Pekanbaru, katakabar.com - Aliansi Masyarakat tiga Desa desak PT Agrinas Palma Nusantara mencabut Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan kebun sawit sitaan negara eks PT Sarindo Agri Lestari (SAL) di Kabupaten Kampar.

Desakan itu disampaikan saat mediasi antara perwakilan masyarakat dan PT Agrinas Palma Nusantara di Kantor Regional RH3 perusahaan tersebut di Pekanbaru, Kamis (19/11) lalu.

Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Tiga Desa, Erwin, menilai KSO yang saat ini berjalan tidak memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Sebab, manfaat pengelolaan kebun seluas 1.446 hektare itu dinilai hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

"KSO yang saat ini berjalan itu kan tidak berdampak untuk masyarakat. Hanya sekelompok orang saja yang menikmatinya. Luasnya 1.446 hektare," jelas Erwin, Sabtu (21/11).

Menurutnya, masyarakat sebelumnya telah menggelar aksi demonstrasi untuk memperjuangkan hak mereka agar pengelolaan kebun tersebut diserahkan kepada masyarakat tempatan.

Selain persoalan manfaat KSO, Erwin juga mempertanyakan keberadaan Kelompok Tani Riau Jaya Makmur (RJM) yang saat ini disebut sebagai penerima kerja sama pengelolaan kebun tersebut.

Berdasarkan keterangan pemerintah desa, terang Erwin, keberadaan kelompok tani yang diketuai Darmawan itu tidak diakui oleh pihak desa.

"Kalau menurut keterangan pemerintah desa, mereka tidak mengakui adanya kelompok tani RJM itu. Pertanyaannya adalah, KTRJM ini kelompok tani apa, anggotanya siapa, sudah tepat sasaran kah dan apakah unsurnya dari masyarakat tempatan?" ulas Erwin.

Dia menilai, pelaksanaan KSO saat ini tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat 3 Desa.

"Faktanya KSO yang berjalan hari ini tidak menjamah kesejahteraan masyarakat tempatan alias tidak tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang tergabung di dalam Aliansi 3 Desa ini. Sedangkan diketahui bersama, bahwa tujuan diberikannya KSO tersebut adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat tempatan," bebernya.

Atas kondisi tersebut, aliansi meminta KSO dengan Kelompok Tani RJM dihentikan dan pengelolaan perkebunan dialihkan kepada masyarakat setempat.

Erwin menegaskan, tuntutan itu merupakan aspirasi bersama yang telah mendapat dukungan tiga kepala desa, dua pucuk pimpinan ninik mamak, unsur pemuda dan masyarakat.

"Keinginan masyarakat saat ini take down KSO Kelompok Tani RJM ini, kemudian diserahkan untuk dikelola masyarakat tempatan. Keinginan masyarakat sudah jelas, tiga kepala desa, dua pucuk pimpinan ninik mamak, unsur pemuda dan masyarakat," tukasnya.

Dia berharap pengelolaan kebun sitaan negara tersebut dapat sejalan dengan tujuan program Presiden Prabowo Subianto, yakni memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa Kepau Jaya membenarkan aksi demonstrasi sebelumnya merupakan gerakan murni Aliansi Masyarakat 3 Desa yang terdiri dari Desa Kepau Jaya, Buluh Cina dan Pangkalan Baru.

Dijelaskannya, aksi tersebut mendapat dukungan ninik mamak atau tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah desa. Masyarakat turun ke lapangan untuk memperjuangkan hak agar dapat menjadi pengelola kebun sitaan negara eks PT SAL melalui pola KSO.

"Dalam aksi kemarin tidak ada kelompok lain. Jadi kalau ada kelompok lain yang mengklaim bahwa itu massa mereka, itu tidak betul. Aksi itu murni dari Aliansi Masyarakat 3 Desa," tuturnya.

Kepala desa tersebut juga membantah pemberitaan yang menyebut Abuzar sebagai pihak yang mengoordinir massa aksi. Dia menegaskan, aksi tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang tergabung dalam aliansi.

Di sisi lain, Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK), Marwas Datuok Bosau, mengatakan pihaknya hadir mendampingi Aliansi Masyarakat 3 Desa dalam mediasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara atas permintaan langsung masyarakat.

Pada pertemuan itu, LAK telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak perusahaan. Namun, keputusan atas tuntutan tersebut belum dapat diambil oleh jajaran Agrinas di daerah karena menjadi kewenangan kantor pusat.

"Kita sudah menyampaikan ke pihak Agrinas, tapi tentu Agrinas harus mengambil fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Keputusan tidak bisa diputuskan oleh pejabat yang di sini, karena ini kewenangan pusat," sebut Marwas.

Dia menimpali, aspirasi tersebut akan diteruskan oleh Chief Regional Officer (CRO) Agrinas di Riau kepada kantor pusat atau Head Office (HO).

"Jadi prinsipnya akan disampaikan oleh CRO Agrinas di Riau ke HO di pusat. Jadi masyarakat saat ini menunggu hasil perjuangan ini," terangnya.

Marwas menegaskan, kehadiran LAK dalam mediasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.

Dia berharap PT Agrinas Palma Nusantara menindaklanjuti tuntutan aliansi agar pengelolaan kebun eks PT SAL benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di Kecamatan Siak Hulu.

Terkait pemberitaan yang mengaitkan LAK dengan Abuzar, Marwas membantah lembaga adat tersebut memiliki hubungan dengan pihak yang mengaku sebagai bagian dari massa aksi.

"LAK itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan Abu Zar. LAK hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat Aliansi Tiga Desa untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.