingatkan sebagai nilai yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bagi aparatur pemerintah, salah satu bentuk konkretnya ialah bekerja dengan tanggung jawab, menjaga integritas, dan memastikan pelayanan publik benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.*