Bertandang
Sorotan terbaru dari Tag # Bertandang
Internasional
Internasional
Dubes India Bertandang ke Masjid Agung Demak, Tegaskan Kedekatan Historis
Jakarta, katakabar.com - Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, bertandang ke Masjid Agung Demak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, guna menelusuri jejak sejarah hubungan India dan Indonesia yang telah terjalin sejak lama. Kunjungan tersebut dilakukan bersama sang istri dan dipusatkan di kawasan yang dulu menjadi pusat kejayaan Kesultanan Demak. Lawatan ini bertujuan untuk melihat langsung warisan spiritual Islam Nusantara yang selama ini telah ia dengar. “Saya sudah sering mendengar cerita tentang hubungan India dan Demak sejak dulu. Karena itu saya ingin melihat langsung peninggalannya," ujarnya dengan antusias. Di agenda tersebut, Dubes India didampingi jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk menelusuri koleksi benda bersejarah di Museum Masjid Agung Demak, mengunjungi kompleks makam raja-raja Demak, serta mengamati detail arsitektur masjid yang tetap terjaga keasliannya. Kekaguman atas Warisan Spiritual Selama berada di dalam masjid, Dubes Sandeep beberapa kali tampak larut menikmati suasana. Ia mengaku merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan saat berada di ruang utama masjid bersejarah tersebut. “Di sini terasa damai dan tenang. Masjid yang masih menjaga keaslian arsitektur tempo dulu seperti ini memiliki energi berbeda,” ucapnya. Selain arsitektur, ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap budaya lokal, termasuk sarung tradisional yang menurutnya unik dan sarat nilai filosofi. Dorong Jembatan Budaya Kunjungan ini turut mendapat sambutan dari Pemerintah Kabupaten Demak. Kepala Dinas Pariwisata Demak, Endah CR, menilai kehadiran Dubes India sebagai momentum penting bagi promosi wisata sejarah daerah. “Kami merasa terhormat atas kunjungan Dubes India. Ini bukti bahwa warisan sejarah Demak memiliki daya tarik internasional,” ulasnya. Menurut Endah, lawatan tersebut bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan bagian dari jembatan budaya yang lebih luas. “Kami berharap kunjungan ini menjadi awal kerja sama budaya dan pariwisata yang lebih luas antara India dan Demak,” tuturnya. Kunjungan tersebut menegaskan kedekatan historis kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama, sekaligus membuka ruang kolaborasi budaya di masa mendatang.
Riau
Riau
Polsek TTB Sigap Kunjungi Satkamling Desa Alai Ciptakan Rasa Aman Masyarakat
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Polres Kepulauan Meranti melalui Polsek Tebing Tinggi Barat laksanakan Kegiatan Satkamling Polres Kepulauan Meranti, sebagai penguatan kemitraan antara Polri dan masyarakat melalui kehadiran langsung di Pos Satkamling Selaso serta aksi peduli lingkungan di Desa Alai, Senin (1/12) kemarin. Kegiatan tersebut sebagai bentuk Kunjungan Ke Pos Satkamling dalam rangka mempererat hubungan antara polri dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. "Kami Mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti," ujar Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Alfaroqi melalui Kapolsek Tebing Tinggi Barat, Iptu Iskandar Nopianto. Kapolsek juga mengajak masyarakat dapat terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif untuk antisipasi terjadinya Curas, Curat dan Curanmor (C3) dan melaksanakan pendampingan dan pengawasan kepada petugas SatKamling.
