Siak, katakabar.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.
Izin lahan grup usaha Royal Golden Eagle (RGE) yang berbasis di Singapura itu dicabut seluas 338.536 hektare.
Juru Bicara Satgas PKH, Dr. Barita Simanjuntak memastikan pemerintah telah mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan perusahaan sekaligus perlindungan hak pekerja dan kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran PT RAPP terhadap dampak pencabutan izin bagi karyawan, masyarakat, dan kegiatan usaha.
"Tidak ada penghentian operasional. Tidak ada PHK untuk karyawan,” kata Barita, Sabtu (21/11).
Barita juga mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan pengelolaan operasional melalui kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Skema tersebut diarahkan untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengesampingkan penegakan aturan kehutanan.
"Hak-hak karyawan akan tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keberlangsungan aktivitas ekonomi," ujarnya.
Barita juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap berpikir jernih dalam menyikapi persoalan PT RAPP.
Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare Lahan PT RAPP di Riau, BUMN-BUMD Mengelola
Diskusi pembaca untuk berita ini