General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad menyatakan PLN siap mendukung pelaksanaan pembangunan Lisdes. Namun, kepastian perizinan dan akses menuju lokasi menjadi faktor yang perlu dipastikan agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan.

Bagi Samosir, percepatan Lisdes bukan hanya soal menambah jaringan. Tantangan berikutnya adalah memastikan usulan benar-benar menjangkau warga yang belum menikmati listrik, terutama mereka yang berada jauh dari jaringan utama dan memiliki keterbatasan ekonomi. 

Pemkab Samosir menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan Pemprov Sumut, Kementerian ESDM dan PLN untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut.

Samosir, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong percepatan pemerataan akses listrik, terutama bagi warga yang hingga kini belum memiliki sambungan listrik. 

Usulan tersebut dibawa Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk dalam forum sinkronisasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026-2029 di Kantor PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara, Rabu (7/10/2026).

Forum yang melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN, serta pemangku kepentingan lainnya itu membahas usulan lokasi Lisdes sekaligus berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik.

Ariston meminta kebutuhan warga kurang mampu dan masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik mendapat perhatian dalam program tersebut. Menurut dia, kondisi geografis Samosir membuat jarak antara jaringan yang tersedia dengan sejumlah permukiman menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan.

“Kami mengusulkan agar masyarakat yang tidak mampu dan sampai saat ini belum memiliki sambungan listrik dapat menjadi perhatian dalam Program Listrik Perdesaan,” ujar Ariston.

Ia mengatakan jarak dari titik jaringan menuju permukiman warga berbeda-beda sehingga membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM. Karena itu, sinkronisasi data lokasi dan kondisi lapangan menjadi penting sebelum pembangunan jaringan dilaksanakan.

Selain mengejar perluasan sambungan, Pemkab Samosir juga meminta aspek penataan jaringan menjadi perhatian. Ariston menilai pemasangan kabel dan infrastruktur kelistrikan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, terlebih Samosir merupakan salah satu kawasan yang mengandalkan sektor pariwisata.

“Kami juga berharap penataan kabel dapat menjadi perhatian, sehingga selain memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, jaringan listrik juga tetap tertata, memperhatikan keindahan dan keasrian lingkungan,” katanya.

Di tingkat Sumatera Utara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor menyebut terdapat 117 usulan lokasi Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut. Ia meminta persoalan perizinan maupun hambatan teknis lainnya diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyebut Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara telah mencapai 99,86 persen. Meski demikian, pemerintah masih menargetkan seluruh masyarakat memperoleh akses listrik pada 2029, termasuk warga yang berada di wilayah pelosok.

Khusus 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pembangunannya direncanakan melalui beberapa pendekatan, yakni perluasan jaringan distribusi, PLTS Komunal, dan PLTS Individual.

Feby juga meminta pemerintah daerah membantu memastikan akses jalan, data koordinat lokasi, perizinan pemanfaatan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat. Persoalan tersebut menjadi bagian penting agar pembangunan jaringan tidak tersendat karena kendala lahan maupun sosial.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad menyatakan PLN siap mendukung pelaksanaan pembangunan Lisdes. Namun, kepastian perizinan dan akses menuju lokasi menjadi faktor yang perlu dipastikan agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan.

Bagi Samosir, percepatan Lisdes bukan hanya soal menambah jaringan. Tantangan berikutnya adalah memastikan usulan benar-benar menjangkau warga yang belum menikmati listrik, terutama mereka yang berada jauh dari jaringan utama dan memiliki keterbatasan ekonomi. 

Pemkab Samosir menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan Pemprov Sumut, Kementerian ESDM dan PLN untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut.