Bengkalis, katakabar.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis di Provinsi Riau, tengah menangani dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah tersebut. 

Dua perkara yang tengah ditangani dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Rupat, serta dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan produksi PLN Bengkalis pada periode 2019 hingga 2021.

“Saat ini pihak Pidsus sedang melakukan pendalaman dugaan tindak pidana korupsi pada BRI Rupat yang berada di bawah cabang BRI Kota Dumai. Lalu, terkait dugaan penyaluran bahan bakar PLN Bengkalis sejak 2019 hingga 2021,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Ade Indrawan, didampingi Kasi Pidsus Rawatan Manik, Jumat (20/11).

Ade menjelaskan, untuk perkara dugaan korupsi penyaluran KUR pada BRI Unit Rupat, penanganannya telah memasuki tahap penyidikan. Saat ini, penyidik tengah menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik telah meminta keterangan sekitar 20 orang dari kalangan masyarakat. Selain itu, sejumlah pihak internal BRI juga telah dimintai keterangan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR tersebut.

“Proses ini sedang berjalan. Masyarakat sudah dimintai keterangan sebanyak 20 orang, begitu juga pihak internal BRI Rupat. Saat ini sudah masuk tahap penyidikan dan sedang menunggu hasil penghitungan kerugian dari BPKP,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap pihak internal BRI juga dilakukan melalui kantor cabang karena BRI Unit Rupat berada di bawah koordinasi BRI Cabang Kota Dumai.

Sementara itu, untuk perkara dugaan korupsi penyaluran BBM pada PLN Bengkalis periode 2019-2021, tim Pidsus juga terus melakukan pendalaman dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait.