Jakarta, katakabar.com - Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, jadi saksi bisu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan Komisi XI DPR RI Senin (17/2) lalu.

Di RDP itu terungkap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2024 terealisasi seluas 38.247 hektar dengan dana tersalur sebesar Rp1,295 triliun. Di mana capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan seluas 70.000 hektar.

“Masih belum mencapai target, sebab sulit. Pada 2024 angkanya baru seluas 38.247 hektar dengan dana tersalur sebesar Rp1,295 triliun,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman, dilansir dari laman resmi BPDP, Selasa (26/2) sore.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam program PSR, kata Eddy, diantaranya menyangkut persyaratan mengikuti program PSR yang dinilainya sulit.

“Petani kesulitan memenuhi persyaratan mengikuti program PSR, khususnya terkait bebas kawasan hutan atau tidak, terjadi tumpang tindih dengan hak guna usaha dengan perusahaan-perusahaan lain,” jelasnya.

Menurut Eddy, kendala lainnya terkait harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sedang tinggi, yakni di atas Rp3.000-an. Kondisi ini sebabkan turunnya permintaan perkebunan mengikuti program PSR. Apalagi jika perkebunan itu satu-satunya sumber mata pencaharian petani.

“Kedua adalah harga TBS yang saat ini tinggi berdampak pada penurunan permintaan kebun mengikuti PSR, khususnya kebunnya satu-satunya yang bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” tuturnya.

Kemitraan dengan perusahaan yang belum optimal jadi kendala. Eddy menyebut ke depannya kemitraan antara perusahaan dengan pekebun ebih digalakkan. Ia bakal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk sederhanakan persyaratan mengikuti PSR.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program PSR rata-rata baru mencapai sekitar 50.000 hektar per tahun sejak 2017. Padahal Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi) targetkan realisasinya 180.000 hektar per tahun.

“Rata-rata (PSR) kita baru mencapai sekitar 50.000 hektat per tahun dan ini kurang dari 30 persen dari target yang waktu itu dicanangkan Bapak Presiden (Jokowi) 180.000 hektar per tahun,” sebut Airlangga saat Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, pada Maret 2024 lalu.