Investasi tidak otomatis menghasilkan inovasi domestik. Tanpa permintaan yang cukup dari perusahaan Indonesia, fasilitas tersebut berisiko memberikan kontribusi terbatas. Sebaliknya, meningkatnya kebutuhan terhadap AI, komputasi awan, dan perangkat lunak lokal dapat menarik investasi, mendukung penyedia teknologi domestik, dan membuka peluang kerja bagi tenaga ahli.

Karena itu, pembangunan infrastruktur harus disertai proyek percontohan dan adopsi teknologi nyata agar mampu meningkatkan produktivitas serta memperluas pilihan penyedia layanan bagi perusahaan.

Kebijakan Ekonomi Digital: Kedaulatan Tanpa Isolasi

Digital Economy Policy Forum membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), arus data lintas negara, pajak digital, tata kelola data, dan persaingan pasar digital yang adil.

Pemerintah perlu melindungi infrastruktur strategis dan informasi sensitif, tetapi inovasi serta perdagangan digital juga membutuhkan konektivitas internasional. Perusahaan Indonesia dapat menggunakan layanan komputasi awan dari luar negeri dan melayani pelanggan di berbagai negara ASEAN.

Kebijakan yang mendukung teknologi domestik dapat memperkuat kemampuan nasional. Namun, pembatasan yang tidak tepat berisiko meningkatkan biaya bisnis dan menghambat investasi.

Keselarasan regulasi ASEAN dan pengurangan hambatan perdagangan digital dapat membantu perusahaan Indonesia memperluas pasar. Dengan demikian, kedaulatan teknologi dapat berjalan seiring dengan keterbukaan internasional, kemitraan, dan pertumbuhan komersial.

AI Bagi Semua: Mengatasi Kesenjangan Digital Indonesia

Sesi AI for All: Catalyzing Inclusive Economic Growth in Indonesia membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, literasi digital, dan infrastruktur publik digital.

Susunan panel yang diumumkan mencakup Dandy Rafitrandi, peneliti CSIS Indonesia; Donny B.U., pendiri ICT Watch; dan Gopa Kumar T.N., CEO Protean International DMCC. Bambang Cahyo Susilo, Co-founder dan CFO Eratani, tercantum sebagai moderator.

Riset yang dikutip dalam bahan konferensi memperkirakan adopsi AI mencapai sekitar 15% pada usaha kecil Indonesia, dibandingkan 63% pada perusahaan besar. Peningkatan adopsi AI oleh usaha kecil diperkirakan berpotensi menyumbang Rp910 triliun, setara 3,8% terhadap PDB Indonesia.

AI dapat membantu UMKM mengelola persediaan, melayani pelanggan, merencanakan produksi, dan mengakses layanan keuangan. Namun, manfaatnya bergantung pada ketersediaan aplikasi yang terjangkau dan sesuai kebutuhan.

Kesenjangan perangkat, akses internet, dan keterampilan digital juga dapat membuat sebagian masyarakat tertinggal. Perempuan, pekerja muda, usaha informal, dan masyarakat di luar Jawa membutuhkan akses lebih luas terhadap pelatihan serta peluang ekonomi.

Infrastruktur publik digital dapat membantu memperluas partisipasi. Pengalaman Protean dalam sistem identitas, pensiun, dan verifikasi digital di India menunjukkan bagaimana infrastruktur tepercaya dan interoperabel dapat mendukung layanan berbagai institusi. Inisiatif pertanian berbasis AI di Ethiopia, yang menggabungkan identifikasi petani dan konsultasi dalam bahasa lokal, juga memperlihatkan manfaat teknologi yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, AI dapat membantu pedagang kecil merencanakan stok, petani memperoleh rekomendasi sesuai kondisi lokal, dan pekerja informal mengakses layanan keuangan maupun administrasi.