Nasional
Nasional
BPDP Bertandang ke Pabrik PT NICO di Halmut Bangun Sinergi Pengembangan Perkebunan Kelapa
Maluku Utara, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara bertandang di fasilitas produksi PT Natural Indococonut Organik (NICO) di Tobelo Selatan, Halmahera Utara. Kunjungan lapangan ini bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku industri kelapa dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan di wilayah timur Indonesia. Tim turut didampingi Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai dinas pembina perusahaan. Hadir saat kunjungan lapangan tersebut Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin; Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih; beserta tim BPDP. Pada kunjungan lapangan ke PT NICO, tim BPDP berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta didampingi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Piet Hein Anthony; Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Abdu Wahab, dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara, Taufik Biskali. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Piet Hein Onthony. Suasana berjalan kondusif dan penuh antusiasme, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem industri kelapa nasional. Dalam agenda tersebut, General Manager PT NICO, Nanang Rismadi, memaparkan konsep operasional perusahaan yang mengusung prinsip zero-waste. Melalui pendekatan ini, seluruh bagian kelapa mulai dari daging, air, sabut, tempurung hingga kulit ari diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti santan, air kelapa, kelapa bubuk, keripik kelapa, arang tempurung, dan minyak kelapa. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi memperkuat daya saing PT NICO sebagai industri pengolahan kelapa modern. Rombongan juga mendapat kesempatan untuk melihat langsung alur produksi di dalam pabrik. Mulai dari proses penyortiran buah kelapa berdasarkan ukuran dan kualitas, pengupasan serta pemisahan bagian kelapa, pengolahan di setiap lini produksi, hingga tahap akhir berupa pengemasan produk yang siap dipasarkan. Seluruh proses dilakukan dengan standar higienis dan penggunaan mesin modern, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana PT NICO menjaga mutu dan efisiensi produksi. Selama berkeliling, rombongan turut menyaksikan penerapan nyata prinsip zero-waste serta pemanfaatan teknologi otomatisasi yang semakin menegaskan kapasitas PT NICO sebagai industri berstandar internasional. PT NICO sendiri merupakan perusahaan pengolahan kelapa modern yang berdiri pada 2019 atas prakarsa Olaf Tobin, putra daerah Halmahera Utara yang memiliki visi menghadirkan industri kelapa bertaraf global di tanah kelahirannya. Sejak pembangunan pabrik dimulai pada 2020, perusahaan berkembang pesat. Dengan kapasitas hingga 600.000 butir kelapa per hari, instalasi mesin rampung pada 2022, dan pada 2023 berbagai lini produksi telah beroperasi, termasuk desiccated coconut, UHT coconut milk & water, serta crude coconut oil. Pada tahun yang sama, PT NICO berhasil meraih sertifikasi FSSC 22000 v5.1 dari SGS sebagai bukti komitmen terhadap standar mutu internasional. Mulai 2024, PT NICO resmi memasuki produksi komersial dan menembus pasar internasional, di antaranya China, Jerman, Swiss, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, hingga Australia. Selain kontribusi ekonomi, perusahaan ini berperan penting dalam peningkatan kapasitas SDM lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok kelapa yang berkelanjutan di Halmahera Utara.
Hukrim
Hukrim
Kajati Riau Berkunjung ke Inhu, Bupati Minta Tunjuk Ajar Bangun Daerah
Indragiri Hulu, katakabar.com - Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda lainnya sambut kedatangan rombongan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Riau di Kantor Bupati Indragiri Hulu, Rabu (13/8). Kajati Riau, Akmal Abbas S.H, M.H, besama jajaran tampak sebelum memasuki gedung aula pertemuan Narasinga disuguhi pencak silat sebagai simbol kehormatan lewat warisan budaya khas melayu. Di pertemuan itu, Bupati Indragiri Huli, Ade Agus Hantanto berharap dapat masukan-masukan yang patut tunjuk ajar meski sudah melakukan pembenahan, dan telah berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. “Pemerintah baru saya pimpin ini terjadi efesiensi anggaran, semoga di Tahun 2026 nanti tidak ada lagi pemangkasan budget,” jelasnya. Ia menyampaikan, kondisi Indragiri Huli saat ini paling menjadi sorotan dikalangan masyarakat yakni infrastruktur terbilang rusak berat dan sedang, ringan. Selain itu, daerah aliran sungai ada beberapa titik terjadi abrasi dan statusnya telah darurat pasalnya mendekati kepada fasilitas permukiman warga. “Kami akan melakukan perbaikan menggunakan APBD mungkin sifatnya sementara tapi tidak diperbolehkan di mana secara regulasi tidak kewenangan kabupaten,” bebernya. “Untuk mengubah agar Indragiri Hulu tidak ketinggalan jauh dari kabupaten lain, saya tidak akan berhenti mendatangi kementerian PUPR dan BPS,” terangnya. Terpisah, Akmal Abbas S.H,M.H, Kejati Riau memberikan pandangan terhadap daerah Indragiri Hulu yang saat ini jauh tertinggal dari kabupaten lain.
Sawit
Sawit
Bertandang ke PPKS Medan, Disbun Kaltim Berambisi Jadi Penghasil Sawit Kompetitif
Samarinda, katakabar.com - Dinas Perkebunan atau Disbun Provinsi Kalimantan Timur sambangi Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya Kalimantan Timur berambisi jadi penghasil kelapa sawit kompetitif. Itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Lantaran itu, Dinas Perkebunan atau Disbun Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan pembelajaran ke PPKS Medan.
Hukrim
Hukrim
Komisi Kejaksaan RI Bertandang ke Kejari Pelalawan, Ini Misinya
Pelalawan, katakabar.com - Komisi Kejaksaan RI (KKRI) bertandang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Rabu (15/5) . Kunjungan rombongan KKRI yang didampingi Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Ayu Agung SH SSos MH ini, tindak lanjut dari penanganan laporan pengaduan masyarakat, pemantauan kinerja jaksa, penilaian tata kelola organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana. Tim KKRI tersebut dipimpin Sekretaris Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Dahlena SH MH, Komisioner Komjak, Andi Nurwinah SH MH, Diah Srikanti SH MH, Nurokhman AMd, Kasubag Pengaduan Masyarakat dan Pendataan Maynar Sherly Indriwati SE SH, serta Staff Komjak Iklila Muzayanah. Kedatangan rombongan disambut Kepala Kejari (Kajari) Pelalawan, Azrijal SH MH, seluruh Kepala Seksi (Kasi) Kepala Subbagian (Kasubbag) dan seluruh pegawai. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 menetapkan, Komisi Kejaksaan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa, dan Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Selain itu, melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Dalam sambutannya, Kajari Pelalawan Azrijal SH MH mengatakan bahwa, pihaknya berharap dengan kedatangan Tim KKRI di Kejari Pelalawan dapat memberi arahan serta masukan agar Kejaksaan Negeri Seiya Sekata ini lebih baik kedepannya. Kajari Pelalawan menyampaikan profil singkat tentang Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan, sarana dan pra sarana yang ada untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat. Komisioner Andi Nurwinah SH MH menyatakan, alasan dipilihnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan sebagai tempat yang dikunjungi Tim Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) lantaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan sebagai salah satu satuan kerja Kejaksaan yang ada di Provinsi Riau yang sudah diusulkan untuk proses selanjutnya dalam menerima predikat WBK/WBBM. "Bahkan, sejauh ini laporan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, nihil. Hal tersebut, KKRI segera memberikan predikat WBK/WBBM kepada Kejari Pelalawan," ujarnya. Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dahlena SH MH aminkan Komisioner Andi Nurwinah SH MH. Di mana KKRI memiliki landasan hukum, kedudukan, tugas, wewenang dan peran, untuk memberikan penilaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Serta memiliki rekomendasi untuk peningkatan Kejaksaan Republik Indonesia. "Dalam kunjungan ini, kami dari tim KKRI melakukan pemantauan kinerja dan penilaian kepada Kejati Riau, Kejari Pekanbaru, Kejari Pelalawan dan Kejari Siak. Kami berharap melalui kunjungan ini, kinerja Kejati dan Kejari di wilayah hukum Provinsi Riau lebih baik lagi ke depan," sebut Dahlena.
Riau
Riau
Tim SPE KP3 Polda Riau Bertandang di Polres Kepulauan Meranti, Ini Tujuannya
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Tim Sosialisasi dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) Polda Riau bertandang ke Mapolres Kepulauan Meranti. Tim yang dipimpin AKBP Ordiva M melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pelayanan Publik (KP3) Polres Kepulauan Meranti tahun2024, persis di Rupatama Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti Jalan Raya Gogok Darussalam Kecamatan Tebing Tinggi Barat, pada Kamis ( 25/4). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Sosialisasi dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) Polda Riau, AKBP Ordiva M, Wakil Ketua Tim Sosialisasi dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) Polda Riau, AKBP Rommel Hutagaol, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Wakapolres Kompol Dodi Zulkarnain Hasibuan, Kasi Sim Subdit Regident Dit Lantas Polda Riau Kompol Pauzi, Kasi Yanmin Dit Intelkam Polda Riau, Kompol Erol Ronny Risambessy, Para PJU dan Perwira Polres Kepulauan Meranti, dan tim sosialisasi dan pemantauan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) Polda Riau berjumlah 15 orang. Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Dodi Zulkarnain Hasibuan ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Tim Sosialisasi dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. "Harapan kita dengan kegiatan ini menambah wawasan kita mendapat petunjuk dan arahan agar kedepannya guna meningkatkan pelayanann dan kualitas Pelayanan Publik," ujar Wakapolres Ketua Tim Sosialisasi dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) Polres Kepulauan Meranti AKBP Ordiva sampaikan terima kasih atas sambutan dari Polres Meranti. Kegiatan Ini digelar setiap tahun guna melakukan penilaian Pelayanan Publik di Polres. Di mana sosialisasi dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) untuk meningkatkan tata kelola pelayanan publik melalui PEKPPP yang berkualitas dan berdampak, guna memperhatikan 6 pilar utama di antaranya Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi Pengaduan, dan Inovasi," terangnya. "Sosialisasi dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) ini dilakukan agar sentra pelayanan publik dapat sesuai dengan aturan yang diarahkan, dan diberikan penghargaan terhadap pelayanan yang terbaik," tambahnya.
