Ekonomi
Ekonomi
MIND ID Bina Lebih dari 10.000 UMKM Perkuat Ekonomi Lokal dan Tekan Kemiskinan
Jakarta, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, perkuat komitme dukung agenda pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Hingga 2025, Grup MIND ID telah membina lebih dari 10.000 pelaku UMKM di seluruh daerah operasional, menjadikannya salah satu BUMN yang paling proaktif dukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan lokal. Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, menegaskan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai strategi transformasi ekonomi yang menghubungkan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dari hulu sumber daya alam hingga hilir kehidupan sosial dan ekonomi lokal. “Hilirisasi tidak boleh berhenti pada output industri. Ukurannya adalah seberapa jauh ia melahirkan pelaku usaha baru, memperkuat yang kecil, dan memperluas fondasi ekonomi nasional. Ketika 10.000 UMKM meningkat kapasitasnya, itu bukan sekadar program sosial itu strategi ekonomi yang memperdalam struktur produktif kita,” ujarnya. Dany menegaskan UMKM bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi, melainkan basisnya. Ketika diberi akses, pendampingan, dan kepastian ekosistem usaha, UMKM mampu meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerja itulah cara paling rasional dan berkelanjutan untuk menekan kemiskinan. Program pembinaan MIND ID mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha, pendampingan dan mentoring bisnis, fasilitasi pameran dan promosi produk, serta dukungan akses pembiayaan dan permodalan. Semua program disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal agar UMKM dapat tumbuh secara organik dan berkelanjutan. Salah satu contoh keberhasilan program pemberdayaan UMK terlihat dari pembinaan PT Timah Tbk kepada UMK Pempek Udang Mama Sabil yang dikelola Kardina 41 tahun, perempuan asal Desa Kerabut, Pangkalpinang. Melalui fasilitasi pameran, peningkatan kualitas produk, dan pendampingan usaha, usahanya kini semakin dikenal luas dan mengalami peningkatan omzet yang signifikan. Kardina kini menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya sekaligus inspirasi bagi banyak perempuan di Pangkalpinang untuk ikut berdaya dan mandiri. Contoh lainnya adalah program pemberdayaan masyarakat oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Sumatra Selatan. Lebih dari 30 ibu rumah tangga dari Desa Lingga, Keban Agung, dan Pasar Tanjung Enim dihimpun dalam kelompok SIBA Rosella, yang memproduksi minuman herbal teh rosella kaya vitamin C. Sejak dibentuk 2019 lalu, kelompok ini mendapat dukungan pendanaan, pelatihan, hingga penguatan aspek pemasaran. Kini produk mereka telah dipasarkan secara nasional dengan kapasitas produksi sekitar 100 kotak per hari, menghasilkan omzet sebesar Rp5 hingga Rp60 juta per bulan bergantung permintaan pasar. Keberhasilan tersebut juga mendorong lahirnya usaha baru bernama SIBA Rajut, yang beranggotakan 15 ibu rumah tangga dari desa-desa sekitar operasi PTBA. Kelompok ini menjadi wadah pemberdayaan baru yang bukan hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mempererat solidaritas perempuan lokal. Dany menegaskan MIND ID berkomitmen menghadirkan program yang tidak hanya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga mendorong mereka untuk naik kelas dan menjadi penggerak pembangunan lokal. “Mengurangi kemiskinan adalah baseline. Menaikkan kelas adalah strategi. Kami ingin masyarakat di wilayah operasional tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi daerah,” sebutnya.
