Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu gelar rapat persiapan penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Kagiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Muhammad Zaki, SSTP, M.Si, di Aula Lantai II Kantor Bappeda Rokan Hulu, Selasa (3/6).

Kepala Bappeda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, Sekretaris TPPS Rokan Hulu, dr. Bambang Triono, dan Tim percepatan penurunan stunting Rokan Hulu, turut hadir.

Sekda Rokan Hulu, M. Zaki menyatakan, penekanan angka stunting di kabupaten Rokan Hulu jadi prioritas pemerintah daerah. Di tahun 2025 ini target prevalensi stunting di angka 18 persen, hal ini merupakan penurunan dari target sebelumnya, yakni 14 persen pada 2024 lalu.

Tapi, ujar Zaki, angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu setiap tahunnya telah terjadi penurunan. Data yang diperoleh di tahun 2024 menunjukkan angka Stunting 15,9 persen, dan di awal tahun 2025 ini kembali turun di angka 14,7 persen.

"Untuk target nasional setelah ada pemerintah yang baru  di bawah angka 18 persen tahun 2025, dan 14 persen di tahun 2029. Sedang, Rokan Hulu sendiri tahun ini sudah berada di 14,7 persen tinggal bagaimana Rokan hulu tetap menekan angka stunting, dan tidak mengabaikan serta melaksanakan terus aksi konvergensinya," jelasnya.

Terkait penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu, ulas Zaki, mengenai pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, Rokan Hulu targetkan mendapatkan peringkat tiga besar se Riau, dan diperlukan inovasi, langkah langkah strategis, dan data-data  yang dibutuhkan dalam menginput data di web Bina Bangda.

Untuk mewujudkan itu, sambung Zaki, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari setiap stakeholder, baik itu dari Pihak OPD maupun instansi Vertikal seperti Kemenag, dan Baznas untuk dapat terus menjaga angka stunting tetap menurun hingga nanti di bawah 10 persen.

Masih Zaki, ada 8 aksi Konvergensi yang dijalankan pemerintah untuk menurunkan angka stunting mulai dari sisi perencanaan dan penganggaran, koordinasi dengan desa dan sosialisasi kepada masyarakat untuk merubah pola hidup masyarakat.

"Terutama kepada ibu hamil dari awal kehamilan hingga bayi berusia 1000 hari pertama yang perlu dijaga supaya masyarakat kita tidak mengalami stunting," sebutnya.