Halal
Sorotan terbaru dari Tag # Halal
Sawit
Sawit
BPDP BLU Kemenkeu dan Samade Gandeng Tangan Dorong Sertifikasi Halal UMKM Sawit
Palembang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Sawitku Masa Depanku (Samade) pacu penguatan kapasitas pelaku usaha melalui Workshop UMKM Naik Kelas di Sumatera Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan di pertengahan April 2026 lalu, usung tema 'Strategi Sertifikasi Halal UMKM Berbasis Bahan Turunan Sawit sebagai Bahan Pangan Potensial'. Tujuanya, fokus pada akselerasi sertifikasi halal dan inovasi produk berbasis bahan turunan sawit sebagai langkah strategis hilirisasi. Langkah tersebut sebagai upaya sistematis mendorong pelaku UMKM, koperasi, hingga petani agar mampu meningkatkan nilai tambah produk sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar domestik maupun global. Ketua DPW Samade Sumatera Selatan sekaligus Ketua Panitia Workshop, Jonli Sirait, menjelaskan kegiatan ini respons konkret untuk menjawab tantangan standarisasi produk yang dihadapi pelaku usaha di daerah. Menurutnya, pemahaman mengenai legalitas dan teknologi digital sangat krusial bagi keberlanjutan usaha. "Workshop ini kami desain untuk membekali pelaku UMKM dengan kompetensi teknis, terutama dalam aspek sertifikasi halal dan inovasi produk. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi sawit terbesar, UMKM di Sumatera Selatan harus naik kelas dan mampu mengoptimalkan bahan baku turunan sawit menjadi produk pangan berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar modern," ucap Jonli. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menekankan posisi strategis kelapa sawit sebagai pilar devisa negara. Ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilirisasi adalah kunci untuk memastikan perputaran ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. "Sawit adalah miracle crop yang berkontribusi masif terhadap devisa negara. Kami ingin memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menghasilkan output nyata berupa peningkatan jumlah produk UMKM sawit yang tersertifikasi halal. Sertifikasi ini bukan sekadar administratif, melainkan instrumen peningkat daya saing global agar produk turunan sawit kita semakin dipercaya oleh konsumen," tegas Helmi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Pusat Pelayanan Hasil dan Diseminasi (PPHD) Dinas Perkebunan, Mupakanisin, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menyatakan kolaborasi antara asosiasi dan lembaga pendukung seperti BPDP sangat membantu program percepatan pembangunan perkebunan di daerah. "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong penguatan UMKM agar mampu naik kelas, salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal dan pemanfaatan potensi bahan turunan sawit sebagai komoditas unggulan daerah. Kami berharap melalui workshop ini, hambatan teknis yang dihadapi pelaku usaha di lapangan dapat teratasi secara efektif," terang Mupakanisin. Melalui sinergi yang didukung oleh BPDP ini, para pelaku UMKM di Sumatera Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi bahan turunan sawit serta beradaptasi dengan ekosistem digital guna memperluas pangsa pasar di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Internasional
Internasional
Muslim AI Companion Resmi Sebagai Halal Startup oleh Hasan.VC
keuntungan besar, meliputi Mentorship Strategis Selama lima minggu, startup akan dibimbing oleh mentor global di bidang AI, bisnis, dan etika. Refinement Produk Aplikasi akan dipoles lebih lanjut agar relevan dengan kebutuhan global dan memenuhi ekspektasi investor. Jaringan Investor Terhubung ke lebih dari 500 angel investors dan venture capital yang fokus pada solusi halal dan etis.
Default
Default
KAI Logistik Percepat Penambahan Terminal Bersertifikat Halal
Jakarta, katakabar.com - PT Kereta Api Logistik atau KAI Logistik kembali perkuat komitmen mendukung ekosistem logistik halal nasional dengan mempercepat penambahan terminal bersertifikat halal di tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menyediakan layanan logistik yang tidak hanya andal, tapi memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan terhadap distribusi produk halal, sejalan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, KAI Logistik telah resmi mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan nomor ID00410018283070424 pada 14 Juni 2024 untuk jenis jasa pendistribusian. Sertifikasi ini telah mencakup tiga terminal utama, yakni Terminal Barang Area Sungai Lagoa, Terminal Barang Area Klari, dan Terminal Barang Area Kalimas. Pada tahun 2025 ini, KAI Logistik menargetkan penambahan satu terminal bersertifikasi halal yaitu Terminal Barang Area Ronggowarsito di Semarang, dengan target penyelesaian proses sertifikasi di Triwulan III tahun 2025. Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah menyampaikan, di tahun 2025 ini, kami melakukan perluasan sertifikasi halal ke Terminal Ronggowarsito, dan ke depan tidak menutup kemungkinan seluruh terminal logistik kami dapat bersertifikat halal. "Hal ini menjadi bagian dari visi jangka panjang kami untuk memastikan keyakinan pelanggan, khususnya dalam distribusi produk yang wajib halal sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 dan Nomor 944 Tahun 2024," jelasnya. Agus Suryanto, selaku Kepala Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH PT Sucofindo mengutarakan, apresiasinya terhadap komitmen KAI Logistik. "KAI Logistik menunjukkan keseriusan dalam menjamin ekosistem logistik halal. Dalam hal ini, KAI Logistik berperan penting dalam memastikan distribusi produk berjalan sesuai prinsip halal. Mereka juga menjadi BUMN pertama di sektor logistik yang secara aktif melakukan proses sertifikasi halal," tegas Agus.
Riau
Riau
Wabup Bengkalis Ikuti Rapat Inflasi Bahas Jaminan Produk Halal
Bengkalis, katakabar.com - Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Bagus Santoso ikuti rapat pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Selasa (4/3) di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, secara daring. Di antara isu yang dibahas, yakni jaminan produk halal, yang menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama di sektor pangan, dan perdagangan selama bulan suci ramadhan. Menurut Mendagri, produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tapi memiliki dampak ekonomi, terutama sektor perdagangan dan industri makanan. "Kepastian halal suatu produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen# dan daya saing pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Tito. Pemerintah Daerah atau Pemda, Harap Mendagri, dapat memperkuat pengawasan harga barang, serta pastikan produk yang beredar telah memiliki sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku. "Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci guna mengatasi lonjakan harga, dan memastikan ketersediaan produk halal bagi masyarakat," jelasnya.
Sumut
Sumut
Rakor Bersama Mendagri, Pemkab Langkat Dorong Pengendalian Inflasi dan Sertifikasi Halal Ser
angkat, Katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Langkat terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, melalui Wak...
Nusantara
Nusantara
High Cost Economy Apa Keribetan Birokrasi atau Jaminan Kelangsungan Agama?
Jakarta, katakabar.com - Bagi para pelaku bisnis, khususnya di sektor operasional dan logistik, ini lebih dari sekadar tenggat waktu. Pada 17 Oktober 2024 jadi momok atau momentum. Wajib Sertifikasi Halal yang diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 resmi diberlakukan, dan semua sektor dari hulu hingga hilir kena getahnya.
Nasional
Nasional
Tentang Penjelasan Detail Sertifikasi Halal di Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Panduan mendalam ini mencakup semua yang perlu anda ketahui tentang memperoleh sertifikasi Halal di Indonesia. Baik anda memasuki industri makanan, kosmetik, atau kesehatan, mendapatkan sertifikasi Halal sangat penting untuk mengakses pasar Indonesia dan memperluas basis pelanggan anda. Panduan ini menguraikan persyaratan wajib, proses sertifikasi, komponen utama Sistem Jaminan Halal (HAS 23000), dan menghilangkan mitos umum tentang sertifikasi Halal.
Nusantara
Nusantara
Wow! UKMK Sawit Mitra BPDPKS Jadi Pelopor Industri Batik Halal di Nusantara
Jakarta, katakabar.com - Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) sektor kelapa sawit mitra Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yakni perusahaan batik asal Yogyakarta, CV Smart Batik Indonesia (Sm-art Batik) torehkan prestasi membanggakan menjadi pelopor industri batik bersertifikat halal di Nusantara (Indonesia). Perusahaan ini didirikan pasangan alumni UNY, Miftahudin Nur Ihsan (Ihsan) dan Dinar Indah Lufita Sari (Dinar) pada 2018 silam. Ihsan alumni program studi pendidikan kimia tahun 2016, dan Dinar alumni program studi kimia 2018. Setelah lulus kuliah, keduanya mengembangkan usaha batik, dan sama-sama memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi. Ihsan menjabat sebagai CEO Sma-rt Batik saat ini, melanjutkan di program Magister Manajemen UGM dengan beasiswa LPDP. Dinar di program S2 dan S3 Kimia UGM melalui beasiswa PMDSU. Mereka sempat memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemepora) Republik Indonesia sebagai salah satu dari 25 Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi Indonesia tahun 2019 lalu. Sm-art Batik memperoleh sertifikat halal setelah melalui serangkaian proses validasi. Proses dimulai dengan pendaftaran, pengisian data, dan proses audit yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sesuai Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk haram dan produk yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Di mana kewajiban sertifikasi halal inipun mencakup barang gunaan. Barang gunaan harusnya baru diwajibkan tahun 2026, sebab saat ini pemerintah masih fokus pada produk makanan dan minuman dan jasa terkait. Tapi, Ihsan selaku CEO Sm-art Batik tetap memprioritaskan agar produknya cepat memperoleh label halal. Ia bersyukur dengan pencapaian perusahaannya. Menurut anggota Kadin DIY ini, sertifikat halal menjadi bukti keseriusan untuk mendorong industri batik berkelanjutan. “Batik ini mesti terus dikembangkan. Kami terus berinovasi, apalagi Jogja adalah Kota Batik Dunia. Pengusaha batik Jogja harus menjadi pioner dan contoh di industri batik, termasuk memastikan kehalalan produk barang gunaan sesuai dengan Undang Undang JPH," ulas pemenang Wirausaha Muda Berprestasi Kemenpora 2020 ini, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Rabu (3/1). Untuk memperoleh sertifikat halal, Sm-art Batik diaudit Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (LPH BBSPJIKB) atau yang lebih dikenal dengan Balai Batik. Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah sambut baik apa yang dilakukan Sm-art Batik. “Sm-art Batik terus menunjukkan progres yang baik terkait pengembangan industri batik sawit," kata Helmi. Dengan sertifikat halal, ucap Helmi, hendaknya semakin memantapkan Sm-art Batik terus berprogres menuju industri sawit berkelanjutan. Kami bakal terus dukung pengembangan UKMK Sawit agar industri hilir sawit semakin berkembang. Dari Agustus 2023, Sm-art Batik menjadi UKMK Sawit dan berkomitmen mengembangkan industri batik sawit. Tidak hanya malam yang dari sawit, melainkan saat ini hingga pewarnaan menggunakan bahan alami dari tanaman sawit. COO Sm-art Batik, Dinar Indah Lufita Sari, menjelaskan, BPDPKS menyadarkan kami, ternyata sawit memiliki potensi yang luar biasa untuk diriset. “Sawit ini luar biasa, kita harus mendorong hilirisasi industri sawit, Komponen dari sawit bisa menjadi alternatif untuk menggantikan parafin yang dari minyak bumi. Tidak cuma itu, beberapa bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Kami terus menggali itu,” tutur mahasiswi Doktoral Kimia Analisis UGM ini. Dii tahun 2024 ini, sebut Dinar, produk kami yang sudah bersertifikat halal dapat lebih diterima di pasar khususnya pasar global apalagi saat ini terjadi peningkatan permintaan produk halal di internasional