Riau
Riau
H Asmar: Zakat Produktif Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Kepulauan Meranti
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terus digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Salah satunya lewat pendistribusian Dana Zakat Program Pemberdayaan UMKM Bina Daya Riau 2025 oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, di Ballroom Grand Meranti, Selasa (11/11). Acara tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama jajaran Forkopimda, Sekda, Staf Ahli, para kepala OPD, Ketua MUI, Ketua Baznas Provinsi Riau, camat, tokoh agama, tokoh adat, serta ratusan penerima manfaat program. Ketua Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, H Mustafa, S.Ag., M.M., menyampaikan bahwa total dana zakat yang disalurkan untuk masyarakat mustahik di Meranti tahun 2025 mencapai Rp1,638 miliar. Dana tersebut bersumber dari kolaborasi Baznas pusat, provinsi, dan daerah. “Dari dana zakat yang terkumpul, kami bantu pembangunan rumah layak huni sebanyak 12 unit, sehingga total bantuan rumah layak huni tahun ini mencapai 25 unit. Selain itu, ada program UMKM Bidari untuk 93 penerima dengan total Rp512 juta, serta program usaha seperti Z-Mart, Z-Chicken, dan Santripreneur,” jelas Mustafa. Ia merinci, program Z-Mart membantu 12 pelaku usaha sembako kecil dengan total dana Rp84 juta, Z-Chicken untuk tiga pengusaha ayam goreng dengan Rp15 juta, dan Santripreneur bagi tujuh santri dengan total Rp49 juta. Untuk bantuan rumah layak huni masing-masing berasal dari Baznas Meranti senilai Rp248 juta, Baznas Provinsi Riau Rp630 juta, serta Baznas Pusat Rp100 juta. “Alhamdulillah, total dana yang digelontorkan untuk mustahik tahun ini mencapai Rp1,638 miliar. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ke depan para mustahik bisa menjadi muzaki,” ucapnya. Zakat Produktif Instrumen Pengentasan Kemiskinan Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar mengapresiasi langkah Baznas yang terus berinovasi pengelolaan zakat produktif. Menurutnya, zakat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Zakat instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan umat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Baznas Provinsi Riau dan Baznas Kabupaten atas inisiasi program Bina Daya Riau 2025 ini,” terang H Asmar. Ia menilai, penguatan UMKM menjadi langkah penting karena sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Lantaran itu, penyaluran zakat produktif dinilai tepat sasaran untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. “Melalui zakat produktif ini, kita tidak hanya memberi bantuan konsumtif, tetapi juga modal usaha dan peralatan yang diharapkan menjadi stimulan bagi para mustahik agar dapat mengembangkan usahanya,” bebernya. Ia berpesan agar para penerima bantuan menggunakan dana yang diterima secara bertanggung jawab dan produktif. “Gunakan bantuan ini sesuai rencana usaha yang telah disusun. Tetap semangat, ulet, dan konsisten agar bisa naik kelas dari mustahik menjadi muzaki,” pesannya. Di akhir sambutannya, ia mendorong Baznas untuk terus meningkatkan transparansi dan sinergi dengan pemerintah daerah. “Insya Allah, ikhtiar bersama ini akan membantu pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” sebutnya. Data Bantuan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025, yakni: * Program Bina Daya Riau (UMKM Bidari): 93 penerima – Rp512 juta * Program Z-Mart: 12 penerima – Rp84 juta * Program Z-Chicken: 3 penerima – Rp15 juta * Program Santripreneur: 7 penerima – Rp49 juta * Rumah Layak Huni Baznas Meranti: 12 unit – Rp248 juta * Rumah Layak Huni Baznas Provinsi Riau: 9 unit – Rp630 juta * Rumah Layak Huni Baznas Pusat: 4 unit – Rp100 juta Total Bantuan Tahun 2025: Rp1.638.000.000.
Sawit
Sawit
Industri Minyak Sawit Berkontribusi Atasi Masalah Kemiskinan Global
katakabar.com - Industri minyak sawit dapat berkontribusi turunkan angka kemiskinan global lewat tiga jalur utama. Setiap mata rantai pasoknya, industri minyak sawit memiliki potensi untuk menciptakan sumber pendapatan (income generating) serta menghasilkan bahan pangan yang terjangkau (affordable) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai belahan dunia. Jurnal PASPI Monitor (2021) berjudul Kontribusi Industri Minyak Sawit dalam Pengurangan Kemiskinan Dunia, menerangkan industri minyak sawit dapat berperan dalam menurunkan angka kemiskinan global melalui tiga jalur utama. Pertama, melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit di negara-negara produsen minyak sawit dunia. Kedua, melalui kegiatan industri hilir di negara-negara pengimpor minyak sawit. Ketiga, melalui penyediaan minyak sawit dengan harga terjangkau (affordable price) yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut ini ulasan mengenai kontribusi industri minyak sawit dalam menurunkan angka kemiskinan global melalui tiga jalur utama tersebut. Jalur Perkebunan: dari hasil studi PASPI (2014) diketahui bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Peningkatan produksi minyak sawit terbukti beriringan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan produksi minyak sawit sebesar 10 persen berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sebesar 7,7 persen. Selain itu, perkebunan kelapa sawit menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah pedesaan. Pendapatan petani kelapa sawit (smallholder oil palm farmers) tercatat 5–10 kali lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pendapatan petani non-sawit. Temuan serupa dikonfirmasi studi Edwards (2019) yang menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di kabupaten-kabupaten dengan area perkebunan sawit yang luas (sentra sawit) lebih cepat apabila dibandingkan dengan kabupaten yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit. Peran signifikan industri minyak sawit dalam pengurangan kemiskinan juga dibuktikan melalui berbagai penelitian lain seperti Susila (2004), Susila dan Munadi (2008), World Growth (2011), Gingold (2011), serta Santika et al. (2011). Secara umum, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan industri minyak sawit berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kontribusi sama tercatat di negara-negara produsen minyak sawit lainnya (World Bank, 2011) seperti Malaysia (Ayodele, 2010), Papua Nugini (ITS Global, 2012), Nigeria (Adobe et al., 2015), dan Kolombia (Porter, 2020). Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu penggerak utama (driver) pengurangan kemiskinan di berbagai negara produsen minyak sawit dunia. Jalur Hilirisasi di Negara Importir: Di negara-negara pengimpor minyak sawit, komoditas tersebut diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk pangan maupun non-pangan. Proses pengolahan atau hilirisasi minyak sawit tersebut menciptakan nilai tambah ekonomi berupa kesempatan kerja (job creation) dan peningkatan pendapatan (income generation) yang dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di negara-negara tersebut. Menurut studi yang dilakukan oleh Europe Economics (2016), kegiatan hilirisasi minyak sawit di negara-negara pengimpor mampu menciptakan kesempatan kerja baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui efek turunan (direct, indirect, and induced effects) bagi sekitar 2,3 juta orang (PASPI, 2021a). Selain menciptakan lapangan kerja, kegiatan hilirisasi minyak sawit di negara-negara pengimpor juga menghasilkan pendapatan ekonomi yang sangat signifikan. Total nilai pendapatan yang tercipta melalui efek langsung, tidak langsung, dan efek turunan tersebut mencapai sekitar US$32,8 miliar atau sekitar Rp544,48 triliun (PASPI, 2021b). Meski tidak seluruh manfaat dari penciptaan lapangan kerja dan pendapatan tersebut dirasakan secara langsung oleh kelompok masyarakat miskin, tetapi efek total multiplier yang dihasilkan dari kegiatan hilirisasi tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah di negara pengimpor minyak sawit. Jadi, sebagian manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung tetap dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kesempatan kerja, aktivitas ekonomi turunan, serta perputaran pendapatan di sektor terkait. Jalur Konsumsi: Pada jalur ketiga, industri minyak sawit menunjukkan kontribusi dalam membantu penduduk miskin dunia melalui penyediaan minyak sawit dengan harga terjangkau (affordable). Di antara empat jenis minyak nabati utama dunia, minyak sawit merupakan komoditas dengan harga paling kompetitif sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini harga minyak sawit secara konsisten berada di bawah harga minyak kedelai, minyak rapeseed, dan minyak biji bunga matahari (PASPI, 2021c). Kondisi ini memberikan keuntungan bagi masyarakat miskin di berbagai negara. Dengan pendapatan nominal yang tetap, masyarakat miskin dapat mengonsumsi minyak sawit dalam jumlah lebih besar. Selain itu, harga minyak sawit yang relatif lebih murah memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah untuk mengalokasikan anggaran lebih