Home / Sawit / Di Gorontalo Pemangku Kepentingan Dilibatkan Rumuskan Kebijakan Sawit Berkelanjutan
Di Gorontalo Pemangku Kepentingan Dilibatkan Rumuskan Kebijakan Sawit Berkelanjutan
Gorontalo, katakabar.com - Di Gorontalo pemangku kepentingan dilibatkan untuk merumuskan kebijakan tentang kelapa sawit berkelanjutan.
Dengan melibatkan pemangku kepentingan, Bapppeda Provinsi Gorontalo semakin mudah merampungkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.
Ketika menghimpun aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, Bapppeda Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan SKALA Gorontalo gelar forum konsultasi publik penyusunan dokumen RAD KSB 2024-2026.
Forum untuk menjaring masukan guna penyempurnaan dokumen RAD KSB 2024-2026 ini dihadiri sejumlah instansi pemerintah, ormas seperti PW Nahdlatul Ulama, PW Muhammadiyah, ICMI, organisasi pengusaha seperti Hipmi, Kadin, dan Apindo, serta NGO seperti Salampuan, Forum Literasi, Yayasan Putra Mandiri, Wire-G, Biota, Burung Indonesia, Japesda, dan Forum Komunitas Hijau Gorontalo.
Kegiatan ini dibagi dua sesi, yakni pertama diisi pemaparan tentang manajemen Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dari Kementerian Keuangan, serta pemaparan profil dan evaluasi RAD KSB di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri.
Pada sesi kedua, diisi dengan pemaparan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit nasional oleh Kementerian Pertanian.
Pelaksan Tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Gorontalo, Yosef P. Koton menjelaskan, selama 23 tahun sejak Provinsi Gorontalo terbentuk, sektor pertanian telah menempati porsi terbesar menggerakkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi share PDRB sektor ini di kisaran 35 persen hingga 39 persen. Untuk sepuluh tahun ke depan pertanian diproyeksikan masih terus menjadi tumpuan hidup masyarakat Gorontalo menopang ketahanan pangan dan suplai bahan baku industri.
“Sektor ini memiliki posisi strategis dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Gorontalo,” ujar Yosef melalui rilis Diskominfotik Gorontalo, dilansir dari laman EMG, Minggu (15/9).
Sektor pertanian, ucap Yosef, telah menjadi penyangga bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tapi tidak terserap oleh dunia usaha dan industri serta yang terkena PHK.
"Data BPS tahun 2022 menunjukan bahwa sektor pertanian telah menyerap tenaga kerja berusia 15 tahun ke atas sebesar 33,26 persen," tuturnya.
Penyusunan RAD KSB ini sangat krusial, terang Yosef, untuk menetapkan arah kebijakan dan langkah strategis untuk mengelola sektor ini dengan bijaksana. Di mana saat proses penyusunan RAD ini, ditekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.
"Konsultasi publik yang dilakukan ini wujud nyata dari komitmen bersama untuk melibatkan semua pihak untuk merumuskan kebijakan yang tepat," tandasnya.
Komentar Via Facebook :