Inhu, katakabar.com - Polisi menangkap lima orang yang diduga menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. 

Mereka kedapatan memindahkan BBM subsidi dari mobil tangki ke dalam jerigen.

Kasat Reskrim Polres Inhu, AKP Yohn Mabel mengatakan, pengungkapan kasus ini pada Kamis (19/11) sekitar Pukul 18.00 WIB, di sebuah bengkel Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai. 

"Sebelumnya petugas melakukan pemantauan di sepanjang Jalan Lintas Timur yang menghubungkan Riau dan Jambi. Saat itu petugas mendapati satu unit mobil tangki milik PT Elnusa Petrofin masuk ke sebuah bengkel. Tak lama berselang, mobil tangki itu ditutupi oleh satu unit mobil Colt Diesel berwarna merah," kata AKP Yohn, Sabtu (21/11). 
 
AKP Yohn menjelaskan, modus yang dilakukan memindahkan Bio Solar dari truk tangki pengangkut resmi ke dalam jerigen dengan cara membuka segel pada bagian kotak interbox, lalu dikumpulkan dan diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi.
 
"Solar subsidi ini hak rakyat, bukan untuk diperjualbelikan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami akan terus bergerak cepat menindak tegas setiap ada laporan maupun informasi dari masyarakat," tegas AKP Yohn. 

Selain tersangka, polisi juga mengamankan uang tunai Rp2.520.000 yang diduga merupakan hasil penjualan BBM, 15 jerigen berisi Bio Solar yang diduga berasal dari pelangsiran SPBU, sembilan jerigen Bio Solar dari mobil tangki, serta enam jerigen berisi Pertalite. 

Selain itu, turut juga diamankan dua lembar surat pengantar pengiriman Bio Solar dari Pertamina Fuel Terminal Indragiri Hilir, satu unit mobil Colt Diesel BM 8061 AH dan satu unit mobil tangki PT Elnusa Petrofin dengan nomor polisi B 9096 SFV. Secara keseluruhan, BBM yang disita sekitar 800 liter Bio Solar dan 200 liter Pertalite.

Kepada tersangka, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.