Pekanbaru, katakabar.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (BEM UNILAK) bersama organisasi mahasiswa (Ormawa) di lingkungan kampus gelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10) lalu.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan sejumlah persoalan daerah. Di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transparansi Beasiswa Riau Cerdas, penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan terkait LGBT dan pengawasan generasi muda, serta penanganan masyarakat terdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Koordinator Lapangan aksi, Novaldi Hasibuan, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawal berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat Riau.

"Aksi ini bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal persoalan yang terjadi di Provinsi Riau. Kami hadir membawa aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan karhutla, akses pendidikan, transparansi DBH, hingga kesehatan masyarakat,” ucap Novaldi.

Menurutnya, mahasiswa juga menyayangkan belum adanya pertemuan langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau hingga aksi berakhir.

“Kami meminta pemerintah memberikan respons yang jelas dan tidak membiarkan tuntutan ini berlalu tanpa kepastian penyelesaian,” ujarnya.

Sementara, Jenderal Lapangan aksi, M. Hikmal Akbar, menegaskan lima tuntutan yang disampaikan bukan sekadar materi dalam demonstrasi, tetapi persoalan yang menurut mahasiswa membutuhkan perhatian pemerintah.

“Lima tuntutan yang kami bawa bukan sekadar rangkaian kalimat dalam aksi, melainkan persoalan yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah,” terang Hikmal.

Ia mengatakan mahasiswa ingin memastikan aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi maupun kebijakan konkret dari pemerintah daerah.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini melalui gerakan mahasiswa yang terorganisasi, kritis, dan bertanggung jawab,” jelasnya.


Aksi mahasiswa tersebut berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Tetapi, hingga massa membubarkan diri, perwakilan mahasiswa belum bertemu langsung dengan Plt Gubernur Riau.

Kondisi tersebut menjadi catatan bagi mahasiswa terkait pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Koordinator Umum aksi, Desman Anugerah Natal Hulu, menyayangkan belum adanya pertemuan langsung maupun hasil konkret dari aksi tersebut.

“Kami sangat menyayangkan aksi ini berakhir tanpa hasil konkret dan tanpa pertemuan langsung dengan Plt. Gubernur Riau,” tutur Desman.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau memberikan kepastian jadwal pertemuan dengan Plt Gubernur Riau sehingga lima tuntutan yang dibawa mahasiswa dapat disampaikan dan dibahas secara langsung.

Desman juga menyatakan mahasiswa akan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila tidak terdapat respons maupun tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.

“Kami tegaskan, apabila tidak ada respons dan tindak lanjut yang jelas, kami siap kembali turun ke jalan melalui aksi lanjutan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat Riau,” tukasnya.

BEM UNILAK bersama seluruh Ormawa berharap Pemerintah Provinsi Riau memberikan tanggapan atas lima tuntutan tersebut serta menjelaskan langkah penyelesaian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan publik yang mereka nilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah.