Riau
Riau
Pendamping Desa 2023-2025 Perkuat Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Tanah Putih
Rokan Hilir, katakabar.com - Pendampingan Desa periode 2023-2025 di Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau implementasikan praktik terbaik (Best Practice) gun...
Sawit
Sawit
Satgas PKH Tindak dan Sita Kebun Sawit PT JJP dalam Kawasan Hutan di Rokan Hilir
Rokan Hilir, katakabar.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tegaskan komitmen menindak aktivitas perkebunan ilegal di kawasan hutan. Tim Satgas PKH melakukan pemasangan plang peringatan resmi di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) yang terindikasi berada di kawasan hutan, Senin (28/10) lalu. Pemasangan plang dilakukan di Blok A06 Abdeling 1 JJP 3 (Plasma), Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Aksi lapangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Tim Satgas PKH, Lettu CTP Ahmad Arifin, yang pimpin aksi lapangan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah kepada praktik perkebunan diduga ilegal. Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi perusahaan, dan pihak lain yang berusaha menguasai lahan hutan tanpa izin resmi. Satgas PKH menekankan seluruh aktivitas perkebunan di kawasan hutan harus memiliki izin resmi dari pemerintah, dan setiap pelanggaran ditindak tegas sesuai regulasi yang berlaku. “Kami terus melakukan pendataan dan verifikasi lapangan untuk memastikan status hukum areal tersebut. Setiap lahan yang terbukti ilegal akan disita dan tidak boleh diperjualbelikan atau dikuasai secara ilegal,” tegas Lettu Ahmad Arifin kepada wartawan, dilansir dari laman EMG, Kamis (30/10). Selain sebagai tindakan hukum, kata Lettu Ahmad Arifin, pemasangan plang ini berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat, dan investor agar tidak menanam, membeli, atau menguasai lahan tanpa izin. "Satgas PKH bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan semua kegiatan perkebunan di kawasan hutan mengikuti aturan yang ada, termasuk Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan," jelasnya. Langkah tegas ini menjadi bukti pemerintah serius menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan industri sawit, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perkebunan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.
Riau
Riau
Musrenbang Desa Sekeladi Hilir, Infrastruktur Jalan Dominan Diusulkan Masyarakat
Tanah Putih - Pemerintah Desa Sekeladi Hilir gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Dusun tahun anggaran 2025 mendatang, di Aual Pertemuan Kantor Kepenghuluan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Tokan Hilir, di pekan pertama November 2024 lalu. Di kegiatan itu hadir Datuk Penghulu/ Kepala desa, Jasmi S, BPD/BPKep, Bhabinkamtibmas, Kadus, Tomas, RW, RT, PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu, perwakilan dari MDA, MTs, Guru SD, SMP, SMA, dan masyarakat. Menurut Koordinator Kecamatan Tanah Putih, Dodi Akbar, S. IP, M. Si dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal, Rabu (11/12), Musrenbang tingkat Desa Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir landasannya Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Bab III.
Riau
Riau
KOPRI PC PMII Rokan Hilir Taja Sekolah Islam dan Gender
Rokan Hilir, katakabar.com - KOPRI PC PMII Rokan Hilir sukses gelar Sekolah Islam dan Gender (SIG) dengan menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya, yakni Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom. MM. yang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi X, yang membawakan materi terkait peran perempuan dalam bidang politik, Minggu (27/10) kemarin. Ketua KOPRI PKC PMII Riau, Meta Ratna Sari sampaikan apresiasi kepada KOPRI PC PMII Rokan Hilir yang memasukkan materi tambahan dengan mengangkat tema peran perempuan dalam ruang politik dan menghadirkan tokoh perempuan sebagai narasumber pada kegiatan SIG.
Sawit
Sawit
Mantap! Ketua Aspekpir Rohil Tak Mau Lagi Berleha-leha Selepas Teken Kerja Sama
Medan, katakabar.com - Ketua DPD II Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Kabupaten Rokan Hilir, Paidi tak mau lagi berleh-leha selepas penandatanganan kerja sama tiga pihak terkit. DPD II Aspekpir Kabupaten Rokan Hilir salah satunya yang ikut penandatanganan kerja sama tiga pihak terkait tersebut mengenai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting antara pihak kelembagaan pekebun, sejumlah bank mitra dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Proses penandatanganan digelar BPDPKS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Cambridge Hotel Jalan S Parman, Medan, dihadiri Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, H Sunari, pada Kamis lalu. "Saya tak mau berleha-leha sesudah penandatanganan 3 pihak di Medan, kemarin," kata petani sawit asal Kepenghuluan Kencana Paket D, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ini, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (9/3). Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Matahari Berkah Jaya ini bakal segera mengajak sejumlah pengurus untuk berdiskusi dengan pihak manajemen PTPN V yang ada di Rokan Hilir. "PTPN V itu perusahaan inti dan kami adalah plasma mereka," terang Ketua DPD II Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Kabupaten Rokan Hilir ini. PTPN V itu, cerita Paidi, sudah banyak membantu kami. Diskusi dengan pihak manajemen dilakukan agar tahu langkah apa yang harus kami ambil setelah penandatanganan tiga pihak di Medan. Saya ingat betul pesan Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, H Sunari, tutur Paidi, agar para petani benar-benar serius membereskan semua berkas dan mengerjakan Program PSR sesuai tahapan yang ada. "Di tahun ini, pasnya sesudah lebaran, kami bakal ajukan lagi berkas milik anggota Poktan yang lain untuk ikut Program PSR," jelasnya. Jadi, ujar Paidi, pengajuan yang sekarang harus bisa dikerjakan secara cepat dan tepat agar tidak meninggalkan pekerjaan rumah kala usulan PSR berikutnya kami ajukan lagi ke BPDPKS. Pria kelahiran 1965 ini bolang petani sawit di tempatnya semangat ikut Program PSR lantaran telah melihat kualitas dan kuantitas panen Tandan Buah Segar (TBS) milik petani sawit lain yang lebih dulu ikut Program PSR. "Di tahun 2019, petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Karya Sawitri melakukan tanam perdana PSR, dan tahun lalu sudah mulai panen dengan hasil yang lebjh baik," bebernya. Ini dilihat, ucap Paidi, petani sawit lainnya yang belum ikut PSR, dan mereka mau ikut program PSR. "Kami sialisasikan pentingnya Program PSR BPDPKS ini," tegasnya. Diketahui, Paidi salah satu dari puluhan Ketua Poktan atau koperasi berbasis sawit dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut teken kerja sama tiga pihak yang ditaja BPDPKS di Cambridge Hotel, Medan. Lahan kelapa sawit anggota Perkumpulan Kelompok Tani Matahari Berkah Jaya yang mau diremajakan kali ini seluas 69 hektar milik sebanyak 32 orang pekebun kelapa sawit.
Ekonomi
Ekonomi
BRI Peduli Branch Office Duri Berbagi Sembako ke Masyarakat Terdampak Banjir Rantau Kopar
Rantau Kopar, katakabar.com - BRI Peduli Branch Office Dur atau Kantor Cabang (KC) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau menyerahkan bantuan ke masyarakat yang terdampak banjir di dua kepenghuluan (desa), yakni Kepnghuluan Bagan Cempedak dan Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, pada Jumat (8/12). Bantuan yang diberikan KC BRI Duri, Kabupaten Bengkalis ke masyarakat terdampak banjir di Kepenghuluan Bagan Cempedak, berupa Beras 51 karung, Telur 300 Teh Prenjak 5 karton, Minyak 20 kotak, Indomie goreng 26 karton, Indomie rebus 26 karton, Gula 50 kilogram, dan Susu kental manis 3 karton. Sedang, masyarakat yang terdampak banjir di Kepenghuluan Sekapas, berupa Beras 51 karung, Telur 300, Teh prenjak 5 karton, Minyak 20 kotak, Indomie goreng 26 karton, Indomie rebus 26 karton, Gula 50 kilogram, dan Susu kental manis 3 karton. Menurut Kepala KC BRI Duri, Jhon Hendrik Fernando Hasibuan kepada katakabar.com, pada Jumat (8/12) malam, penyerahan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di Kepenghuluan Bagan Cempedak dan Kepenghuluan Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hulir dilakukan pada pukul 17.00 WIB sore. "Bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kepenghuluan Bagan Cempedak diterima Datuk Penghulu Bagan Cempedak, Dedi Wahyudi S.Pdi, dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kepenghuluan Sekapas diterima Datuk Penghulu Sekapas, M. Syarkoni," ujar Jhon Hendrik. Bantuan yang diserahkan di dua kepenghuluan tersebut, kata Jhon Hendrik, sebagai bentuk kepedulian KC BRI Duri kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir. "Adanya bantuan tersebut mudah-mudahan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak banjir di dua kepenghuluan di Kecamatan Rantau Kopar," harapnya. Diketahui, kegiatan penyerahan bantuan dihadir Datuk Penghulu Bagan Cempedak, Dedi Wahyudi S.Pdi, Datuk Penghulu Sekapas, M. Syarkoni, Pimpinan KC BRI Duri, Jhon Hendrik Fernando Hasibuan, Karyawan KC BRI Duri, Kanit Binmas Polsek Rantau Kopar, Bripka Anggiat Siburian, Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Sekapas, Bripka Kuncoro, serta masyarakat Kegiatan penyerahan bantuan oleh manajemen KC BRI Duri, Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dua kepenghuluan di Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hili tersebut berjalan lancar, tertib dan kondusif hingga berakhir kegiatan pada pukul 19.00 Wib, malam.
Hukrim
Hukrim
Polsek Rimba Melintang Penanaman Pohon Serentak, 'Lestari Negeri Dari Dini'
Rimba Melintang, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Rimba Melintang Polres Kabupaten Rokan Hilir gelar giat penanaman pohon serentak, temanya 'Lestari Negeri Penghijauan Sejak Dini' sempena memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023 di wilayah hukum Kecamatan Rimba Melintang, pada Rabu (23/8) sekitar pukul 08.50 WIB. Digiat penanaman pohon serentak yang berlokasi di lahan Polsek Rimba Melintang Jalan Al Munawarroh Kelurah Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang, dihadiri Camat Rimba Melintang, H. Sukirman S.Ag.M.Pd, Kapolsek Rimba Melintang, IPDA Bonni Ferdy Sagala, S.H.,M.H, Danramil 05 Rimba Melintang Kapten Arh. Iswandi, Kasium Polsek Rimba Melintang, AIPDA M.A. Ranto Sinaga, Kanit Propam Polsek Rimba Melintang, AIPDA Joan Kurniawan, Kanit Samapta Polsek Rimba Melintang, AIPDA T Barus. Selain itu turut pula para Bhabinkamtibmas Polsek Rimba Melintang, Penghulu Lenggadai Hilir, Sairin, Kepala BPP Kecamatan Rimba Melintang, Purwadi, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Rokan Hilir, Kafi Sutikno, Angota BPP Kecamatam Rimba Melintang, dan Anggota KTNA "Penanaman ini dilakukan untuk penghijauan di Kecamatan Rimba Melintang dengan menanam pohon Mangga, Mahoni, Ketapang, Matoa dan Kelapa totalnya 25 pohon," kata Kapolsek Rimba Melintang, IPDA Bonni Ferdy Sagala, S.H.,M.H, kepada katakabar.com lewat siaran persnya, pada Rabu (23/8) siang. Kegiatan penanaman pohon serentak sempena memperingati hari Kemerdekaan RI ke 78 tahun 2023, temanya 'Lestari Negeri Penghijauan Sejak Dini' di Kecamatan Rimba Melintang berakhir pukul 10.00 situasi aman terkendali, sebutnya.
Riau
Riau
Gubri Kaget, Masyarakat Bilang Harga TBS Sawit Rp1.700 Per Kilogram
Rokan Hilir, katakabar.com - Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar kaget mendengar keluhan dari masyarakat mengenai harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Rp1.700 per kilogram. Orang Nomor Satu di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau kaget. Itu wajar, sebab secara umum harga sawit di Riau di atas Rp2.000 per kilogram. "Di sini kok bisa harga Tandan Buah Segar (TBS) Rp1.700 per kilogram. Apa masalahnya? Harus dicek ini. Saya segera cek. Kita tak mau petani dirugikan," tegas Syamsuar saat silaturahmi dengan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan, pada Jum'at (7/6) siang. Sebelumnya mantan Bupati Kabupaten Siak ini bersilaturrahmi dengan masyarakat Pujud. Selain mendengar curhat masyarakat di daerah Riau Pesisir, Gubernur Provinsi Riau bicara mengenai replanting kebun kelapa sawit tua. Di mana pemerintah membantu replanting sebesar Rp30 juta per hektar. "Program replanting ini bapak-bapak tahu enggak. Sudah ada belum yang mengajukan? Kelapa sawit umurnya di atas 25 tahun harus replanting," tanya Gubri, masyarakat kompak bilang tidak tahu. Terus, Gubernur Riau cerita tentang per masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit berada di kawasan hutan harus segera melapor kepada Kementerian LHK RI Bila tidak melapor kata Syamsuar, bakal disita dan dikembalikan sesuai fungsi kehutanan. Soal ini, masyarakat setempat mengaku tidak tahu. "Kalau ada yang punya kebun di kawasan hutan maksimal 5 hektar bisa melapor ke pemerintah, nanti jadi legal. Ini implementasi dari Undang Undang Ciptaker," terang Syamsuar dilansir dari laman website resmi Pemprov Riau. Gubernur Riau rada terkejut lagi. Ternyata info-info seperti ini tidak sampai kepada masyarakat kalangan awam. "Dinas Perkebunan kabupaten kemana saja? Masa informasi yang penting bagi masyarakat tidak sampai. Saya minta Pak Camatlah, agar informasi ini segera disampaikan kepada masyarakat di sini," serunya. Diketahui sebelumnya, Gubernur Riau menceritakan ekonomi di Riau sangat dipengaruhi harga kelapa sawit. Itu sebabnya, dari awal memimpin Riau, dirinya membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau. Lewat Pergubri itu, Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan bisa mengendalikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tidak merugikan para petani. "Pergub ini didukung pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Kalau ada Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang tidak patuh terhadap Pergub ini bisa ditindak," bebernya, seraya menekankan sejauh ini harga sawit di Riau selalu tertinggi di Indonesia.