kecil pada kebutuhan minyak goreng sehingga terdapat ruang anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Revitalisasi Peran Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Perlu ada upaya revitalisasi guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh perkebunan sawit rakyat. Petani kelapa sawit rakyat merupakan salah satu aktor strategis dalam perkembangan industri sawit nasional. Saat ini sekitar 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan perkebunan rakyat. Pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 50-60 persen pada tahun 2050 mendatang (PASPI, 2025). Pangsa perkebunan kelapa sawit rakyat mengalami perkembangan yang signifikan sejak keberhasilan program kemitraan yang dimulai pada dekade 1980-an. Pada periode tersebut pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Germany Government Donor Agency (KfW), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk mendirikan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR model perkebunan kelapa sawit yang lahir dari sinergi antara petani dan perusahaan. Keberhasilan uji coba PIR (I-IV) dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai model atau pola di perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Badrun, 2010; Sipayung, 2011; Kasryno, 2015; PASPI, 2022; PASPI, 2023). Pada tahun 1980-an pangsa perkebunan sawit rakyat tercatat hanya sekitar dua persen. Kemudian seiring dengan peningkatan partisipasi petani dalam program kemitraan maka pangsa tersebut mengalami pertumbuhan yang pesat hingga mencapai sekitar 40 persen pada tahun 2021. Menurut data Kementerian Pertanian (2023), luas lahan perkebunan sawit rakyat di Indonesia mencapai 6,8 juta hektare. PASPI (2018) melalui jurnal berjudul Revitalisasi Peran Kebun Sawit Rakyat dalam Industri Sawit menyatakan bahwa diperlukan upaya revitalisasi guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh perkebunan sawit rakyat, antara lain rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses permodalan. Adapun, salah satu tujuan revitalisasi perkebunan sawit rakyat adalah untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan (Hidayati et al, 2016). Guna mewujudkan revitalisasi tersebut, perkebunan sawit rakyat perlu mendapat pembinaan dari perkebunan kelapa sawit milik negara melalui pelatihan kepada petani terkait penerapan teknik budidaya kelapa sawit sesuai dengan standar yang berlaku. Proses transfer ilmu dan teknologi dari perkebunan negara ini diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan. Revitalisasi peran perkebunan kelapa sawit rakyat juga dapat dilakukan melalui penetapan kawasan khusus (dedicated area) yang hasil produksinya difokuskan untuk pengolahan minyak sawit menjadi biohidrokarbon. Sebagai dedicated area untuk kebutuhan produksi energi hijau, minyak sawit yang dihasilkan oleh perkebunan sawit rakyat akan disalurkan ke pabrik kelapa sawit (PKS) yang telah dilengkapi dengan teknologi pengolahan khusus untuk memproduksi green diesel, green gasoline, dan green avtur.
Nasional
Nasional
Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU Fokuskan Pembangunan di 10 Desa Prioritas
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum mendukung sepenuhnya program percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Indonesia. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar di kawasan permukiman, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan penataan kawasan yang berbasis pada kebutuhan langsung masyarakat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk merealisasikan visi Indonesia 0 persen Kemiskinan Ekstrem, di mana selaras dengan Asta Cita Presiden RI, H. Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk tahun 2025, pelaksanaan program PKE Terintegrasi ini tersebar di 10 lokasi yang berada di 10 provinsi berbeda. Lokasi-lokasi tersebut sengaja dipilih untuk mewakili berbagai karakteristik wilayah di Indonesia, baik di kawasan barat maupun timur. Melalui sebaran ini, program PKE diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam implementasi penanganan kemiskinan ekstrem yang komprehensif dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan potensi lokal, kondisi geografis, serta aspirasi masyarakat di setiap daerah. “Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, diharapkan juga akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo. Adapun daftar desa penerima manfaat telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan PKE Terintegrasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2025 pada 10 Juni 2025. Desa-desa tersebut, meliputi Desa Cibarengkok di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Desa Kamulyan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Desa Tampabulu di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Sumberbening di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Desa Pelauw di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan Desa Riseh Tunong di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selain itu, lokasi lainnya adalah Desa Rufei di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Desa Ardipura di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Desa Bulalo di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; serta Desa Batetangga di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp79,14 miliar. Angka tersebut terbagi atas anggaran untuk pekerjaan fisik sebesar Rp68,36 miliar, dan anggaran safeguard (pengamanan) sebesar Rp8,86 miliar. Hingga 15 Oktober 2025, progres kegiatan fisik tercatat telah mencapai 9,79 persen, sementara progres penyerapan keuangan sudah menyentuh 31,94 persen. Capaian ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan di lapangan yang berjalan seiring dengan proses penyusunan Community Action Plan (CAP) dan pelibatan aktif dari masyarakat setempat. Pelaksanaan PKE Terintegrasi ini mengadopsi pendekatan padat karya, yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur dasar. Beberapa fokus utamanya, yakni penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, peningkatan akses lingkungan, dan penataan kawasan permukiman. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik yang bermanfaat, tetapi juga secara langsung membuka lapangan kerja, membantu mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat di desa-desa sasaran. Program PKE Terintegrasi ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung target pencapaian sasaran PU 608. Sasaran tersebut mencakup efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun. Untuk itu, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat, agar program ini dapat memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pelaksanaan program PKE Terintegrasi oleh Kementerian PU diarahkan pada tiga pilar utama penanganan kemiskinan ekstrem. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan padat karya berbasis komunitas. Ketiga, menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui penataan lingkungan permukiman yang terpadu dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Riau
Riau
H Asmar Usulkan Program Pengentasan Kemiskinan ke Bappenas dan Kementerian Investasi
Jakarta, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, sampaikan sejumlah usulan strategis pembangunan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di pertemuan di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (5/5) pagi. Pertemuan tersebut agendanya audiensi Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau bersama seluruh bupati dan wali kota se Riau, dipimpin Gubernur Riau, Abdul Wahid. Di kegiatan itu, Bupati Kepulauan Meranti serahkan usulan resmi dari Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti yang diterima Menteri Bappenas. Ketika audiensi, Asmar menekankan kondisi kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di wilayahnya, menjadikan Meranti sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. "Sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Riau, tantangan ini sangat berat, terutama dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, kami sangat berharap dukungan Bappenas dalam perencanaan pembangunan di Meranti," ujarnya.
Kesehatan
Kesehatan
Kolaborasi PT Hutama Karya dan Pemkab Langkat, Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimy, AP, MAP, secara resmi membuka seremonial Kick-Off Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan S...
Sawit
Sawit
Asa Pj Bupati Sanggau Perkebunan Mampu Tuntaskan Pengangguran dan Kemiskinan
Sanggau, katakabar.com - Penjabat Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, Suherman SH MH buka pelatihan Teknik Audit Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk Tim Kendali Internal atau internal control system (ICS). Pelatihan ini bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan sertifikasi kebun sawit di Kabupaten Sanggau.
Sawit
Sawit
Begini Cara Pemkab Sekadau Antisipasi Pekerja Sawit Masuk Jurang Kemiskinan
Sekadau, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat antisipasi pekerja sawit masuk jurang kemiskinan baru. Caranya, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan luncurkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Pekerja Informal Perkebunan Sawit di Ekosistem Desa. Program perlindungan ini dibiayai dana bagi hasil (DBH) sawit di Kabupaten Sekadau.
Sawit
Sawit
Tekan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Pasbar Kerja Sama dengan Perusahaan Sawit dan Perbankkan
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) dengan perusahaan kelapa sawit dan perbankan tingkatkan kebijakan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) guna penanggulangan kemiskinan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan stunting. Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi di Simpang Empat menyatakan, pihaknya sudah melaksanakan beberapa kegiatan bersama perusahaan.
Nasional
Nasional
KemenKopUKM dan Baznas Taja Pelatihan Vokasional Berantas Kemiskinan Ekstrem
Bogor, katakabar.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) taja pelatihan vokasi pengembangan produk dan pemasaran digital bagi UMK Keluarga Prasejahtera atau Mustahik untuk melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. “Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing UMK dalam produksi dan pemasaran produk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan,” kata Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Setya Permana, dalam keterangannya di Bogor, di penghujung Juli 2024 lalu,