Nasional
Nasional
DPRD Babel ke Kementerian ATR BPN RI Tindaklanjuti Pansus Stabilitas Harga Sawit
Bangka Belitung, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung bertandang ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Republik Indonesia, guna tindaklanjuti hasil Panitia Khusus (Pansus) stabilitas harga TBS kelapa sawit dan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Beliadi sudah datangi Kementerian Pertanian RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Menurut Beliadi, pihaknya perlu melakukan kolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan institusi pusat yang lain termasuk dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang masuk dalam rekomendasi. "Kepada seluruh pihak termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN RI terkait pelaksanaan tata kelola perkebunan kelapa sawit, saling besinergi dan berkolaborasi baik daerah dan pusat. Begitu pun seluruh stakeholder baik perusahaan-perusahaan dan masyarakat, biar tercipta tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik yang saling menguntungkan seluruh pihak," kata Beliadi kemarin, dilansir dari laman bangkapos.com, pada Senin (5/2). Lebih lanjut pihaknya juga mengungkapkan Pemprov Bangka Belitung, ujar Beliadi, sudah bangun kerja sama (MoU) dan aparat penegak hukum untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawi. "Ada peran aparat dalam hal ini Kejati dan Polda Bangka Belitung, sehingga rekomendasi ini dapat lebih efektif untuk kepentingan masyarakat," ulasnya. Penata Pertanahan Muda Kementerian ATR BPN RI, Galih Permana Sasmita aambut baik upaya penataan tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung. "Rekomendasi ini kami pelajari kembali dan segera kami sampaikan kepada Pak Menteri, agar dapat segera ditindak lanjuti," jelasnya. Semua kepentingan masyarakat yang masuk rekomendasi, terang Galih, dapat terakomodir sehingga sinergi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar dapat menciptakan harmonisasi.
Politik
Politik
DPRD Babel Bertandang ke BPDPKS Demi Dapat Bantuan Bagi Pekebun Sawit
Pangkalpinang, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung bertandang ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pada Jumat (1/9) lalu. Itu demi mendapatkan bantuan untuk pekebun kelapa sawit di Provinsi Bangka belitung. "Perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi salah satu sumber penggerak roda perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu sebabnya, kelapa sawit diharapkan bisa menjadi tumpuan andai suatu saat Bangka Belitung tak lagi bisa mengandalkan hasil tambang. “Perkebunan sawit rakyat ini sebagai wujud transformasi ekonomi di Bangka Belitung selepas tambang. Perkebunan kelapa sawit rakyat salah satu solusinya,” kata Wakil ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (3/9). Menurutnya, perkebunan kelap sawit rakyat tidak seperti perusahaan-perusahaan dengan modal yang besar. Makanya, pemerintah harus hadir membantu rakyat melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat. BPDPKS telah ditunjuk pemerintah untuk pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. "BPDPKS mempunyai program dan dukungan bagi perkebunan kelapa sawit rakyat, salah satunya replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ini sangat berguna bagi masyarakat Provinsi Babel," jelasnya. Data menunjukkan hingga saat ini Bangka Belitung telah mendapat bantuan PSR sebesar Rp37.441.157.500 untuk 804 orang pekebun kelapa sawit dengan luas 1.290,6454 hektar. Di mana alokasinya untuk empat kabupaten. Kabupaten Bangka sebanyak 81 orang dengan luas lahan 119,1822 hektar dan dana Rp3.575.466.000. Kabupaten Bangka Barat sebanyak 181 orang, luas lahan 311,1493 hektare dan dana Rp8.056.274.500. Terus, Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 131 orang, luas lahan 267,86 hektare dan dana Rp8.035.800.000. Terakhir Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 411 orang, luas lahan 592,4539 hektare dan dana Rp17.773.617.000. "Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur belum pernah mendapat bantuan PSR sejak program ini bergulir. Jadi, dengan kunjungan ini diharapkan bisa membuka kesempatan bagi pekebun khususnya di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur untuk mendapatkan dana replanting dari BPDPKS,” hsrapnlegislator Partai Gerindra ini. Direktur Pengelola Dana BPDPKS, Sunari menimpali, program PSR diluncurkan Presiden RI, Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 yang lalu. "Program ini diperuntukkan untuk membantu pekebun rakyat dalam memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan bibit sawit yang lebih berkualitas. Untuk mengurangi risiko pembukaan lahan secara ilegal sehingga produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru," tuturnya. Dijabarkan Sunari, untuk program PSR dapat diberikan seluas maksimal 4 hektare per NIK (Nomor Induk Kependudukan), bukan per KK (Kartu Keluarga). Masijg-masing peserta mendapatkan hibah Rp30 juta per hektar. "Apabila luasan kebun 4 hektar, maksimal mendapatkan Rp120 juta dengan dikirim secara virtual account ke rekening pekebun," katanya. Diketahui, PSR dilaksanakan dengan memenuhi empat unsur, yakni Legal, Produktivitas, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Prinsip Sustainabilitas. Untuk memenuhi unsur legal pekebun rakyat yang berpartisipasi dalam program ini mesti mengikuti aspek legalitas tanah. Di mana unsur produktivitas dalam program ini meningkatkan standar produktivitas hingga 10 ton tandan buah segar per hektar per tahun.